1. Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan terkait pengelolaan dana desa, mengingat masih terdapat berbagai kelemahan dan hambatan saat ini. 2. Dibahas pula mengenai kondisi awal pengelolaan dana desa, sumber-sumber pendanaan desa, serta proses penanganan kasus korupsi dana desa sesuai aturan. 3. Tu

1. Sukabumi, 05 September 2018

3. KONDISI
AWAL
INSTRUMEN INPUT
1. UU RI NO. 2 TH 2002 TTG POLRI
2. PERKAP NO. 14 THN 2012 TTG MANAJEMEN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
3. UU NO. 8 THN 1981 TTG KUHAP
SUBYEK METODE OBJEK
1. KAPOLDA
2. DIR BINMAS
3. DIR RESKRIMSUS
4. KASUBDIT III TIPIDKOR
5. KAPOLRES
6. BUPATI/WALIKOTA
1. PENCEGAHAN
2. PENGAWASAN
3. PENANGANAN PERMASALAHAN
DANA DESA :
A. PEMBINAAN (RESTORATIF
JUSTICE)
B. PENEGAKKAN HUKUM
• ANGGOTA
BHABINKAMTIBMAS
• PENDAMPING
DESA
• APARATUR
PEMDES
• KEPALA DESA
• CAMAT
ENVIRONMENTAL INPUT
INTERN EKSTERN
KEKUATAN
1. Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor :
ST/206/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang
Petunjuk dan arahan penanganan perkara tipikor
yang lebih mengedepankan keadilan restorati
2. Adanya arahan Presiden RI kepada para Kapolda
dan Kajati di Istana pada tanggal 19 Juli 2016
tentang penanganan tindak pidana korupsi
PELUANG
1. Telah terjalinnya kerjasama dengan Pendamping
Desa dan Kepala Desa di semua wilayah yang ada di
wilayah hukum Polda Jateng
2. Adanya Kepercayaan masyarakat terhadap
Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa
3. Sudah adanya peta kerawanan politik yang
dirumuskan oleh Bhabinkamtibmas yang dapat di
jadikan acuan dalam proses pengamanan dengan
skala prioritas di wilayah tertentu
KELEMAHAN
1. Masih rendahnya pemahaman tugas dan tanggung
jawab anggota Bhabinkamtibmas dalam
melaksanakan tugas dilapangan
2. Minimnya dukungan sarana dan prasarana dan
anggaran operasional dalam mendukung
pelaksanaan tugas personel Bhabinkamtibmas
sehingga menghambat pelaksanaan tugas
dilapangan.
3. Lemahnya pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan tugas dilapangan
HAMBATAN
1. Masih kurangnya personel Bhabinkamtibmas yang
saat ini hanya berjumlah 4.362 Orang sedangkan
desa berjumlah 7.809 sehingga kurang 3.447
Personel
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
seperti Ranmor, Alkom, dan Fasilitas lainnya
3. Kurangnya informan dari Masyarakat yang dapat
memberikan masukan terhadap kasus yang terjadi
4. Penempatan anggota belum sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki oleh anggota
FEED
BACK
POLA PIKIR
KONDISI
YG
DIHARAPK
AN
DAMPAK
KEMAMPUAN DAN
KETERAMPILAN
BHABINKAMTIBMAS
TTG DANA DESA &
PENANGANAN
PERMASALAHAN
HUKUM BLM
OPTIMLAL
1. BLM MAMPU BERI ASISTENSI
TTG REN, GAR, PELAKS &
TATA USAHA KEUANGAN /
SPJ DANA DESA SHG TDK
TERTIB/TDK SESUAI
PROSEDUR
2. MASIH TINGGINYA POTENSI
PENYIMPANGAN DANA DESA
3. MASIH BANYAKNYA TP.
KORUPSI DANA DESA
INDIKATOR
Keterampila
n &
Kemampuan
Bhabinkamti
bmas lebih
optimal
INDIKATO
R
Terwujudnya
pengelolaan
dana desa yg
efektif, efisien
& akuntabel
melalui kerma
yg Sinergis
diantara
Pemdes dgn
Polri
1. Tertibnya
APBDES &
Pelaksnya
2. Menurunnya
penyimpangan
dana desa
3. Berkurangnya
Permasalahan
hukum dana
desa

