Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme checks and balances antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di berbagai negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Kunci keberhasilan strategi pembangunan nasional Indonesia adalah dukungan DPR terhadap rencana yang diajukan eksekutif. Namun, penerapan checks and balances di Indonesia masih mengalami hambatan karena adanya inkonsistensi sistem demokrasi dan pemerintahan.

1. AKTUALISASI “CHECKS AND BALANCES”
ANTAR
LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN
YUDIKATIF
2009
DEDDY S BRATAKUSUMAH, PhD
0816968367
deddys@bappenas.go.id

2. PEMISAHAN KEKUASAAN
Model pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan nama
“Trias Politica”
Dalam ilmu politik kontemporer pertama kali dikenalkan oleh
John Locke (1632 - 1704) dan Montesquie (1689 -1755),
menurut model ini pemegang kekuasaan pemerintahan dibagi
menjadi pilar-pilar:
(1) eksekutif,
(2) legislatif,
(3) yudikatif.

3. PEMISAHAN KEKUASAAN MENURUT UUD 1945
AUDITOR EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF
MA
MK
DPR
DPD
PRESIDENBPK
KY
MPR

4. INTERAKSI ANTAR PILAR
1. Interaksi DPR Dengan Presiden
a. Presiden mengajukan RUU kepada DPR.
Presiden menyatakan perang dengan persetjuan DPR
Presiden membuat perjanjian internasional dengan persetujuan
DPR
Presiden mengangkat/menerima Duta dengan pertimbangan DPR
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
Presiden tak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR
presiden berhak membuat PERPPU dalam kegentingan memaksa
b. DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden kepada MPR, setelah meminta MK untuk memeriksa dan
memutus pendapat DPR.
DPR memegang kekuasaan membentuk UU
DPR dan Presiden membahas RUU, untuk disetujui bersama
DPR memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan
DPR menyetuji PERPPU.

5. INTERAKSI ANTAR PILAR
2. Interaksi MPR Dengan Presiden
Melantik Presiden (dan/atau Wakil Presiden).
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Interaksi BPK Dengan DPR
BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara.
Anggota BPK dipilih oleh DPR
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara
kepada DPR.
4. Interaksi BPK Dengan DPD
BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara.
DPD memberikan pertimbangan pemilihan anggota BPK
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara
kepada DPD.

6. INTERAKSI ANTAR PILAR
5. Interaksi Presiden Dengan MA
Presiden menetapkan hakim agung yang dipilih DPR atas
usulan KY.
6. Interaksi Presiden Dengan MK
Presiden menetapkan Hakim Konstitusi diajukan oleh DPR,
MA dan Presiden.
7. Interaksi Presiden Dengan KY
Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota KY
dengan persetujuan DPR.
8. Interaksi KY Dengan DPR
KY memilih dan mengusulkan hakim agung kepada DPR.

7. INTERAKSI ANTAR PILAR
9. Interaksi DPD Dengan DPR
DPD dapat mengajukan RUU tertentu ke DPR.
DPD ikut membahas RUU tententu di DPR.
DPD mengawasi pelaksanaan UU tertentu, dan
menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai
bahan pertimbangan.

8. AMERIKA SERIKAT

9. INTERAKSI ANTAR PILAR DI AMERIKA
SERIKAT
1. Interaksi Kongres Dengan Presiden
Kongres menyetujui usulan peraturan perundangan dari
Presiden. Kongres mengontrol budget. Kongres dapat meloloskan
undang-undang meski ada veto dari Presiden. Kongres dapat
melengserkan (impeach) Presiden.
Presiden dapat memveto undang-undang yang dihasilkan oleh
Kongres
2. Interaksi Kongres Dengan Mahkamah
Kongres memutuskan nominasi hakim (judge) dari presiden.
Kongres dapat melengserkan hakim.
Mahkamah dapat menyatakan bahwa undang-undang tidak
konstitusional.

10. INTERAKSI ANTAR PILAR DI AMERIKA SERIKAT
3. Interaksi Mahkamah Dengan Presiden
Presiden menominasikan para hakim (judges).
Mahkamah dapat menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan
oleh presiden adalah melanggar konstitusi (inconstitutional).

