Teks tersebut membahas tentang lembaga legislatif di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Di Indonesia, lembaga legislatif antara lain DPR, DPD, dan MPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung, sedangkan MPR dan DPD memiliki peran dalam mengawasi pemerintah dan menetapkan arah kebijakan negara.

1. LEMBAGA LEGISLATIF
HAFIZATUL ULUM,SH.,MH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

2. Teori Trias Politica
Seorang filsuf asal Perancis, Baron de Montesquieu, mengemukakan
gagasannya tentang pembagian kekuasaan negara yang disebut Trias
Politica. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana
kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu
badan saja.
Konsep trias politica dari Montesquieu menawarkan suatu konsep mengenai
kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang
diharapkan akan saling lepas dengan kedudukan yang sederajat. Sehingga,
dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Menurut
Montesquieu, pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi kekuasaan
agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang akan melahirkan
kesewenang-wenangan. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi
kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

3. Pengertian Lembaga Lembaga NEGARA
Secara sederhana, lembaga negara adalah institusi yang melengkapi sebuah pemerintahan agar menjadi satu
kesatuan utuh yang terorganisasi dan saling membantu serta saling memengaruhi. Susunan lembaga
pemerintahan di Indonesia sendiri sering mengalami perubahan karena aspirasi rakyat.
Perubahan terjadi agar pemerintahan Indonesia dapat tercegah dari penyimpangan kekuasaan dan dapat
menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan dengan baik. Awalnya jenis-jenis lembaga negara terdiri
dari lembaga negara yang menjalankan:
1. Fungsi legislatif (parlemen)
2. Fungsi eksekutif (presiden atau perdana menteri beserta kabinetnya)
3. Fungsi yudisial atau yudikatif (lembaga peradilan)
Namun, seiring berjalannya waktu lembaga-lembaga negara tidak terbatas pada ketiga fungsi tersebut, bahkan
makin bertambah.

4. Fungsi lembaga negara
Fungsi lembaga negara adalah membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun
Indonesia menjadi negara maju. Selain itu, lembaga tersebut juga hadir agar dapat membangun kesejahteraan
masyarakat dengan memberi fasilitas yang layak untuk membuat rakyat lebih sejahtera. Lembaga negara juga
berfungsi untuk membantu pemerintahan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan tugas-tugasnya telah
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mereka wajib dan bertanggung jawab untuk mengabdi dan
membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera.
Tingkatan kelembagaan
Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni:
1.Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK,
dan KY.
2.Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK,
Ombudsman dan sebagainya.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden;
4. dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.
Contoh lembaga negara
Contoh lembaga negara Indonesia setelah amendemen UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Lembaga
Kepresidenan, MA, MK, KY, dan BPK.

5. PENGERTIAN LEGISLATIF
Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk
membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif juga merupakan
lembaga legislator yang berarti jika lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR
Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan
deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan
beberapa nama, seperti parlemen, kongres, atau majelis nasional. Dalam sistem
parlemen legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk eksekutif. Dalam sistem
presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari
eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga
memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan anggaran dan pengeluaran
uang lainnya. Legislatif juga kadang kala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

6. Kekuasaan Legislatif Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan negara yang
bertugas membuat peraturan dan undang-undang. Lembaga legislatif dibuat
untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Kekuasaan
legislatif adalah wakil dari rakyat, yang diberi kekuasaan untuk membuat
undang-undang dan menetapkannya. Kekuasaan legislatif memiliki hak
untuk meminta keterangan terkait kebijakan kepada lembaga lain. Selain
hak meminta keterangan, kekuasaan legislatif juga memiliki hak mosi tidak
percaya. Hak ini berpotensi untuk menjatuhkan kekuasaan eksekutif.
Pelaksana fungsi kekuasaan legislatif di Indonesia adalah Dewan
Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau MPR.Legislatif di Indonesia merupakan
salah satu dari tiga cabang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, selain eksekutif dan yudikatif. Legislatif bertanggung jawab
untuk membuat undang-undang, menetapkan anggaran negara, serta
melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Pengertian Kekuasaan Legislatif

7. Lembaga-lembaga Legislatif
1. DPR
2. DPD
3. MPR

8. Dewan Perwakilan Rakyat
01
DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu
lembaga legislatif DPDyang memiliki keduduan sebagai
lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang
berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri
sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu.DPR
berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut
dengan DPRD Provinsi dan untuk yang berada di tingkat
kota/kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten/kota.
Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan
masa jabatan 5 tahun.

9. Sejarah dan Dinamika DPR
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang bertugas mewakili suara rakyat. DPR mengemban tugas dan fungsi yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amendemen, yaitu sebagai lembaga pembentuk undang-
undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran. Lembaga wakil rakyat tercatat
sudah berdiri sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat lembaga semacam DPR bernama
Volksraad yang dibentuk pada 1918 oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum. Setelah Belanda
menyerah kepada Jepang pada 1942, Volksraad tidak diakui. Baru setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,
dibentuk lembaga parlemen untuk mengisi pemerintahan.
Masa KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
Berdasarkan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP),
yang menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia. KNIP diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 29
Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP itu yang kemudian dijadikan
sebagai Hari Lahir DPR RI. Pada saat itu KNIP beranggotakan sekitar 137 orang, yang terdiri atas para pemuka
masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Dalam sidang pertamanya, Mr. Kasman Singodimedjo
ditetapkan sebagai ketua KNIP dengan dibantu tiga wakilnya, yaitu Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Adam
Malik, dan Mr. J. Latuharhary. KNIP dilantik dan mulai bertugas sejak 29 Agustus 1945 hingga 15 Februari
1950.

