Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Terdapat tiga jenis perencanaan utama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (1 tahun). Perencanaan ini melibatkan berbagai pihak untuk menyusun rencana pembangunan

1. Perencanaan Nasional
Perekonomian Indonesia
Oleh:
Drs. Agus Luthfi, M.Si.

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3
bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah “Satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat
dan Daerah”.

3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan
daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Jenis-jenis Perencanaan Nasional
• RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang)
yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20
Tahun;
• RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
yaitu dokumen perencanaan untuk periode
pembangunan 5 Tahun;
• RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yaitu dokumen
perencanaan nasional untuk periode
pembangunan 1 tahun. Pada daerah disingkat
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

5. Landasan
Perencanaan Pembangunan Nasional
• Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
• Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Rencana Pembangunan
Menyiapkan
Jangka Panjang Pemerintah Pusat/ Daerah
Hasil
RPJM Nasional/Daerah (20 Tahun)
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
menggariskan Visi Indonesia tahun
2025 yaitu “Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur, yang
pelaksanaannya dibagi ke dalam
empat tahap pembangunan jangka
menengah”.

7. Penyusunan RPJP Nasional/
Daerah
 Penyiapan rancangan awal
rencana pembangunan
 Musyawarah perencanaan
pembangunan
 Penyusunan rancangan
akhir rencana
pembangunan
Definisi
 RPJP Nasional adalah
dokumen perencanaan
pembangunan untuk
periode 20 tahun yang
memuat visi, misi dan arah
pembangunan nasional.
 Pembangunan Daerah yang
mengacu pada rencana
pembangunan jangka
panjang nasional.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)
Menyiapkan
BAPPEDA Rancangan Awal
Hasil
MUSRENBANG
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Dalam rangka menyerap aspirasi
masyarakat BAPPEDA mengundang
LSM, Asosiasi Profesi, Pemuka
Agama, Pemuka Adat, Perguruan
Tinggi serta Kalangan Dunia Usaha.
 BAPPEDA menyusun rencana akhir
RPJP Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Perda).

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Rencana Pembangunan
Disusun
Jangka Menengah Pemerintah Pusat/ Daerah
Hasil
RPJM Nasional/Daerah (5 Tahun)
Dalam pasal 5 (2) Undang-Undang No.
25 Tahun 2004 menyatakan bahwa:
 RPJM Nasional merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan
program pembangunan nasional
yang penyusunannya berpedoman
pada RPJP nasional.
 Pembangunan daerah,
penyusunannya berpedoman pada
RPJP daerah dengan
memperhatikan RPJM Nasional

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
RPJMD
Memuat :
 Arah kebijakan keuangan daerah,
 Strategi pembangunan daerah,
 Kebijakan umum,
 Program satuan kerja perangkat
daerah,
 Lintas satuan kerja perangkat daerah,
 Program kewilayahan
 Disertai dengan rencana-rencana
kerja dalam rangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
Penyusunan RPJMD
Urutan Kegiatan:
 Penyiapan rancangan awal
rencana pembangunan;
 Penyiapan rancangan rencana
kerja;
 Musyawarah perencanaan
pembangunan;
 Penyusunan rancangan akhir
rencana pembangunan

11. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT)
RPT disebut juga RKPD (Rencana
Kerja Pemerintah Daerah)
merupakan penjabaran dari RPJMD
dan mengacu pada RPJPD yang
memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja,
dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat
Penyusunan RKPD
 Penyiapan rancangan rencana
kerja;
 Musyawarah perencanaan
pembangunan;
 Penyusunan rancangan akhir
RKPD

12. Bagan Alir Penyusunan RKPD