Bank dan Lembag Keuangan Lainnya

1. KELOMPOK I
M SANDY OKTOFAN (1511031135)
FARIZ MUHAMMAD HAIKAL (1511031136)
ARIE RYAN SAPUTRA (1511031137)
TEGUH IMANTO (1511031138)

2. BAHASAN
1. Apa itu LPS
2. Latar Belakang Terbentuknya LPS
3. LPS menurut Undang-undang
4. Peranan LPS
5. Kesimpulan

3. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga
independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah
perbankan di Indonesia
• Dasar Pendirian : Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tanggal 22
September 2004
• Equity Tower Lantai 20-21, Jalan Jenderal Sudirman Kav.
52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9.
Jakarta, Telepon (021) 5151000

4. KENAPA LPS DIBENTUK?
• Krisis yang melanda Indonesia pada
tahun 1997-1998, membuat banyak bank
yang mengalami kesulitan keuangan.
• Pemerintah pun dengan kebijakannya
menyatakan akan membubarkan
sebagian bank dengan tujuan untuk
menyehatkan sektor perbankan
Indonesia.
• Namun dampak buruk dari kebijakan
tersebut ialah runtuhnya kepercayaan
masyarakat terhadap bank.

5. KENAPA LPS DIBENTUK?
• Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah melakukan program
penjaminan penuh sebagai salah satu cara memulihkan kepercayaan
masyarakat terhadap bank. Program penjaminan penuh ini merupakan
program dimana pemerintah menjamin penuh dana masyarakat yang
tersimpan pada bank umum yang berbadan hukum. Pemerintah pun
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Penjaminan atas dana
masyarakat ini dilakukan oleh suatu lembaga yang kita kenal dengan nama
Lembaga Penjamin Simpanan.

6. VISI DAN MISI
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Visi LPS yaitu menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya
dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.
Misi LPS yaitu
• mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif;
• melakukan resolusi bank dengan efektif dan efisien; dan
• membangun organisasi yang efektif berbasis kompetensi, teknologi
informasi yang andal dan manajemen risiko yang komprehensif.

7. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LPS
Fungsi utama LPS adalah sebagai badan yang menjamin dana
masyarakat yang tersimpan di bank, dengan cara
(1)merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan
simpanan dan
(2)melaksanakan kegiatan penjaminan simpanan.

8. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LPS
LPS juga berfungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem
perbankan sesuai dengan kewenangan dari LPS itu sendiri, dengan
cara:
• Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan;
• Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan
penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; dan
• Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

9. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LPS
Pelaksanaan tugas LPS tersebut memberikan kewenangan kepada
LPS untuk:
1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. Menetapkan dan memungut kontribusi saat bank pertama kali
menjadi peserta;
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank,
laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank
sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank serta melakukan
rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data tersebut;

10. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LPS
Pelaksanaan tugas LPS tersebut memberikan kewenangan kepada
LPS untuk:
5. pembayaran klaim;
6. Menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan pihak lain untuk
bertindak bei kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna
melaksanakan sebagian tugas tertentu;
7. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang
penjaminan simpanan;
8. Menjatuhkan sanksi administratif.

11. STRUKTUR ORGANISASI LPS

12. •Penjaminan dan Klaim
•Penanganan Bank Gagal oleh LPS
•Kekayaan, Pembiayaan dan Pengelolaan LPS
•Peranan LPS dalam Keuangan Indonesia

13. PENJAMINAN DAN KLAIM
Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia wajib
menjadi peserta penjaminan terkecuali bagi Badan Kredit Desa.
Kewajiban bank sebagai peserta LPS adalah:
• menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi,
• membayar kontribusi kepesertaan,
• membayar premi penjaminan,
• memberikan data serta informasi dan
• menempatkan bukti kepesertaan agar dapat diketahui publik.