11. JEPANG

12. INTERAKSI ANTAR PILAR DI JEPANG
1. Interaksi Diet dengan Kabinet
Kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada Diet, dan
minimal setengah dari anggota kabinet merangkap anggota
Diet.Diet memilih PM dari anggotanya.
Diet memiliki hak untuk mengeluarkan mosi tidak percaya
terhadap anggota kabinet, sementara itu kabinet memiliki
kekuasaan untuk membubarkan Diet.
2. Interaksi Diet dengan Judiciary
Judiciary memiliki kekuasaan untuk menentukan
konstitusionalitas dari undang-undang yang diterbitkan oleh Diet.
Diet memiliki kekuasaan untuk mengajukan proses
“impeachment” untuk mengganti hakim dari jabatannya.

13. INTERAKSI ANTAR PILAR DI JEPANG
3. Interaksi Kabinet dengan Judiciary
Kabinet menetapkan hakim dan anggota mahkamah agung.
Judiciary mengawasi konstitusionalitas dari peraturan yang
dikeluarkan oleh eksekutif, dan mengatur adminstrasi proses
litigasi.
4. Interaksi Diet dengan Kaisar
Kaisar tidak memiliki kewenangan pemerintahan. Dalam hal
memimpin sidang Diet, mengumumkan undang-undang,
membubarkan dewan perwakilan rakyat, dan berbagai kegiatan
kenegaraan yang terbatas yang dilakukan Kaisar, didasarkan atas
masukan dari kabinet.

14. INTERAKSI ANTAR PILAR DI JEPANG
5. Interaksi Majelis Tinggi (House of Councillors) dan Majelis
Rendah (DPR)
Kedua majelis ini independent. Kebijakan Diet merupakan
kesepakatan bersama kedua majelis.
Perihal budget, perjanjian, dan penentuan PM merupakan
kewenangan Majelis Rendah. Artinya apabila tidak ada
kesepakatan dalam keputusan yang menyangkut ketiga hal
tersebut, maka keputusan Majelis Rendah menjadi keputusan
Diet. Budget awal pembicaraannya dilakukan di Majelis
Rendah.

15. TERKAIT DENGAN STRATEGI PEMBANGUNAN
NASIONAL 2010-2014
Hanya dapat dikenakan mekanisme checks dari DPR
terhadap eksekutif (pemerintah), melalui berbagai
fungsi yang dimilikinya.
Setelah pembangunan dilaksanakan setiap tahun
dilakukan audit oleh kekuasaan lain yakni BPK.

16. KEBERHASILAN STRATEGI PEMBANGUNAN
NASIONAL 2010-2014
Keberhasilan Strategi Pembangunan Nasional 2010 – 2014
bergantung kepada bagaimana eksekutif dapat “membuat
DPR memahami dan menyetujui” rencana yang dibuat oleh
eksekutif, dalam bentuk persetujuan anggaran (APBN)
Karenanya presiden Indonesia (sistem presidential)
mempertimbangkan kekuatan di DPR dalam menyusun
kabinetnya agar mendapat dukungan dari DPR.
Dengan dukungan DPR maka semua rencana yang dibuat
oleh eksekutif dapat dibiayai dan dilaksanakan.

17. PENUTUP
Indonesia menerapkan pemisahan kekuasaan, namun
model demokrasi dan sistem pemerintahan yang diterapkan
di Indonesia tidak memiliki konsistensi antara satu sistem
dengan yang lainnya.
Akibat inkonsistensi ini maka penerapan checks and
balances diantara pemegang kekuasaan mengalami
berbagai hambatan.

18. SARAN
Bagi Indonesia, suatu bangsa yang plural, maka:
1. Sistem demokrasi yang tepat adalah “consensus
democracy”,
2. Sistem parlemen yang tepat “bicameralism”, dan kekuasaan
antar kamar dalam parlemen yang setara (balanced
bicameralism) atau “strong bicameralism”,
3. Sistem pemerintahan yang tepat presidential, dengan
menerapkan “kabinet koalisi” dari berbagai partai yang
memiliki kesamaan azas (policy-based coalition).