Bahan Perkuliahan Mahasiswa Prodi Ilmu Pertanian untuk memahami beberapa teori perencanan dan pengembangan wilayah

1. LOGO
Luh Putu Suciati
Prodi Agribisnis Faperta Unej
Teori Perencanaan &
Pengembangan Wilayah

2. LOGO
Ilmu Ekonomi Wilayah
 Ilmu Wilayah lahir ketika beberapa ekonom mulai
menjadi tidak puas terhadap ilmu ekonomi Neoklasik
yang mengabaikan dimensi ruang dalam analisisnya.
Pada kurun waktu 1950-1960 (bahkan tahun 1970-an)
merupakan masa keemasan ilmu wilayah.
Dikembangkan oleh von Thunen (1828), Alfred Weber
(1909), Christaller (1933)., Losch (1940), Isard ,
Pallander
Pada awalnya hingga th 1950-an  teori lokasi
didominasi pendekatan geografis lokasional
Sejak th 1950-an berkembang dengan analogi2
ilmu ekonomi (ekonometrika & optimasi)

3. LOGO
Ilmu Ekonomi Wilayah
Pertanyaan inti ilmu ekonomi wilayah  “dimana” dan
“mengapa” aktivitas ekonomi memilih lokasi
 Ilmu ekonomi Wilayah/Regional muncul sebagai suatu
perkembangan baru dalam ilmu ekonomi yang secara
resmi baru mulai pada pertengahan tahun lima puluhan.
 Ilmu ekonomi regional/wilayah muncul sebagai suatu
kritik dan sekaligus memberi dimensi baru pada analisis
ekonomi u/ melengkapi dan mengembangkan pemikiran
ekonomi tradisional sehinga memberi solusi masalah
sosial ekonomi yang terus berubah sepanjang zaman.
Sejak akhir 1980an  metodologis yang
mempertimbangkan aspek2 spatial
Perkembangan mutakhir  ekonometrika spatial & GIS

4. LOGO
Konsep Wilayah
 Berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti “wilayah”,
“kawasan”, “daerah”, “regional”, “area”, “ruang”, dan istilah-
istilah sejenis, banyak dipergunakan dan saling dapat
dipertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing
memiliki penekanan pemahaman yang berbeda-beda.
 Ketidakkonsistenan istilah tersebut kadang menyebabkan
kerancuan pemahaman dan sering membingungkan.
Contoh :
 Kawasan bebas rokok, kawasan tertib Lalu Lintas, kawasan lindung
 area parkir
 Badan perencanaan & pembangunan daerah (bappeda)
 Ruang terbuka hijau
 Divisi regional jawa timur (perhutani), daop (daerah operasional)

5. LOGO
Definisi menurut Undang-Undang
No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
“Wilayah”: adalah ruang yang merupakan
kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan atau
aspek fungsional.
“Kawasan”: adalah wilayah dengan fungsi
utama lindung dan budidaya.

6.  Daerah: umumnya dipahami sebagai unit wilayah
berdasarkan aspek administratif. (UU 32/2004 jo UU
no. 23 Tahun 2014; Daerah (Daerah otonom):
…kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
…..)
 Kawasan: adanya penekanan fungsional suatu unit
wilayah, yakni adanya karakteristik hubungan dari
fungsi-fungsi dan komponen-komponen di dalam
suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

7. Pengertian Teoritik
 Secara teoritik tidak ada perbedaan nomenklatur
antara istilah wilayah, kawasan dan daerah.
 Semuanya secara umum dapat diistilahkan dengan
istilah yang lebih umum, yaitu wilayah (region).
 Setiap kawasan atau sub kawasan memiliki fungsi-
fungsi khusus yang tentunya memerlukan
pendekatan program tertentu sesuai dengan fungsi
yang dikembangkan tersebut.