14. PENJAMINAN DAN KLAIM
Bank peserta LPS diwajibkan salah satunya untuk membayar premi dengan
ketentuan:
1. Premi dibayar dua kali dalam satu tahun yaitu periode 1 Januari - 30 Juni dengan
tenggat waktu pembayaran pada tanggal 31 Januari dan periode 1 Juli - 31
Desember dengan tenggat waktu pembayaran pada tanggal 31 Juli.
2. Besaran premi yakni 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan pada setiap
periode. Perubahan tingkat premi dapat disebabkan apabila terjadi perubahan
nilai simpanan yang dijamin bagi setiap nasabah, akumulasi cadangan
penjaminan telah melampau tingkat sasaran sebesar 2,5%, atau terjadi
perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri perbankan.
3. Apabila terjadi perbedaan antara perhitungan bank dan LPS maka bank wajib
melakukan penyesuaian jumlah premi periode selanjutnya sesuai hasil

15. PENJAMINAN DAN KLAIM
Ketika suatu bank dicabut izin usahanya, maka LPS wajib membayar
klaim penjaminan kepada nasabah bank tersebut. Klaim penjaminan
dapat dipenuhi oleh LPS apabila nasabah memenuhi syarat-syarat:
• Simpanan tercatat dalam pembukuan bank,
• Tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga
wajar yang ditetapkan oleh LPS, dan
• Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank seperti memiliki
kredit macet.

16. PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LPS
Penyelesaian bank gagal dilakukan LPS setelah LPP atau Komite
Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.
1. Penanganan Bank yang Tidak Berdampak Sistemik
2. Penanganan Bank yang Berdampak Sistemik

17. PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LPS
1. Penanganan Bank yang Tidak Berdampak Sistemik
Bagi kegagalan bank yang tidak berdampak sistemik, keputusan untuk
dilakukan penyelamatan atau tidak didasarkan pada besarnya biaya
penyelamatan yang timbul dan perkiraan biaya apabila tidak melakukan
penyelamatan. Apabila keputusan tidak dilakukan penyelamatan
diambil, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank tersebut.

18. PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LPS
2. Penanganan Bank yang Berdampak Sistemik
Upaya penyelamatan bank yang berdampak sistemik terdiri dari 2 cara:
- mengikutsertakan pemegang saham lama; atau
- tanpa mengikutsetakan pemegang saham lama.
Upaya penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham dapat
dilakukan apabila pemegang saham bank menyetor modal sekurang-
kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan dan adanya
penyerahan hak dan kewenangan dari RUPS bank kepada LPS.

19. PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LPS
LPS mengeluarkan biaya penanganan bank gagal yang kemudian menjadi
penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS kemudian
menjual seluruh saham bank yang dilakukan secara terbuka dan transparan.
Penjualan saham dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian
yang optimal bagi LPS yaitu paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal
sementara LPS pada bank tersebut.
Batas waktu penjualan saham bagi bank gagal yang tidak berdampak sistemik
ialah dua tahun sejak dimulai penanganannya oleh LPS sedangkan bagi bank
gagal yang berdampak sistemik ialah tiga tahun. Dapat diperpanjang
sebanyak dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun.
Dalam hal perpanjangan waktu belum memberikan tingkat pengembalian
yang optimal maka pada satu tahun berikutnya LPS wajib menjual saham
bank tanpa memperhatikan tingkat pengembalian.

20. PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LPS
Hasil penjualan saham akan dibagikan kepada
(1)LPS, sebesar biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan
(2)Pemegang saham.
Apabila terdapat hasil sisa setelah pembagian kepada pihak-pihak
tersebut, maka hasil sisa penjualan saham tersebut dibagikan secara
proporsional kepada LPS dan pemegang saham sesuai dengan
perbandingan awal.

21. PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LPS
Sampai dengan akhir 2015, tercatat 64 bank yang telah dicabut izin
usahanya. Pada tahun 2016 terdapat dua bank yang dicabut izin
usahanya dan sedang dalam proses likuidasi oleh LPS. Bank tersebut
ialah PT BPR Agra Arthaka Mulya dan PT BPR Mitra Bunda Mandiri.