5. BAB I
PENDAHULUAN
LATAR
BELAKANG
PERMASALAHAN
& PERSOALAN
RUANG LINGKUP
PEMBAHASAN
MAKSUD &
TUJUAN
METODE
PENELITIAN
SISTEMATIKA PENULISAN
- PEMBERIAN DANA DESA UTK KATKAN KESEJAHTERAAN &
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DESA
- MASIH BANYAK GAR DLM GUN DANA DESA AL : DANA DESA DIGUN
DILUAR PROGRAM PRIORITAS, PEKERJAAN KONSTRUKSI SELURUHNYA
DIKERJAKAN OLEH PIHAK KETIGA/PENYEDIA JASA, PENGELUARAN
DANA DESA TDK DIDUKUNG DGN BUKTI YG MEMADAI, DLL
- PUAN PERS BHABINKAMTIBMAS PERLU DITINGKATKAN
a. BGMNA KONDISI PENGELOLAAN DANA DESA SAAT INI SHG POLRI
KHUSUSNYA BHABINKAMTIBMAS PERLU MELAKUKAN CEGAH, WAS &
PENANGANAN PERMASALAHAN TP. KORUPSI DANA DESA ?
b. BGMNA SOP AGT POLRI KHUSUSNYA BHABINKAMTIBMAS DLM MELAKS
TUGAS CEGAH, WAS & PENANGANAN PERMASALAHAN TP. KORUPSI
DANA DESA ?
BATASI PD UPAYA KAT PUAN PERS BHABINKAMTIBMAS DLM RANGKA
CEGAH, WAS & PENANGANAN PERMASALAHAN TP. KORUPSI DANA DESA
A. SBG PERSYARATAN KELULUSAN SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA
ANGKATAN KE 47 T.A. 2018
B. UTK DPT DITERAPKAN DI SATWIL GUNA TERWUJUDNYA
PENGELOLAAN DANA DESA YG EFEKTIF, EFISIEN & AKUNTABEL
MELALUI KERMA YG SINERGIS DIANTARA PEMDES DGN POLRI
A. PENDEKATAN MASALAH YURIDIS NORMATIF & EMPIRIS
B. DATA & SUMBER DATA , PRIMER (REFERENSI) & SKUNDER
(LITERATUR,WAWANCARA).
C. TEKNIK PUL DATA PURPOSIVE SAMPLING & STUDY PUSTAKA
D. TEKNIK ANALISA DATA KUALITATIF
DASAR
PENULISAN
A. KEP KA SETUKPA LEMDIKLAT POLRI NO 28 TGL 29 JUNI 2018
B. SPRIN KA SETUKPA LEMDIKLAT POLRI NO 173 TGL 7 MEI 2018

8. 2.2
5.002
6.3
6.74
DANA DESA
AXISTITLE
AXIS TITLE
DANA DESA DI PROPINSI JAWA TENGAH
(DALAM TRILIUN)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Jumlah Desa : 7.809
Kec : 527
kabupaten : 29
Jumlah Bhabinkamtibmas : 4.362

9. Pendapatan asli Desa
Lain-lain
Pendapatan yang
sah
hibah dan
sumbangan
pihak ketiga
PENDAPATAN
DESA
1
5
6
7
bantuan keuangan
dari APBD
Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :
• Dari realokasi anggaran
pusat berbasis desa
• 10% dari dan diluar dana
transfer ke daerah secara
bertahap
Bagian dari PDRD
kabupaten/kota
• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari dana
perimbangan yang diterima
kab/kota dikurangi DAK
• Pemerintah dapat menunda
dan/atau mengurangi dana
perimbangan jika kab/kota tidak
mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

