Dokumen tersebut membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberhentikan program promo umrah murah yang ditawarkan oleh PT First Anugrah Karya Wisata karena dinilai tidak sesuai izin, dan mewajibkan perusahaan tersebut mengembalikan dana peserta program umrah dalam waktu maksimal 90 hari.

1. Kelompok5
Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan

2. Materi
Pembahasan
Bank Sentral
 Tujuan BI
 Tugas BI
 Hubungan dengan
Pemerintah
 Hubungan dengan Dunia
Internasional
1
Ototitas Jasa Keuangan
 Pengertian OJK
 Peran OJK
 Arti Penting OJK
 Dasar Pembentukan OJK
 Nilai Strategis OJK
 Anggaran dan Akuntabilitas
Pelaksanaan Tugas
 Kegiatan OJK
 Kode Etik OJK
Contoh kasus
 First Travel Harus Kembalikan Dana Umrah Maksimal 90 Hari
 Bank Indonesia Catat Dana Asing Masuk Rp 131 Triliun di Juli
2017
3
2

3. Bank Sentral disuatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi
yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara
tersebut. Fungsi utama Bank sentral adalah mengatur masalah-
masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara
luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di indonesia tugas
bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia atau BI.

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab III
Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara
kestabilan rupiah.
Kestabilan Nilai Rupiah diukur berdasarkan Perkembangan laju Inflasi
Kestabilan Nilai Rupiah diukur berdasarkan Perkembangan Nilai
Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

5. Menetapkan dan Melaksanakan
Kebijakan Moneter
Mengatur dan Menjaga
Kelancaran Sistem Pembayaran
Mengatur dan Mengawasi bank

6. Menetapkan dan Melaksanakan
kebijakan Moneter
a. Menetapkan sasaran – sasaran moneter dengan
memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan.
b. Melakukan pengendalian moneter dengan
menggunakan cara – cara:
Operasi pasar terbuka
Penetapan tingkat diskonto
Penetapan cadangan wajib minimum
Pengaturan kredit atau pembiayaan
c. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan
sistem nilai tukar yang ditetapkan
d. Mengelola cadangan devisa
e. Menyelengarakan survey secara berkala yang bersifat
makro atau mikro

7. Mengatur dan Menjaga
Kelancaran Sistem Pembayaran
 Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
 Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan kegiatannya.
 Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
 Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah
maupun asing.
 Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar
bank.
 Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan
yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat
pembayaran yang sah.
 Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut,
menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk
memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

8. Mengatur dan Mengawasi Bank
Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan
tentang prinsip kehati – hatian bank (prudential
banking)
Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan
kegiatan usaha bank
Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan
tidak langsung
Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara
sebagian atau seluruh kegiatan transaksi apabila
ditemukan pelanggaran pidana.

9.  Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
 Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat
menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta
menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah
terhadap pihak luar negeri.
 Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan
atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet
yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan
keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau
kewenangan Bank Indonesia.

10.  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas
dan wewenang Bank Indonesia.
 Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara,
pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank
Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu
berkonsultasi dengan DPR.
 Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat
utang negara yang diterbitkan pemerintah.
 Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada
pemerintah.

11. Hubungandengan DuniaInternasional
Dapat melakukan kerja sama dengan :
Bank Sentral negara lain
Organisasi dan lembaga internasional
Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional
dan/atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank
Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara
Republik Indonesia sebagai anggota.

12. Materi
Pembahasan
Bank Sentral
 Tujuan BI
 Tugas BI
 Hubungan dengan
Pemerintah
 Hubungan dengan Dunia
Internasional
1
Ototitas Jasa Keuangan
 Pengertian OJK
 Peran OJK
 Arti Penting OJK
 Dasar Pembentukan OJK
 Nilai Strategis OJK
 Anggaran dan Akuntabilitas
Pelaksanaan Tugas
 Kegiatan OJK
 Kode Etik OJK
Contoh kasus
 First Travel Harus Kembalikan Dana Umrah Maksimal 90 Hari
 Bank Indonesia Catat Dana Asing Masuk Rp 131 Triliun di Juli
2017
3
2

14. Pengertian Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
OJK adalah lembaga yang independen dan
bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan.