22. KEKAYAAN, PEMBIAYAAN DAN
PENGELOLAAN LPS
Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan dengan modal
awal ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.000,- dan
sebesar-besarnya Rp8.000.000.000.000,-.
LPS dapat menempatkan kekayaannya dalam bentuk:
- Kekayaan LPS yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan
pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia
dan/atau Bank Indonesia;
- Kekayaan dalam bentuk bukan investasi ialah dalam pelaksanaan
kegiatan operasional LPS tersebut.

23. KEKAYAAN, PEMBIAYAAN DAN
PENGELOLAAN LPS
Hasil lebih dari kegiatan operasional LPS dalam 1 tahun dialokasikan menjadi:
- 20% untuk cadangan tujuan;
- 80% cadangan penjaminan.
Bila jumlah cadangan penjaminan telah mencapai tingkat sasaran dari total
simpanan pada seluruh bank, maka hasil lebih tersebut merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
20% 80% 100%

24. KEKAYAAN, PEMBIAYAAN DAN
PENGELOLAAN LPS
Apabila terjadi defisit dalam kegiatan pembayaran klaim penjaminan
maka defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang cadangan
penjaminan. Bila cadangan penjaminan tidak mencukupi untuk
menutupi defisit tersebut maka diperhitungkan sebagai pengurang
modal LPS. Pengurangan modal yang menyebabkan posisi modal
kurang dari modal awal LPS dapat ditutup kekurangannya oleh
pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

25. PERANAN LPS DALAM KEUANGAN
INDONESIA
Lembaga Penjamin Simpanan berkerja sama dengan Otoritas Jasa
Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
• Otoritas Jasa Keuangan memberikan informasi kepada LPS
mengenai bank-bank yang bermasalah.
• Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan bagi industri perbankan.
• LPS menjadi lembaga yang melindungi para nasabah bank ketika
bank dicabut izin usahanya.
• Kementerian Keuangan bertugas sebagai pemegang otoritas
terhadap fiskal untuk menjaga sistem perbankan agar tetap stabil.

26. PERANAN LPS DALAM KEUANGAN
INDONESIA
Untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi 4 lembaga tersebut, maka
dibentuklah Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) sebagai sarana
yang berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi yang terintegrasi.
Masing-masing pimpinan lembaga dalam FSSK (Menteri Keuangan,
Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua
Dewan Komisioner LPS) berwenang mengambil dan melaksanakan
keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka
pengambilan keputusan. Kebijakan FSSK yang terkait dengan
keuangan negara wajib mendapatkan persetujuan DPR.

27. KESIMPULAN
Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang
berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia yang salah
satu perannya adalah menangani bank yang gagal dengan melihat dari
dampak yang muncul akibat kegagalan bank tersebut, apakah adanya
dampak sistemik atau tidak. Bagi kegagalan bank yang tidak berdampak
sistemik dilakukan dengan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan
terhadap bank dimaksud. Seperti pada PT BPR Agra Arthaka Mulya dan PT
BPR Mitra Bunda Mandiri yang dianggap gagal dan saat ini sedang
dilaksanakan proses likuidasi oleh LPS dan Bank Century yang dianggap
berdampak sistemik sehingga LPS memberikan dana besar dan pada
akhirnya dijual ke J. Trust Co. Ltd.

28. TERIMA KASIH

29. • Suhermanto
• LPS aturan 2miliar itu berlaku akumulasi ato terpisah?
• Ganjar
• Misalkan nasabah punya utang di bank, nasabah meninggal, tanggungan
nasabah bagaimana?
• Alfian
• Penanganan bank sistemik dan tidak sistemik? Siapa yang menentukan?
Kriteria sistemik gimana? Kasus Bank Century gimana?