SlideShare a Scribd company logo

2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf

•
•
H
hasanuddin50

Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, yang mencakup proyeksi indikator makro pembangunan, isu-isu strategis pembangunan daerah, kebijakan pembangunan, dan prioritas pembangunan daerah yang meliputi reformasi sistem kesehatan daerah, pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, penanggulangan bencana

Data & Analytics
1 of 117
Download to read offline
BANDUNG, 11 JANUARI 2022 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PADA ACARA SOSIALISASI PEMBUKAAN INPUT USULAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2023
Pendahuluan
PENGANGGARAN UU No. 17/2003 PERENCANAAN UU No. 25/2004 SANDINGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rancangan Awal RKPD Pra Musrenbang RKPD Provinsi Rancangan Akhir RKPD Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ranc Kerangka Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program strategis nasional SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Berita Acara Forum OPD Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD Provinsi tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERKADA ttg RKPD Provinsi 1 2 3 4 5 Review RPJMD Fasilitasi Menteri BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI Musrenbang RKPD Kab/Kota Musrenbang RKPD Provinsi Penetapan PERKADA ttg RKPD Kab/Kota (1 Minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PENATAANDAN PERSIAPANPRANATA PENDUKUNG MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG 2008 – 2013 – 2008 2018 – 2023 2023 – MEMAN PEMBA SE MENYE TAPKAN NGUNAN CARA LURUH 2019 2020 2021 2022 2023 2013 – 2018
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Luas Wilayah* 35.377,76 Km2. Suhu*** Topografi*** Kondisi Jawa Barat Tahun 2020 18 Kabupaten 9 Kota 627 Kecamatan 645 Kelurahan 5.312 Desa Pegunungan Curam 9,5 % di bagian selatan Lereng Bukit Landai 36,48 % di bagian tengah Daratan Landai 54,02 % di bagian utara 16o c – 34 o c 1.000 – 4.000 mm/tahun Curah Hujan*** Indeks Pembangunan Manusia* Tingkat Pegangguran Terbuka* Laju Pertumbuhan Ekonomi* Kemiskinan* Gini Rasio* Target 2021 72,19 Poin 10,35 % 3,15 % - 4,2 7,7 % 0.403 Poin Realisasi 72,45 Poin 9,82 % 3,43 % 8,40 % 0.412 Poin (2021) (Agustus 2021) (Triwulan III 2021, y on y) (Maret 2021) (Maret 2021) Penduduk (Sensus 2020)* 48.274.162 Jiwa Laki-laki : 24.508.885 Jiwa Perempuan : 23.765.277 Jiwa Sumber : * Badan Pusat Statistik Jawa Barat ** LKPJ Jawa Barat Tahun 2020 *** RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 01 Penormalan perekonomian 02 Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Jawa Barat 03 Kinerja pertumbuhan perekonomian Jawa Barat kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional Tantangan perekonomian tahun 2023
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Disandingkan dengan Nasional Tahun 2023 No Indikator Makro & Pembangunan Nasional* Jawa Barat 2023 2023 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) - 73,05** 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 5,90 5,28*** 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 7,00 9,48*** 4 Persentase Penduduk Miskin (%) 5,24 7,46*** 5 Indeks Gini (Poin) - 0,397*** 6 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) - 1,12*** 7 Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) - 49,58*** Keterangan : * Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 – 2024 ** Berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 *** Hasil sangat sementara
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan Reformasi birokrasi Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 1. Belum meratanya persebaran tenaga pengajar berkualitas 2. Link and Match lulusan SMA/SMK dengan Kebutuhan Tenaga Kerja 3. Rendahnya Kualitas, Pemerataan dan Keterjangkauan Kesehatan 4. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata 1. Rendahnya akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2. Belum pulihnya kondisi ekonomi setelah pandemic menyebabkan turunnya jumlah lapangan kerja 1. Perlunya peningkatan aksesibilitas ke beberapa wilayah terutama Jawa Barat bagian Selatan dan Barat 2. Belum optimalnya layanan cakupan Komunikasi dan Telekomunikasi sampai ke wilayah pelosok 3. Masih adanya rumah tangga yang belum teraliri listrik 4. Terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan degradasi lingkungan 5. Belum optimalnya Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, penanganan kebencanaan 6. Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum dan Sanitasi (persampahan dan air limbah) PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 1. Rendahnya produktivitas komoditas pertanian dan nilai tukar petani; 2. Masih rendahnya daya saing ekonomi 3. Kurangnya penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi 1. Reformasi perekrutan dan manajemen ASN 2. Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan 3. Reformasi dalam Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI JAWA BARAT PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2023 PENYELESAIAN ISU STRATEGIS DAN ISU KEWILAYAHAN PENUNTASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PROGRAM JABAR JUARA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara 2 7 6 5 4 3 9 8 1 11 Prioritas Pembangunan Daerah Gerakan Membangun Desa Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata 10 11 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Fokus Prioritas Pembangunan Daerah 2023 Prioritas 1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 1. Pengembangan Rumah Sakit; 2. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya; 3. Pengembangan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional 4. Peningkatan Puskesmas 5. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas 6. Penyediaan Vaksin 7. Insentif Tenaga Kesehatan Prioritas 2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Pemanfaatan Teknologi Pemasaran Digital oleh Koperasi 4. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 5. Revitalisasi Pasar Prioritas 3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 3. Penyediaan Benih/Bibit 4. Petani Milenial 5. Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya 6. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian 7. Perbaikan Jalan Usaha Tani 8. Pembangundan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 9. Rehabilitasi Embung dan Situ Prioritas 4 Reformasi sistem Perlindungan Sosial 1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Prioritas 5 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus serta Layanan Khusus; 2. Penyelenggaran Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru 4. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 5. Peningkatan Kesejahteraan Guru di Daerah Terpencil dan Perbatasan 6. Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 7. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Prioritas 6 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana 1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2. Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Prioritas 7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 1. Peningkatan Penyelenggaraan Publik melalui Digitalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi dan Aplikasi 2. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Alat Cetak KTP, Kartu Keluarga 4. Pembangunan Command Center dan Creative Center 5. Pembangunan Perpustakaan Keliling 6. Pengadaan Buku Perpustakaan 7. Pembangunan Depo Arsip 8. Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling Dukcapil Prioritas 8 Gerakan Membangun Desa 1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui program One Village One Company, Patriot Desa, Penguatan Infrastruktur Perdesaan, Kampung Juara 2. TNI Manunggal Membangun Desa 3. Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa 4. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fokus Prioritas Pembangunan Daerah 2023 Prioritas 10 1. Pembangunan dan Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Strategis pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi 2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Penanganan Kawasan Kumuh 3. Penanganan Sampah 4. Peningkatan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 5. Penyediaan Air Minum dan Penanganan Air Limbah 6. Pembangunan dan Penanganan Kawasan Strategis Provinsi 7. Penanganan DAS-DAS Prioritas 8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prioritas 11 1. Pembangunan dan Penataan Destinasi Wisata Prioritas Provinsi 2. Pembenahan Amenitas, Atraksi, dan Akses Pariwisata 3. Peningkatan Promosi Pariwisata 4. Pembangunan Pusat Budaya Prioritas 9 1. Peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas tempat peribadatan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Prioritas 1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Penuntasan Vaksin Covid-19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas Mobile Puskesmas Penanganan Stunting Prioritas 2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi One Pesantren One Product One Village One Product Prioritas 3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan Petani milenial Smart Fishing Prioritas 4 Reformasi sistem Perlindungan Sosial Rumah Harapan Hidup Sejahtera Prioritas 5 Kotak Literasi Cerdas Bantuan Untuk Guru di Perbatasan dan Tempat Terpencil Prioritas 6 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana RUTILAHU Prioritas 7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pembangunan Depo Arsip Pembangunan Mall Pelayanan Publik Prioritas 8 Gerakan Membangun Desa Desa Digital Prioritas 10 Pembangunan Fly Over dan Jalan Strategis Embung Juara Penanganan DAS Prioritas : DAS CITARUM, DAS CILAM AYA dan DAS KALI BEKASI Prioritas 11 Pembangunan Destinasi Pariwisata PROGRAM-PROGRAM JABAR JUARA Prioritas 9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Pesantren Juara Mesjid Juara Beasiswa Kuliah untuk Penghafal AlQuran
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PROYEK STRATEGIS PROVINSI
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Keterkaitan Renja PD dan RKPD • Draft Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah (PD)menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD; • Rancangan Awal RKPD yang sudah ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur, menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD; • Rancangan Renja PD yang sudah berisi hasil Forum Perangkat Daerah danyang sudah diverifikasi Bappeda, menjadi Bahan Masukan untuk penyempurnaan Rancangan RKPD; • Perkada tentang RKPD menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat RKPD TAHUN 2023, KUA PPAS Tahun 2023 dan RAPBD Tahun 2023 serta Renja PD 2023 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER NOVEMBER OKTOBER DESEMBER Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 Pembahasan Ranwal RKPD dengan PD Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2023 04 Penetapan Pergub tentang RKPD Tahun 2023 Berakhirnya input usulan Bantuan Keuangan Tahun 2023 21 09 14 Berakhirnya input usulan kegiatan hibah dan bansos tahun 2023 Penyampaian Rancangan KUA & PPAS 2023 kepada DPRD Pembahasan KUA / PPAS Tahun 2023 dengan Komisi DPRD 08 11-29 Pembahasan KUA / PPAS Tahun 2023 dengan Banggar DPRD Kesepakatan KUA / PPAS APBD Tahun 2023 antara Kepala Daerah dengan DPRD 02-11 12 Awal Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022 antara TAPD dan DPRD Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2023 Kepada DPRD 9 26 Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Gubernur 1 Penetapan Perda tentang APBD TA 2023 1 Akhir Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD 28 Pembahasan Ranwal RKPD dengan Kab/kota 04 Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Renja PD Pra Musrenbang Provinsi 21-23 Musrenbang Provinsi Penyelesaian Rancangan Akhir RKPD 23 Penyusunan Rancangan RKPD 2023 04-18 Musrenbang Kab/Kota Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD 01 Surat Edaran Gubernur tentang Tim Penyusun RKPD 15 Kick Off Meeting Perencanaan 2023 DESEMBER 11 Input Usulan Bankeu/Hibah/Bansos/ Pokir pada SIPD 2023 18 Surat Gubernur tentang Rancangan RKPD 2023 23 Akhir Input Pokir DPRD 01 Input Usulan Kegiatan Perangkat Daerah pada SIPD 2023 21 04 02 30 30 24 Jun – 1 Juli Forum Perangkat Daerah 31 jan – 14 feb 12 Penyampaian Rancangan Akhir RKPD 2023 untuk di fasilitasi Kemendagri Penetapan Tema dan Tim P2K Sosialisasi Tema Bankeu dan Hibah Kompetitif Input Usulan Bankeu dan Hibah Kompetitif pada SIPD Proses Verifikasi dan Evaluasi oleh Tim P2K Berakhirnya Input Usulan Bankeu dan Hibah Kompetitif pada SIPD 18 Awal Verifikasi Usulan Bankeu/Hibah/Bansos/ Pokir pada SIPD 2023 26 Surat edaran Gubernur tentang Ranwal RKPD 14 -23 Verifikasi Rancangan Renja 18 Awal Verifikasi Usulan Bankeu/Hibah/Bansos/ Pokir pada SIPD 2023 1 -15 Perbaikan Rancangan Akhir Renja PD 21 PenetapanRenja PD
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 • Sub Kegiatan yang diusulkan harus berisi : 1. Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi dan Perangkat Daerah; 2. Penyelesaian Kegiatan strategis provinsi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; 3. Penuntasan Program-Program Jabar Juara; 4. Penyelesaian Proyek Strategis Provinsi yang dikerjakan Perangkat Daerah; • Mengutamakan Kegiatan yang sifatnya pemenuhan pelayanan dasar dalam pengajuan sub Kegiatan seperti pelayanan makan panti, pakan ternak • Dalam pengajuan anggaran fixed cost (program penunjang), perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : • Belanja air, listrik, telepon, internet dialokasikan satu tahun • Belanja barang habis pakai, (ATK, barang pecah belah, alat-alat listrik) harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata. • Penganggaran perjalanan dinas agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi dengan mempertimbangkan jumlah pegawai. • Tidak melaksanakan pelaburan bangunan setiap tahun. • Biaya pengadaan baju seragam dan ongkos jahit dihilangkan.
Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 050-3708 Tahun 2020 dengan Kepmendagri No. 050 – 5889 Tahun 2021
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH MENGGUGURKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat SANDINGAN Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 ❑ Kodefikasi sub kegiatan ditambahkan metadata sub kegiatan ❑ Beberapa sub kegiatan tidak ditambahkan metadata sub kegiatan ❑ Sub kegiatan tanpa metadata masih tetap berlaku Penambahan metadata sub kegiatan, yaitu: ❑ Kinerja ❑ Indikator ❑ Satuan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Pendidikan - - 3 Kesehatan - - 3 PUPR - - 1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - - 3 Sosial - - - Tenaga Kerja - - - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - - - Pangan - - 1 Pertanahan - - - Lingkungan Hidup - - 1 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - 1 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - - 1 Perhubungan - 2 6 Komunikasi dan Informatika - - - KUKM - - 3
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Penanaman Modal - - - Kepemudaan dan Olahraga - - - Statistik - - - Persandian - - - Kebudayaan - - 1 Perpustakaan - - - Kearsipan - - - Kelautan dan Perikanan - 1 2 Pariwisata - - - Pertanian - - - Kehutanan - - 2 Energi dan Sumber Daya Mineral - 13 32 Perdagangan - - 2 Perindustrian - - - Transmigrasi - - 11 BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Inspektorat Daerah - - - Kesatuan Bangsa dan Politik - - 1
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Sekretariat Daerah - - - Sekretariat DPRD - - 1 BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Perencanaan - 1 3 Keuangan - - 1 Kepegawaian - - - Pendidikan dan Pelatihan - - - Penelitian dan Pengembangan - - - Pengelolaan Perbatasan - - - Pengelolaan Penghubung - - - URAIAN JUMLAH Program - Kegiatan 17 Sub Kegiatan 80 Total Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1 01 02 1.01 55 Tidak ada 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1 01 02 1.01 55 Pemeliharaan Mebel 2 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1 01 02 1.02 48 Tidak ada 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1 01 02 1.02 48 Pemeliharaan Mebel 3. 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1 01 02 1.03 54 Tidak ada 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1 01 02 1.03 54 Pemeliharaan Mebel Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 02 02 1.01 23 Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota 2 Tidak ada 1 02 02 1.01 24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 02 05 1.02 02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 03 02 4.01 68 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 04 03 1.01 10 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 05 03 1.04 06 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 2 Tidak ada 1 05 03 1.04 07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 05 04 1.01 13 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 09 03 1.01 06 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 11 08 1.01 04 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 13 05 1.01 10 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 2 Tidak ada 2 13 05 1.01 11 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 14 04 1.01 16 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 15 03 1.09 05 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional 2 Tidak ada 2 15 03 1.10 05 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 15 04 3.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi 2 Tidak ada 2 15 04 3.01 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara 3 Tidak ada 2 15 04 3.01 02 Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara 4 Tidak ada 2 15 04 4.