8. 
 Murty (2000): Wilayah adalah suatu area geografis, teritorial
atau tempat, yang dapat berwujud sebagai suatu negara,
negara bagian, provinsi, distrik (kabupaten), dan perdesaan.
 Isard (1975): Wilayah adalah areal dengan batas-batas
tertentu yang memiliki arti (meaningful) karena adanya
masalah-masalah yang ada di dalamnya, khususnya karena
menyangkut permasalahan sosial.
 Nasoetion (1990): wilayah dapat didefinisikan sebagai unit
geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana
komponen-komponen wilayah tersebut (sub wilayah) satu
sama lain saling berinteraksi secara fungsional.
Contoh Beberapa Definisi Wilayah
Secara Teoritik

9. DEFINISI WILAYAH
Suatu unit geografis dengan batas-batas
spesifik (tertentu) dimana komponen-
komponennya memiliki arti dalam
pendeskripsian fenomena, perencanaan dan
pengelolaan sumberdaya pembangunan

10. Penerapan Konsep Ekonomi Wilayah

11. hakekat dan landasan Ilmu Ekonomi
Wilayah
Hal-hal yang menjadi landasan pentingnya ekonomi regional :
1. Keuntungan sumber daya alam ( natural resources advantage )
2. Penghematan dari pemusatan ( economic of concentration)
3. Biaya angkut
Tujuan Ilmu Ekonomi Regional :
Untuk menentukan di wilayah mana suatu kegiatan ekonomi
sebaiknya dipilih dan mengapa wilayah tersebut menjadi pilihan

12. Samuelson (1955) mengemukakan bahwa persoalan pokok ilmu
ekonomi mencakup 3 hal utama, yaitu:
1. What commodities shall be produced and in what
quantities yaitu barang apa yang diproduksi. Hal ini bersangkut
paut dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada
dalam masyarakat.
2. How shall goods be produced 
bagaimana atau oleh siapa barang itu diproduksi. Hal ini
bersangkut paut dengan pilihan tehnologi untuk menghasilkan
barang tersebut dan apakah ada pengaturan dalam pembagian
peran itu.
3. For Whom are goods to be produced 
yaitu untuk siapa atau bagaimana pembagian hasil dari kegiatan
memproduksi barang tersebut. Hal ini bersangkut paut dengan
pengaturan balas jasa, sistem perpajakan, subsidi, bantuan kepada
fakir miskin, dll. Ketiga hal ini melandasi analisis ekonomi klasik.

13. Domar (1946), Harrod ( 1948) Sollow (1956) dan
Swan (1960) dan ekonom lain menjawab persoalan pokok
yaitu :
4. When do all those activities be carried
out yaitu kapan berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan.
Pertanyaan ini dijawab dengan menciptakan teori ekonomi
dinamis (dynamic economic analysis) dengan memasukkan
unsur waktu ke dalam analisis.
6. Where do all those activities should be carried
out yaitu dimana lokasi dari berbagai kegiatan tersebut.

14. Beberapa Konsep Wilayah
• Johnston (1976):
(1) formal region
(2) functional/nodal region
• Richardson (1969); Hagget et al. (1977)
(1) uniform/homogeneous region
(2) nodal region
(3) planning/programming region
• Blair (1991): nodal functional region

15. 
Tidak ada konsep wilayah yang benar-benar
diterima secara luas.
Para ahli cenderung melepaskan perbedaan-
perbedaan konsep wilayah terjadi sesuai
dengan fokus masalah dan tujuan–tujuan
pengembangan wilayah.
Konsep-konsep wilayah

16. Pewilayahan →Klasifikasi Spasial
• Tujuan Klasifikasi:
• Alat Penyederhanaan
• Alat Pendeskripsian
• Landasan untuk Pengelolaan
• Klasifikasi Spasial: berhubungan dengan objek-objek
spasial
• Prinsip klasifikasi spasial:
a. Spatial contiguity
b. Spatial compactness

17. Pandangankonsepsi wilayah (region),
(a) Pandangan subyektif
adalah usaha untuk memandang wilayah sebagai suatu subyek
kongkrit yang bulat.
wilayah dipandang sebagai alat deskriptif, didefinisikan menurut
kriteria tertentu, untuk tujuan tertentu, sehingga dengan
demikian terdapat banyak wilayah sebanyak kriteria yang
digunakan untuk mendefinisikannya.
konsep wilayah adalah melaksanakan suatu fungsi yang
bermanfaat, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.
banyak dianut dan dikembangkan dalam kerangka analisis
ekonomi regional (regional economic).
menggolongkan wilayah berdasarkan karakternya menjadi 2
(dua) golongan; (a) wilayah formal, dan (b) wilayah fungsional.

18. LOGO
wilayah formal, adalah wilayah yang dipandang
dari satu aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau
ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat dan ciri-ciri
tersebut misalnya dalam hal; ekonomi, geografi,
agama, suku, dan sebagainya.
wilayah fungsional, adalah wilayah yang secara
fungsional mempunyai ketergantungan fungsi
antara pusat (inti/nucleus) dan wilayah
belakangnya (hinterland/backwash area). Tingkat
ketergantungan fungsional ini dapat dilihat dari;
arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa,
komunikasi, maupun transportasi.

19. (b) Pandanganobyektif.
Pandangan obyektif, adalah usaha untuk
memandang wilayah berdasarkan klasifikasi
alamiah yang melingkupinya, antara lain;
berdasarkan klasifikasi konfigurasi tanah,
iklim, vegetasi, dan kepadatan penduduk.
Akan tetapi di dalam praktiknya, penggunaan
klasifikasi iklim lebih menonjol dari klasifikasi
alamiah lainnya.
Pandangan obyektif ini, juga sering disebut
sebagai pendekatan wilayah alamiah (natural
region approach).

20. LOGO
Tipologi wilayah menurut konsep wilayah
yang paling klasik dalam konsep
pandangan obyektif, Ada 3 (tiga) yaitu
wilayah homogeneous
wilayah nodal (pusat-hinterland)
wilayah administratif atau wilayah
perencanaan (konsep administrasi-politis

21. Kerangka
Klasifikasi
Konsep
Wilayah
Wilayah
Homogen
Sistem/
Fungsional
Perencanaan/
Pengelolaan
Sistem Sederhana
Nodal (pusat - hinterland )
Desa - Kota
Budidaya - Lindung
Sistem Sosial - Politik:
cagar budaya, wilayah etnik
Sistem ekonomi:
Agropolitan, kawasan
produksi, kawasan industri
Sistem ekologi:
DAS, hutan, pesisir
Umumnya disusun/dikembangkan
berdasarkan:
 Konsep homogen/fungsional:
KSP, KATING, dan
sebagainya
 Administrasi-politik: propinsi,
Kabupaten, Kota
Sistem Komplek

22. LOGO
Wilayah homogeneous
Diidentifikasi berdasarkan faktor penciri yg menonjol
di wilayah tersebut, misal : land cover
wilayah homogen dibatasi berdasarkan
keseragaman secara internal (internal uniformity).
Contoh wilayah homogen ini adalah; Pantai Utara
Jawa Barat (mulai dari Indramayu, Subang, dan
Karawang), merupakan wilayah yang homogen dari
segi produksi padi. Walau heterogen dari sisi etnik :
melayu, sunda, cirebonan can jawa.
Faktor penyebab homogenitas wilayah  faktor
alamiah ( kemampuan lahan, iklim dll) dan artifisial
(faktor sosial), misal : wilayah homogen kemiskinan

23. LOGO
Wilayah nodal
adalah wilayah yang dalam konteks pandangan
subyektif disebut sebagai wilayah fungsional.
Pengertian wilayah nodal, adalah wilayah yang
secara fungsional mempunyai ketergantungan
antara pusat (inti/nucleus) dan wilayah belakangnya
(hinterland/backwase area).
Tingkat ketergantungan fungsional ini dapat dilihat
dari; arus penduduk, faktor produksi, barang dan
jasa, ataupun komunikasi dan transportasi.
wilayah nodal sebagai, suatu ekonomi ruang yang
dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan
ekonomi.

