2. PILKADA
ADALAH PEMILIHAN UMUM YANG TERJADI
DI DAERAH UNTUK
- MENDAPATKAN KEPALA DAERAH
- MEMBENTUK PEMERINTAHAN DAERAH
YANG SYAH
- MENENTUKAN PROSES KEBIJAKAN
PUBLIK
- MENDIDIK MASYARAKAT (PEMILIH) AKAN
HAK POLITIKNYA
3. PENCALONAN
• KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH DIPILIH DALAM SATU PASANGAN
CALON, SECARA DEMOKRATIS BERASAS
“LUBER-JURDIL”
• PASANGAN CALON DIAJUKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK
4. KONSEKWENSI BAGI RAKYAT
1. RAKYAT MEMILIH CALON KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
YANG DIUSUNG OLEH PARPOL
2. RAKYAT BERHARAP, PARPOL ADALAH
WAHANA PENYARINGAN PERTAMA DARI
PARA CALON KEPALA DAERAH
3. RAKYAT TIDAK DAPAT MEMUNCULKAN
CALONNYA SENDIRI TANPA DUKUNGAN
PARPOL
5. AKIBATNYA
1. RAKYAT KECEWA KARENA CALON-
CALON TIDAK SESUAI DENGAN
ASPIRASINYA
2. RAKYAT TIDAK IKUT DALAM PILKADA
(GOLPUT)
3. AKHIRNYA PASANGAN KEPALA DAERAH
TERPILIH TIDAK MENCERMINKAN
KEHENDAK RAKYAT
6. KEWAJIBAN RAKYAT SETELAH
PILKADA
1. DALAM ALAM DEMOKRASI RAKYAT
HARUS MENGHORMATI SIAPAPUN
YANG TERPILIH SEBAGAI KEPALA
DAERAH
2. PARA PENDUKUNG CALON YANG
KALAH HARUS MENERIMA
KEKALAHANNYA DENGAN DEWASA
DAN LAPANG DADA
7. PILKADA MASA DEPAN
1. PARPOL HARUS BENAR-BENAR
MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT
DALAM MENCALONKAN KEPALA
DAERAH
2. ASPIRASI DAN PERSEPSI
MASYARAKAT TERHADAP CALON
DAPAT DIUKUR DARI HASIL JAJAK
PENDAPAT (PRE-ELECTION POLLING)
3. LEBIH JAUH LAGI DALAM
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG
PILKADA, DIBUKA KEMUNGKINAN
“CALON INDEPENDEN”