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi 5 Tidak ada 2 15 04 4.01 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara 6 Tidak ada 2 15 04 4.01 02 Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 17 06 1.01 03 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 17 07 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 17 08 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Perubahan Nomenklatur Kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 22 02 1.01 03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 25 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 2 Tidak ada 3 25 04 1.06 01 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3 Tidak ada 3 25 04 1.06 02 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 28 03 1.04 09 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan 2 Tidak ada 3 28 03 1.09 06 Pembangunan Sumber Benih Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 29 03 1.12 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 2 Tidak ada 3 29 03 1.12 01 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat 3 Tidak ada 3 29 03 1.12 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 4 Tidak ada 3 29 03 1.12 03 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 5 Tidak ada 3 29 03 1.12 04 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 6 Tidak ada 3 29 03 1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 7 Tidak ada 3 29 03 1.13 01 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat 8 Tidak ada 3 29 03 1.13 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 9 Tidak ada 3 29 03 1.13 03 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 10 Tidak ada 3 29 03 1.13 04 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 11 Tidak ada 3 29 03 1.14 Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) 12 Tidak ada 3 29 03 1.14 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) 13 Tidak ada 3 29 03 1.14 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) 14 Tidak ada 3 29 03 1.15 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 15 Tidak ada 3 29 03 1.15 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 16 Tidak ada 3 29 03 1.15 02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 17 Tidak ada 3 29 03 1.15 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 18 Tidak ada 3 29 03 1.16 Penetapan Harga Patokan Batuan 19 Tidak ada 3 29 03 1.16 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan 20 Tidak ada 3 29 03 1.16 02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan 21 Tidak ada 3 29 03 1.16 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan 22 Tidak ada 3 29 03 1.17 Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam 23 Tidak ada 3 29 03 1.17 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam 24 Tidak ada 3 29 03 1.17 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 25 Tidak ada 3 29 03 1.18 Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 26 Tidak ada 3 29 03 1.18 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 27 Tidak ada 3 29 03 1.18 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 28 Tidak ada 3 29 03 1.19 Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan 29 Tidak ada 3 29 03 1.19 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan 30 Tidak ada 3 29 03 1.19 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 31 Tidak ada 3 29 03 1.20 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi 32 Tidak ada 3 29 03 1.20 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi 33 Tidak ada 3 29 03 1.20 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi 34 Tidak ada 3 29 03 1.21 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam 35 Tidak ada 3 29 03 1.21 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam 36 Tidak ada 3 29 03 1.21 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 37 Tidak ada 3 29 03 1.22 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 38 Tidak ada 3 29 03 1.22 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 39 Tidak ada 3 29 03 1.22 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 40 Tidak ada 3 29 03 1.23 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan 41 Tidak ada 3 29 03 1.23 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan 42 Tidak ada 3 29 03 1.23 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 43 Tidak ada 3 29 03 1.24 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan 44 Tidak ada 3 29 03 1.24 01 Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan 45 Tidak ada 3 29 03 1.24 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 30 02 1.02 04 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 30 07 1.03 04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 32 03 1.01 16 Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi 2 Tidak ada 3 32 03 1.01 17 Terlaksananya Pemberian Bantuan Non-Standar Transmigrasi 3 Tidak ada 3 32 03 1.01 18 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 32 03 1.01 08 Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Tidak ada 3 32 03 1.01 09 Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota 3 Tidak ada 3 32 03 1.01 10 Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran 4 Tidak ada 3 32 03 1.01 11 Terlaksananya Pengangkutan Transmigran Dari Kabupaten/Kota Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan 5 Tidak ada 3 32 03 1.01 12 Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Provinsi Daerah Asal 6 Tidak ada 3 32 03 1.01 13 Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran 7 Tidak ada 3 32 03 1.01 14 Terselenggaranya Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan 8 Tidak ada 3 32 03 1.01 15 Terlaksananya Pengangkutan Dari Provinsi Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 4 02 02 1.08 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 5 01 02 1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2 Tidak ada 5 01 02 1.04 01 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 3 Tidak ada 5 01 02 1.04 02 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 4 Tidak ada 5 01 02 1.04 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 5 02 04 1.01 14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 8 01 02 1.01 06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Kebijakan Bantuan Keuangan, Hibah, dan Bantuan Sosial Tahun 2023
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan dan Hibah Tahun 2023 Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat; Mendukung Program-program Strategis Provinsi Jawa Barat; Pencapaian target indikator makro Kabupaten/Kota yang menunjang pencapaian target indikator makro provinsi; Mendukung Kebijakan Kewilayahan. 1. 2. 3. 4. Skema Pendanaan : 1. Sesuai Pergub No. 13 dan 14 Tahun 2021; 2. Pendanaan Kompetitif
1. Surat Pengantar dari Kepala Daerah Pengusul; 2. Proposal dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis Kabupaten/Kota pengusul, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka 1 dan Angka 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 3. Surat kelengkapan lainnya untuk usulan terkait infrastruktur, diantaranya dokumen Detail Engineering Design, dokumen amdal, sertifikat /keterangan kepemilikan lahan, perizinan, dan kelengkapan usulan lainnya. Pasal 11 1. Surat Pengantar dari Kepala Desa Pengusul; 2. Proposal dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala desa pengusul; 3. Surat kelengkapan lainnya untuk usulan terkait infrastruktur diantaranya sertifikat/keterangan kepemilikan lahan, perizinan, dan kelengkapan usulan lainnya. Pasal 12 1. SKPD Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Daerah Provinsi yang membidangi Perencanaan; 2. Pemerintah Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Daerah Provinsi yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa; 3. Permohonan bantuan dan keuangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh kepala daerah Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Desa; 4. Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan melalui sistem informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 13 –
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pengusulan Hibah disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan surat pengantar menggunakan kop surat resmi lembaga/instansi/organisasi Pemohon Hibah, yang ditandatangani dan dibubuhi cap oleh : 1. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah Pusat 2. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lain; 3. Direksi atau sebutan lain bagi BUMD atau BUMN; 4. Ketua atau sebutan lain bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; 5. Partai Politik sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan keuangan bagi partai politik. Pasal 8 a Lampiran surat pengantar berupa proposal yang memuat paling kurang : 1) Latar Belakang Kegiatan yang akan didanai Hibah; 2) Maksud dan Tujuan Kegiatan yang didanai melalui hibah; 3) Bentu Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 4) Bentuk jenis barang dan RAB; 5) Nama dan alamat lembaga pemohon hibah, termasuk susunan organisasi dan nomer kontak; 6) Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan bantuan hibah; dan 7) Informasi lainnya yang diperlukan; Pasal 8 b Persyaratan administrasi : 1. Memiliki kepengurusan di daerah domisili; 2. Keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 3. Berkedudukan di dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 4. Memiliki kesekretariatan tetap di daerah yang bersangkutan; 5. Akta Notaris pendirian lembaga yang bersangkutan atau dokumen lain yang dipersamakan; 6. Nomor Pokok Wajib Pajak 7. Izin Operasional atau Tanda Daftar dari Instansi yang Berwenang 8. Pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan perundang-undangan Pasal 8 c dan d –
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat DEFINISI Pemberian bantuan keuangan dan hibah yang didasarkan kelayakan dan penilaian usulan yang terkait langsung dengan upaya akselerasi pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dengan pola-pola inovatif dan kolaboratif, dengan penentuan usulan bantuan keuangan dan hibah berdasarkan tema yang ditentukan oleh Gubernur. TUJUAN Untuk mengoptimalkan pemanfaatan APBD Jawa Barat melalui pemberian bantuan keuangan dan hibah dengan cara-cara yang implementatif dan inovatif sehingga pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat makin dirasakan dampaknya bagi masyarakat daerah. PROSES Dilaksanakan melaui verifikasi kelayakan dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif yang ditetapkan Keputusan Gubernur dengan berkolaborasi dengan Reviewer/Penilai Ahli yang berkompeten dan profesional.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ASAS DAN PRINSIP PENDANAAN KOMPETITIF 1. kepastian hukum; 2. kemanfaatan; 3. ketidakberpihakan; 4. kecermatan; 5. tidak menyalahgunakan kewenangan; 6. keterbukaan; 7. kepentingan umum; dan 8. pelayanan yang baik Asas a. mengutamakan eksternalitas provinsi dan atau lintas kabupaten/kota; b. konektivitas dengan prioritas pembangunan daerah; c. novelty; d. uniqueness; e. Sustainability; f. Sinergi; g. Impact; h. transparansi; i. bertanggung jawab; j. kolaboratif; k. partisipatif; dan l. akuntabilitas. Prinsip Kekhususan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Khusus Pendanaan Kompetitif
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat KELEMBAGAAN Dasar Pembentukan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Tim Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Tetap 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Inspektorat Tidak Tetap (didasarkan pada Tema Tahunan) 1. Perangkat Daerah; 2. Badan/Lembaga Instansi Vertikal; 3. Perguruan Tinggi terkait, dan 4. Pihak lain sesuai kebutuhan. 5. Reviewer/Penilai Ahli* TUGAS POKOK: perencanaan, sosialisasi, verifikasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pelaporan pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat. FUNGSI: 1. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat tahunan. 2. Penyelenggaraan verifikasi, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan hibah kompetitif tahunan. 3. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan sosialisasi pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat tahunan. 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat tahunan.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN 1. Surat Pengantar Permohonan Bantuan Keuangan Kompetitif dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur 2. Proposal 3. Informasi lainnya sesuai dengan perundang-undangan PROPOSAL 1. Cover (Format) 2. Pendahuluan 3. Rasional Kegiatan 4. Maksud dan Tujuan 5. Deskripsi Kegiatan 6. Mekanisme dan Rancangan Kegiatan 7. Sumber daya yang dibutuhkan 8. Indikator Keberhasilan kegiatan (Format) 9. Rencana Lokasi/Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 11. Rencana Pelaksanaan 12. Unit Perangkat Daerah terkait 13. Keberlanjutan Input dalam SIPD
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PERSYARATAN ADMINISTRASI HIBAH 1. Surat Pengantar Permohonan Hibah Kompetitif kepada Gubernur 2. Proposal 3. Nama dan alamat lembaga pemohon hibah, memuat nama beserta susunan organisasi dilengkapi dengan alamat domisili sekretariat/kantor beserta nomor kontak/alamat surel untuk dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan 4. Legalitas badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan 5. Informasi lainnya yang ditetapkan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi usulan hibah. PROPOSAL 1. Cover (Format) 2. Pendahuluan 3. Rasional Kegiatan 4. Maksud dan Tujuan 5. Deskripsi Kegiatan 6. Mekanisme dan Rancangan Kegiatan 7. Sumber daya yang dibutuhkan 8. Indikator Keberhasilan kegiatan (Format) 9. Rencana Lokasi/Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 11. Rencana Pelaksanaan 12. Unit Perangkat Daerah terkait 13. Keberlanjutan Input dalam SIPD
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Proses Pengusulan Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Sosialisasi Pengusul Januari - April SIPD (Labeling) Januari - Mei Verifikasi dan Evaluasi oleh Tim verifikasi dan evaluasi Juni - Juli Input Usulan Bankeu dan Hibah dengan user Pengusul Rapat Sosialisasi, Media Sosial, Laman Website Jabar, dan media lainnya Layak T Perbaikan kelengkapan selama 1 minggu S Tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi setelah Perbaikan kelengkapan selama 1 minggu Verifikasi dan Evaluasi oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Y Tahapan pengusulan bantuan keuangan dan hibah mengikuti jadual pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Mekanisme Bantuan Keuangan/Hibah/Bantuan Sosial Provinsi Tahun 2023 1 2 3 4 Bantuan Keuangan/Hibah yang diusulkan diutamakan kegiatan pembangunan fisik dengan readiness criteria, yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dan memiliki dampak lintas kabupaten/Kota dan lintas provinsi (perbatasan) Penginputan wajib dilakukan dalam SIPD Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Usulan yang diajukan secara offline di luar sistem hanya sebagai pertimbangan Pengajuan Usulan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban,dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar, dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban,dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan batuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar Pemberian Bantuan Keuangan/Hibah diberikan secara kompetitif, dengan pemenuhan persyaratan yang lengkap, Khusus untuk Bantuan Keuangan ditambah unsur kebaruan dan unik (usulan khas dari Kabupaten/Kota)
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat / / Sumber : Hasil Analisis dari SIPD, 2021 01 03 05 07 08 02 04 06 Akun TAPD Bappeda Provinsi mulai membuka jadwal Perencanaan dan mengisi data RPJMD TAPD Bappeda Provinsi membuat kamus usulan yang merupakan daftar panjang (long list) TAPD Bappeda Provinsi Membuka Jadwal untuk menginput usulan bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial Akun TAPD Pengusul (Bappeda Kabupaten/Kota, Organisasi Masyarakat, Lembaga, dll) menginput usulan bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial Mitra Bappeda Provinsi (Bidang) menelaah kelayakan usulan sesuai Prioritas Pembangunan dan Pergub PD Provinsi memverifikasi dan validasi kelengkapan dan kelayakan usulan sesuai dengan Prioritas Pembangunan, Pergub, dan syarat lainnya PD Provinsi memberikan rekomendasi kelayakan usulan TAPD Bappeda memberikan rekomendasi terakhir terhadap usulan sesuai dengan prioritas penganggaran Ket : Diterima/diteruskan Ditolak/dikembalikan 09 Usulan Disetujui
Kamus Usulan Tahun 2023
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA PER TANGGAL 7 Januari 2022 jam 21.00
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang INSPEKTORAT Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Sinergitas Penguatan Pengawasan Pembangunan Inspektorat Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 SATPOL PP NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Peningkatan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar (SPM) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Usulan Komponen Baru di Aplikasi SIPD PPD 7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 PembangunanCommand Center Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 2 PengembanganCommand Center Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Baru PPD 7
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang Bida ng PPM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 8 2 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 8 3 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 8 4 Gerakan Membangun Desa (GERBANG DESA) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 8 DINAS KESEHATAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 2 Insentif Tenaga Kesehatan* Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 3 Pembangunan Gedung Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 4 Pengembangan Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS KESEHATAN Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 5 Peningkatan Puskesmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 6 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rujukan Regional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 7 Pengadaan Alat Kesehatan puskesmas untuk daerah perbatasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 DISDUKCAPIL NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 6 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana Usulan baru PPD 6 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana Usulan baru PPD 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Pengembangan Puskesos – SLRT dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Usulan Baru PPD 4 2 Pengadaan saranan dan prasarana / Alat Bantu Penyandang Disabilitas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Usulan Baru PPD 4 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Perlindungan terhadap perempuan dan anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB menuju Jabar Bangga Kencana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Usulan Baru
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS PENDIDIKAN Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 2 Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 3 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 4 Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu SD di Daerah Perbatasan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 5 Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri di Daerah Perbatasan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 6 Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa (Lab dan Digital Study Center) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Rehabilitasi Sarana Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 5 2 Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 5 3 Pembangunan Sarana Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 5 4 Rehabilitasi Sarana Pemuda Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Usulan Baru PPD 5 5 Pembangunan Sarana Pemuda Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Usulan Baru PPD 5
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang Bida ng PPM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Kendaraan Perpustakaan Keliling Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan PPD 5 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pengadaan Buku Perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan PPD 5 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Peningkatan Prasarana TIK Penunjang Perpustakaan Digital Berbasis Inklusi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan PPD 5 Usulan Baru 4 Penyelamatan Arsip Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Program Pengelolaan Arsip PPD 7 Usulan Baru
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Puskeswan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pembangunan RPHR Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pembangunan TPH Qurban Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Pembangunan RPH-Ruminansia kecil Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Pembangunan RPHU dan fasilitas gudang berpendingin Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 6 Mobil Keamanan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pengembangan Budidaya Padi Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pengembangan Kelembagaan Posluhdes Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Gerakan Pengendalian OPT Tanamna Pangan dan Hortikultura, Penerapan Pengendalian Hama Terpadu, Pengembangan Agens Hayati, Peningkatan Kompetensi Petugas dan Kelompok Tani, Klinik PHT dan Kajian Teknologi Pengendalian OPT Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman pangan dan hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 6 Fasilitasi Jaringan Komunikasi POSLUHDES - SL Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Alih Usaha Budidaya Ikan di KJA (Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Ikan di BBI Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pengadaan Sarana Produksi Ikan di BBI Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Rehabilitasi TPI Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Pusat Budaya URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PPD 5 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pengembangan Destinasi Wisata URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pengembangan Desa Kreatif di 15 Kabupaten / Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Showcase dan masterclass pengembangan kuliner kreatif di Jawa Barat Kabupaten / Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 6 Collaboration Tourism Talk URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 7 SWJ Ambasador URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 8 West Java CSR EXPO 2023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Kendaraan sarana promosi untuk 27 Kab/Kota Urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha mikro, kecil dan Menengah PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Outlet pemasaran untuk 27 Kab/Kota Urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha mikro, kecil dan Menengah PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Penataan PKL untuk 27 Kab/Kota Urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha mikro, kecil dan Menengah PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pelatihan Vokasi Berbasis Penempatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana MPP PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Renovasi Peruntukan Gedung Mall Pelayanan Publik PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Mobil Kemasan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2021 2 Revitalisasi Pasar URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2021