15. Misi OJK dalam rangka mencapai visinya
adalah :
Mewujudkan terselenggaranya seluruh
kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara
teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil.
Melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat.
Visi OJK adalah menginginkan jasa
keuangan yang dijalankan oleh lembaga
keuangan mampu memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya untuk kepentingan
masyarakat

16. Tujuan OJK
 Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan
akuntabel.
 Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil.
 Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan dan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam
sektor jasa keuangan.

17. Tugas OJK
Perbankan
Pasar Modal
Asuransi
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan
Pegadaian
Lembaga Penjaminan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial, Penisun dan
Kesejahteraan

18. Tugas Pengaturan Tugas Pengawasan
Wewenang OJK
Menetapkan peraturan pelaksanaan
Undang-Undang OJK, peraturan
perundang-undangan disektor jasa
keuangan, peraturan dan keputusan
OJK, peraturan mengenai
pengawasan disektor jasa keuangan,
kebijakan mengenai pelaksanaan
tugas OJK, peraturan mengenai tata
cara penetapan perintah tertulis
terhadap lembaga jasa keuangan
dan pihak tertentu, struktur
organisasi dan infrastruktur, serta
peraturan mengenai tata cara
pengenaan sanksi.
OJK menetapkan kebijakan
operasional pengawasan,
melakukan pengawasan,
pemeriksaan, penyidikan,
perlindungan, konsumen, dan
tindakan lain terhadap lembaga
keuangan, pelaku dan/atau
penunjang kegiatan jasa keuangan,
memberikan perintah tertulis
kepada lembaga jasa keuangan atau
pihak lain, menetapkan sanksi
administratif terhadap pelaku
pelanggaran peraturan perundang-
undangan disektor jasa keuangan,
termasuk kewenangan perizinan
kepada lembaga jasa keuangan.

19. Arti Penting OJK
Bagi masyarakat,
OJK akan
memberikan
perlindungan dan
rasa aman atas
investasi atau
transaksi yang
dijalankannya lewat
lembaga jasa
keuangan.
Bagi pemerintah
adalah akan
memberikan
keuntungan rasa
aman bagi
masyarakatnya dan
perolehan
pendapatan dari
perusahaan berupa
pajak atau
penyediaan barang
dan jasa yang
berkualitas baik.
Bagi dunia usaha,
dengan adanya OJK
maka
pengelolaannya
semakin baik dan
perusahaan yang
dijalankan makin
sehat dan lancar,
yang pada akhirnya
akan memperoleh
keuntungan yang
berlipat.

20. Dasar Pembentukan OJK
Landasan Filosofis
Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh
dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan
kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua
sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan
secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.
Landasan Yuridis
Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.
1
2

21. Dasar Pembentukan OJK
Landasan Sosiologis
 Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan
dibidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah
menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis,
dan saling terkait antar subsector keuangan baik dalam hal
produk maupun kelembagaan.
 Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan
kepemilikan di berbagai subsector keuangan (konglomerasi)
menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga
jasa keuangan dalam sistem keuangan.
 Banyaknya permasalahan lintas sektoral disektor jasa keuangan
yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya
perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya
stabilitas sistem keuangan.
3

24. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan

25. Kode Etik OJK
Kode etik OJK adalah norma dan asas mengenai kepatutan
dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh
seluruh Anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai
OJK dalam pelaksanaan tugas.
Komite etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang
bertugas mengawasi kepatutan Dewan Komisioner, Pejabat,
dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik.
Nilai dasar Kode Etik OJK ini dicerminkan dalam perilaku yang
sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yakni Integritas,
Profesionalisme, Transparansi, Akuntabilitas, Sinergi dan
Kesetaraan.

26. Materi
Pembahasan
Bank Sentral
 Tujuan BI
 Tugas BI
 Hubungan dengan
Pemerintah
 Hubungan dengan Dunia
Internasional
1
Ototitas Jasa Keuangan
 Pengertian OJK
 Peran OJK
 Arti Penting OJK
 Dasar Pembentukan OJK
 Nilai Strategis OJK
 Anggaran dan Akuntabilitas
Pelaksanaan Tugas
 Kegiatan OJK
 Kode Etik OJK
Contoh kasus
 First Travel Harus Kembalikan Dana Umrah Maksimal 90 Hari
 Bank Indonesia Catat Dana Asing Masuk Rp 131 Triliun di Juli
2017
3
2

27. Contoh kasus yang berkaitan
dengan OJK dan Bank Sentral
First Travel Harus Kembalikan Dana Umrah Maksimal 90 Hari

28. Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
memberhentikan program promo umrah murah sebesar Rp 14,3 juta
yang ditawarkan PT First Anugrah Karya Wisata atau First Travel.
Pemberhentian ini karena usaha yang dijalankan perusahaan dinilai
tidak sesuai izin.
Sebagai tindak lanjut ini, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan
Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan
Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi OJK
meminta First Travel memberikan dua opsi bagi para peserta program
yang sudah mendaftar.
Pertama, peserta program umrah tersebut dipersilahkan meminta
pengembalian dana yang selama ini sudah dibayarkan kepada First
Travel. Mengenai pelaksanaannya, Satgas Investasi memberikan batas
waktu pelaksanaannya.
"Sudah jelas, pelaksanaan pengembalian dilakukan dalam waktu 30
sampai dengan 90 hari kerja. Kalau tidak menjalankan kesepakatan ini,
ya lihat saja nanti," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L
Tobing kepada Liputan6.com, Selasa (25/7/2017).
Kedua, peserta program umrah tersebut tetap akan diberangkatkan ke
tanah suci. Hanya saja pelaksanaannya akan menunggu selesainya
musim haji 2017.
Dari poin yang sudah disepakati dengan Satgas Waspada Investasi, First
Travel akan memberangkatkan jemaah umrah setelah musim haji yaitu
pada November dan Desember 2017 masing-masing sebanyak 5.000
sampai 7.000 jemaah per bulan.

29. Perusahaan ini akan menyampaikan timeline atau jadwal keberangkatan
jemaah umrah kepada Satgas Waspada Investasi selambat-lambatnya pada
bulan September 2017.
Untuk keberangkatan pada Januari 2018 dan seterusnya, First Travel akan
menyampaikan jadwal keberangkatan kepada Satgas Waspada Investasi pada
bulan Oktober 2017.
Sebelumnya, Direktur Utama First Travel, Andika Surachman, saat
dikonfirmasi mengaku akan menghentikan penawaran maupun pendaftaran
perjalanan umrah promo yang dibanderol Rp 14,3 juta sesuai keputusan Satgas
Waspada Investasi.
"Berdasarkan kesepakatan dengan Satgas, untuk program promo dihentikan
dulu. Tapi yang reguler dan VIP tetap jalan," kata Andika saat dihubungi
Liputan6.com melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (23/7/2017).
Pasca-keputusan Satgas Waspada Investasi ini, Andika berjanji akan
memperbaiki manajemen internal First Travel untuk mengembalikan lagi
kredibilitas perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Caranya dengan
memberangkatkan jemaah umrah yang selama ini tertunda.
"Sudah pasti kami akan memperbaiki manajemen internal. Setelah itu
pembuktian keberangkatan kembali (jemaah umrah)," tegasnya.

30. Analisis kasus 1
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberhentikan program
promo umrah murah sebesar Rp 14,3 juta yang ditawarkan PT
First Anugrah Karya Wisata atau First Travel. Pemberhentian
ini karena First Travel melanggar undang-undang tentang
penyelenggaraan ibadah haji yang menyebabkan jemaah yang
mengalami kerugian baik materi maupun immateril.
 Sebelumnya izin penyelenggaraan perjalanan umrah First
Travel telah dicabut oleh Kementerian Agama dan sebelumnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menghentikan
kegiatan pengumpulan dana dari perusahaan tersebut.
Pencabutan izin tersebut dilakukan menyusul banyaknya
kasus First Travel yang menelantarkan jemaah umrah hingga
tidak bisa memberi kepastian pada calon jamaah.
 Tugas OJK mengawasi lembaga jasa keuangan bank maupun
non bank, seperti pasar modal, asuransi, dan lainnya. Namun
OJK merupakan anggota dari Satgas Waspada Investasi. OJK
tidak ngawasi perusahaan travel, tapi lembaga jasa keuangan.
Izin First Travel dari Kemenag. Kalau ada masyarakat yang
merasa dirugikan, lalu lapor, maka OJK membantu Kemenag
dan Kepolisian.

31. Peran OJK memfasilitasi supaya kasus ini cepat selesai
dengan cara:
 Bagi masyarat masyarakat khususnya para korban jasa
perjalanan umrah First Travel. OJK meminta masyarakat
untuk tenang dan bersabar menunggu penanganan oleh
kepolisian selesai.Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
menyatakan, masyarakat harus paham dengan segala
bentuk investasi atau kegiatan pengumpulan dana yang
menjanjikan imbal hasil tinggi, maupun program umrah
promo First Travel yang menawarkan harga Rp 14 juta
atau di bawah harga pada umumnya.
 Bagi otoritas terkait. OJK menekankan bahwa kasus ini
sebagai pelajaran berharga bagi lembaga-lembaga yang
memberikan otoritas perizinan pada produk-produk
demikian. Dalam hal ini, Kementerian Agama
(Kemendag) diharapkan lebih berhati-hati dalam
mengeluarkan izin bagi jasa travel perjalanan ibadah.

32. Opsi OJK dalam menangani Kasus ini yaitu:
 Peserta program umrah tersebut dipersilahkan
meminta pengembalian dana yang selama ini
sudah dibayarkan kepada First Travel. Mengenai
pelaksanaannya, Satgas Investasi memberikan
batas waktu pelaksanaannya.Pelaksanaan
pengembalian dilakukan dalam waktu 30 sampai
dengan 90 hari kerja.
 Peserta program umrah tersebut tetap akan
diberangkatkan ke tanah suci. Hanya saja
pelaksanaannya akan menunggu selesainya
musim haji 2017.
 Untuk menghindari kasus serupa OJK akan
mengintensifkan kerja sama dengan pihak-pihak
terkait. Dengan cara koordinasi dengan Polri,
dengan Bank Indonesia (BI), dengan industri di
daerah-daerah, dengan Polda dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) untuk
penelusuran aliran dana.

33. Kasus 2
Bank Indonesia Catat Dana Asing Masuk Rp 131 Triliun di Juli 2017
Jumat, 4 Agustus 2017
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo
menyampaikan dana asing yang masuk hingga akhir Juli 2017 mencapai Rp
131 triliun atau meningkat dari posisi Juni 2017 sebesar Rp 124 triliun. "Ini
menunjukkan bahwa investor global percaya pada Indonesia," ujarnya, di
Kompleks Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2017.
Agus menuturkan dana asing yang masuk itu melalui sejumlah instrumen
seperti surat utang negara (SUN), surat utang korporasi dan pasar modal.
Menurut dia, Indonesia sebagai negara berkembang menjadi salah satu
destinasi favorit investor untuk menanamkan modalnya selain India.
Kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif, menurut Agus, tampak dari
sejumlah indikator seperti tingkat inflasi yang terjaga dan diprediksi dapat
mencapai target akhir tahun nanti yaitu 4 plus minus 1 persen. "Kami akan terus
mengawasi, dan kalau seandainya situasi tidak terjaga maka tidak tertutup
kemungkinan melakukan easing untuk membantu perekonomian."

34. Sementara itu, Agus berujar tingkat permintaan masyarakat
masih melemah sejak awal tahun. "Ini disebabkan masih berjalannya
konsolidasi korporasi dan perbankan dan ini berpengaruh ke
pendapatan masyarakat," katanya. Dia berharap tingkat permintaan
masyarakat di semester dua tahun ini dapat membaik seiring dengan
percepatan perbaikan perekonomian.
Meskipun demikian, Agus melanjutkan hingga akhir tahun
pihaknya optimistis pertumbuhan ekonomi masih akan berjalan sesuai
target yaitu berada di kisaran 5-5,4 persen. Hal itu selain didukung oleh
tingkat inflasi yang terjaga, juga didorong oleh perbaikan kinerja neraca
pembayaran, defisit neraca transaksi berjalan (CAD) yang terjaga,
serta stabilitas nilai tukar rupiah. "Inflasi pada akhir Juli 0,22 persen ini
kondisi paling rendah setelah lebaran, jadi indikator ekonomi kita masih
baik," ucapnya.

35. Analisis kasus 2
Bank Indonesia (BI) mencatat arus modal asing masuk ke indonesia sebesar
Rp 131 triliun sampai dengan akhir Juli 2017. Pencapaian ini mengalami
peningkatan dari dua bulan sebelumnya sebesar RP 124 triliun. Hal ini
menunjukan kepercayaan investor terhadap indonesia . Dalam hal ini, BI terus
mencermati perkembangan yang ada dan mewaspadai sejumlah risiko dalam
menentukan kebijakan di dalam negeri diantaranya baik yang bersumber dari
global terutama normalisasi neraca bank sentral AS, maupun domestik
terutama konsolidasi korporasi dan perbankkan yang masih berlanjut,
perkembangan inflasi hingga nilai tukar rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia terus
memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem
pembayaran guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta tetap memberi dukungan bagi pemulihan ekonomi lebih lanjut. Bank
indonesia juga terus mempererat koordinasi bersama pemerintah dalam
rangka pengendalian inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran dan
mendorong kelanjutan reformasi struktural agar dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

36. Rupiah bergerak stabil dan cenderung
terapresiasi. Selama agustus 2017, secara
rata – rata rupiah menguat sebesar 0,02%
menjadi RP 13.343 per dolar AS. Penguatan
tersebut dipengaruhi oleh pelemahan dolar AS
dan aliran masuk dana asing yang
menyebabkan kondisi net suppy di pasar
valas. Pelemahan dolar AS dipengaruhi oleh
pernyataan dovish dari The Fed dan ECB,
serta kekhawatiran terhadap pertumbuhan
ekonomi AS. Sementara itu, aliran masuk
dana asing didukung oleh prospek imbal hasil
yang tetap positif. Disisi lain, volatilitas nilai
tukar rupiah tetap terjaga dan lebih rendah
dibandingkan negara – negara peers. Bank
indonesia akan tetap melakukan langkah –
langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai
fundamentalnya dengan tetap menjaga
bekerjanya mekanisme pasar.

37.  Di Indonesia, terdapat suatu Bank Sentral yang dipegang oleh Bank
Indonesia (BI) yang memegang peranan tertinggi dibidang moneter dan
perbankan negara serta mempunyai posisi yang strategis dalam
pembangunan, baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan
dan perbankan, yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Tujuan utama
Bank Sentral adalah menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah baik
terhadap barang dan jasa maupun terhadap nilai mata uang negara lain.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral memiliki tugas utama, yaitu
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur kelancaran
sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank.
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas
dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Otoritas Jasa Keuangan
memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan
pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis).

38. Terima Kasih
atas
Perhatiannya