10. 1) Inkonsistensi antara RPJMDes dgn
RKPDes & APBDes;
2) Program/kegiatan tdk sejalan dgn
kewenangan Desa, tdk fokus, tdk
memberikan daya ungkit yg memadai;
3) Akhir masa jabatan Kades target
RPJMDes tdk tercapai;
4) Minimnya SDM di Pemdes dlm hal
perencanaan;
5) Tdk partisipatif.
Kondisi Renbang Desa
1) Sering terlambatnya Perbup ttg pedoman
Susun APBdesa;
2) Keterlambatan alokasi Pagu Gar dari APBN
& APBD shg Susun APBDes telat;
3) Aalokasi Gar tdk sesuai dgn Standard
Biaya Masukan (SBM);
4) Susun Giat & Gun Gar tdk sesuai dgn
persyaratan / ketentuan yg berlaku;
5) Beda kepentingan antar Pemdes dgn BPD
ataupun lembaga desa lainnya.
1) Kesalahan prosedur pengadaan barang /
jasa;
2) Tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada
pada RAB / DED;
3) Harga Satuan pekerjaan sudah di Mark Up;
4) Volume Pekerjaan di mark up tidak sesuai
perhitungan sebenarnya;
5) Jadwal waktu pelaksanaan tidak
terpenuhi;
Penatausahaan Dana Desa saat ini;
1) Tdk penuhi prosedur, mekanisme & standar adm keu;
2) Kesalahan pencatatan;
3) Ketidaklengkapan dokumen.
4) Pembuatan data oleh pihak ketiga
Pelaporan;
1) Tidak tepat waktu;
2) Tidak sesuai dengan format standar;
3) Isi laporan tidak memenuhi ketentuan.
Pertanggungjawaban
1) Tdk sesuai dgn pagu anggaran yg ditetapkan;
2) Tdk didukung dgn bukti yang autentik;
3) Dokumen tdk lengkap / tdk memenuhi standar;
4) Capaian target fisik tdk sesuai dgn pagu anggaran.

11. DUMAS /
LAP
MASY
KONFIRMA
SI KE BPK
RI/BPKP RI
SDH DILAKS
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
BLM DILAKS
PEMERIKSAA
N KEUANGAN
SDH DI
TINJUT
>60 Hari TDK
DI TINJUT
TDK ADA
TEMUAN
ADA TEMUAN &
REKOMENDASI
INFO KE
PELAPOR
LIDIK &
AUDIT
INVESTIGASI
ADA
KERUGIAN
NEGARA
TDK ADA
KERUGIAN
NEGARA
TDK
KEMBALIKAN
KERUGIAN
NEGARA
KEMBALIKAN
KERUGIAN
NEGARA
NAIK SIDIK
HENTI
LIDIK
BERDASARKAN STR KABARESKRIM NO : STR/206/VII/2016 TGL 25 JULI 2016
1. Gelar Perkara......uji PMH
dan 2 calon alat bukti
2. SPRINSIDIK.....tanpa nama
TSK
3. 2 calon alat bukti di
formalkan....BAP
4. Gelar Perkara penetapan
TSK
5. SPRINSIDIK.....dgn nama
TSK
6. SPDP......jaksa dan kpk
7. Upaya paksa lainnya
8. Terapkan TPPU.....utk
kejar aset hsl korupsi

14. SWOT POSITIVE (+) NEGATIVE (-)
INTERNAL
STRENGTHS
 Adanya arahan Presiden RI kpd para Kapolda & Kajati di Istana pd
tgl 19 Juli 2016 ttg penanganan TP.Korupsi Sbb :
 Diskresi yg tdk bisa dipidana jgn dipidanakan
 Tindakan administrasi pemerintahan tdk dpt dipidanakan
 Kerugian yg dinyatakan oleh BPK RI diberikan peluang selama
60 Hari.
 Data kerugian negara harus konkret & tdk mengada – ada.
 Tdk mengekspos kasus sebelum penuntutan
 STR Kabareskrim Polri No : ST/206/VII/2016 tgl 26 Juli 2016 ttg
Jukrah penanganan perkara tipikor yg lebih kedepankan keadilan
restoratif.
 Nota Kesepahaman antara Kemendes & DTT, Kemdagri dan Polri
Nomor : 05/M-DPDTT/KB/X/2017, Nomor : 193/7621/SJ, Nomor :
B/82/X/2017 tgl 20 Okt 2017 ttg cegah,Was & Penanganan DD
WEAKNESSES
 Masih rendahnya pemahaman tugas &
tg jwb agt Bhabinkamtibmas.
 Minimnya Sarpras & Dukgar
 Belum ada SOP tentang Dana Desa
 Kurang Wasdal
EKSTERNAL
OPPORTUNITIES
 Telah terjalin Kerma antara Bhabinkamtibmas dgn
Pendamping Desa & Kepala Desa di Wilkum Jateng
 Adanya Kepercayaan masy thdp Bhabinkamtibmas,
Babinsa & Kades.
 Sudah adanya peta kerawanan politik yg dirumuskan
oleh Bhabinkamtibmas yg dpt di jadikan acuan dlm
proses pengamanan dgn skala prioritas di wil
tertentu
THREATS
 Masih kurangnya personel Bhabinkamtibmas yg
saat ini hanya berjumlah 4.362 Orang sedangkan
desa berjumlah 7.809 shg kurang 3.447 Personel.
 Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
seperti Ranmor, Alkom, dan Fasilitas lainnya.
 Potensi Penyimpangan Dana Desa sebagaimana
diuraikan dalam kondisi awal Perencanaan,
Penganggaran, Pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa
diatas.