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I N F R A S W I L DINAS PERHUBUNGAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 Pagar Pengaman Jalan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Penerangan Jalan Umum (PJU) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pembangunan Terminal Type C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PPD 10 Baru 4 Pembangunan dan pengembangan Dermaga / Pelabuhan Laut dan ASDP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Pengadaan Sarana Pendukung Operasional dan Pendukung Keselamatan Pelayaran URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PPD 10 Baru DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Kegiatan terkait Rencana Aksi Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pembangunan taman keanekaragaman hayati Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Pengembangan dan pembangunan bank sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Pengadaan peralatan pengolah Limbah B3 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) PPD 10 Baru
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a sw i l DINAS SUMBER DAYA AIR NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan Kegiatan di SIPD 2022 Catatan/Telaah an Bidang 1 2 3 4 5 6 7 1 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 1597 Butuh Konfirmasi Bidang 2 Pembangunan Polder Penanganan Banjir URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN R UANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMB ER DAYA AIR (SDA) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Butuh Konfirmasi Bidang 3 Pembangunan Sumur resapan/GWT/RWH penanganan Banjir URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN R UANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMB ER DAYA AIR (SDA) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Butuh Konfirmasi Bidang 4 Pembangunan Drainase (Banjir) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 546 Butuh Konfirmasi Bidang 5 Pembangunan Embung/Situ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 42 Butuh Konfirmasi Bidang 6 Pembangunan Jaringan Irigasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PPD 10 dan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 116 Butuh Konfirmasi Bidang 7 Peningkatan Jaringan Irigasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMB ER DAYA AIR (SDA) PPD 10 dan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 250 Butuh Konfirmasi Bidang 8 Rehabilitasi Embung/Situ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMB ER DAYA AIR (SDA) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 23 Butuh Konfirmasi Bidang 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMB ER DAYA AIR (SDA) PPD 10 dan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 1756 Butuh Konfirmasi Bidang
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a sw i l DINAS SUMBER DAYA AIR NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan Kegiatan di SIPD 2022 Catatan/Telaah an Bidang 1 2 3 4 5 6 7 10 Rehabilitasi Drainase Utama URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKE RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PPD 10 Baru 11 Konservasi dan perlindungan mata air Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 15 lanjut , koreksi pada bidang urusan sumber daya air
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NO Kamus/Usulan Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan Kegiatan di SIPD 2022 Catatan/telaahan Bidang 1 2 3 4 5 6 7 1 Motor Tangki Pengangkut Tinja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 4 2 Pembangunan Alun - Alun - SL Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan dan Lingkunganya PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 87 3 Pembangunan Creative Center - SL Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan dan Lingkunganya PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 8 4 Pembangunan Gedung Pemerintahan - SL Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Gedung PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 238 5 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 7 6 Pembangunan IPAL skala Kota - SL Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 2 7 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 18 8 Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase - SL Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) atau Program Kawasan Permukiman PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 Jika ke Program Kawasan permukiman maka konteksnya peningkatan jalan dan drainase mendukung penanganan KUMUH 9 Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 1 10 Rehabilitasi IPAL skala Kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 0 11 Truk Tinja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 18 12 Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Lanjutan) NO Kamus/Usulan Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan Kegiatan di SIPD 2022 1 2 3 4 5 6 7 13 Pembangunan Tangki Septik Komunal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 159 14 Penataan Kawasan Kumuh Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman PPD 10 Usulan Baru 588 15 Pengembangan SPAM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 564 16 Pengadaan Arm Roll Truck dan Container Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 16 17 Pengadaan Container Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 8 18 Pengadaan Dumptruck Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 17 19 Pengadaan Compactor truck Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 7 20 Pengadaan Arm Roll Truck dan Container Kapasitas 6 m3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 21 Pengadaan Container Kapasitas 6 m3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 22 Pengadaan Dumptruck Kapasitas 6 m3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l NO Kamus/Usulan Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan Kegiatan di SIPD 2022 1 2 3 4 5 6 7 23 Pengadaan Compactor truckKapasitas 6 m3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 24 Pengadaan Wheel Loader Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 7 25 Pengadaan Mini Loader Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 3 26 Pengadaan Excavator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 10 27 Pengadaan Buldozer Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 7 28 Pengadaan Landfill Compactor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 4 29 Pembangunan TPS3R Plus -thermal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Baru 0 30 Pembangunan TPS3R - biologis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Baru 0 31 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Baru 0 32 Pembangunan TPS3R - Instalasi Pupuk dan Pakan Organik (IPPO) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Baru 0 33 Pembangunan TPS3R Plus - Thermal Lainnya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Baru 0 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Lanjutan)
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l NO Kamus/Usulan Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan di SIPD 2022 Catatan/telaahan Bidang 1 2 3 4 5 6 7 34 Pembangunan Tangki Septik Individual Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Baru 0 35 Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran <5 km' Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PPD 10 Baru 0 Baiknya ke SDA Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran 5 sd 10 km' Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PPD 10 Baru Baiknya ke SDA Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran 10 sd 20 km' Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PPD 10 Baru Baiknya ke SDA Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran 20 sd 30 km' Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PPD 10 Baru Baiknya ke SDA Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran > 30 km' Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PPD 10 Baru Baiknya ke SDA 36 Pembangunan Rumah / Perumahan Terkena Dampak Bencana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 8 37 Penyediaan PSU Perumahan Relokasi Akibat Bencana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 272 38 Pembangunan / perbaikan PSU Perumahan MBR/Subdidi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) PPD 10 Baru 0 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Lanjutan)
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l DINAS KEHUTANAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Hutan Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pengembangan Perhutanan Sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PPD 10 Baru
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l NO Kamus/Usulan Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 dan PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Rekonstruksi Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 dan PPD 2 Semula Peningkatan Jalan diganti menjadi Rekonstruksi - Berlanjut dari Tahun 2022 3 Rehabilitasi Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Pembangunan Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Penggantian Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 Baru 6 Rehabilitasi Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 7 Pembangunan Jalan Strategis Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 8 dan PPD 10 Baru 8 Rekonstruksi Jalan Strategis Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 8 dan PPD 10 Baru 9 Pembangunan Jembatan Gantung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 8 dan PPD 11 Baru 10 Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 8 dan PPD 12 Baru DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat HIBAH/BANSOS PER TANGGAL 7 Januari 2022 jam 21.00 WIB
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang INSPEKTORAT Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Operasional Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Inspektorat Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Bantuan Penelitian Perguruan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 2 Dana Bantuan Penelitian Terkait Akselerasi Pendirian, Penguatan Kelembagaan, dan Pelaksanaan Fungsi Layanan KST Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Baru PPD 7 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Bantuan Keuangan untuk Parpol Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 2 Dana Operasional Kominda Jawa Barat Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial / Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 3 Operasional Operasi Lilin Lodaya Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 4 DANA PEMBINAAN DAN PELATIHAN CALON ANGGOTA POLRI Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 5 BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 6 DANA OPERASIONAL KODAM III SILIWANGI (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 7 PANGKALAN TNI AL BANDUNG Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaannasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 8 PANGKALAN TNI AL CIREBON Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 9 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 10 FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 11 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berlanjut dari Tahun 2023 PPD 7 12 DEWAN HARIAN DAERAH 45 PROVINSI JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 13 DPD LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berlanjut dari Tahun 2023 PPD 7
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Operasional Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Baru PPD 7 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) KODAM III SILIWANGI Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Baru PPD 8 2 Dana Operasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Baru PPD 8 3 Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Baru PPD 8
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Operasional Madrasah Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 2 Dana Operasional Ormas Keagamaan Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 3 Insentif Guru Diniyah dan Penyuluh Agama Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 4 Masjid Juara Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 5 Pelaksanaan MTQ/STQ/MQK Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 6 Pesantren Juara (sarana dan prasaranan operasional pesantren) Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 7 Pembinaan Petugas Haji Daerah Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 8 SADESHA (Satu Desa Satu Hafidz) Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 9 BPJS Guru Ngaji Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 10 Forum Kerukunan Umat Beragama Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD9
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT – LINTAS FUNGSI Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Operasional Sekolah Keagamaan Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 2 Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 3 Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 4 Renovasi Gedung/Bangunan Keagamaan Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 DINAS KESEHATAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Pengembangan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut PPD 1 2 Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut PPD 1 3 Pembangunan Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Usulan Baru PPD 1 4 Pengembangan Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Usulan Baru PPD 1
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS SOSIAL Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana operasional Lembaga Lanjut Usia (LLI Provinsi Jawa Barat) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Berlanjut PPD 4 2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Masyarakat Adat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Pemberdayaan Sosial Berlanjut PPD 4 3 Peningkatan Kesejahteraan Sosial PKRI, Janda PKRI dan Keluarga Pahlawan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Berlanjut PPD 4 4 Peningkatan Pelayanan Panti Swasta (LKS) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Berlanjut PPD 4 5 Dana operasional untuk kepemudaan (Karang Taruna Provinsi Jawa Barat) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Baru PPD 4 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Pendampingan Jabar Menuju Bangga Kencana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 Peningkatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS PENDIDIKAN Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 2 PSDKU IPB Sukabumi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 3 PSDKU ITB Cirebon Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 4 PSDKU Unpad Pangandaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 5 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 6 Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kampus Polman II Majalengka Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Baru 7 Bantuan Sarana Prasarana dan Operasional Perguruan Tinggi
Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Pembinaan Prestasi Olahraga Level Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Berlanjut dari tahun 2022 2 Dana Pembinaan Kwarda Pramuka Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Berlanjut dari tahun 2022 3 Dana Pengembangan Kepemudaan Jawa Barat Level Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Berlanjut dari tahun 2022 4 Dana Pengembangan/Pembinaan Olahraga Kemasyarakatan Level Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Berlanjut dari tahun 2022 5 Dana Sarana Keolahragaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Baru 6 Dana Sarana Kepemudaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Baru
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Kawasan Rumah Pangan Lestari Urusan Pemerintahan Bidang Pangan PPD 3 Berlanjut dari tahun 2022 2 Ternak Domba/Kambing Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari tahun 2022 3 Ternak Sapi Potong Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari tahun 2022 4 Ayam Ras Petelur Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari tahun 2022 5 Sarana Pembinaan Kelompok Peternakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Baru 6 Revitalisasi LPM (Lumbung Pangan Masyatrakat) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Penanganan Panen, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Tanaman Pangan. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari tahun 2022 2 Penanganan Panen,Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari tahun 2022 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 Pengelolaan, Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari tahun 2022 4 Pembelian Benih untuk Kelompok Tani - SL Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari tahun 2022
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Bantuan Hibah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 2 Operasional Patroli Pengawasan SDKP POKMASWAS Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 3 Bantuan Calon Induk Ikan Nila PS Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 4 Bantuan Calon Induk Ikan Lele PS Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 5 Bantuan Calon Induk Ikan Mas PS Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 6 Bantuan Calon Induk Ikan Gurami PS Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 7 Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Lele Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) dan Beratap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 8 Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Lele Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) tanpa Atap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 9 Bantuan Prasarana Budidaya Lele Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) dan Beratap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 10 Bantuan Prasarana Budidaya Lele Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) tanpa Atap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 11 Bantuan Benih, Pakan dan Obat/Vitamin Budidaya Lele dengan Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 12 Bantuan Perlengkapan Operasional dan Peralatan Perikanan Budidaya Lele dengan Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 13 Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Nila Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) dan Beratap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 14 Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Nila Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) tanpa Atap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 15 Bantuan Prasarana Budidaya Nila Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) dan Beratap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 16 Bantuan Prasarana Budidaya Nila Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) tanpa Atap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 17 Bantuan Benih, Pakan dan Obat/Vitamin Budidaya Nila dengan Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 18 Bantuan Perlengkapan Operasional dan Peralatan Perikanan Budidaya Nila dengan Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 19 Bantuan Produksi Budidaya Bandeng Sistem Tradisional Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 20 Bantuan Produksi Budidaya Nila Salin Sistem Tradisional Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 21 Bantuan Produksi Budidaya Udang Windu Sistem Tradisional ( 1 Ha) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 22 Bantuan Produksi Budidaya Udang Vanname Sistem Tradisional ( 1 Ha) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 23 Bantuan Produksi Budidaya Udang Vanname Sistem Semi Intensif ( 1000 m2) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 24 Bantuan Produksi Budidaya Kakap Putih di Tambak Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 25 Bantuan Produksi Budidaya Kakap Putih di KJA Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 26 Bantuan Produksi Budidaya Kerapu di Tambak Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 27 Bantuan Produksi Budidaya Kerapu di KJA Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 28 Bantuan Mesin Pompa Air Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 29 Bantuan Kincir Tambak Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 30 Bantuan KJA Offshore Bundar Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 31 Bantuan KJA Offshore Kotak Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 32 Bantuan Pembangunan Bangunan Perikanan Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 33 Bantuan Rehabilitasi Bangunan Perikanan Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf

