Dokumen tersebut membahas arahan Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mengenai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan jalan dan jembatan serta penyelenggaraan DAK bidang jalan tahun 2021. Termasuk didalamnya adalah pembahasan mengenai kriteria kegiatan DAK, hasil konsultasi program DAK, dan kendala teknis dalam perencanaan DAK.

1. SAMBUTAN DAN ARAHAN
KEPALA PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
KEMENTERIAN PUPR
Disampaikan oleh:
Riono Suprapro SE,. ST., MT.
Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
Kementerian PUPR
Jakarta, 12 Januari 2021
B I D A N G P E N Y E L E N G G A R A A N J A L A N D A N J E M B A T A N
P U S A T F A S I L I T A S I I N F R A S T R U K T U R D A E R A H
S E K R E T A R I A T J E N D E R A L

2. FUNG
SI PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN PELAPORAN
PENYELENGGARAN JALAN DAN JEMBATAN
BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN
MELAKSANAKAN PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN, PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, SERTA PELAKSANAAN
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH.
PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN;
PELAKSANAAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JALAN
DAN JEMBATAN;
PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN;
TUG
AS

3. PENYELENGGARAAN
DAK
PERENCANAAN PELAKSANAAN
 Melakukan pemantauan melalui sistem e-Monitoring DAK dan
koordinasi ke daerah.
 Melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan dan percepatan
pencapaian progres fisik dan keuangan DAK di daerah
 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
kepada daerah yang mendapat DAK.
 Menyusun kriteria teknis dan indeks teknis DAK.
 Melaksanakan pembinaan perencanaan kepada daerah
yang mendapat DAK.
 Pembinaan perencanaan program secara terintegrasi
maupun mandiri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan
Unit Organisasi Teknis.
PENYELENGGARAAN DAK TA 2021

4. KRITERIA KEGIATAN DAK
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL
Selektif dan terbatas, dengan
rincian menu terbatas
1.
Menu dan rinciankegiatan
DAK harus berdampak
langsung ke masyarakat
2.
Nilainya besar sehingga daerah
tidak mampu membiayai
melalui APBD (non-DAK)
3.
Daya ungkit dan
manfaat besarke
masyarakat
4.
Kesesuaian urusan dan
dukungan terhadap Major
Project RKP 2021
5.
Banyak daerah yang
mengusulkan menu DAK
tersebut
6.
Mendukung penanganan
stunting, penanggulang
kemiskinan, dan pemulihan
(recovery) ekonomi akibat
dampak Covid-19 secara nasional
7.
Penajaman (refocusing) menu dan kegiatan dalam pembahasan teknis

5. 1. SKPD YANG TIDAK MENDAPAT ALOKASI DAK TA 2021 DIKARENAKAN TIDAK MENDAPAT
REKOMENDASI DATA TEKNIS (TIDAK SELESAI ASISTENSI P2JN/BALAI, PINALTI 100%)
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL
1. Kota Pematang Siantar
2. Kota Binjai
3. Kabupaten Lampung Utara
4. Kabupaten Cianjur
5. Kabupaten Indramayu
6. Kabupaten Bekasi
7. Kabupaten Bandung Barat
8. Kota Cirebon
9. Kota Depok
10. Kabupaten Magetan
11. Kabupaten Tuban
12. Kota Kediri
13. Kota Madiun
14. Kabupaten Kutai Barat
15. Kota Bontang
16. Kabupaten Mamasa
17. Kabupaten Boven Digoel
18. Kabupaten Mamberamo Raya
19. Kabupaten Nduga
20. Kabupaten Puncak
2. SKPD YANG MENDAPAT POTONGAN INDEKS TEKNIS ALOKASI DAK TA 2021 (PINALTI 25% DAN 50%)
HASIL VERIFIKASI DATA TEKNIS TA 2020
1. Kabupaten Padang Lawas
2. Kabupaten Bojonegoro
3. Kabupate Konawe
4. Kabupaten Halmahera Timur
5. Kabupaten Asmat
6. Kabupaten Supiori
7. Kabupaten Langkat
8. Kabupaten Humbang Hasundutan
9. Kabupaten Lima Puluh Kota
10. Kabupaten Sumedang
11. Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Kabupaten Luwu Utara
13. Kabupaten Toraja Utara
14. Kabupaten Kep. Sula
15. Kabupaten Merauke
16. Kabupaten Kaur
17. Kabupaten Pulau Taliabu

6. PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL
HASIL KONSULTASI PROGRAM DAK BIDANG
JALAN TA 2021
No.
Pemerintah
Daerah
Penerima DAK
Selesai
Pembahasan
Lock Daerah Konfirmasi Pusat
Daerah % Daerah % Daerah %
1 520 509 97,88% 509
100% (dari
selesai RK) 509
100% (dari
selesai RK)

7. PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL
Keterangan Jumlah Daerah
Nominal Tidak Termanfaatkan
(dalam Jutaan Rp)
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak selesai
pembahasan penyusunan RK 11 107.531
Daftar Daerah tidak selesai Pembahasan Penyusunan RK
Daerah terlambat submit saat fase Simoni:
1. Kab. Paniai
2. Kota Cilegon
3. Kota Serang
Daerah mengusulkan dalam kondisi mantap:
1. Kota Bandung
2. Kota Bekasi
3. Kab. Kediri
4. Kota Malang
5. Kab. Banggai Laut
Daerah tidak siap DED:
1. Kota Medan
2. Kab. Bojonegoro
3. Kota Makassar
HASIL KONSULTASI PROGRAM DAK
BIDANG JALAN TA 2021
Daftar Daerah Tidak Menyelesaikan
Penyusunan RK DAK TA. 2021

8. PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL
HASIL KONSULTASI PROGRAM DAK
BIDANG JALAN TA 2021
Keterangan Jumlah Daerah
Nominal Tidak Termanfaatkan
(dalam Jutaan Rp)
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak memanfaatkan
semua alokasi DAK Fisik TA. 2021 (termasuk di
dalamnya yg tidak selesai pembahasan RK)
Reguler = 13 112.123
Penugasan = 19 155.154
Tidak memanfaatkan semua alokasi DAK TA. 2021 (DAK REGULER)
Daerah tidak siap DED:
1. Kota Medan
2. Kab. Bojonegoro
3. Kota Makassar
Daerah terlambat submit saat fase Simoni:
1. Kab. Paniai
2. Kota Cilegon
3. Kota Serang
4. Kab. Yalimo (DAK Penugasan dapat
diproses)
Daerah mengusulkan dalam kondisi mantap:
1. Kota Bandung
2. Kota Bekasi
3. Kab. Kediri
4. Kota Malang
5. Kab. Banggai Laut
6. Provinsi Banten (DAK Penugasan dapat
diproses)
Daftar Daerah Tidak Memanfaatkan
Semua Alokasi DAK TA. 2021

9. PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL
Tidak memanfaatkan semua alokasi DAK TA. 2021 (DAK PENUGASAN)
Daerah tidak memiliki stok program
lagi (1 daerah):
Kota Sabang
Daerah dengan stok program dalam
kondisi mantap (1 daerah):
Kab Lamongan
Daerah dengan stok program
penanganan jembatan, sehingga tidak
bisa tuntas (1 daerah):
Provinsi Jawa Barat
Daerah terlambat submit saat fase Simoni
(7 daerah):
Kab. Tapin, Kab. Pulau Taliabu, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Mamberamo
Tengah, Kab. Paniai
Daerah tidak siap DED (4 daerah):
Kab. Nias Barat, Kab. Lombok
Utara, Kab. Yahukimo, Kab. Sarmi
Daerah tidak menyelesaikan Verifikasi
Data Teknis tapi mendapatkan alokasi
DAK Penugasan (5 daerah):
Kab. Cianjur, Kab. Boven Digoel, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Nduga, Kab.
Puncak
Daftar Daerah Tidak Memanfaatkan
Semua Alokasi DAK TA. 2021
HASIL KONSULTASI PROGRAM
DAK BIDANG JALAN TA 2021

10. PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL
Keterangan Jumlah Daerah
Nominal Tidak Termanfaatkan
(dalam Jutaan Rp)
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak memanfaatkan
sebagian alokasi DAK Fisik TA. 2021
Reguler = 40 224.036
Penugasan = 16 89.297
Tidak memanfaatkan sebagian alokasi DAK TA. 2021 (DAK REGULER)
Daerah tidak memiliki stok program lagi (25 daerah):
Kota Sabang, Kota Bukit Tinggi, Kota Dumai, Kota Bandar
Lampung, Kota Metro, Kab. Ciamis, Kab. Majalengka, Kab.
Sumedang, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab.
Purworejo, Kab. Sragen, Kab. Batang, Kota Magelang, Kota
Salatiga, Kota Tegal, Kota Yogyakarta, Kab. Banyuwangi, Kota
Palangkaraya, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Bolaang
Mongondow, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Kota Ambon,
Kab. Jayawijaya
Daerah dengan stok program
dalam kondisi mantap (2 daerah):
Kab. Pasuruan, Kab. Badung
Daerah dengan stok program
sudah ditangani DAK Cadangan
(2 daerah):
Kota Padang Panjang, Kota Mojokerto
Daerah dengan sisa alokasi berbeda jauh dari target
penanganan
(9 daerah):
Kab. Dairi, Kota Sibolga, Kab. Blitar, Kab. Situbondo, Kota
Batu, Kab. Buleleng, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Sijunjung, Kab.
Takalar
Daerah tidak siap DED
(2 daerah):
Kab. Halmahera Timur, Kab.
Mamberamo Tengah
HASIL KONSULTASI PROGRAM
DAK BIDANG JALAN TA 2021
Daftar Daerah Tidak Memanfaatkan
Sebagian Alokasi DAK TA. 2021

11. PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL
Tidak memanfaatkan sebagian alokasi DAK TA. 2021 (DAK PENUGASAN)
Daerah tidak memiliki stok program lagi
(9 daerah):
Kota Langsa, Kab. Pakpak Bharat, DI. Yogyakarta, Kota
Yogyakarta, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Kepulauan
Talaud, Kab. Minahasa Utara, Kota Palu, Kab. Tambrauw
Daerah dengan stok program
dalam kondisi mantap (2 daerah):
Kab. Pasuruan, Provinsi Banten
Daerah terlambat submit saat fase
Simoni (1 daerah):
Provinsi Papua
Daerah dengan sisa alokasi berbeda jauh dari
target penanganan (3 daerah):
Kab. Lampung Selatan, Kab. Banyuwangi, Kab. Supiori
Daerah tidak siap DED
(1 daerah):
Kab. Sumba Tengah
HASIL KONSULTASI PROGRAM
DAK BIDANG JALAN TA 2021
Daftar Daerah Tidak Memanfaatkan
Sebagian Alokasi DAK TA. 2021

12. KENDALA TEKNIS PERENCANAAN DAK (1)
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1
Banyaknya SKPD yang belum siap data
teknis usulan dak di tahun 2020
Dalam rangka mendukung kesiapan SKPD dalam proses
perencanaan DAK, maka kegiatan verifikasi data teknis
sudah dibuka secara online melalui aplikasi SiPDJD per
tanggal 15 januari sampai minggu ke tiga Bulan Agustus
yaitu verifikasi pendanaan APBD modal, APBD rutin,
konektivitas dan inputing peta SHP.
2
Masih banyaknya SKPD yang belum
paham/tertib mengenai kebijakan teknis
bidang jalan khususnya saat proses
penentuan usulan kegiatan DAK (saat input
usulan di krisna)
PFID Bidang Jalan di tahun 2021 akan melaksanakan
kegiatan verifikasi usulan DAK TA 2021 dimana SKPD akan
dibimbing secara teknis dalam penentuan usulan dak
(terkait penentuan menu kegiatan, jenis penanganan,
target penanganan). Kegiatan akan diikuti SKPD PU dan
Bappeda Prov/Kab/Kota. Kegiatan ini tidak termasuk dalam
penentuan prioritas ruas.
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL

13. KENDALA TEKNIS PERENCANAAN DAK (2)
NO PERMASALAHAN SOLUSI
3
Pada usulan kegiatan pembangunan jalan dan
jembatan banyak SKPD yang belum siap
dokumen teknis (DED), hal ini menyebabkan
banyaknya volume item pekerjaan yang tidak
terback up dengan baik dan beresiko mark up.
Bagi SKPD yang ingin mengusulkan kegiatan pembangunan jalan
dan jembatan diwajibkan sudah memiliki dokumen teknis (DED)
dengan konsultan pihak ketiga dan dokumen sudah selesai PHO
saat usulan di input di KRISNA.
4
Banyaknya permasalahan dalam penentuan jenis
penanganan jalan dan jembatan yang
menyebabkan kesalahan input usulan di dalam
krisna.
Di tahun 2022 akan dilakukan integrasi data kondisi jalan dan lebar
badan jalan dari aplikasi sipdjd ke aplikasi krisna (di tahun 2020
telah dilakukan integrasi data ruas jalan dari SiPDJD ke KRISNA).
5
Terdapat SKPD yang menginput data teknis
usulan dak ke dalam aplikasi krisna sedangkan
data tersebut belum terverifikasi dari level balai
sampai dengan pusat.
Fitur data teknis di krisna agar di tutup sampai dengan proses
verifikasi data teknis selesai dan SKPD menginput data sesuai hasil
verifikasi data teknis di sipdjd. dan menambahkan keterangan di
fitur tersebut bahwa data yang diinput adalah hasil verifikasi
kementerian pupr melalui.
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL

14. ARAHAN KEPALA PFID
Konsistensi SKPD terhadap usulan yang
sudah disepakati dalam forum Simoni
(tidak ada peninjauan kembali terhadap
usulan).
SKPD berkomitmen dalam menyampaikan
Readiness Criteria yang matang.
Perlunya pemahaman Kepala Daerah,
SKPD serta stakeholder terkait mengenai
mekanisme perencanaan sehingga data
yang disampaikan dapat di pertanggung
jawabkan.
Perlunya komitmen Kepala Daerah,
SKPD serta stakeholder terkait dalam
meningkatkan kemantapan jalan
daerah yang di danai DAK.
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL
Dukungan peranan DAK Jalan terhdap pandemic Covid 19
diutamakan pada adanya peningkatan kualitas layanan pada
aksesbilitas menuju kawasan pangan dan fasilitas pelayanan
kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit)

15. TERIMA KASIH
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH – SEKRETARIAT JENDERAL
BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PUSAT FASILITASI INFRASTR UKTUR DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL