SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Asas adalah suatu kebenaran yang menjadi
pokok dasar atau tumpuan berfikir (KBBI)
1. Asas Pembenaran Pemungutan
Pajak oleh Negara (Rechtsfilosofis)
2. Asas Pengenaan Pajak.
3. Asas Pemungutan Pajak.
4. Asas Pembagian beban Pajak.
5. Asas dalam Pembuatan UU Pajak.
Sistem Pemungutan pajakSistem Pemungutan pajak
dapat dibedakan dalam tigadapat dibedakan dalam tiga
sistem yaiyu:sistem yaiyu:
- Waktu Pemungutan,- Waktu Pemungutan,
- dasar penetapan pajak.- dasar penetapan pajak.
- yang menetapkan Pajaknya.- yang menetapkan Pajaknya.
Azas
perpaj
akan
PEMBENARAN
PUNGUT PAJAK
OLEH NEGARA
PEMBAGIAN PAJAK
PEMUNGUTAN
PAJAK
DLM PEMBUATAN
UU PAJAK
PENGENAAN BEBAN
PAJAK
AZAS” LAINNYA
- ASURANSI
- KEPENTINGAN
- KEWAJIBAN MUTLAK
- DAYA BELI
- PEMBENARAN PAJAK MENURUT PANCASILA
- YURIDIS
- EKONOMI
* FUNGSI BUDGETER
* FUNGSI REGULASI
- TDK HAMBAT PRODUKSI & PEMASARAN
- TDK HALANGI RAKYAT CAPAI KEBAHAGIAAN
- TDK RUGIKAN KEPENTINGAN UMUM
- FINANSIAL
TEORI :
- DAYA PIKUL
- KEMANFAATAN/KENIKMATAN
- NEGARA TEMPAT TINGGAL
- NEGARA ASAL/SUMBER
- kEBANGSAAN
- BERORIENTASI PD ASAS” HUKUM
- DISETUJUI RAKYAT MELALUI WAKILNYA (DPR/D)
- PENUHI UNSUR FILOSOFIS,SOSIOLOGIS,YURIDIS
- MENURUT ADAM SMITH :
* EQUALITY & EQUITY
* CERTAINTY
* CONVENCE OF PAYMENT
* ECONOMIC OF COLLECTION
LEGALITAS,KEPASTIAN HUKUM,NON DISTORSI,
KESEDERHANAAN,KEADILAN
SISTEM
PUNGU
T
PAJAK
WAKTU
PEMUNGUTAN
PAJAK
DASAR PENETAPAN
PAJAK
YG MENETAPKAN
PAJAK
VOORHEFFING
(DIPUNGUT PD AWAL THN
PAJAK)
NAHEFFING (DIPUNGUT
PD AKHIR THN PAJAK)
STELSEL/SYSTEM FIKTIF
(ANGGAPAN)
STELSEL/SYSTEM RIIL
(NYATA)
STELSEL/SYSTEM
CAMPURAN
OFFICIAL ASSESMENT
SYSTEM
SELF ASSESMENT
SYSTEM
WITH HOLDING SYSTEM

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Daftar aturan pajak terbaru
Daftar aturan pajak terbaruDaftar aturan pajak terbaru
Daftar aturan pajak terbaru
 
Bab vii
Bab viiBab vii
Bab vii
 
Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUP
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Peradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakPeradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajak
 
Uu 19 2000 Pjls
Uu 19 2000 PjlsUu 19 2000 Pjls
Uu 19 2000 Pjls
 

Similar to AZAS PERPAJAKAN

2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptxReniApitasari1
 
MATERI KOMPREHENSIF PAJAK- MANAJEMEN PAJAK.pptx
MATERI KOMPREHENSIF PAJAK-  MANAJEMEN PAJAK.pptxMATERI KOMPREHENSIF PAJAK-  MANAJEMEN PAJAK.pptx
MATERI KOMPREHENSIF PAJAK- MANAJEMEN PAJAK.pptxDjenniSasmitaMA
 
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan PajakHukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajaksdmstiemuttaqien
 
01. Tata Cara Pemungutan Pajak.pptx
01. Tata Cara Pemungutan Pajak.pptx01. Tata Cara Pemungutan Pajak.pptx
01. Tata Cara Pemungutan Pajak.pptxssuser339485
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanPet-pet
 
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdfLusiAna96
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakaidilsukri
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKsischayank
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahMulyadi Yusuf
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahMulyadi Yusuf
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptLutfiAtmansyah
 
1. Tinjauan Umum Strategi Pemajakan dan Perencanaan Pajak.pptx
1. Tinjauan Umum Strategi Pemajakan dan Perencanaan Pajak.pptx1. Tinjauan Umum Strategi Pemajakan dan Perencanaan Pajak.pptx
1. Tinjauan Umum Strategi Pemajakan dan Perencanaan Pajak.pptxPutriAlqinaFaizi1
 

Similar to AZAS PERPAJAKAN (20)