Recommended

ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptxISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
MeiningDL
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
MuhammadAkielElhanie
 
Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015
Petrus Poling Wairmahing
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
Sugeng Budiharsono
 
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxEXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
AwanSenjahari1
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
andriusbappeda
 
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
infraBP4D
 
Prioritas RKPD kALTIM.pptx
Prioritas RKPD kALTIM.pptxPrioritas RKPD kALTIM.pptx
Prioritas RKPD kALTIM.pptx
BenniSM1
 

Recommended

ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptxISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
MeiningDL
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
MuhammadAkielElhanie
 
Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015
Petrus Poling Wairmahing
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
Sugeng Budiharsono
 
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxEXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
AwanSenjahari1
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
andriusbappeda
 
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
infraBP4D
 
Prioritas RKPD kALTIM.pptx
Prioritas RKPD kALTIM.pptxPrioritas RKPD kALTIM.pptx
Prioritas RKPD kALTIM.pptx
BenniSM1
 
fasilitasi rkad kaltim.pptx
fasilitasi rkad kaltim.pptxfasilitasi rkad kaltim.pptx
fasilitasi rkad kaltim.pptx
tengkuridwan1
 
Data dan informasi manfaat dana desa di provinsi riau
Data dan informasi manfaat dana desa di provinsi riauData dan informasi manfaat dana desa di provinsi riau
Data dan informasi manfaat dana desa di provinsi riau
Dahlan Tampubolon
 
Mekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdf
Mekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdfMekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdf
Mekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdf
DESAPATROLSARI
 
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptxPPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
ROBERT532009
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Gedhe Foundation
 
Materi Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptxMateri Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptx
Nughe Arful
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
ortalakpppa2022
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rioPfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
BappedaLampungUtara
 
sambutan sekretaris Daerah provinsi Jawa barat
sambutan sekretaris Daerah provinsi Jawa baratsambutan sekretaris Daerah provinsi Jawa barat
sambutan sekretaris Daerah provinsi Jawa barat
RagaPerdanaHadi1
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Pemdes Wlahar Wetan
 
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptxFINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
TALIBAN11
 
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptxPengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
dinassosial19
 
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
iman ridho
 
LOMBA KAMPUNG KB PRESENTASI Tingkir pptx
LOMBA KAMPUNG KB PRESENTASI Tingkir pptxLOMBA KAMPUNG KB PRESENTASI Tingkir pptx
LOMBA KAMPUNG KB PRESENTASI Tingkir pptx
bidangKBSalatiga
 
PBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdf
PBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdfPBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdf
PBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdf
AssesorSP120Suharto
 
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
GraitaPurwitasari
 
Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting
Rencana Aksi Percepatan Penurunan StuntingRencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting
Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting
ratnakp2602
 
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
AbizianMuah
 
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdfPaparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
MonitoringEvaluasi1
 
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
TV Desa
 
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
TaufikTito
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
AbidinMaulana
 

More Related Content

Similar to 2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf

Mekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdf
Mekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdfMekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdf
Mekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdf
DESAPATROLSARI
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Pemdes Wlahar Wetan
 
PBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdf
PBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdfPBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdf
PBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdf
AssesorSP120Suharto
 
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
AbizianMuah
 

Similar to 2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf (20)

fasilitasi rkad kaltim.pptx
fasilitasi rkad kaltim.pptxfasilitasi rkad kaltim.pptx
fasilitasi rkad kaltim.pptx
 
Data dan informasi manfaat dana desa di provinsi riau
Data dan informasi manfaat dana desa di provinsi riauData dan informasi manfaat dana desa di provinsi riau
Data dan informasi manfaat dana desa di provinsi riau
 
Mekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdf
Mekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdfMekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdf
Mekanisme Penyaluran dan Prtanggungjawaban DD TA 2022.pdf
 
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptxPPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
PPT Linjamsos Fix 2023 (1).pptx
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
 
