Kebijakan hukum pidana bukan merupakan kebijakan strategis utama dalam penanggulangan kejahatan politik karena fokus utama adalah upaya mencegah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kebijakan strategis terletak pada kebijakan yang bersifat integral, preventif, dan eliminatif terhadap faktor penyebab. Hukum pidana hanya merupakan salah satu kebijakan sosial untuk menyalurkan ket

1. KEBIJAKAN
PENANGGULA
NGAN
KEJAHATAN
POLITIK DGN
HUKUM PIDANA
(ASPEK
KEBIJAKAN
PENAL)
KEBIJAKAN PENAL BUKAN MRPKAN BIJAK STRATEGIS KRN :
STRATEGI DASAR/POKOK PENCEGAHAN FOKUS PD UPAYA HILANGKAN SEBAB2 & KONDISI2 YG TIMBULKAN TJDNYA
KJHTN
JD BIJAK STRATEGIS TERLETAK PD BIJAK YG INTEGRAL,PREVENTIF,ELIMINATIF DLM GUL FAKTOR2 PENYEBAB KJHTN
DGN KATA LAIN BIJAK GUL KAUSATIF
PARSIAL,
REPRESIF &
SIMPTOMATIK
NAMUN JUGA MENGANDUNG UNSUR PREVENTIF KRN PENJATUHAN PIDANA THDP
DELIK/KJHTN POLITIK DIHARAPKAN ADA EFEK CEGAH/TANGKAL (DETERENT EFFECT)
HK PIDANA MRPKAN SALAH SATU BIJAK SOSIAL UTK SALURKAN KETDKSUKAAN MASY
(SOCIAL DISLIKE) ATAU PENCELAAN/ KEBENCIAN SOSIAL DIHARAPKAN JD SARANA
PERLINDUNGAN SOSIAL (SOSIAL DEFENCE), OLEH KRN ITU PENAL POLICY MRPKN BAGIAN
INTEGRAL SOCIAL DEFENCE POLICY
PENCELAAN/
KEBENCIAN SOSIAL
DIFORMULASIKAN
DLM PERUMUSAN
DELIK, PERBUATAN
APA YG AKAN
DIKRIMINALISASI
DLM GUL KJHTN
POLITIK ??
TERGANTUNG
KRITERIA &
PENGERTIAN
KJHTN POLITIK
TDK ADA PERBUATAN YG SCR FORMAL DIKUALIFIKASIKAN SBG KEJAHATAN/TP POLITIK,
ISTILAH TSB BUKAN ISTILAH YURIDIS TP ISTILAH / SEBUTAN UMUM & ISTILAH TEORETIS
ILMIAH, ARTI & MUATAN MACAM2 KJHNT POLITIK AL KJHTN THDP : NEGARA/KAMNEG,
SISTEM POLITIK, SISTEM KEKUASAAN, HAM, MOTIF POLITIK,
RAIH/PERTAHANKAN/JATUHKAM KEKUASAAN, LEMBAGA2 POLITIK, OLEH
NEGARA/PENGUASA/POLITIKUS, LAHGUN KEKUASAAN
SCR GARIS BESAR KJHTN POLITIK DIKATEGORIKAN DLM 2 POK :
OLEH PEMEGANG KEKUASAAN :
A. GAR THDP ATURAN DASAR/ATURAN
POKOK MENGENAI PERJUANGAN
KEKUASAAN & PERMAINAN POLITIK
B. GAR HAM UTK RAIH & PERTAHANKAN
KUAT POLITIK
C. DELIK2 KORUPSI & SKANDAL
EKONOMI
D. DELIK LAIN YG DILAKUKAN OLEH
POLITIKUS
THDP SISTEM KEKUASAAN :
A. KKHTN THDP KAMNEG,KEPALA
NEGARA, PEJABAT & LEMBAGA
NEGARA/LEMBAGA KEDAULATAN
RAKYAT, KEWAJIBAN & HAK
KONSTITUSIONAL,TRANTIB,SISTEM
PERADILAN DLL
B. RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN
THDP NEGARA (PSL 104-129 KUHP)