Dokumen ini membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKP dan RKPD disusun untuk periode satu tahun dan merupakan pedoman penyusunan anggaran tahunan pemerintah pusat dan daerah. Proses penyusunan RKPD melibatkan berbagai pihak melalui musrenbang dan ditetapkan lewat peraturan gubernur atau bupati/walikota.

1. RENCANAKERJAPEMERINTAH(RKP)
Kelompok1.3
ErlanaCitraPK(I0612016)
HafizaJasmineA(I0612021)

2. Landasan Hukum
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No.25 Th.2004
• Rencana Kerja Pemerintah
Peraturan Pemerintah RI No.20 Th.2004
• Keuangan Negara
UU No.13 Th.2003
• Pemerintahan Daerah
UU No.32 Th.2004

3. Turunan UU No.25 Th.2004
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
• Rencana Kerja Pemerintah ( RKP )
• Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-KL)
• Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(Renstra-SKPD)
• Rencana Kerja Kementrian/Lembaga ( Renja-KL)
• Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah
( Renja-SKPD)

5. Rencana Kerja Pemerintah
• Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan
Pendapatan Negara ( RAPBN) berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah ( RKP).
• Sebagai pedoman penyusunan RAPBN, RKP juga disusun dengan
mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran. Pendekatan baru
tersebut berupa penerapan kerangka jangka menengah, penerapan
penganggaran terpadu, dan penerapan penganggaran berbasis kinerja.
• RKP dimaksudkan sebagai upaya-upaya pemerintah secara menyeluruh
untuk mewujudkan tujuan bernegara. Untuk itu RKP tidak hanya
memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan
pelayanan publik saja, tapi juga menjalankan fungsi pemerintah
sebagai penentu kebijakan dengan menetapkan kerangka regulasi guna
mendorong partisipasi masyarakat
LATAR BELAKANG

6. Rencana Pembangunan
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota disusun dengan
tahapan:
a) Penyusunan rancangan awal
b) Penyusunan rancangan
c) Pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah
Perencanaan Pembangunan)
d) Perumusan rancangan akhir
e) Penetapan rencana

7. Pokok-Pokok Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah(RKP)

8. Pokok-Pokok Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)...
2. Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya menggunakan Renja-KL
dan rancanagan RKPD provinsi,kabupaten,kota sebagai bahan masukan
3. Mengenai format dan prosedur penyusuan RKP diatur oleh Menteri
Perencanaan
4. Renja-KL disusun berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada
prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif
5. RKP disusun dengan pendekatan penerapan KPJM(Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah), penganggaran terpadu, pendekatan
berbasis kinerja
6. Kementerian perencanaan melaksanakan musyawarah perencanaan
pembangunan untuk menyelaraskan Renja-KL dengan rancangan RKP
7. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan digunakan untuk
memuthakirkan rancangan RKP

9. Pokok-Pokok Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)...
8. Rancangan RKP untuk ditetapkan menjadi RKP dengan keputusan presiden
paling lambat pertengahan bulan Mei
9. RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan dan prioritas
anggaran di DPR
10. RKP bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR,
jika RKP berbeda dengan RKP hasil pembahasan dengan DPR, maka
pemerintah menggunakan RKP hasil pembahasan dengan DPR

10. Hubungan Rencana Kerja
dengan Rencana Anggaran

11. Tiga Ciri Baru dalam Proses
Penyusunan RKP
1. Penegasan cakupan isi proses “top- down” dan “bottom-up”.
Proses “top-down”
Langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh “central
agency” kepada Kementrian/Lembaga tentang penyusunan
rencana kerja, yaitu mencakup prioritas pembangunan
nasional dan pagu indikatif.
Proses “bottom-up”
Kementrian/Lembaga diberi keleluasaan merancang kegiatan
pembangunan demi pencapaian sasaran pembangunan
nasional yang disepakati. Rancangan ini disampakan kembali
ke “central agency” untuk diserasikan secara nasional.

12. Tiga Ciri Baru dalam Proses Penyusunan RKP...
2. Kegiatan Pemerintah Pusat di Daerah menjadi salah
satu perhatian utama agar terdistribusi secara adil dan
dapat menciptakan sinergitas secara nasional.
3. Proses penyusunan RKP merupakan proses
penyatuan persepsi Kementrian/lembaga tentang
prioritas pembangunan nasional dan konsekuensi
rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan
RKA K/L di DPR

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan
mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,
rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

14. RENJA
K/L
RPJM
NASIONAL
RKP

15. Penyusunan Rancangan Awal
RKPD
a. Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
b. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
c. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD
menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.
d. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber
lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
e. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan
dan berkelanjutan.
f. Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

17. Penyusunan Rancangan RKPD
• Penyusunan rancangan RKPD merupakan kelanjutan dari tahap
penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui dua
tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang
berurutan, mencakup:
1. Tahap perumusan rancangan RKPD; pada dasarnya adalah
memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan
awal RKPD provinsidengan rancangan Renja SKPD dan
mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun
rencana.
2. Tahap penyajian rancangan RKPD disusun menurut sistematika
yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal
RKPD provinsi.

19. Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
– Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi
masyarakat di daerah.
– Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda
setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan
RKPD tahun berikutnya.
– Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk
keterpaduan antar-Rancangan Renja SKPD dan
antar-RKPD kabupaten/kota dalam dan antarprovinsi.
– Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan
untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD
dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.

20. Pelaksanaan Musrenbang RKPD...
– Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi difasilitasi
oleh Kementerian Dalam Negeri.
– Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota
difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
– Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari
Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, dan
kecamatan atau sebutan lain.
– Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah
Musrenbang kabupaten/kota.
– Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan
pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD
provinsi.
– Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan
koordinasi pasca-Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

22. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
a. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar
perumusan rancangan akhir RKPD oleh
Bappeda.
b. Rancangan akhir RKPD disusun oleh
Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang
RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukkan prakiraan maju.

24. Penetapan RKPD
– RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan
RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.
– Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD
Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
– Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota
tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada gubernur dengan
tembusan kepada Menteri.
– RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
– Kepala Daerah ( Gubernur / Bupati / Walikota )
menyebarluaskan Peraturan Gubernur / Bupati / Walikota
tentang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

25. SEKIAN &TERIMAKASIH
25

26. • Vicha : jangka waktu dalam perancangan
rkpd?
• Nurul handayani : jangka waktu sperti
apa?