Materi Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptxMateri Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptx
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rioPfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
 
sambutan sekretaris Daerah provinsi Jawa barat
sambutan sekretaris Daerah provinsi Jawa baratsambutan sekretaris Daerah provinsi Jawa barat
sambutan sekretaris Daerah provinsi Jawa barat
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
 
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptxFINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
 
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptxPengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
 
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
 
LOMBA KAMPUNG KB PRESENTASI Tingkir pptx
LOMBA KAMPUNG KB PRESENTASI Tingkir pptxLOMBA KAMPUNG KB PRESENTASI Tingkir pptx
LOMBA KAMPUNG KB PRESENTASI Tingkir pptx
 
PBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdf
PBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdfPBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdf
PBD DAERAH - PDM 04 (Rapat PMO UPT Juni 2023).pdf
 
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
 
Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting
Rencana Aksi Percepatan Penurunan StuntingRencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting
Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting
 
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
 
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdfPaparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdf
 
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
 

Recently uploaded

15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
TaufikTito
 
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.pptKeracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
DIGGIVIO2
 
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotecAbortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).pptSIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
EndangNingsih7
 
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdshKISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
DosenBernard
 
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptxRESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
mirzagozali2
 
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponenDiac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
BangMahar
 
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerjaContoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
IniiiHeru
 

Recently uploaded (20)

15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
 
Hasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWU
Hasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWUHasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWU
Hasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWU
 
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjanacontoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
 
PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC
PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCCPERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC
PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC
 
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
 
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.pptKeracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
 
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotecAbortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
 
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIFPPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
 
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa IndonesiaSalinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
 
DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.pptDATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
 
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptxmateri konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
 
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).pptSIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
 
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdshKISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
 
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdfAlur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
 
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptxRESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
 
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponenDiac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
 
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptxBimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
 
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerjaContoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
 

2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf

  • 1. BANDUNG, 11 JANUARI 2022 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PADA ACARA SOSIALISASI PEMBUKAAN INPUT USULAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2023
  • 3. PENGANGGARAN UU No. 17/2003 PERENCANAAN UU No. 25/2004 SANDINGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
  • 4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rancangan Awal RKPD Pra Musrenbang RKPD Provinsi Rancangan Akhir RKPD Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ranc Kerangka Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program strategis nasional SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Berita Acara Forum OPD Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD Provinsi tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERKADA ttg RKPD Provinsi 1 2 3 4 5 Review RPJMD Fasilitasi Menteri BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI Musrenbang RKPD Kab/Kota Musrenbang RKPD Provinsi Penetapan PERKADA ttg RKPD Kab/Kota (1 Minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan)
  • 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
  • 6. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PENATAANDAN PERSIAPANPRANATA PENDUKUNG MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG 2008 – 2013 – 2008 2018 – 2023 2023 – MEMAN PEMBA SE MENYE TAPKAN NGUNAN CARA LURUH 2019 2020 2021 2022 2023 2013 – 2018
  • 7. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Luas Wilayah* 35.377,76 Km2. Suhu*** Topografi*** Kondisi Jawa Barat Tahun 2020 18 Kabupaten 9 Kota 627 Kecamatan 645 Kelurahan 5.312 Desa Pegunungan Curam 9,5 % di bagian selatan Lereng Bukit Landai 36,48 % di bagian tengah Daratan Landai 54,02 % di bagian utara 16o c – 34 o c 1.000 – 4.000 mm/tahun Curah Hujan*** Indeks Pembangunan Manusia* Tingkat Pegangguran Terbuka* Laju Pertumbuhan Ekonomi* Kemiskinan* Gini Rasio* Target 2021 72,19 Poin 10,35 % 3,15 % - 4,2 7,7 % 0.403 Poin Realisasi 72,45 Poin 9,82 % 3,43 % 8,40 % 0.412 Poin (2021) (Agustus 2021) (Triwulan III 2021, y on y) (Maret 2021) (Maret 2021) Penduduk (Sensus 2020)* 48.274.162 Jiwa Laki-laki : 24.508.885 Jiwa Perempuan : 23.765.277 Jiwa Sumber : * Badan Pusat Statistik Jawa Barat ** LKPJ Jawa Barat Tahun 2020 *** RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
  • 8. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 01 Penormalan perekonomian 02 Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Jawa Barat 03 Kinerja pertumbuhan perekonomian Jawa Barat kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional Tantangan perekonomian tahun 2023
  • 9. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Disandingkan dengan Nasional Tahun 2023 No Indikator Makro & Pembangunan Nasional* Jawa Barat 2023 2023 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) - 73,05** 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 5,90 5,28*** 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 7,00 9,48*** 4 Persentase Penduduk Miskin (%) 5,24 7,46*** 5 Indeks Gini (Poin) - 0,397*** 6 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) - 1,12*** 7 Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) - 49,58*** Keterangan : * Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 – 2024 ** Berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 *** Hasil sangat sementara
  • 10. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan Reformasi birokrasi Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 1. Belum meratanya persebaran tenaga pengajar berkualitas 2. Link and Match lulusan SMA/SMK dengan Kebutuhan Tenaga Kerja 3. Rendahnya Kualitas, Pemerataan dan Keterjangkauan Kesehatan 4. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata 1. Rendahnya akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2. Belum pulihnya kondisi ekonomi setelah pandemic menyebabkan turunnya jumlah lapangan kerja 1. Perlunya peningkatan aksesibilitas ke beberapa wilayah terutama Jawa Barat bagian Selatan dan Barat 2. Belum optimalnya layanan cakupan Komunikasi dan Telekomunikasi sampai ke wilayah pelosok 3. Masih adanya rumah tangga yang belum teraliri listrik 4. Terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan degradasi lingkungan 5. Belum optimalnya Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, penanganan kebencanaan 6. Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum dan Sanitasi (persampahan dan air limbah) PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 1. Rendahnya produktivitas komoditas pertanian dan nilai tukar petani; 2. Masih rendahnya daya saing ekonomi 3. Kurangnya penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi 1. Reformasi perekrutan dan manajemen ASN 2. Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan 3. Reformasi dalam Pelayanan Publik
  • 11. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI JAWA BARAT PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2023 PENYELESAIAN ISU STRATEGIS DAN ISU KEWILAYAHAN PENUNTASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PROGRAM JABAR JUARA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
  • 12. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara 2 7 6 5 4 3 9 8 1 11 Prioritas Pembangunan Daerah Gerakan Membangun Desa Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata 10 11 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023
  • 13. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Fokus Prioritas Pembangunan Daerah 2023 Prioritas 1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 1. Pengembangan Rumah Sakit; 2. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya; 3. Pengembangan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional 4. Peningkatan Puskesmas 5. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas 6. Penyediaan Vaksin 7. Insentif Tenaga Kesehatan Prioritas 2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Pemanfaatan Teknologi Pemasaran Digital oleh Koperasi 4. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 5. Revitalisasi Pasar Prioritas 3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 3. Penyediaan Benih/Bibit 4. Petani Milenial 5. Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya 6. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian 7. Perbaikan Jalan Usaha Tani 8. Pembangundan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 9. Rehabilitasi Embung dan Situ Prioritas 4 Reformasi sistem Perlindungan Sosial 1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Prioritas 5 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus serta Layanan Khusus; 2. Penyelenggaran Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru 4. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 5. Peningkatan Kesejahteraan Guru di Daerah Terpencil dan Perbatasan 6. Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 7. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Prioritas 6 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana 1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2. Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
  • 14. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Prioritas 7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 1. Peningkatan Penyelenggaraan Publik melalui Digitalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi dan Aplikasi 2. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Alat Cetak KTP, Kartu Keluarga 4. Pembangunan Command Center dan Creative Center 5. Pembangunan Perpustakaan Keliling 6. Pengadaan Buku Perpustakaan 7. Pembangunan Depo Arsip 8. Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling Dukcapil Prioritas 8 Gerakan Membangun Desa 1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui program One Village One Company, Patriot Desa, Penguatan Infrastruktur Perdesaan, Kampung Juara 2. TNI Manunggal Membangun Desa 3. Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa 4. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fokus Prioritas Pembangunan Daerah 2023 Prioritas 10 1. Pembangunan dan Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Strategis pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi 2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Penanganan Kawasan Kumuh 3. Penanganan Sampah 4. Peningkatan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 5. Penyediaan Air Minum dan Penanganan Air Limbah 6. Pembangunan dan Penanganan Kawasan Strategis Provinsi 7. Penanganan DAS-DAS Prioritas 8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prioritas 11 1. Pembangunan dan Penataan Destinasi Wisata Prioritas Provinsi 2. Pembenahan Amenitas, Atraksi, dan Akses Pariwisata 3. Peningkatan Promosi Pariwisata 4. Pembangunan Pusat Budaya Prioritas 9 1. Peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas tempat peribadatan
  • 15. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Prioritas 1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah Penuntasan Vaksin Covid-19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas Mobile Puskesmas Penanganan Stunting Prioritas 2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi One Pesantren One Product One Village One Product Prioritas 3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan Petani milenial Smart Fishing Prioritas 4 Reformasi sistem Perlindungan Sosial Rumah Harapan Hidup Sejahtera Prioritas 5 Kotak Literasi Cerdas Bantuan Untuk Guru di Perbatasan dan Tempat Terpencil Prioritas 6 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana RUTILAHU Prioritas 7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Pembangunan Depo Arsip Pembangunan Mall Pelayanan Publik Prioritas 8 Gerakan Membangun Desa Desa Digital Prioritas 10 Pembangunan Fly Over dan Jalan Strategis Embung Juara Penanganan DAS Prioritas : DAS CITARUM, DAS CILAM AYA dan DAS KALI BEKASI Prioritas 11 Pembangunan Destinasi Pariwisata PROGRAM-PROGRAM JABAR JUARA Prioritas 9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Pesantren Juara Mesjid Juara Beasiswa Kuliah untuk Penghafal AlQuran
  • 16. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PROYEK STRATEGIS PROVINSI
  • 18. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023
  • 19. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Keterkaitan Renja PD dan RKPD • Draft Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah (PD)menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD; • Rancangan Awal RKPD yang sudah ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur, menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD; • Rancangan Renja PD yang sudah berisi hasil Forum Perangkat Daerah danyang sudah diverifikasi Bappeda, menjadi Bahan Masukan untuk penyempurnaan Rancangan RKPD; • Perkada tentang RKPD menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD
  • 20. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat RKPD TAHUN 2023, KUA PPAS Tahun 2023 dan RAPBD Tahun 2023 serta Renja PD 2023 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER NOVEMBER OKTOBER DESEMBER Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 Pembahasan Ranwal RKPD dengan PD Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2023 04 Penetapan Pergub tentang RKPD Tahun 2023 Berakhirnya input usulan Bantuan Keuangan Tahun 2023 21 09 14 Berakhirnya input usulan kegiatan hibah dan bansos tahun 2023 Penyampaian Rancangan KUA & PPAS 2023 kepada DPRD Pembahasan KUA / PPAS Tahun 2023 dengan Komisi DPRD 08 11-29 Pembahasan KUA / PPAS Tahun 2023 dengan Banggar DPRD Kesepakatan KUA / PPAS APBD Tahun 2023 antara Kepala Daerah dengan DPRD 02-11 12 Awal Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022 antara TAPD dan DPRD Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2023 Kepada DPRD 9 26 Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Gubernur 1 Penetapan Perda tentang APBD TA 2023 1 Akhir Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD 28 Pembahasan Ranwal RKPD dengan Kab/kota 04 Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Renja PD Pra Musrenbang Provinsi 21-23 Musrenbang Provinsi Penyelesaian Rancangan Akhir RKPD 23 Penyusunan Rancangan RKPD 2023 04-18 Musrenbang Kab/Kota Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD 01 Surat Edaran Gubernur tentang Tim Penyusun RKPD 15 Kick Off Meeting Perencanaan 2023 DESEMBER 11 Input Usulan Bankeu/Hibah/Bansos/ Pokir pada SIPD 2023 18 Surat Gubernur tentang Rancangan RKPD 2023 23 Akhir Input Pokir DPRD 01 Input Usulan Kegiatan Perangkat Daerah pada SIPD 2023 21 04 02 30 30 24 Jun – 1 Juli Forum Perangkat Daerah 31 jan – 14 feb 12 Penyampaian Rancangan Akhir RKPD 2023 untuk di fasilitasi Kemendagri Penetapan Tema dan Tim P2K Sosialisasi Tema Bankeu dan Hibah Kompetitif Input Usulan Bankeu dan Hibah Kompetitif pada SIPD Proses Verifikasi dan Evaluasi oleh Tim P2K Berakhirnya Input Usulan Bankeu dan Hibah Kompetitif pada SIPD 18 Awal Verifikasi Usulan Bankeu/Hibah/Bansos/ Pokir pada SIPD 2023 26 Surat edaran Gubernur tentang Ranwal RKPD 14 -23 Verifikasi Rancangan Renja 18 Awal Verifikasi Usulan Bankeu/Hibah/Bansos/ Pokir pada SIPD 2023 1 -15 Perbaikan Rancangan Akhir Renja PD 21 PenetapanRenja PD
  • 21. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 • Sub Kegiatan yang diusulkan harus berisi : 1. Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi dan Perangkat Daerah; 2. Penyelesaian Kegiatan strategis provinsi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; 3. Penuntasan Program-Program Jabar Juara; 4. Penyelesaian Proyek Strategis Provinsi yang dikerjakan Perangkat Daerah; • Mengutamakan Kegiatan yang sifatnya pemenuhan pelayanan dasar dalam pengajuan sub Kegiatan seperti pelayanan makan panti, pakan ternak • Dalam pengajuan anggaran fixed cost (program penunjang), perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : • Belanja air, listrik, telepon, internet dialokasikan satu tahun • Belanja barang habis pakai, (ATK, barang pecah belah, alat-alat listrik) harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata. • Penganggaran perjalanan dinas agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi dengan mempertimbangkan jumlah pegawai. • Tidak melaksanakan pelaburan bangunan setiap tahun. • Biaya pengadaan baju seragam dan ongkos jahit dihilangkan.
  • 22. Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 050-3708 Tahun 2020 dengan Kepmendagri No. 050 – 5889 Tahun 2021
  • 23. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH MENGGUGURKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
  • 24. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat SANDINGAN Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 ❑ Kodefikasi sub kegiatan ditambahkan metadata sub kegiatan ❑ Beberapa sub kegiatan tidak ditambahkan metadata sub kegiatan ❑ Sub kegiatan tanpa metadata masih tetap berlaku Penambahan metadata sub kegiatan, yaitu: ❑ Kinerja ❑ Indikator ❑ Satuan
  • 25. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Pendidikan - - 3 Kesehatan - - 3 PUPR - - 1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - - 3 Sosial - - - Tenaga Kerja - - - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - - - Pangan - - 1 Pertanahan - - - Lingkungan Hidup - - 1 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - 1 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - - 1 Perhubungan - 2 6 Komunikasi dan Informatika - - - KUKM - - 3
  • 26. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Penanaman Modal - - - Kepemudaan dan Olahraga - - - Statistik - - - Persandian - - - Kebudayaan - - 1 Perpustakaan - - - Kearsipan - - - Kelautan dan Perikanan - 1 2 Pariwisata - - - Pertanian - - - Kehutanan - - 2 Energi dan Sumber Daya Mineral - 13 32 Perdagangan - - 2 Perindustrian - - - Transmigrasi - - 11 BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Inspektorat Daerah - - - Kesatuan Bangsa dan Politik - - 1
  • 27. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Sekretariat Daerah - - - Sekretariat DPRD - - 1 BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Perencanaan - 1 3 Keuangan - - 1 Kepegawaian - - - Pendidikan dan Pelatihan - - - Penelitian dan Pengembangan - - - Pengelolaan Perbatasan - - - Pengelolaan Penghubung - - - URAIAN JUMLAH Program - Kegiatan 17 Sub Kegiatan 80 Total Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021
  • 28. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1 01 02 1.01 55 Tidak ada 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1 01 02 1.01 55 Pemeliharaan Mebel 2 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1 01 02 1.02 48 Tidak ada 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1 01 02 1.02 48 Pemeliharaan Mebel 3. 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1 01 02 1.03 54 Tidak ada 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1 01 02 1.03 54 Pemeliharaan Mebel Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 02 02 1.01 23 Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota 2 Tidak ada 1 02 02 1.01 24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
  • 29. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 02 05 1.02 02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 03 02 4.01 68 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 04 03 1.01 10 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
  • 30. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 05 03 1.04 06 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 2 Tidak ada 1 05 03 1.04 07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 1 05 04 1.01 13 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 09 03 1.01 06 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
  • 31. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 11 08 1.01 04 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 13 05 1.01 10 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 2 Tidak ada 2 13 05 1.01 11 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 14 04 1.01 16 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
  • 32. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 15 03 1.09 05 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional 2 Tidak ada 2 15 03 1.10 05 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 15 04 3.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi 2 Tidak ada 2 15 04 3.01 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara 3 Tidak ada 2 15 04 3.01 02 Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara 4 Tidak ada 2 15 04 4.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi 5 Tidak ada 2 15 04 4.01 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara 6 Tidak ada 2 15 04 4.01 02 Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara
  • 33. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 17 06 1.01 03 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 17 07 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 17 08 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
  • 34. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Perubahan Nomenklatur Kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 2 22 02 1.01 03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 25 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 2 Tidak ada 3 25 04 1.06 01 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3 Tidak ada 3 25 04 1.06 02 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  • 35. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 28 03 1.04 09 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan 2 Tidak ada 3 28 03 1.09 06 Pembangunan Sumber Benih Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 29 03 1.12 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 2 Tidak ada 3 29 03 1.12 01 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat 3 Tidak ada 3 29 03 1.12 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 4 Tidak ada 3 29 03 1.12 03 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 5 Tidak ada 3 29 03 1.12 04 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
  • 36. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 6 Tidak ada 3 29 03 1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 7 Tidak ada 3 29 03 1.13 01 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat 8 Tidak ada 3 29 03 1.13 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 9 Tidak ada 3 29 03 1.13 03 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 10 Tidak ada 3 29 03 1.13 04 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
  • 37. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 11 Tidak ada 3 29 03 1.14 Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) 12 Tidak ada 3 29 03 1.14 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) 13 Tidak ada 3 29 03 1.14 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) 14 Tidak ada 3 29 03 1.15 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 15 Tidak ada 3 29 03 1.15 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 16 Tidak ada 3 29 03 1.15 02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 17 Tidak ada 3 29 03 1.15 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
  • 38. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 18 Tidak ada 3 29 03 1.16 Penetapan Harga Patokan Batuan 19 Tidak ada 3 29 03 1.16 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan 20 Tidak ada 3 29 03 1.16 02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan 21 Tidak ada 3 29 03 1.16 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan 22 Tidak ada 3 29 03 1.17 Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam 23 Tidak ada 3 29 03 1.17 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam 24 Tidak ada 3 29 03 1.17 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam
  • 39. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 25 Tidak ada 3 29 03 1.18 Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 26 Tidak ada 3 29 03 1.18 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 27 Tidak ada 3 29 03 1.18 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 28 Tidak ada 3 29 03 1.19 Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan 29 Tidak ada 3 29 03 1.19 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan 30 Tidak ada 3 29 03 1.19 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan
  • 40. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 31 Tidak ada 3 29 03 1.20 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi 32 Tidak ada 3 29 03 1.20 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi 33 Tidak ada 3 29 03 1.20 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi 34 Tidak ada 3 29 03 1.21 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam 35 Tidak ada 3 29 03 1.21 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam 36 Tidak ada 3 29 03 1.21 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam
  • 41. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 37 Tidak ada 3 29 03 1.22 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 38 Tidak ada 3 29 03 1.22 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 39 Tidak ada 3 29 03 1.22 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 40 Tidak ada 3 29 03 1.23 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan 41 Tidak ada 3 29 03 1.23 01 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan 42 Tidak ada 3 29 03 1.23 02 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 43 Tidak ada 3 29 03 1.24 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan 44 Tidak ada 3 29 03 1.24 01 Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan 45 Tidak ada 3 29 03 1.24 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
  • 42. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 30 02 1.02 04 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 30 07 1.03 04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 32 03 1.01 16 Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi 2 Tidak ada 3 32 03 1.01 17 Terlaksananya Pemberian Bantuan Non-Standar Transmigrasi 3 Tidak ada 3 32 03 1.01 18 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
  • 43. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 3 32 03 1.01 08 Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Tidak ada 3 32 03 1.01 09 Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota 3 Tidak ada 3 32 03 1.01 10 Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran 4 Tidak ada 3 32 03 1.01 11 Terlaksananya Pengangkutan Transmigran Dari Kabupaten/Kota Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan 5 Tidak ada 3 32 03 1.01 12 Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Provinsi Daerah Asal 6 Tidak ada 3 32 03 1.01 13 Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran 7 Tidak ada 3 32 03 1.01 14 Terselenggaranya Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan 8 Tidak ada 3 32 03 1.01 15 Terlaksananya Pengangkutan Dari Provinsi Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 4 02 02 1.08 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
  • 44. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 5 01 02 1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2 Tidak ada 5 01 02 1.04 01 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 3 Tidak ada 5 01 02 1.04 02 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 4 Tidak ada 5 01 02 1.04 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 5 02 04 1.01 14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN No. Semula (Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020) Menjadi (Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021) 1 Tidak ada 8 01 02 1.01 06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
  • 45. Kebijakan Bantuan Keuangan, Hibah, dan Bantuan Sosial Tahun 2023
  • 46. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan dan Hibah Tahun 2023 Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat; Mendukung Program-program Strategis Provinsi Jawa Barat; Pencapaian target indikator makro Kabupaten/Kota yang menunjang pencapaian target indikator makro provinsi; Mendukung Kebijakan Kewilayahan. 1. 2. 3. 4. Skema Pendanaan : 1. Sesuai Pergub No. 13 dan 14 Tahun 2021; 2. Pendanaan Kompetitif
  • 47. 1. Surat Pengantar dari Kepala Daerah Pengusul; 2. Proposal dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis Kabupaten/Kota pengusul, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka 1 dan Angka 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 3. Surat kelengkapan lainnya untuk usulan terkait infrastruktur, diantaranya dokumen Detail Engineering Design, dokumen amdal, sertifikat /keterangan kepemilikan lahan, perizinan, dan kelengkapan usulan lainnya. Pasal 11 1. Surat Pengantar dari Kepala Desa Pengusul; 2. Proposal dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala desa pengusul; 3. Surat kelengkapan lainnya untuk usulan terkait infrastruktur diantaranya sertifikat/keterangan kepemilikan lahan, perizinan, dan kelengkapan usulan lainnya. Pasal 12 1. SKPD Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Daerah Provinsi yang membidangi Perencanaan; 2. Pemerintah Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Daerah Provinsi yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa; 3. Permohonan bantuan dan keuangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh kepala daerah Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Desa; 4. Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan melalui sistem informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 13 –
  • 48. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pengusulan Hibah disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan surat pengantar menggunakan kop surat resmi lembaga/instansi/organisasi Pemohon Hibah, yang ditandatangani dan dibubuhi cap oleh : 1. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah Pusat 2. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lain; 3. Direksi atau sebutan lain bagi BUMD atau BUMN; 4. Ketua atau sebutan lain bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; 5. Partai Politik sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan keuangan bagi partai politik. Pasal 8 a Lampiran surat pengantar berupa proposal yang memuat paling kurang : 1) Latar Belakang Kegiatan yang akan didanai Hibah; 2) Maksud dan Tujuan Kegiatan yang didanai melalui hibah; 3) Bentu Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 4) Bentuk jenis barang dan RAB; 5) Nama dan alamat lembaga pemohon hibah, termasuk susunan organisasi dan nomer kontak; 6) Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan bantuan hibah; dan 7) Informasi lainnya yang diperlukan; Pasal 8 b Persyaratan administrasi : 1. Memiliki kepengurusan di daerah domisili; 2. Keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 3. Berkedudukan di dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 4. Memiliki kesekretariatan tetap di daerah yang bersangkutan; 5. Akta Notaris pendirian lembaga yang bersangkutan atau dokumen lain yang dipersamakan; 6. Nomor Pokok Wajib Pajak 7. Izin Operasional atau Tanda Daftar dari Instansi yang Berwenang 8. Pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan perundang-undangan Pasal 8 c dan d –
  • 49. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat DEFINISI Pemberian bantuan keuangan dan hibah yang didasarkan kelayakan dan penilaian usulan yang terkait langsung dengan upaya akselerasi pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dengan pola-pola inovatif dan kolaboratif, dengan penentuan usulan bantuan keuangan dan hibah berdasarkan tema yang ditentukan oleh Gubernur. TUJUAN Untuk mengoptimalkan pemanfaatan APBD Jawa Barat melalui pemberian bantuan keuangan dan hibah dengan cara-cara yang implementatif dan inovatif sehingga pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat makin dirasakan dampaknya bagi masyarakat daerah. PROSES Dilaksanakan melaui verifikasi kelayakan dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif yang ditetapkan Keputusan Gubernur dengan berkolaborasi dengan Reviewer/Penilai Ahli yang berkompeten dan profesional.
  • 50. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ASAS DAN PRINSIP PENDANAAN KOMPETITIF 1. kepastian hukum; 2. kemanfaatan; 3. ketidakberpihakan; 4. kecermatan; 5. tidak menyalahgunakan kewenangan; 6. keterbukaan; 7. kepentingan umum; dan 8. pelayanan yang baik Asas a. mengutamakan eksternalitas provinsi dan atau lintas kabupaten/kota; b. konektivitas dengan prioritas pembangunan daerah; c. novelty; d. uniqueness; e. Sustainability; f. Sinergi; g. Impact; h. transparansi; i. bertanggung jawab; j. kolaboratif; k. partisipatif; dan l. akuntabilitas. Prinsip Kekhususan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Khusus Pendanaan Kompetitif
  • 51. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat KELEMBAGAAN Dasar Pembentukan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Tim Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Tetap 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Inspektorat Tidak Tetap (didasarkan pada Tema Tahunan) 1. Perangkat Daerah; 2. Badan/Lembaga Instansi Vertikal; 3. Perguruan Tinggi terkait, dan 4. Pihak lain sesuai kebutuhan. 5. Reviewer/Penilai Ahli* TUGAS POKOK: perencanaan, sosialisasi, verifikasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pelaporan pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat. FUNGSI: 1. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat tahunan. 2. Penyelenggaraan verifikasi, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan hibah kompetitif tahunan. 3. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan sosialisasi pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat tahunan. 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat tahunan.
  • 52. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN 1. Surat Pengantar Permohonan Bantuan Keuangan Kompetitif dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur 2. Proposal 3. Informasi lainnya sesuai dengan perundang-undangan PROPOSAL 1. Cover (Format) 2. Pendahuluan 3. Rasional Kegiatan 4. Maksud dan Tujuan 5. Deskripsi Kegiatan 6. Mekanisme dan Rancangan Kegiatan 7. Sumber daya yang dibutuhkan 8. Indikator Keberhasilan kegiatan (Format) 9. Rencana Lokasi/Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 11. Rencana Pelaksanaan 12. Unit Perangkat Daerah terkait 13. Keberlanjutan Input dalam SIPD
  • 53. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat PERSYARATAN ADMINISTRASI HIBAH 1. Surat Pengantar Permohonan Hibah Kompetitif kepada Gubernur 2. Proposal 3. Nama dan alamat lembaga pemohon hibah, memuat nama beserta susunan organisasi dilengkapi dengan alamat domisili sekretariat/kantor beserta nomor kontak/alamat surel untuk dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan 4. Legalitas badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan 5. Informasi lainnya yang ditetapkan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi usulan hibah. PROPOSAL 1. Cover (Format) 2. Pendahuluan 3. Rasional Kegiatan 4. Maksud dan Tujuan 5. Deskripsi Kegiatan 6. Mekanisme dan Rancangan Kegiatan 7. Sumber daya yang dibutuhkan 8. Indikator Keberhasilan kegiatan (Format) 9. Rencana Lokasi/Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 11. Rencana Pelaksanaan 12. Unit Perangkat Daerah terkait 13. Keberlanjutan Input dalam SIPD
  • 54. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Proses Pengusulan Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Sosialisasi Pengusul Januari - April SIPD (Labeling) Januari - Mei Verifikasi dan Evaluasi oleh Tim verifikasi dan evaluasi Juni - Juli Input Usulan Bankeu dan Hibah dengan user Pengusul Rapat Sosialisasi, Media Sosial, Laman Website Jabar, dan media lainnya Layak T Perbaikan kelengkapan selama 1 minggu S Tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi setelah Perbaikan kelengkapan selama 1 minggu Verifikasi dan Evaluasi oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Y Tahapan pengusulan bantuan keuangan dan hibah mengikuti jadual pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
  • 55. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Mekanisme Bantuan Keuangan/Hibah/Bantuan Sosial Provinsi Tahun 2023 1 2 3 4 Bantuan Keuangan/Hibah yang diusulkan diutamakan kegiatan pembangunan fisik dengan readiness criteria, yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dan memiliki dampak lintas kabupaten/Kota dan lintas provinsi (perbatasan) Penginputan wajib dilakukan dalam SIPD Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Usulan yang diajukan secara offline di luar sistem hanya sebagai pertimbangan Pengajuan Usulan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban,dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar, dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban,dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan batuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar Pemberian Bantuan Keuangan/Hibah diberikan secara kompetitif, dengan pemenuhan persyaratan yang lengkap, Khusus untuk Bantuan Keuangan ditambah unsur kebaruan dan unik (usulan khas dari Kabupaten/Kota)
  • 56. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat / / Sumber : Hasil Analisis dari SIPD, 2021 01 03 05 07 08 02 04 06 Akun TAPD Bappeda Provinsi mulai membuka jadwal Perencanaan dan mengisi data RPJMD TAPD Bappeda Provinsi membuat kamus usulan yang merupakan daftar panjang (long list) TAPD Bappeda Provinsi Membuka Jadwal untuk menginput usulan bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial Akun TAPD Pengusul (Bappeda Kabupaten/Kota, Organisasi Masyarakat, Lembaga, dll) menginput usulan bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial Mitra Bappeda Provinsi (Bidang) menelaah kelayakan usulan sesuai Prioritas Pembangunan dan Pergub PD Provinsi memverifikasi dan validasi kelengkapan dan kelayakan usulan sesuai dengan Prioritas Pembangunan, Pergub, dan syarat lainnya PD Provinsi memberikan rekomendasi kelayakan usulan TAPD Bappeda memberikan rekomendasi terakhir terhadap usulan sesuai dengan prioritas penganggaran Ket : Diterima/diteruskan Ditolak/dikembalikan 09 Usulan Disetujui
  • 58. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA PER TANGGAL 7 Januari 2022 jam 21.00
  • 59. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang INSPEKTORAT Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Sinergitas Penguatan Pengawasan Pembangunan Inspektorat Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 SATPOL PP NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Peningkatan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar (SPM) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Usulan Komponen Baru di Aplikasi SIPD PPD 7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 PembangunanCommand Center Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 2 PengembanganCommand Center Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Baru PPD 7
  • 60. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang Bida ng PPM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 8 2 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 8 3 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 8 4 Gerakan Membangun Desa (GERBANG DESA) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 8 DINAS KESEHATAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 2 Insentif Tenaga Kesehatan* Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 3 Pembangunan Gedung Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 4 Pengembangan Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1
  • 61. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS KESEHATAN Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 5 Peningkatan Puskesmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 6 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rujukan Regional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 7 Pengadaan Alat Kesehatan puskesmas untuk daerah perbatasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 1 DISDUKCAPIL NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7
  • 62. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 6 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana Usulan baru PPD 6 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana Usulan baru PPD 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Pengembangan Puskesos – SLRT dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Usulan Baru PPD 4 2 Pengadaan saranan dan prasarana / Alat Bantu Penyandang Disabilitas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Usulan Baru PPD 4 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Perlindungan terhadap perempuan dan anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB menuju Jabar Bangga Kencana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Usulan Baru
  • 63. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS PENDIDIKAN Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 2 Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 3 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 4 Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu SD di Daerah Perbatasan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 5 Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri di Daerah Perbatasan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 6 Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa (Lab dan Digital Study Center) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Rehabilitasi Sarana Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 5 2 Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 5 3 Pembangunan Sarana Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 5 4 Rehabilitasi Sarana Pemuda Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Usulan Baru PPD 5 5 Pembangunan Sarana Pemuda Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Usulan Baru PPD 5
  • 64. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang Bida ng PPM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Kendaraan Perpustakaan Keliling Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan PPD 5 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pengadaan Buku Perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan PPD 5 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Peningkatan Prasarana TIK Penunjang Perpustakaan Digital Berbasis Inklusi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan PPD 5 Usulan Baru 4 Penyelamatan Arsip Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Program Pengelolaan Arsip PPD 7 Usulan Baru
  • 65. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Puskeswan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pembangunan RPHR Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pembangunan TPH Qurban Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Pembangunan RPH-Ruminansia kecil Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Pembangunan RPHU dan fasilitas gudang berpendingin Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 6 Mobil Keamanan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pengembangan Budidaya Padi Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pengembangan Kelembagaan Posluhdes Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Gerakan Pengendalian OPT Tanamna Pangan dan Hortikultura, Penerapan Pengendalian Hama Terpadu, Pengembangan Agens Hayati, Peningkatan Kompetensi Petugas dan Kelompok Tani, Klinik PHT dan Kajian Teknologi Pengendalian OPT Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman pangan dan hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 6 Fasilitasi Jaringan Komunikasi POSLUHDES - SL Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022
  • 66. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Alih Usaha Budidaya Ikan di KJA (Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Ikan di BBI Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pengadaan Sarana Produksi Ikan di BBI Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Rehabilitasi TPI Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Pusat Budaya URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PPD 5 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pengembangan Destinasi Wisata URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pengembangan Desa Kreatif di 15 Kabupaten / Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Showcase dan masterclass pengembangan kuliner kreatif di Jawa Barat Kabupaten / Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 6 Collaboration Tourism Talk URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 7 SWJ Ambasador URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022 8 West Java CSR EXPO 2023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA TINGKAT LANJUTAN PPD 11 Berlanjut dari Tahun 2022
  • 67. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Kendaraan sarana promosi untuk 27 Kab/Kota Urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha mikro, kecil dan Menengah PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Outlet pemasaran untuk 27 Kab/Kota Urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha mikro, kecil dan Menengah PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Penataan PKL untuk 27 Kab/Kota Urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha mikro, kecil dan Menengah PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pelatihan Vokasi Berbasis Penempatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022
  • 68. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana MPP PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Renovasi Peruntukan Gedung Mall Pelayanan Publik PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Mobil Kemasan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2021 2 Revitalisasi Pasar URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2021
