Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup perencanaan pengembangan wilayah yang merupakan bidang kajian multidisiplin yang mencakup ilmu fisik, sosial ekonomi, dan manajemen. Dibahas pula tentang regional science sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek kewilayahan, serta ciri dan orientasi ilmu perencanaan pengembangan wilayah seperti berorientasi kewilayahan dan masa depan serta berorientasi publik. Selanjut

1. Perencanaan Wilayah & Tata Ruang
Dosen Pengajar: Shahril Budiman, S.Sos, MPM
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji

2. Ilmu Pemerintahan Reguler A
Rizki Mulyanto
16102126

3. Bagian I
Ruang Lingkup Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Regional Science
(ILMU WILAYAH)
Ilmu Wilayah Dan Ilmu
Kewilayahan Lain
Ciri & Orientasi Ilmu
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah
Paradigma Baru
Perencanaan
Pengembangan Wilayah

4. 321
Pengantar Perwilayahan
Konsep
Wilayah
Bagian II

5. Perencanaan
Pengembangan
Wilayah Dari Waktu
Ke Waktu

6. Ruang Lingkup Perencanaan Pengembangan Wilayah
Sebagai suatu bidang kajian, bidang ini tergolong dalam
keilmuan yang bersifat multidisiplin, meliputi bidang-bidang
ilmu mengenai fisik, sosial ekonomi, hingga manajemen.
Sebagai suatu kumpulan ilmu, "alat” (tools) serta
pendekatan-pendekatan di dalam proses perencanaan dan
pembangunan.

7. 01 02 03(1) Aspek Pemahaman (2) Aspek Perencanaan 3) Aspek Kebijakan
 Ilmu-ilmu pengetahuan dan teori-teori
untuk memahami fenomena fisik
alamiah hingga sosial ekonomi di
dalam dan antar wilayah. Selanjutnya,
sebagai pengetahuan misalnya,
pengetahuan mengenai ilmu sistem
merupakan alat penting yang
digunakan untuk memahami
keterkaitan unsur-unsur fisik dan non
fisik wilayah.
 Mencakup proses formulasi
masalah, formulasi visi, misi dan
tujuan pembangunan, teknik-
teknik desain dan pemetaan,
sistem pengambilan keputusan
hingga perancangan teknis dan
kelembagaan perencanaan
 Mencakup pendekatan-
pendekatan evaluasi, serta
proses pelaksanaannya,
termasuk proses-proses
politik, administrasi, dan
manajerial pembangunan

8. 01 02 03 04
 Kedua unsur tersebut
baik secara eksplisit
maupun implisit dimuat
pada berbagai
nomenklatur seperti visi,
misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan,
program, proyek,
aktivitas, dan lain
sebagainya.
Hal Yang Ingin
Dicapai
 Kedua unsur tersebut
baik secara eksplisit
maupun implisit dimuat
pada berbagai
nomenklatur seperti visi,
misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan,
program, proyek,
aktivitas, dan lain
sebagainya.
Cara Untuk
Mencapainya
 Sehingga memerlukan
penjelasan mengenai
fenomena di masa lalu dan
yang akan datang, serta
secara spasial. Selain itu,
hal mendasar dalam
perencanaan adalah bahwa
perencanaan haruslah
ditujukan untuk kepentingan
pembangunan manusia
secara berkelanjutan.
Ruang
 Perencanaan harus juga
dimaknai dengan kinerja
sosial budaya masyarakat
yang sel dengan
kelestarian lingkungannya.
Kedua hal terakhir inim
bahwa di dalam suatu
proses perencanaan harus
memper modal sosial
(social capital) dan
sumberdaya bersama
resources).
Waktu

9. 1.2. Regional Science (Ilmu Wilayah)
Secara harfiah, ilmu wilayah dapat dipandang sebagai ilmu yang
mempelajari aspek-aspek dan kaidah-kaidah kewilayahan, dan mencari
cara-cara yang efektif dalam mempertimbangkan aspek-aspek dan
kaidahkaidah tersebut ke dalam proses perencanaan pengembangan
kualitas hidup dan kehidupan manusia. Dalam hal ini, regional science
tidak didefinisikan sebagai “ilmu yang mempelajari bagaimana
merencanakan pembangunan
Ilmu wilayah mempertimbangkan ruang dan lingkungan
sepanjang berkaitan dengan aspek-aspek lokasi, lokal,
kota, desa atau wilavah. Ilmu wilayah membahas
sejauhmana pengaturan-pengaturan dan dimensi spasial
berpengaruh nyata di dalam perilaku-perilaku
perusahaan, konsumen dan lembaga.