2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
 
Tax Planning.pptx
Tax Planning.pptxTax Planning.pptx
Tax Planning.pptx
 
MATERI KOMPREHENSIF PAJAK- MANAJEMEN PAJAK.pptx
MATERI KOMPREHENSIF PAJAK-  MANAJEMEN PAJAK.pptxMATERI KOMPREHENSIF PAJAK-  MANAJEMEN PAJAK.pptx
MATERI KOMPREHENSIF PAJAK- MANAJEMEN PAJAK.pptx
 
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan PajakHukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
 
Tugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitriTugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitri
 
01. Tata Cara Pemungutan Pajak.pptx
01. Tata Cara Pemungutan Pajak.pptx01. Tata Cara Pemungutan Pajak.pptx
01. Tata Cara Pemungutan Pajak.pptx
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
 
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
 
PPT Perpajakan
PPT PerpajakanPPT Perpajakan
PPT Perpajakan
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajak
 
perpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptxperpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptx
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAKHUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAK
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
 
INISIASI Pajak.pptx
INISIASI Pajak.pptxINISIASI Pajak.pptx
INISIASI Pajak.pptx
 
1. Tinjauan Umum Strategi Pemajakan dan Perencanaan Pajak.pptx
1. Tinjauan Umum Strategi Pemajakan dan Perencanaan Pajak.pptx1. Tinjauan Umum Strategi Pemajakan dan Perencanaan Pajak.pptx
1. Tinjauan Umum Strategi Pemajakan dan Perencanaan Pajak.pptx
 
Tax collection enforcement
Tax collection enforcementTax collection enforcement
Tax collection enforcement
 

More from Andy Susanto

Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriAndy Susanto
 
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
 
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
 
Penegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum  Korupsi bansosPenegakan Hukum  Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansosAndy Susanto
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Andy Susanto
 
Makalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahanMakalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahanAndy Susanto
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosAndy Susanto
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
 
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiSeminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiAndy Susanto
 

More from Andy Susanto (16)

Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
 
Karya Tulis
Karya TulisKarya Tulis
Karya Tulis
 
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
 
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
 
Kartu nama
Kartu namaKartu nama
Kartu nama
 
Penegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum  Korupsi bansosPenegakan Hukum  Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansos
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
 
Makalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahanMakalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahan
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
 
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiSeminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
 

AZAS PERPAJAKAN

  • 1. Asas adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (KBBI) 1. Asas Pembenaran Pemungutan Pajak oleh Negara (Rechtsfilosofis) 2. Asas Pengenaan Pajak. 3. Asas Pemungutan Pajak. 4. Asas Pembagian beban Pajak. 5. Asas dalam Pembuatan UU Pajak. Sistem Pemungutan pajakSistem Pemungutan pajak dapat dibedakan dalam tigadapat dibedakan dalam tiga sistem yaiyu:sistem yaiyu: - Waktu Pemungutan,- Waktu Pemungutan, - dasar penetapan pajak.- dasar penetapan pajak. - yang menetapkan Pajaknya.- yang menetapkan Pajaknya.
  • 2. Azas perpaj akan PEMBENARAN PUNGUT PAJAK OLEH NEGARA PEMBAGIAN PAJAK PEMUNGUTAN PAJAK DLM PEMBUATAN UU PAJAK PENGENAAN BEBAN PAJAK AZAS” LAINNYA - ASURANSI - KEPENTINGAN - KEWAJIBAN MUTLAK - DAYA BELI - PEMBENARAN PAJAK MENURUT PANCASILA - YURIDIS - EKONOMI * FUNGSI BUDGETER * FUNGSI REGULASI - TDK HAMBAT PRODUKSI & PEMASARAN - TDK HALANGI RAKYAT CAPAI KEBAHAGIAAN - TDK RUGIKAN KEPENTINGAN UMUM - FINANSIAL TEORI : - DAYA PIKUL - KEMANFAATAN/KENIKMATAN - NEGARA TEMPAT TINGGAL - NEGARA ASAL/SUMBER - kEBANGSAAN - BERORIENTASI PD ASAS” HUKUM - DISETUJUI RAKYAT MELALUI WAKILNYA (DPR/D) - PENUHI UNSUR FILOSOFIS,SOSIOLOGIS,YURIDIS - MENURUT ADAM SMITH : * EQUALITY & EQUITY * CERTAINTY * CONVENCE OF PAYMENT * ECONOMIC OF COLLECTION LEGALITAS,KEPASTIAN HUKUM,NON DISTORSI, KESEDERHANAAN,KEADILAN
  • 3. SISTEM PUNGU T PAJAK WAKTU PEMUNGUTAN PAJAK DASAR PENETAPAN PAJAK YG MENETAPKAN PAJAK VOORHEFFING (DIPUNGUT PD AWAL THN PAJAK) NAHEFFING (DIPUNGUT PD AKHIR THN PAJAK) STELSEL/SYSTEM FIKTIF (ANGGAPAN) STELSEL/SYSTEM RIIL (NYATA) STELSEL/SYSTEM CAMPURAN OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM SELF ASSESMENT SYSTEM WITH HOLDING SYSTEM