  • 69. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I N F R A S W I L DINAS PERHUBUNGAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 Pagar Pengaman Jalan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Penerangan Jalan Umum (PJU) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pembangunan Terminal Type C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PPD 10 Baru 4 Pembangunan dan pengembangan Dermaga / Pelabuhan Laut dan ASDP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Pengadaan Sarana Pendukung Operasional dan Pendukung Keselamatan Pelayaran URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PPD 10 Baru DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Kegiatan terkait Rencana Aksi Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pembangunan taman keanekaragaman hayati Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Pengembangan dan pembangunan bank sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Pengadaan peralatan pengolah Limbah B3 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) PPD 10 Baru
  • 70. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a sw i l DINAS SUMBER DAYA AIR NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan Kegiatan di SIPD 2022 Catatan/Telaah an Bidang 1 2 3 4 5 6 7 1 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 1597 Butuh Konfirmasi Bidang 2 Pembangunan Polder Penanganan Banjir URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN R UANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMB ER DAYA AIR (SDA) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Butuh Konfirmasi Bidang 3 Pembangunan Sumur resapan/GWT/RWH penanganan Banjir URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN R UANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMB ER DAYA AIR (SDA) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 3 Butuh Konfirmasi Bidang 4 Pembangunan Drainase (Banjir) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 546 Butuh Konfirmasi Bidang 5 Pembangunan Embung/Situ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 42 Butuh Konfirmasi Bidang 6 Pembangunan Jaringan Irigasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PPD 10 dan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 116 Butuh Konfirmasi Bidang 7 Peningkatan Jaringan Irigasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMB ER DAYA AIR (SDA) PPD 10 dan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 250 Butuh Konfirmasi Bidang 8 Rehabilitasi Embung/Situ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMB ER DAYA AIR (SDA) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 23 Butuh Konfirmasi Bidang 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMB ER DAYA AIR (SDA) PPD 10 dan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 1756 Butuh Konfirmasi Bidang
  • 71. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a sw i l DINAS SUMBER DAYA AIR NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan Kegiatan di SIPD 2022 Catatan/Telaah an Bidang 1 2 3 4 5 6 7 10 Rehabilitasi Drainase Utama URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKE RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PPD 10 Baru 11 Konservasi dan perlindungan mata air Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 15 lanjut , koreksi pada bidang urusan sumber daya air
  • 72. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NO Kamus/Usulan Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan Kegiatan di SIPD 2022 Catatan/telaahan Bidang 1 2 3 4 5 6 7 1 Motor Tangki Pengangkut Tinja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 4 2 Pembangunan Alun - Alun - SL Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan dan Lingkunganya PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 87 3 Pembangunan Creative Center - SL Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan dan Lingkunganya PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 8 4 Pembangunan Gedung Pemerintahan - SL Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Gedung PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 238 5 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 7 6 Pembangunan IPAL skala Kota - SL Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 2 7 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 18 8 Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase - SL Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) atau Program Kawasan Permukiman PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 Jika ke Program Kawasan permukiman maka konteksnya peningkatan jalan dan drainase mendukung penanganan KUMUH 9 Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 1 10 Rehabilitasi IPAL skala Kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 0 11 Truk Tinja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 18 12 Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022
  • 73. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Lanjutan) NO Kamus/Usulan Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan Kegiatan di SIPD 2022 1 2 3 4 5 6 7 13 Pembangunan Tangki Septik Komunal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 159 14 Penataan Kawasan Kumuh Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman PPD 10 Usulan Baru 588 15 Pengembangan SPAM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 564 16 Pengadaan Arm Roll Truck dan Container Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 16 17 Pengadaan Container Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 8 18 Pengadaan Dumptruck Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 17 19 Pengadaan Compactor truck Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 7 20 Pengadaan Arm Roll Truck dan Container Kapasitas 6 m3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 21 Pengadaan Container Kapasitas 6 m3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 22 Pengadaan Dumptruck Kapasitas 6 m3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022
  • 74. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l NO Kamus/Usulan Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan Kegiatan di SIPD 2022 1 2 3 4 5 6 7 23 Pengadaan Compactor truckKapasitas 6 m3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 24 Pengadaan Wheel Loader Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 7 25 Pengadaan Mini Loader Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 3 26 Pengadaan Excavator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 10 27 Pengadaan Buldozer Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 7 28 Pengadaan Landfill Compactor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 4 29 Pembangunan TPS3R Plus -thermal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Baru 0 30 Pembangunan TPS3R - biologis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Baru 0 31 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Baru 0 32 Pembangunan TPS3R - Instalasi Pupuk dan Pakan Organik (IPPO) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Baru 0 33 Pembangunan TPS3R Plus - Thermal Lainnya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan PPD 10 Baru 0 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Lanjutan)
  • 75. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l NO Kamus/Usulan Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status Jumlah Usulan di SIPD 2022 Catatan/telaahan Bidang 1 2 3 4 5 6 7 34 Pembangunan Tangki Septik Individual Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PPD 10 Baru 0 35 Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran <5 km' Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PPD 10 Baru 0 Baiknya ke SDA Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran 5 sd 10 km' Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PPD 10 Baru Baiknya ke SDA Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran 10 sd 20 km' Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PPD 10 Baru Baiknya ke SDA Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran 20 sd 30 km' Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PPD 10 Baru Baiknya ke SDA Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran > 30 km' Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PPD 10 Baru Baiknya ke SDA 36 Pembangunan Rumah / Perumahan Terkena Dampak Bencana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 8 37 Penyediaan PSU Perumahan Relokasi Akibat Bencana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 272 38 Pembangunan / perbaikan PSU Perumahan MBR/Subdidi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) PPD 10 Baru 0 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Lanjutan)
  • 76. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l DINAS KEHUTANAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Hutan Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Pengembangan Perhutanan Sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PPD 10 Baru
  • 77. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g I n f r a s w i l NO Kamus/Usulan Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 dan PPD 2 Berlanjut dari Tahun 2022 2 Rekonstruksi Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 dan PPD 2 Semula Peningkatan Jalan diganti menjadi Rekonstruksi - Berlanjut dari Tahun 2022 3 Rehabilitasi Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 4 Pembangunan Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 5 Penggantian Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 Baru 6 Rehabilitasi Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 10 Berlanjut dari Tahun 2022 7 Pembangunan Jalan Strategis Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 8 dan PPD 10 Baru 8 Rekonstruksi Jalan Strategis Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 8 dan PPD 10 Baru 9 Pembangunan Jembatan Gantung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 8 dan PPD 11 Baru 10 Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan PPD 8 dan PPD 12 Baru DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
  • 78. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat HIBAH/BANSOS PER TANGGAL 7 Januari 2022 jam 21.00 WIB
  • 79. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang INSPEKTORAT Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Operasional Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Inspektorat Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Bantuan Penelitian Perguruan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 2 Dana Bantuan Penelitian Terkait Akselerasi Pendirian, Penguatan Kelembagaan, dan Pelaksanaan Fungsi Layanan KST Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Baru PPD 7 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Bantuan Keuangan untuk Parpol Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 2 Dana Operasional Kominda Jawa Barat Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial / Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 3 Operasional Operasi Lilin Lodaya Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7
  • 80. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 4 DANA PEMBINAAN DAN PELATIHAN CALON ANGGOTA POLRI Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 5 BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 6 DANA OPERASIONAL KODAM III SILIWANGI (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 7 PANGKALAN TNI AL BANDUNG Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaannasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 8 PANGKALAN TNI AL CIREBON Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 9 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 10 FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 11 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berlanjut dari Tahun 2023 PPD 7 12 DEWAN HARIAN DAERAH 45 PROVINSI JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 7 13 DPD LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berlanjut dari Tahun 2023 PPD 7
  • 81. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Operasional Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Baru PPD 7 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) KODAM III SILIWANGI Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Baru PPD 8 2 Dana Operasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Baru PPD 8 3 Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Baru PPD 8
  • 82. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Operasional Madrasah Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 2 Dana Operasional Ormas Keagamaan Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 3 Insentif Guru Diniyah dan Penyuluh Agama Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 4 Masjid Juara Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 5 Pelaksanaan MTQ/STQ/MQK Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 6 Pesantren Juara (sarana dan prasaranan operasional pesantren) Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 7 Pembinaan Petugas Haji Daerah Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 8 SADESHA (Satu Desa Satu Hafidz) Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 9 BPJS Guru Ngaji Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 10 Forum Kerukunan Umat Beragama Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD9
  • 83. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT – LINTAS FUNGSI Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Operasional Sekolah Keagamaan Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 2 Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 3 Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 4 Renovasi Gedung/Bangunan Keagamaan Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat Berlanjut dari Tahun 2022 PPD 9 DINAS KESEHATAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Pengembangan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut PPD 1 2 Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Berlanjut PPD 1 3 Pembangunan Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Usulan Baru PPD 1 4 Pengembangan Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Usulan Baru PPD 1
  • 84. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS SOSIAL Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana operasional Lembaga Lanjut Usia (LLI Provinsi Jawa Barat) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Berlanjut PPD 4 2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Masyarakat Adat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Pemberdayaan Sosial Berlanjut PPD 4 3 Peningkatan Kesejahteraan Sosial PKRI, Janda PKRI dan Keluarga Pahlawan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Berlanjut PPD 4 4 Peningkatan Pelayanan Panti Swasta (LKS) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Berlanjut PPD 4 5 Dana operasional untuk kepemudaan (Karang Taruna Provinsi Jawa Barat) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Baru PPD 4 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Pendampingan Jabar Menuju Bangga Kencana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 Peningkatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  • 85. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS PENDIDIKAN Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 2 PSDKU IPB Sukabumi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 3 PSDKU ITB Cirebon Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 4 PSDKU Unpad Pangandaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 5 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Berlanjut dari tahun 2022 6 Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kampus Polman II Majalengka Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan PPD 5 Baru 7 Bantuan Sarana Prasarana dan Operasional Perguruan Tinggi
  • 86. Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat Rekap Kamus /Menu Usulan per Bidang DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Bida ng PPM NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Status Keterkaitan dengan Prioritas 1 2 4 5 7 6 1 Dana Pembinaan Prestasi Olahraga Level Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Berlanjut dari tahun 2022 2 Dana Pembinaan Kwarda Pramuka Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Berlanjut dari tahun 2022 3 Dana Pengembangan Kepemudaan Jawa Barat Level Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Berlanjut dari tahun 2022 4 Dana Pengembangan/Pembinaan Olahraga Kemasyarakatan Level Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Berlanjut dari tahun 2022 5 Dana Sarana Keolahragaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Baru 6 Dana Sarana Kepemudaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Baru
  • 87. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Kawasan Rumah Pangan Lestari Urusan Pemerintahan Bidang Pangan PPD 3 Berlanjut dari tahun 2022 2 Ternak Domba/Kambing Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari tahun 2022 3 Ternak Sapi Potong Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari tahun 2022 4 Ayam Ras Petelur Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Berlanjut dari tahun 2022 5 Sarana Pembinaan Kelompok Peternakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 3 Baru 6 Revitalisasi LPM (Lumbung Pangan Masyatrakat) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan PPD 3 Berlanjut dari Tahun 2022 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Penanganan Panen, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Tanaman Pangan. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari tahun 2022 2 Penanganan Panen,Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari tahun 2022 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 Pengelolaan, Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari tahun 2022 4 Pembelian Benih untuk Kelompok Tani - SL Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian PPD 2 Berlanjut dari tahun 2022
  • 88. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 1 Bantuan Hibah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 2 Operasional Patroli Pengawasan SDKP POKMASWAS Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 3 Bantuan Calon Induk Ikan Nila PS Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 4 Bantuan Calon Induk Ikan Lele PS Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 5 Bantuan Calon Induk Ikan Mas PS Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 6 Bantuan Calon Induk Ikan Gurami PS Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 7 Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Lele Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) dan Beratap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 8 Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Lele Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) tanpa Atap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 9 Bantuan Prasarana Budidaya Lele Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) dan Beratap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 10 Bantuan Prasarana Budidaya Lele Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) tanpa Atap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 11 Bantuan Benih, Pakan dan Obat/Vitamin Budidaya Lele dengan Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 12 Bantuan Perlengkapan Operasional dan Peralatan Perikanan Budidaya Lele dengan Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 13 Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Nila Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) dan Beratap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 14 Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Nila Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) tanpa Atap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 15 Bantuan Prasarana Budidaya Nila Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) dan Beratap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 16 Bantuan Prasarana Budidaya Nila Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) tanpa Atap Pelindung Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022
  • 89. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rekap Kamus/Menu Usulan per Bidang B i d a n g P S DA NO Kamus Kegiatan Bidang Urusan Program Keterkaitan dengan Prioritas Status 1 2 3 4 5 6 17 Bantuan Benih, Pakan dan Obat/Vitamin Budidaya Nila dengan Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 18 Bantuan Perlengkapan Operasional dan Peralatan Perikanan Budidaya Nila dengan Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal (D3, 8 Unit) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 19 Bantuan Produksi Budidaya Bandeng Sistem Tradisional Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 20 Bantuan Produksi Budidaya Nila Salin Sistem Tradisional Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 21 Bantuan Produksi Budidaya Udang Windu Sistem Tradisional ( 1 Ha) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 22 Bantuan Produksi Budidaya Udang Vanname Sistem Tradisional ( 1 Ha) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 23 Bantuan Produksi Budidaya Udang Vanname Sistem Semi Intensif ( 1000 m2) Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 24 Bantuan Produksi Budidaya Kakap Putih di Tambak Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 25 Bantuan Produksi Budidaya Kakap Putih di KJA Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 26 Bantuan Produksi Budidaya Kerapu di Tambak Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 27 Bantuan Produksi Budidaya Kerapu di KJA Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 28 Bantuan Mesin Pompa Air Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 29 Bantuan Kincir Tambak Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 30 Bantuan KJA Offshore Bundar Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 31 Bantuan KJA Offshore Kotak Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 32 Bantuan Pembangunan Bangunan Perikanan Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022 33 Bantuan Rehabilitasi Bangunan Perikanan Urusan bidang Kelautan dan Perikanan PPD 3 BERLANJUT DARI 2022