10. Ilmu wilayah yang dimaksudkan
oleh Walter Isard adalah suatu
ilmu yang digolongkan ke dalam
ilmu sosial
Walter Isard (1956)
Bukunya “Urban and Regional
Planning - A System Approach"
menyatakan bahwa inti ilmu
perencanaan (yang dimaksudnya
tentu "Urban and Regional
Planning") adalah "Location
Theory”.
McLoughlin (1969)
Ilmu-ilmu yang berkaitan
dengan perencanaan
pengembangan wilayah sering
dianggap sebagai cabang ilmu-
ilmu sosial atau lebih tepatnya
ilmu ekonomi.
(Nijkamp, 1986),

11. Regional Science
Geobiofisik
Ekonomi
Pengertian ilmu wilayah sekarang sudah jauh
berkembang yang semula didefinisikan oleh Isard (1975),
yang membatasi domain regional science tidak memasuki
aspek-aspek kebijakan (policy).
Politik di dalam suatu ruang
01
02
03
04
Kelembagaan

12. Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Sesuai dengan namanya, maka Ilmu Wilayah akan melibatkan metode-metode dan menggunakan
prosedur ilmiah (scientific), meskipun tidak harus dalam pengertian yang paling murni. Ilmu
Wilayah memfokuskan kajian pada mengapa sesuatu menjadi demikian adanya? (Why are things as
they are?) Nampaknya pengertian Isard tersebut belum secara tegas memberikan batas kapan
kajian ilmiah tidak bersifat murni dan kapan bersifat “murni”.
Walter Isard (1975) menjelaskan bahwa Ilmu Wilayah mencoba menanggapi hal-hal yang selama
ini kurang dijelaskan dengan memuaskan oleh cabang ilmu-ilmu yang lain. Di Indonesia, pada
awalnya kajian tentang wilayah sudah dirilis oleh Sutami (1977) dengan mulai memperkenalkan
kepada kalangan perencanaan pembangunan dan penentu kebijakan tentang wilayah
pembangunan.

13. Ilmu Wilayah dan Ilmu-Ilmu Kewilayahan Lainnya
Ilmu kewilayahan, baru diakui sebagai disiplin ilmu
tersendiri pada sekitar pertengahan tahun 1950-an
(Nijkamp dan Mills, 1986). Sejak itu, disiplin ilmu ini
diterima secara luas sebagai kerangka analisis dalam
mempelajari permasalahan lokasi dan alokasi dalam
tatanan keruangan (geographical location-allocation
problems). Pada awalnya, ilmu kewilayahan ini
bersumber dari dua mazhab, yakni regional economics
(ekonomi wilayah) dan regional geography (geografi
wilayah)
Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

14. 01
02
03
(1) Berorientasi
Kewilayahan.
Futuristik
Berorientasi Publik
Sebagai suatu kombinasi dari seni serta kumpulan-kumpulan
pengalaman dan pendekatan, kajian perencanaan dan pengembangan
wilayah memiliki sifat-sifat

15. Ilmu-ilmu atau kajian-kajian mengenai Perencanaan Pengembangan
wilayah secara umum ditunjang oleh empat pilar pokok,
Inventarisasi,
klasifikasi, dan
evaluasi
sumberdaya
Aspek ekonomi Aspek
kelembagaan
(institusional),)
Aspek lokasi
(spasial)
Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

16. Inventarisasi, Klasifikasi, dan Evaluasi Sumberdaya
Sumberdaya adalah
segala bentuk-bentuk
input yang dapat
menghasilkan utilitas
(kemanfaatan) proses
produksi atau penyediaan
barang dan jasa.
Evaluasi sumberdaya
merupakan proses untuk
menduga potensi dan
daya dukung
sumberdaya untuk
berbagai penggunaan..
Sumberdaya selalu
memiliki sifat langka
(scarcity), dan memiliki
guna (utility) melalui
suatu aktivitas produksi
atau melalui penyediaan
berupa barang dan jasa.
Hasil dari suatu
evaluasi sumberdaya
menjadi suatu dasar
bagi tahap-tahap
selanjutnya dalam
perencanaan dan
pengembangan
wilayah

17. Aspek Ekonomi
Mengingat keterbatasan/kelangkaan
(scarcity) dan ketidakmerataan
sumberdaya, maka setiap potensi
sumberdaya yang ada harus
dimanfaatkan sebaik-baiknya
History 1
Dalam teori ekonomi, prinsip efisiensi
dibagi menjadi dua jenis yaitu: efisiensi
produksi dan efisiensi alokasi
History 2
Dalam proses perencanaan dan
pengembangan wilayah, aspek ekonomi
berperan penting untuk mengalokasikan
sumberdaya secara lebih efektif dan
efisien baik dalam perspektif jangka
pendek maupun jangka panjang.
History 3

18. 01 02 03
 Kelembagaan (institution), sebagai
kumpulan aturan main (rules of
game) dan organisasi, berperan
penting dalam mengatur
penggunaan/alokasi sumberdaya
secara efisien, merata, dan
berkelanjutan (sustainable).
 Kelembagaan tidak hanya sekadar
organisasi. Selama ini terjadi
kesalahpahaman karena
kelembagaan sering diidentikkan
dengan sisitem organisasi.
 Dalam konsep ekonomi
kelembagaan (institutional
economic), organisasi merupakan
suatu bagian (unit) pengambil
keputusan yang di dalamnya
diatur oleh sistem kelembagaan
atau aturan main (behavior rule).
Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

19. Aspek Lokasi/Spasial
Dalam ilmu wilayah, pengertian jarak atau
hambatan tidak selalu berkonotasi fisik, tetapi
lebih tepat jika diungkapkan sebagai tingkat
aksesibilitas yang dapat diukur melalui
pendekatan waktu tempuh, biaya perjalanan
dan sebagainya, termasuk hubungan sosial.
Dalam konteks spasial, jarak bukanlah satu-satunya
unsur, namun aspek-aspek spasial yang lain juga
penting mencakup arah dan konfigurasi spasial yang
lebih luas. Secara alami, "kedekatan psikologis”
hubungan antarmanusia tidak hanya ditentukan oleh
jarak yang memisahkannya, namun “posisi relatif”
antarkeduanya, akan menentukan pola interaksi dan
komunikasi antarkeduanya.
Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

20. Paradigma Baru Perencanaan Pengembangan Wilayah
Ilmu wilayah dapat menawarkan memenuhi
paradigma “partial untuk negara-negara
sedang berkembang dalam rangka
kebutuhan pengembangan wilayah. Dengan
demikian proses pergeseran pendekatan-
pendekatan pembangunan selalu terkait
dengan pergeseran paradigma-paradigma
pembangunan.
kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu.
Perkembangan waktu, pengalaman manusia,
perkembangan ilmu dan teknologi
menyebabkan semakin luasnya ruang
pengetahuan yang pertama (kita tahu bahwa
kita tahu
Kita Tahu Bahwa Kita Tidak
Tahu,
Kita Tahu Bahwa Kita Tahu

21. Wilayah, Analisis
Spasial, Teori
Lokasi dan
Organisasi Spasial

22. WILAYAH
konsep kawasan adalah adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan
komponen-komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Dengan demikian, setiap kawasan atau sub
kawasan memiliki fungsi-fungsi khusus yang tentunya memerlukan pendekatan
program tertentu sesuai dengan fung yang dikembangkan tersebut'.
Isard (1975), menganggap pengertian wilayah pada dasarnya bukan
sekadar areal dengan batas-batas terte Menurutnya wilayah adalah suatu
area yang memiliki arti (meaning karena adanya masalah-masalah yang ada
di dalamnya sedemikian sehingga ahli regional memiliki interest di dalam
menangani permasa tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan
sosial-ekonomi
Dengan demikian, wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis
dengan batasbatas spesifik (tertentu) di mana komponen-
komponennya memiliki arti di dalam pendiskripsian perencanaan dan
pengelolaan sumberdaya pembangunan

