SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
PROPOSAL
PENELITIAN
“PENEGAKKAN
HUKUM THDP
TPK.DANA
BANSOS”
LATAR
BELAKANG
PERMASALA
HAN
RUANG LINGKUP
PEMBAHASAN
MAKSUD &
TUJUAN
KERANGKA
TEORI
METODE
PENELITIAN
SISTEMATIKA PENULISAN
- PD PERIODE 2007-2011 GAR BANSOS CAPAI RP 300,94 T.
- TH 2012, ALOKASI DANA BANSOS SEKITAR RP 47 T.
- PD THN 2013 MENINGKAT MENJADI RP 63,4 T.
- NAMUN DEMIKIAN PENYALURAN DANA BANSOS BANYAK
TERJADI PENYIMPANGAN YAITU UTK KESEJAHTERAAN
RAKYAT, AKIBATNYA DANA BANSOS MENJELMA JD DANA
BANTUAN KORUPTOR.
- CONTOH RIIL KSS BANSOS PEMKAB OKU TA 2008
A. BAGAIMANA MODUS TP. KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ?
B. BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM DALAM TP.KORUPSI DANA
BANSOS DLM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ?
MENITIKBERATKAN PD PERANAN PENEGAK HUKUM
DLM T.PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL
A. UTK KETAHUI MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
BANTUAN SOSIAL ?
B. UTK KETAHUI PENEGAKAN HUKUM DLM TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DLM UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ?
A. TEORI PENEGAKKAN HUKUM
B. TEORI PENYALAHGUNAAN WEWENANG
A. PENDEKATAN MASALAH YURIDIS NORMATIF
B. DATA & SUMBER DATA , PRIMER (REFERENSI) & SKUNDER
(LITERATUR,WAWANCARA).
C. TEKNIK PUL DATA PURPOSIVE SAMPLING & STUDY PUSTAKA
D. TEKNIK ANALISA DATA KUALITATIF
Lawrence M.
Friedman
keberhasilan
Gakkum
menyaratkan
berfungsinya
semua
komponen
system
hukum. unsur-
unsur sistem
hukum itu
terdiri dari :
struktur hukum
(legal structure)
substansi hukum
(legal substance)
budaya hukum
(legal culture)
Dampak Hukum
(legal impact)
eksekutif, legislatif dan yudikatif
serta lembaga2 terkait, seperti
Kejaksaan,Kepolisian,Pengadila
n,Komisi Judisial, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengenai norma, peraturan
maupun undang-undang
meliputi pandangan, kebiasaan
maupun perilaku dari masy
mengenai pemikiran nilai-nilai
dan pengharapan dari sistim
hukum yg berlaku, & perkataan
lain, budaya hukum itu adalah
iklim dari pemikiran sosial ttg
bgimna hukum itu diaplikasikan,
dilanggar atau dilaks.
dampak dari suatu keputusan
hukum
menurut
Soerjono
Soekanto
proses
penegaka
n hukum
ada 5
faktor yg
mempeng
aruhinya
a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa
undang-undang
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak
yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang
mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di
mana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil
karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan
hidup.
Teori Penyalagunaan Kekuasaan (abuse of power)
Kekuasaan mrpkan kuasa utk mengurus, kuasa utk memerintah, kemampuan,
kesanggupan kemampuan org atau gol utk menguasai org atau gol lain, fungsi
menciptakan & memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan. Namun
di dlm kekuasaan tsb banyak disalahgunakan utk mencari kekayaan. Shg banyak
penguasa mencari kekayaan tsb dgn berbagai cara tmsk gunakan kekuasaan yg telah di
amanahkan rakyat kpdnya.
Maka dibutuhkan hukum pidana utk atur masalah lahgun kekuasaan, dan hindari
jatuhnya korban akibat lahgun kekuasaan tsb.
Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dilakukan oleh para penguasa atau org yg
memiliki kekuasaan berupa :
•Pelanggaran hukum (korupsi, mafia hukum, penggelapan, melakukan kejahatan)
•Pelanggaran HAM (kekerasan thd rakyat, pengabaian hak rakyat atau pembiaran
pelanggaran HAM
Tindak pemerintahan yang menyalahi hukum menimbulkan korban, maka
dibutuhkan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum dapat dilakukan
melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Pd perlindungan hukum preventif diberikan kesempatan kpd korban utk ajukan
keberatan atau pendapat sblm keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.
Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadi perkara pidana. Perlindungan hukum
represif adalah melalui peradilan umum dilakukan terhadap korban untuk memperoleh
kembali hak-haknya yang dilanggar oleh penguasa. Misalnya pembelaan hak rakyat oleh
penagak hukum.