24. wilayah nodal ini, juga dapat disebut sebagai wilayah
polarisasi (polarized region), atau wilayah berkutup
(polarized region).
Karena wilayah nodal terdiri atas satuan-2 yang heterogen,
misalnya; distribusi penduduk yang menyebabkan lahirnya
kota-kota besar, kota madya, desa-2 dan wilayah-2
perdesaan yang berpenduduk jarang,  suatu hierarki
permukiman. Akan tetapi satu dengan yang lain adalah erat
saling berhubungan secara fungsional. Saling hubungan
fungsional ini, terlihat dari fenomena arus penduduk, faktor
produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan
transportasi.
Arus tersebut tidak terjadi dg tingkat yang sama di seluruh
tata ruang. Arus terbesar cenderung memusat ke arah dan
dari pusat-2 yang dominan, biasanya kota-kota besar. Di
sekitar masing-masing pusat (node) terdapat lingkungan
pengaruh (zone of influence), atau lingkungan tata ruang
(spatial field), di mana terjadi bermacam-2 interaksi.

25. LOGO
Konsep wilayah nodal diumpamakan spt sel hidup yg
mempunyai inti dan plasma. Inti adl pusat2 layanan
atau pusat pemukiman, plasma adl daerah belakang
(periphery/hinterland).
Fungsi pusat wilayah : tempat konsentrasi penduduk,
pusat layanan thd daerah hinterland, pasar bagi
komoditas pertanian & industri, lokasi pemusatan
industri
Fungsi Hinterland : pemasok bahan mentah, pemasok
tenaga kerja, daerah pemasaran barang & jasa
manufaktur, penjaga keseimbangan ekologis
Salah satu contoh daerah nodal ini adalah; DKI
Jakarta dan Botabek (Bogor, Tanggerang, dan
Bekasi). Daerah DKI Jakarta sebagai atau merupakan
daerah inti (node), dan Botabek (Bogor, Tanggerang,
dan Bekasi) sebagai daerah belakangnya (backwash
region) atau daerah plasma (periferi).

26. LOGO
Wilayah administratif
adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan
berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan
atau politik, seperti; provinsi, kabupaten, kotamadya,
kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW.
Daerah administratif, adalah sebagai suatu ekonomi
ruang yang berada di bawah suatu administrasi
tertentu.

27. LOGO
Wilayah perencanaan
 sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau
kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.
Wilayah perencanaan mempunyai ciri-ciri:
a) Cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan
investasi yang berskala ekonomi,
b) Mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja
yang ada,
c) Mempunyai struktur ekonomi yang homogen,
d) Mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan
(growthpoint).
e) Mengunakan suatu cara pendekatan perencanaan
pembangunan,
f) Masyrakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran
bersama terhadap persoalan-persoalannya.

28. LOGO
Wilayah perencanaan
wilayah perencanaan lebih menekankan pada tinjauan
dari aspek fisik dan ekonomi, dimana perencanaan
tersebut sudah melampaui lintas batas wilayah
administratif. Salah satu contoh wilayah perencanaan di
Indonesia adalah Kawasan Barelang (Pulau Batam, Pulau
Rempang, dan Pulau Galang).
wilayah perencanaan juga dapat dilihat dari tinjuan aspek
ekologisnya, misalnya dalam kaitannya dengan
pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Dimana
pengelolaan DAS harus direncanakan dan dikelola mulai
dari hulu sampai hilirnya secara terpadu, karena
perlakuan di hulu akan berakibat di bagian hilirnya.