23. WILAYAH
Johnston (1976) Johnston (1976) Murty (2000)
wilayah sebagai suatu area geografis, teritorial
atau tempat, yang dapat berwujud sebagai
suatu negara, negara bagian, provinsi, distrik
(kabupaten), dan perdesaan. Tapi suatu wilayah
pada umumnya tidak sekadar merujuk suatu
tempat atau area, melainkan merupakan suatu
kesatuan ekonomi, politik, sosial, administrasi,
iklim hingga geografis, sesuai dengan tujuan
pembangunan atau kajian.
2) wilayah fungsional atau nodal,
merupakan konsep wilayah dengan
menekankan kesamaan keterkaitan
antarkomponen atau lokasi/tempat.
(1) wilayah formal, merupakan
tempat-tempat yang memiliki
kesamaan-kesamaan karakteristik
Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

24. 01
02
03
WILAYAH
Wilayah Homogen (Uniform
Atau Homogeneous Region)
Wilayah Sistem Atau
Fungsional
Wilayah Perencanaan (Planning
Region Atau Programming
Region)
Menurut pandangan penulis, kerangka klasifikasi konsep wilayah yang lebih mampu
menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah
Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

25. Perwilayahan sebagai Alat Pendeskripsian dan
Perencanaan/Pengelolaan
Johnston, 1976
(1) sebagai alat penyederhanaan
fenomena dunia nyata
Johnston, 1976
(2) sebagai alat pendeskripsian.
Klasifikasi adalah alat yang ampuh
untuk mendeskripsikan fenomena,
termasuk di dalam menggambarkan
hubungan antara manusia dengan
sumberdaya yang dimanfaatkannya di
atas permukaan bumi.
Secara teknis, perbedaan mendasar
klasifikasi Spasial klasifikasi pada
umumnya adalah: (1) aspek spatial
contiguity (L. spasiai) dan (2) aspek
spatial compactness
Dengan demikian, klasifikasi
spasial (pewila merupakan alat
(tools) untuk mempermudah
menjelaskan berbagai
karakteristik fenomena yang ada.
Singkatnya per lain merupakan
alat untuk memotret” kehidupan
nya secara spasial.

26. Perwilayahan sebagai Alat Pendeskripsian dan
Perencanaan/Pengelolaan
Pewilayahan digunakan sebagai alat untuk mengelola dan
mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan
pewilayahan digunakan untuk penerapan pengelolaan
(manajemen) sumberdaya yang memerlukan pendekatan
yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan karakteristik
secara spasial.
Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi
berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor
dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen,
sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa
saja beragam heterogen)
Secara tradisi, manusia telah lama melakukan
pewilayahan atas dasar satuan politik administrasi
di atas permukaan bumi menjadi unitunit wilayah
dalam berbagai tingkatan seperti negara, provinsi,
state, kabupaten, district, municipality, kecamatan,
desa, country, shuraku, dan sebagainya.
Konsep-konsep wilayah sistem kompleks dapat
dibagi atas wilayah sebagai (1) sistem ekologi
(ekosistem), (2) sistem sosial, (3) sistem ekonomi
atau gabungan atas dua atau lebih sistem.

27. Wilayah Nodal
konsep wilayah nodal adalah salah satu konsep wilayah fungsional/sistem yang
sederhana karena memandang suatu wilayah secara dikotomis (terbagi atas dua
bagian). Konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah
Jiumpamakan sebagai suatu “sel hidup" yang mempunyai plasma dan inti. Inti (pusat
simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan atau pemukiman, sedangkan plasma
adalah daerah belakang (periphery/hinterland), yang mempunyai sifat-sifat tertentu
dan mempunyai hubungan fungsional.
Konsep wilayah nodal lebih berfokus pada peran
pengendalian/ pengaruh central atau pusat (node) serta
hubungan ketergantungan pusat (nucleus) dan elemen-
elemen sekelilingnya dibandingkan soal batas wilayah
(Richardson, 1969).