More Related Content

What's hot

TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)
TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)
TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)Robby Firmansyah
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...Haristian Sahroni Putra
 
Analisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesiaAnalisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesiaBunda Violyn
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfIntan Wachyuni
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPyaumilannisa
 
Percepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiPercepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiGreg Tae
 
Fitriati 02211020 2005
Fitriati 02211020 2005Fitriati 02211020 2005
Fitriati 02211020 2005gaga sihab
 
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
 
2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-arphamos
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia Coky Fauzi Alfi
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMMuhamad Yogi
 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...moremoremorena
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiAfida Zahara
 

What's hot (18)

TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)
TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)
TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
 
Analisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesiaAnalisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesia
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
 
Percepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiPercepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsi
 
Kpk lengkap
Kpk lengkapKpk lengkap
Kpk lengkap
 
Fitriati 02211020 2005
Fitriati 02211020 2005Fitriati 02211020 2005
Fitriati 02211020 2005
 
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
 
2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Hukum
HukumHukum
Hukum
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
 
Anti korupsi ta
Anti korupsi taAnti korupsi ta
Anti korupsi ta
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 

Similar to Penegakan Hukum TPK Korupsi Dana Bansos

Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MPD
Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MPDAspek Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MPD
Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MPDSutardjo ( Mang Ojo )
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiDini Islamiana
 
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711Ramadhani Pratama
 
Demokrasi dan ham. kul 3
Demokrasi dan ham. kul 3Demokrasi dan ham. kul 3
Demokrasi dan ham. kul 3DWI P.H
 
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptxWANTOWANTO10
 
PPT_Anti_Korupsi.PPTX
PPT_Anti_Korupsi.PPTXPPT_Anti_Korupsi.PPTX
PPT_Anti_Korupsi.PPTXceronronaldo1
 
Pengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisisPengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisisRizki Malinda
 
Materi Hakordia 2023.pptx
Materi Hakordia 2023.pptxMateri Hakordia 2023.pptx
Materi Hakordia 2023.pptxranggarilyanda2
 
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptxPENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptxMuhammad Rochman
 
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5  Sejarah SPMBab 7-ting-5  Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPMnurul othman
 
Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5seniy25
 
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAAnggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAajijogja
 
Teori konstitusi
Teori konstitusiTeori konstitusi
Teori konstitusiMeehawk
 

Similar to Penegakan Hukum TPK Korupsi Dana Bansos (20)

Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MPD
Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MPDAspek Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MPD
Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MPD
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidana
 
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
 
Demokrasi dan ham. kul 3
Demokrasi dan ham. kul 3Demokrasi dan ham. kul 3
Demokrasi dan ham. kul 3
 
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx
 
PPT_Anti_Korupsi.PPTX
PPT_Anti_Korupsi.PPTXPPT_Anti_Korupsi.PPTX
PPT_Anti_Korupsi.PPTX
 
Pengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisisPengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisis
 
Materi Hakordia 2023.pptx
Materi Hakordia 2023.pptxMateri Hakordia 2023.pptx
Materi Hakordia 2023.pptx
 
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptxPENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
PENCEGAHAN GRATIFIKASI LLDIKTI XI.pptx
 
Sorganpemda
SorganpemdaSorganpemda
Sorganpemda
 
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5  Sejarah SPMBab 7-ting-5  Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
 
Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5
 
Peran Legislatif Daerah
Peran Legislatif DaerahPeran Legislatif Daerah
Peran Legislatif Daerah
 
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAAnggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Teori konstitusi
Teori konstitusiTeori konstitusi
Teori konstitusi
 
DASAR2 ILMU POLITIK.pptx
DASAR2 ILMU POLITIK.pptxDASAR2 ILMU POLITIK.pptx
DASAR2 ILMU POLITIK.pptx
 

More from Andy Susanto

Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriAndy Susanto
 
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
 
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Andy Susanto
 
Makalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahanMakalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahanAndy Susanto
 
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiSeminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiAndy Susanto
 

More from Andy Susanto (13)

Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
 
Karya Tulis
Karya TulisKarya Tulis
Karya Tulis
 
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
 
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
 
Kartu nama
Kartu namaKartu nama
Kartu nama
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Pemungutan Pajak
Pemungutan PajakPemungutan Pajak
Pemungutan Pajak
 
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
 
Makalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahanMakalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahan
 
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiSeminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
 

Penegakan Hukum TPK Korupsi Dana Bansos

  • 1. PROPOSAL PENELITIAN “PENEGAKKAN HUKUM THDP TPK.DANA BANSOS” LATAR BELAKANG PERMASALA HAN RUANG LINGKUP PEMBAHASAN MAKSUD & TUJUAN KERANGKA TEORI METODE PENELITIAN SISTEMATIKA PENULISAN - PD PERIODE 2007-2011 GAR BANSOS CAPAI RP 300,94 T. - TH 2012, ALOKASI DANA BANSOS SEKITAR RP 47 T. - PD THN 2013 MENINGKAT MENJADI RP 63,4 T. - NAMUN DEMIKIAN PENYALURAN DANA BANSOS BANYAK TERJADI PENYIMPANGAN YAITU UTK KESEJAHTERAAN RAKYAT, AKIBATNYA DANA BANSOS MENJELMA JD DANA BANTUAN KORUPTOR. - CONTOH RIIL KSS BANSOS PEMKAB OKU TA 2008 A. BAGAIMANA MODUS TP. KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ? B. BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM DALAM TP.KORUPSI DANA BANSOS DLM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ? MENITIKBERATKAN PD PERANAN PENEGAK HUKUM DLM T.PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL A. UTK KETAHUI MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ? B. UTK KETAHUI PENEGAKAN HUKUM DLM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DLM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ? A. TEORI PENEGAKKAN HUKUM B. TEORI PENYALAHGUNAAN WEWENANG A. PENDEKATAN MASALAH YURIDIS NORMATIF B. DATA & SUMBER DATA , PRIMER (REFERENSI) & SKUNDER (LITERATUR,WAWANCARA). C. TEKNIK PUL DATA PURPOSIVE SAMPLING & STUDY PUSTAKA D. TEKNIK ANALISA DATA KUALITATIF
  • 2. Lawrence M. Friedman keberhasilan Gakkum menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. unsur- unsur sistem hukum itu terdiri dari : struktur hukum (legal structure) substansi hukum (legal substance) budaya hukum (legal culture) Dampak Hukum (legal impact) eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga2 terkait, seperti Kejaksaan,Kepolisian,Pengadila n,Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai norma, peraturan maupun undang-undang meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masy mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yg berlaku, & perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial ttg bgimna hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaks. dampak dari suatu keputusan hukum
  • 3. menurut Soerjono Soekanto proses penegaka n hukum ada 5 faktor yg mempeng aruhinya a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
  • 4. Teori Penyalagunaan Kekuasaan (abuse of power) Kekuasaan mrpkan kuasa utk mengurus, kuasa utk memerintah, kemampuan, kesanggupan kemampuan org atau gol utk menguasai org atau gol lain, fungsi menciptakan & memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan. Namun di dlm kekuasaan tsb banyak disalahgunakan utk mencari kekayaan. Shg banyak penguasa mencari kekayaan tsb dgn berbagai cara tmsk gunakan kekuasaan yg telah di amanahkan rakyat kpdnya. Maka dibutuhkan hukum pidana utk atur masalah lahgun kekuasaan, dan hindari jatuhnya korban akibat lahgun kekuasaan tsb. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dilakukan oleh para penguasa atau org yg memiliki kekuasaan berupa : •Pelanggaran hukum (korupsi, mafia hukum, penggelapan, melakukan kejahatan) •Pelanggaran HAM (kekerasan thd rakyat, pengabaian hak rakyat atau pembiaran pelanggaran HAM Tindak pemerintahan yang menyalahi hukum menimbulkan korban, maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pd perlindungan hukum preventif diberikan kesempatan kpd korban utk ajukan keberatan atau pendapat sblm keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadi perkara pidana. Perlindungan hukum represif adalah melalui peradilan umum dilakukan terhadap korban untuk memperoleh kembali hak-haknya yang dilanggar oleh penguasa. Misalnya pembelaan hak rakyat oleh penagak hukum.