29. Wilayah Tapal Kuda (WTK)
Jawa Timur
Wilayah Tapal Kuda (WTK) Provinsi Jawa Timur bukan sebagai
unit administrative region, dan bukan sebagai ekonomi ruang yang
berada di bawah government administrative tertentu.

30. Istilah „Tapal Kuda‟ banyak muncul pada dokumen „politik‟
dan „militer‟, karena sering menunjukkan kondisi „rentan‟
pergolakan sosial, politik, dan kemananan bersekala mikro
(lokasional/regional) maupun makro (nasional).
Istilah WTK muncul menjelang pelaksanaan Pemilu 1977,
guna mengidentifikasikan konsentrasi teretorial wilayah yang
„rentan‟, sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi-fungsi
militer
Dengan demikian istilah WTK dibangun dari per definisi dari
perspektif pandangan „subyektif‟
Pandangan subyektif, adalah memandang suatu
wilayah/daerah sebagai suatu subyek kongkrit, dimana
dipandang sebagai alat deskriptif, didefinisikan menurut
„kriteria‟ tertentu, untuk „tujuan‟ atau “kepentingan” tertentu.

31. LOGO
Di sisi lain, apabila dalam
perspektif „obyektif‟, daerah-
daerah yang berada dalam
satuan WTK juga relatif
memiliki „kesamaan‟ atau
„kemiripan‟ geografi,
karakteristik wilayahnya, hingga
vegetasi dan iklimnya. Oleh
karena itu WTK juga dapat
dipandang sebagai “daerah
homogeneous”

32. Gerbangkertosusilo
Surabaya, Sidoarjo dan Bangkalan (tiga daerah WTK)
bersama-sama dengan daerah kabupaten; Gresik,
Majokerto, dan Lamongan, “dinitegrasikan” dalam suatu
konsep pembangunan perekonomian terpadu
“Gerbangkertosusilo”, guna menciptakan pusat
pertumbuhan (growth area) di Jawa Timur.
Sebagai growth area,
pertimbangan utamanya
karena memiliki
‘keuntungan lokasional’,
sehingga potensi
‘aglomerasi’ akan dapat
tercipta

33. LOGO
Aglomerasi terkumpulnya berbagai jenis kegiatan
industri, perdagangan dan jasa di suatu kawasan
karena adanya keuntungan lokasional, shg
menimbulkan penghematan ekstern (external
economies)
disebut penghematan aglomerasi dan terjadi karena
faktor luar yang manfaatnya dapat dinikmati oleh
semua pelaku usaha di kawasan tersebut.
Oleh karena itu, dalam satuan WTK, kedudukan
Surabaya, Sidorajo Bangkalan, dipandang sebagai
“growth area‟. Sementara Kabupaten/Kota lainnya di
dalam satuan WTK, dapat dipandang sebagai
(backwash region).
WTK dalam tataran perspektif pandangan „obyektif‟,
dapat juga dikategorikan sebagai „wilayah nodal‟
Karena adanya wilayah yang berkedudukan sebagai
growth area, dan ada yang berkedudukan sebagai
backwash region

34. Identifikasi pewilayahan pertanian
Berikut contoh model perencanaan pembangunan wilayah yang
berbasis pertanian secara luas. Berdasarkan model perencanaan
tersebut, berikan penjelasan sebagai berikut :
1. Jelaskan dasar pengklasifikasian wilayahnya, apakah termasuk
wilayah homogen, wilayah fungsional atau wilayah perencanaan.
2. Jelaskan bagaimana tujuan dan manfaat penerapan konsep
tersebut dalam pendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah
Misal Model perencanaan pembangunan wilayah :
1. Agropolitan di Jawa Timur atau di luar Jawa
2. Kawasan Ekonomi Khusus/KEK di Jawa Timur atau di luar Jawa
3. Kimbun (Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan)
4. KSCT (Kawasan Strategis Cepat Tumbuh) di Jawa Timur atau luar
jawa Timur
5. KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) kawasan
timur Indonesia