10. DPR dan Senat RIS
Masa awal kemerdekaan Indonesia masih penuh pergolakan. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS),
badan legislatif terbagi menjadi dua majelis, yaitu Senat (beranggotakan 32 orang) dan DPR (beranggotakan
146 orang). Hak yang dimiliki DPR adalah hak budget, inisiatif, dan amendemen, serta wewenang untuk
menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama pemerintah. DPR juga memiliki hak bertanya, hak
interpelasi dan hak angket, tetapi tidak memiliki hak untuk menjatuhkan kabinet.
Periode ini berlangsung antara 15 Februari 1950 hingga 16 Agustus 1950, karena RIS tidak berlangsung lama.
Setelah tercapai kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka
dibentuk panitia penyusun RUUD yang disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat serta oleh DPR dan
senat RIS pada 14 Agustus 1950. Setelah itu, diadakan rapat DPR dan Senat pada 15 Agustus 1950 yang
menyatakan terbentuknya NKRI. Tujuannya adalah membubarkan negara RIS yang berbentuk federasi, dan
pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17
Agustus 1950.
Selama periode RIS, DPR berhasil menyelesaikan tujuh buah undang-undang, salah satunya adalah UU No. 7
tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia. Setelah berlakunya undang-undang dasar baru pada 17 Agustus 1950, DPR pun berubah menjadi
DPR Sementara atau DPRS.

11. Masa DPRS dan DPR
Pada 1955, diadakan pemilihan umum (pemilu) pertama dengan total 260 kursi DPRS diperebutkan. Pemilu ini
diadakan pada masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Para anggota DPRS pada pemilu tahun 1955 memiliki
tugas dan wewenang yang sama dengan masa DPR sebelumnya. Hanya saja, pada masa ini terjadi tiga kali
perubahan kabinet, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo, dan Kabinet Djuanda.
Dalam susunan legislatif terbaru setelah pemilu terdapat 19 fraksi, yang didominasi oleh Partai Nasional
Indonesia (PNI), Masjumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun DPR mengalami kegagalan dalam
menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Akibatnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang isinya untuk kembali kepada UUD 1945. Era Orde Baru Pada Oktober 1965, politik
Indonesia mengalami kegaduhan pasca-meletusnya Gerakan 30 September atau G30S yang diduga melibatkan
Partai Komunis Indonesia atau PKI. Merespons situasi yang sedang terjadi, DPR kemudian membekukan 62
anggota DPR fraksi PKI dan Ormasnya. Dalam mengatasi situasi tersebut, DPR memutuskan membentuk dua
panitia, yaitu Panitia Politik yang bertugas mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik.
Kemudian Panitia Ekonomi yang bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi
tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya. Setelah terjadi transisi pemerintahan dari Soekarno ke
Soeharto, DPR memulai tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan cita-cita Orde Baru

12. Tugas utama DPR era Orde Baru adalah:
1. Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945.
2. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1
dan pasal 22 UUD 1945.
3. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945.
Selama masa Orde Baru, di dalam tubuh DPR terjadi banyak skandal, seperti korupsi dan penyuapan. Hal ini
membuat wajah DPR buruk di mata masyarakat. Buruknya kinerja DPR pada era Orde Baru membuat rakyat
tidak puas terhadap para anggota legislatif. Hal ini diperparah dengan krisis moneter yang melanda Indonesia
saat itu. DPR juga mendapat kritik dari masyarakat karena dianggap malas bekerja meski telah mendapat
fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan. Puncaknya adalah demonstrasi mahasiswa
pada 1998, yang mampu menguasai gedung DPR dan berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto dari
jabatannya.

13. Tugas dan Wewenang DPR
● Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
● Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang (RUU);
● Menerima RUU yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
● Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
● Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang disampaikan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK);
● Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
● Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
● Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

14. ● Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
● Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat
perdamaian dengan negara lain;
● Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang
luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
● Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
● Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima
penempatan duta besar negara lain;
● Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
● Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota
komisi yudisial (KY);
● Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai
hakim agung oleh presiden; dan
● Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan
dengan keputusan presiden.

15. Dewan Perwakilan Daerah
DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga legislatif
perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, anggota DPD
berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih
di pemilu. Adapun jumlah anggotanya tidak sama untuk setiap provinsi, namun
sudah ditetapkan paling banyak 4 orang. Sementara masa jabat DPD adalah
sama seperti DPR yaitu 5 tahun.
02

16. ● Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah kepada DPR;
● Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan poin pertama;
● Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan RUU yang berasal dari
DPR atau presiden yang berkaitan dengan poin pertama;
● Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama;
● Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama
Wewenang dan tugas DPD

17. ● Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-
undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti;
● Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat
pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN;
● Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
● Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah; dan
● Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

18. Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPR atau Majelis Permusyawarakatan Rakyat Adalah lembaga legislatif yang
terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Adapun
masa jabatan anggotanya adalah selama 5 tahun. Tahukah bahwa sebelum
amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga yang memiliki kedudukan
tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah
dihapuskan, yang sekarang hanya ada lembaga negara.
03

19. Wewenang dan tugas MPR
1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945;
2. Melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil pemilihan umum;
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil
presiden dalam masa jabatannya;
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya;
5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden
apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa
jabatannya; dan
6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya secara bersamaan.

20. 7. Memasyarakatkan ketetapan MPR;
8. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Bhinneka Tunggal Ika;
9. Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaannya dan
Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

21. THANK YOU