28. Wilayah Pesisir
Secara formal di dalam UU 27 tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir
didefinisikan sebagai daerah peralihan
antara ekosistem darat dan laut yang
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan
laut
wilayah pesisir didefinisikan sebagai
wilayah interaksi antara daratan dan
lautan. Namun definisi sederhana
tersebut, sering menjadi perdebatan
dalam hal penentuan batas wilayah
pesisir ke arah darat dan ke arah laut
Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

29. Wilayah Pesisir
Secara diagnostik, wilayah pesisir dapat
ditandai dengan empat ciri
Wilayah pesisir dapat berfungsi sebagai
zona penyangga dan merupakan habitat
bagi berbagai jenis biota, tempat
pemijahan, pembesaran, mencari makan
dan tempat berlindung bagi berbagai
jenis biota laut dan pantai
2
Pada umumnya wilayah ini memiliki
tingkat kesuburan yang tinggi dan
menjadi sumber zat organik yang penting
dalam suatu siklus rantai makanan di
laut.
4
Wilayah pesisir memiliki perubahan sifat
ekologi yang tinggi, dan pada skala yang
sempit akan dijumpai kondisi ekologi
yang berbeda.
3
Merupakan wilayah pencampuran atau
pertemuan antara laut, darat dan udara.
Bentuk wilayah ini merupakan hasil
keseimbangan dinamis dari suatu proses
penghancuran dan pembangunan dari
ketiga unsur alam tersebut
1

30. Wilayah Perencanaan/Pengelolaan Khusus
Perwilayahan komoditas adalah
contoh penetapan wilayah
perencanaan/pengelolaan yang
berbasis pada unit-unit wilayah
homogen. Suatu perwilayahan
komoditas pertanian harus
didasarkan pada kehomogenan faktor
alamiah dan non alamiah.
Konsep perwilayahan komoditas
diawali oleh kegiatan evaluasi
sumberdaya alam seperti evaluasi
kesesuaian lahan (land suitability)
atau kemampuan lahan (land
capability).
Adanya sistem pewilayahan
komoditas diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi sistem
produksi dan distribusi komoda
karena perwilayahan komoditas
pada dasarnya adalah suatu
memaksimalkan "comparative
advantage” setiap wilayah.
Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

31. (1)Penentuan sektor basis
perekonomian wilayah sesuai
dengan potensi/daya dukung
utama yang ada (comparative
advantage).
Pada umumnya penerapan konsep wilayah homogen menjadi wilayah-wilayah
perencanaan sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan permasalahan
spesifik yang seragam.
Penerapan lebih jauh konsep
wilayah homogen menjadi
wilayah-wilayah perencanaan
sangat bermanfaat
(2) Pengembangan pola
kebijakan yang tepat sesuai
dengan permasalahan tiap-
tiap wilayah
Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

32. Wilayah Administratif-Politis
Wilayah admistratif yang efektif
seyogyanya sekaligus juga merupakan
sistem sosial, ekonomi, dan ekologi
yang efektif pula.
Wilayah yang dipilih tergantung dari
jenis analisis dan tujuan
perencanaannya. Sering pula wilayah
administratif ini disebut sebagai wilayah
otonomi.
Sebagai contoh: negara, provinsi,
kabupaten, kecamatan dan kelurahan
(desa).
Konsep ini didasarkan pada suatu kenyataan
bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan
politis yang umumnya dipimpin oleh suatu
sistem birokrasi atau sistem kelembagaan
dengan otonomi tertentu.
Wilayah administratif merupakan wilayah yang
dibatasi atas dasar kenyataan bahwa wilayah
tersebut berada dalam batas-batas
pengelolaan administrasi/tatanan politis
tertentu.
Wilayah administratif adalah wilayah
perencanaan/pengelolaan yang
memiliki landasan yuridis-politis yang
paling kuat

33. Thank you!
Any questions?