Perencanaan pemerintahan daerah merupakan proses penting dalam manajemen pemerintahan daerah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggunaan sumber daya, dan pengawasan. Perencanaan memberikan manfaat seperti mengarahkan aktivitas secara terarah dan efisien serta memaksimalkan sumber daya. UU No. 25/2004 mengatur perencanaan pembangunan nasional yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tah

1. 1. MEKANISME MANAJERIAL PEMERINTAHAN
Manajemen Pemerintahan Daerah
Merupakan proses pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perencanaan
pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan dan penggunaan sumber-
sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada tataran pemerintahan
daerah (local government).
Secara umum aspek-aspek Manajemen Pemerintahan Daerah :
1.Perencanaan pemerintahan daerah
2. Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan daerah
3. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan daerah (sumber daya aparatur, sumber
daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan)
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Melayu S.P. Hasibuan ((1995:95)
Perencanaan adalah mememilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan
asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan
merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Georhe R. Terry
Planning is the selecting and relating of fac and the making and using of asumptions
regarding he future in he visualization and formulation of proposed activition believed
necessary o achieve desired result.
Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan asumsi mengenai masa yang akan datang
dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang diinginkan.
UU No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan
pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Inu Kencana Syafiie (2006:77)

2. Perencanaan Publik berarti pembuatan penetapan melalui proses pengambilan keputusan
mengenai kegiatan publik dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu ertentu dimasa depan
secara terarah sesuai tujuan yang ditetapkan bersama.
Karena perencanaan publik tersebut bersifat kegiatan yang melibatkan berbagai komponen
masyarakat (stakeholder), maka penyusunan perencanaan publik diprtakarsai dan dipimpin
oleh pemerintah sebagai administrator publik. Oleh karena itu, perencanaan publik juga
disebut sebagai perencanaan pemerintahan.
Proses perencanaan publik yang dilakukan pada tataran masyarakat lokal yang diprakarsai
dan dipimpin oleh pemerintahan daerah sebagai administrator lokal, maka proses kegiatan ini
dapat diosebut dengan perencanaan pemerintahan daerah.
MANFAAT PERENCANAAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH
1.Dengan adanya perencanaan ujuan jelas, objektif dan rasional;
2. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur dan efisien;
3. Perencanaan akan meningkatkan pendayagunaan siumber daya yang dimiliki;
4. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas bermanfaat;
5. Perencanaan dapat meperkecil resiko;
6. Perencanaan dapat memberikan lanadasan untuk pengendalian;
7. Perencanaan dapat merangsang peningkatan prestasi kerja
8. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap.
ASPEK-ASPEK PERENCANAAN PEMERINTAHAN
1. Dokumen perencanaan
2. Kegiatan yang direncanakan
3. Proses perencanaan
4. Tahapan penyusunan perencanaan
Secara umum UU SPPN mengatur tentang :
1. Membakukan fungsi perencanaan secara resmi dalam proses manajemen pembangunan
agar terdapat kepastian hukum terhadap kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah.
2. Penetapan pendekatan perencanaan, baik secara politis eknokratik; partisipatif, op-down,
maupun bottom-up;
3. Peneytapan siklus tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan, penetapan, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi;

3. 4. Penetapan mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD
dan Renstra SKPD.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk
periode duapuluh tahun yang memuiat visi, misi dn arah pembangunan
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk
periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi,misi dan program kepala
daerah dan memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka ekonomi
makro, program-program dan kegiatan pembangunan daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM
SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan
kerja perangkat daerah untuk periode lima ahun.
4. Recana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode sdatu
ahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daewrah (Renja SKPD) adalah dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun.