Bab 1 membahas ruang lingkup perencanaan pengembangan wilayah yang mencakup tiga aspek yaitu pemahaman, perencanaan, dan kebijakan. Bab 2 menjelaskan konsep-konsep wilayah seperti wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah pesisir, serta wilayah administratif politik.

1. F R A N S I S K A N O V R I A N T Y
1 6 1 0 2 0 2 9
I L M U P E M E R I N T A H A N
P E R E N C A N A A N W I L AYA H D A N TATA R U A N G

2. BAB 1 : PERENCANAAN PENGEMBANGAN
WILAYAH DARI WAKTU KE WAKTU
1.1. Ruang Lingkup Perencanaan Pengembangan Wilayah
1.2. Regional Science ( Ilmu Wilayah)
1.3. Ilmu Wilayah Dan Ilmu-ilmu Kewilayahan Lainnya
1.4. Ciri Dan Orientasi Ilmu-ilmu Perencanaan Pengembangan Wilayah.
1.4.1. Inventarisasi, Klasifikasi, Dan Evaluasi Sumber Daya
1.4.2. Aspek Ekonomi
1.4.3. Aspek Kelembagaan (Institusional)
1.4.4. Aspek Lokasi/Spasial
1.5. Paradigm Baru Perencanaan Pengembangan Wilayah

3. 1.1. RUANG LINGKUP PERENCANAAN PENGEMBANGAN
WILAYAH
Alat (tools) serta pendekatan-
pendekatan didalam proses
perencanaan dan pembangunan
mencangkup 3 aspek.
3. Aspek
Kebijakan
1. Aspek
Pemahaman
2. Aspek
Perenanaan
1. Aspek Pemahaman : mencangkup
berbagai ilmu pengetahuan, dan
teori-teori untuk memahami
fenomena fisik alamiah hingga sosial
ekonomi di dalam dan antarwilayah.
2. Aspek Perencanaan : proses
formulasi masalah, formulasi visi,
misi dan tujuan pembangunan,
teknik-teknik desain dan pemetaan,
sistem pengambilan keputusan,
perancangan teknis dan
kelembagaan perencanaan.
3. Aspek Kebijakan : pendekatan-
pendekatan evaluasi, serta proses
pelaksanaannya, termasuk proses-
proses politik, administrasi, dan
manajerial pembangunan.

4. • Hal yang ingin dicapai
• Cara untuk mencapainya
Dua unsur penting
dalam perencanaan
Hal mendasar dalam perencanaan adalah bahwa
perencanaan haruslah ditujukan untuk kepentingan
pembangunan manusia secara berkelanjutan. Oleh karena
itu perencanaan juga harus dimaknai dengan kinerja sosial
budaya masyarakat yang selaras dengan kelestarian
lingkungannya. Kedua hal terakhir ini menunjukan bahwa di
dalam suatu proses perencanaan harus mempertimbangkan
modal sosial (sosial capital) dan sumberdaya bersama
(common pool resources) yang harus dikelola secara
berkelanjutan.

5. 1.2. REGIONAL SCIENCE (ILMU WILAYAH)
Regional Science (Ilmu
Wilayah)
Muncul sebagai suatu
kritik terhadap ilmu
ekonomi yang lazim
(Neoclasical Economy)
di tahun 19950-an,
khususnya sejak
dikemukakan oleh
Walrer Isard.
Kritik ini timbul karena
hingga masa itu teori
ekonomi dianggap
terlalu menyedrhanakan
permasalahan karena
hanya melihat sisi
penawaran (Supply)
dan permintaan
(Demand).
Ilmu Wilayah
mempertimbangkan ruang dan
lingkungan sepanjang berkaitan
dengan aspek-aspek lokasi,
lokal, kota, desa, atau wilayah.
Ilmu Wilayah membahas sejauhmana
peraturan-peraturan dan dimensi spasial
berpengaruh nyata di dalam perilaku-
perilaku perusahaanm konsumen dan
lembaga.

6. Ilmu wilayah
dikembangkan sebagai
ilmu pengetahuan terapan
baru, dengan memasukkan
dimensi ruang (lokasi)
terhadap ilmu ekonomi,
sehingga menjadi suatu
ilmu baru.
Secara harfiah, ilmu wilayah
dapat dipandang sebagai ilmu
yang mempelajari aspek-aspek
dan kaidah-kaidah kewilayahan,
dan mencari cara-cara yang
efektif dalam
mempertimbangkan aspek-
aspek dan kaidah-kaidah
tersebut ke dalam proses
perencanaan pengembangan
kualitas hidup dan kehidupan
manusia.
Dalam perkembanganya,
regional science atau ilmu
wilayah tidak semata-mata
menyangkut aspek sosial dan
ekonomi, tetapi juga berbagai
hal tentang interaksi antara
komponen-komponen
wilayah yaitu, komponen (1)
geobiofisik, (2) ekonomi, (3)
kelembagaan, dan (4) politik
di dalam suatu ruang (space)

7. 1.3. ILMU WILAYAH DAN ILMU-ILMU KEWILAYAHAN
LAINNYA
Pada awalnya,
ilmu kewilayahan
bersumber dari
dua mazhab
Regional
Economics
(Ekonomi Wilayah)
Menganalisa keruangan
dengan menganalogikan
teori-teori ekonomi umum.
Regional
Geography
(Geografi
Wilayah)
Kalangan geografi wilayah dalam
penganalisisannya lebih mendasar pada sidat-sifat
dasar keruangan secara geografis dan
implikasinya terhadap evolusi spatio-temporal dari
tatanan perekonomian yang kompleks.
Untuk memenuhi kebutuhan ilmu-ilmu kewilayahan yang memasuki area kebijakan dan
perencanaan, para ahli kewilayahan kemudian mengembangkan ilmu-ilmu yang lebih spesifik.
Ilmu-ilmu kewilayahan yang dikembangkan tersebut seperti perencanaan wilayah,
pembangunan wilayah, ekonomi wilayah, serta perencanaan kota dan perencanaan pedesaan.

8. 1.4. CIRI DAN ORIENTASI ILMU-ILMU PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH.
Sebagai suatu kombinasi dari seni serta
kumpulan-kumpulan pengalaman dan
pendekatan, kajian perencanaan dan
pengembangan wilayah memiliki sifat-
sifat :
1. Berorientasi kewilayahan.
2. Futuristik.
3. Berorientasi publik.
Sebagai ilmu yang mengkaji seluruh
aspek-aspek kewilayahan, perencanaan,
dan pengembangan wilayah
mencangkup antar wilayah.
Ilmu-ilmu atau kajian-
kajian mengenai
perencanaan
pengembangan wilayah
secara umum ditunjang
oleh empat pilar pokok
Inventarisasi,
klasifikasi, dan
evaluasi
sumber daya
Aspek ekonomi
Aspek
kelembagaan
(institusional)
Aspek lokasi
atau spasial

9. Sumberdaya adalah segala bentuk-bentuk input
yang dapat menghasilkan utilitas (kemanfaatan)
proses produksi atau penyediaan barang dan jasa.
Sesuatu yang dikatakan sebagai suatu sumberdaya
jika:
1. Manusia telah memiliki atau menguasai
teknologi untuk memanfaatkannya
2. Adanya permintaan untuk memanfaatkannya.
1.4.1. Inventarisasi, Klasifikasi, Dan Evaluasi Sumber Daya
Evaluasi sumberdaya merupakan
proses untuk menduga potensi dan
daya dukung sumberdaya untuk
berbagai penggunaan. Evaluasi
sumberdaya membandingkan
persyaratan yang diperlukan untuk
penggunaan suatu sumberdaya
dengan sifat yang dimiliki oleh
sumberdaya tersebut. Hasil dari
suatu evaluasi sumberdaya menjadi
suatu dasar bagi tahap-tahap
selanjutnya dalam perencanaan dan
pembagian wilayah.
Sumberdaya selalu memiliki sifat langka, dan
memiliki guna melalui suatu aktivitas produksi atau
melalui penyediaan berupa barang dan jasa.
Pemahaman atas prinsip-prinsip kelangkaan
berimplikasi pada perlunya suatu sistem alokasi

10. 1.4.2. Aspek Ekonomi
Dalam teori ekonomi
prinsip efisien di bagi 2
jenis:
Efisiensi produksi
Dicapai dengan
meminimumkan biaya
untuk menghasilkan satu
unit output.
Efisiensi alokasi
Suatu kondisi dimana
dalam suatu produksi
output, sumberdaya
yang dialokasikan
adalah maksimum dan
harga produksi barang
sama dengan biaya
marginalnya.
Dalam proses perencanaan dan pengembangan wilayah, aspek
ekonomi berperan penting untuk mengalokasikan sumberdaya
secara lebih efektif dan efisien baik dalam perspektif jangka pendek
maupun jangka panjang.

11. 1.4.3. Aspek Kelembagaan (Institusional)
Kelembagaan (institution), sebagai kumpulan aturan main (rules
of game) dan organisasi, berperan penting dalam mengatur
penggunaan atau alokasi sumberdaya secara efisien merata, dan
berkelanjutan.
Dalam konsep ekonomi kelembagaan organisasi merupakansuatu
bagian pengambil keputusan yang didalamnya diatur oleh sistem
kelembagaan atau aturan main.
Teori ekonomi neo-klasik terlalu menekankan kepada pemilihan
alternative alokasi sumberdaya dengan mengasumsikan bahwa
motivasi manusia dan kelembagaan adalah tetap.

12. 1.4.4. Aspek Lokasi Atau Spasial
Dalam konteks spasial,
jarak bukanlah satu-
satunya unsur, namun
aspek-aspek spasial yang
lain juga penting
mencangkup arah dan
konfigurasi spasial yang
lebih luas
Dalam konteks wilayah dikenal istilah daerah
belakang, daerah pelayanan, pusat pelayanan, desa,
kota dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut adalah
istilah yang berimplikasi posisi spasial namun lebih
menekankan pengertian fungsionalnya disbanding
pengertian posisi fisiknya. Dengan demikian, aspek
spasial dan lokasi dalam ilmu wilayah tidak selalu
bernuansa fisik saja tapi juga bernuansa sosial-
ekonomi

13. 1.5. PARADIGM BARU PERENCANAAN PENGEMBANGAN
WILAYAH
Secara filosofis, ada beberapa ruang pengetahuan:
1. Kita tahu bahwa kita tahu
2. Kita tahu bahwa kita tidak tahu
3. Kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu.
Perkembangan waktu, pengalaman manusia, perkembangan ilmu dan
teknologi menyebabkan semakin luasnya ruang pengetahuan yang pertama
(kita tahu karna kita tahu). Perkembangan ini memungkinkan timbulnya
paradigm-paradigm baru termasuk paradigm pembangunan, sebagaimana
dikemukakan oleh sosiolog Kuhn (1970).

14. BAB II : WILAYAH
2.1. Pengantar
2.2 Perwilayahan Sebagai Alat Pedeskripsian Dan Perencanaan / Pengolaan
2.3. Konsep-konsep Wilayah
2.3.1. Wilayah Homogeny
2.3.2. Wilayah Nodal
2.3.3. Wilayah Pesisir
2.3.4. Wilayah Perencanaan/Pengelolaan Khusus
2.3.5. Wilayah Administrative-politis

15. 2.1. PENGANTAR
Istilah wilayah
mengacu pada
pengertian unit
geografis
Wilayah didefinisikan sebagai unit geografis
dengan batas-batas tertentu di mana
komponen-komponen di dalamnya memiliki
keterkaitan dan hubungan fungsional satu
dengan lainnya.
Johnston (1976)
Memandang wilayah sebagai bentuk
istilah teknis klasifikasi spasial dan
merekomendasikan dua tipe wilayah
1. Wilayah formal merupakan tempat-tempat yang
memiliki kesamaan-kesamaan karakteristik.
2. Wilayah fungsional atau nodal, merupakan konsep
wilayah dengan menekankan kesamaan keterkaitan
antarkomponen atau lokasi atau tempat.

16. 2.2 PERWILAYAHAN SEBAGAI ALAT PEDESKRIPSIAN DAN
PERENCANAAN / PENGOLAAN
Dunia pengetahuan,
klasifikasi sering
digunakan untuk
manfaat dasar
(Johnston, 1976)
1. Sebagai alat penyederhanaan
fenomena dunia nyata.
2. Sebagai alat pendeskripsian.
Klasifikasi adalah alat yang ampuh untuk
mendeskripsikan fenomena, termasuk di dalam
menggambarkan hubungan antara manusia
dengan sumberdaya yang dimanfaatkannya diatas
permukaan bumi.
Klasifikasi spasial (perwilayahan) tidak
lain merupakan alat untuk
mempermudah menjelaskan keragaman
dan berbagai karakteristik fenomena
yang ada. Perwilayahan tidak lain
merupakan alat untuk “memotret”
kehidupan nyata yang beragam secara
spasial.

17. 2.3. KONSEP-KONSEP WILAYAH
Wilayah
Homogen
Wilayah Nodal
Wilayah Pesisir
Wilayah
Perencanaan/
Pengelolaan
Khusus
Wilayah
Administratif-
politis

18. 2.3.1. Wilayah Homogeny Konsep wilayah homogeny lebih menekankan aspek
homogenitas (kesamaan) dalam kelompok dan
memaksimumkan perbedaan (kompleksitas, varians,
ragam) antarkelompok tanpa memperhatikan bentuk
hubungan fungsional antarwilayah-wilayahnya atau antar
komponen-komponen di dalamnya.
Faktor
penyebab
homogenita
s wilayah
Penyebab
alamiah
Menyebabkan
homogenitas
wilayah adalah
kemampuan lahan,
iklim, dan berbagai
faktor lainnya.
Penyebab
artifical
Homogenitas
bersifat artificial
pada dasarnya
homogeny yang
bukan berdasarkan
faktor fisik tetapi
faktor sosial.
Secara teknis kuantitatif identifikasi wilayah
homogeny dapat dilakukan berdasarkan data
faktor-faktor (perubah) penciri keragaan wilayah
dengan menggunakan teknik analisis gerombol
dengan melakukan pengelomokkan unit-unit
data spasial kedalam kelompok-kelompok spasial
yang kemudian disebut sebagai wilayah-wilayah
homogen (proses perwilayahan)

19. 2.3.2. Wilayah Nodal
Konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa
suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu “sel hidup”
yang mempunyai plasma dan inti.
Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan
atau pemukiman, sedangkan plasma adalah daerah
belakang yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan
mempunyai hubungan fungsional.
Konsep wilayah nodal lebih berfokus pada peran
pengendalian atau pengaruh central atau pusat (node)
serta hubungan ketergantungan pusat dan elemen-
elemen sekelilingnya dibandingkan soal batas wilayah.

20. 2.3.3. Wilayah Pesisir
Secara formal di dalam UU 27
tahun 2007 tentang
pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil
Didefinisikan sebagai daerah
peralihan antara ekosistem darat
dan laut yang dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut.
Secara diagnostic, wilayah pesisir
ditandai dengan 4 ciri:
Wilayah
percampuran atau
pertempuran antara
laut, darat, dan
udara
Wilayah pesisir : zona
penyangga dan habitat bagi
berbagai jenis biota, tempat
pemijahan, pembesaran,
mencari makanan dan tempat
berlindung bagi berbagai jenis
biota laut dan pantai .
Wilayah pesisir memiliki
perubahan sifat ekologi
yang tinggi, dan pada
skala yang sempit akan
dijumpai kondisi ekologi
yang berbeda.
Wilayah memiliki
tingkat kesuburan
tinggi dan menjadi
sumber zat organic
yang penting dalam
suatu siklus rantai
makanna dilaut.

21. 2.3.4. Wilayah Perencanaan/Pengelolaan Khusus
Perwilayahan
komoditas
Contoh penetapan wilayah perencanaan
atau pengelolaan yang berbasis pada
unit-unit wilayah homogeny.
Beberapa alasan program perwilayahan
komoditas menjadi wilayah homogeny :
1. Budidaya bermacam-macam
komoditas dalam satuan wilayah yang
kecil tidak efisien.
2. Upaya untuk menurunkan biaya
pendistribusian input dan
pendistribusian output.
3. Untuk memudahkan manajemen
Konsep wilayah homogeny menjadi
wilayah-wilayah perencanaan sangat
bermanfaat misalnya dalam :
1. Penentuan sektor basis perekonomian
wilayah sesuai dengan potensi atau
daya dukung utama yang ada.
2. Pengembangan pola kebijakan yang
tepat sesua dengan permasalahan tiap-
tiap wilayah.

22. 2.3.5. Wilayah Administrative-politis
Wilayah
administratif
Wilayah
perencanaan
atau pengelolaan
yang memiliki
landasan yuridis-
politis yang kuat.
Konsep ini didasarkan pada suatu
kenyataan bahwa wilayah berada
dalam satu kesatuan politis yang
umumnya dipimpin oleh suatu
sistem birokrasi atau sistem
kelembagaan dengan otonomi
tertentu.
Wilayah administratif merupakan
wilayah yang dibatasi atas dasar
kenyataan bahwa wilayah tersebut
berada dalam batas-batas
pengelolaan administrasi atau
tatanan politis tertentu.
Pembentukan wilayah-wilaya
adminisratif pada mulanya sangat
memperhatikan kesatuan sistem
sosial, ekonomi, dan ekologinya.