15. Terpenuhinya
kemampuan dan
pengetahuan personel
Bhabinkamtibmas.
Meski dgn SDM
Bhabinkamtibmas yg
terbatas mampu
diberdayakan utk
melaksanakan tugas
Pencegahan, Pengawasan &
Penanganan Permasalahan
dana desa.
Terwujudnya pengelolaan
dana desa yang efektif,
efisien dan akuntabel
sesuai ketentuan

16. SESUAI DGN KETENTUAN

17. PERSIAPAN
PELAKSANAAN
WASDAL
PENCEGAHAN PENGAWASAN
 Menyiapkan piranti
lunak.
Turut membantu
Pendamping Desa
dlm lakukan Bin &
penguatan kapasitas
aparatur Pemdes &
masy dlm kelola DD
membantu pelaks
Penguatan
Pengawasan
pengelolaan DD
Dir Binmas Polda Jateng Selaku
Kasatgasda Mitra Desa & Dir
Reskrimsus Polda Jateng selaku
Wakasatgasda mengawasi &
mengendalikan Sub Satgasda serta
Satgasres/Ta Mitra Desa di
Kewilayahan
 Sosialisasi Nota
Kesepahaman Cegah,
Was & penanganan
permasalahan DD.
Pemantapan &
sosialisasi regulasi
terkait pengelolaan
DD
memfasilitasi
bantuan
pengamanan dlm
pengelolaan DD
Kapolres / Ta Selaku
Kasatgasres/Ta Mitra Desa
Mengendalikan mengawasi dan
mengendalikan Sub Satgasres/Ta
Mitra Desa serta Sub Satgas Sektor
Mitra Desa
 Lat Bhabinkamtibmas ttg
Pengelolaan DD yg
liputiRen,Gar/Susun
APBDes, Pelaks DD /
Pengadaan Barang Jasa
oleh Desa,
Penatausahaan,
Pelaporan &
Pertanggungjawaban DD.
pertukaran data dan
atau informasi dana
desa
memfasilitasi
penanganan
masalah dan
penegakan hukum
terhadap
pengelolaan dana
desa
Kapolsek / Ta Selaku Kasubsatgas
Sektor mengawasi dan
mengendalikan Bhabinkamtibmas
dalam pelaksanaan tugas
pencegahan, pengawasan dan
penanganan permasalahan dana
desa

18. PENCEGAHAN :
Koordinasi dgn instansi terkait (Setda, Bapermas, DPPKAD &
Pemdes) guna mengetahui Jml desa, anggaran desa & penggunaan
dana desa di wilayahnya masing - masing;
Mengetahui sumber – sumber pendapatan desa;
Melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana desa;
Menempatkan himbauan ttg penggunaan dana desa ditempat-tempat
strategis (tempat umum).
PENGAWASAN :
 Melakukan asistensi kpd aparat desa terkait dgn penggunaan DD;
 Melakukan evaluasi thdp gunaan dana desa agar sesuai dgn program prioritas
desa;
 Melakukan pemantauan thdp penyaluran dana desa;
 Memastikan Kades utk membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 Melakukan kroscek lap thdp pelaks penggunaan dana desa yg telah direalisasikan;
 Memperdayakan peran serta masy utk buat lap thdp dugaan lahgun DD;
 Menjalin hubungan komunikasi yg baik dgn stakeholder & Pemerintahan Desa.

19. PEMBINAAN :
Apabila terdapat penyimpangan DD, agar Bhabinkamtibmas melakukan
musyawarah, rapat koordinasi atau diskusi dgn aparat Pemdes guna
mencari pemecahan masalah & menghilangkan potensi konflik.
Dlm tahap Penyelidikan diberikan kesempatan utk mengembalikan kerugian
negara setelah adanya audit investigasi oleh Aparat Pemeriksa Instansi
Pemerintah (APIP) yaitu BPK RI, BPKP dan Inspektorat Daerah, maka
penyelidikan dapat dihentikan.
PENEGAKAN HUKUM
Apabila dlm waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan dari APIP
thdp timbulnya Kerugian Negara tdk dikembalikan maka dilanjutkan dgn
proses Penyidikan.
Dlm tahap Penyidikan diprioritaskan kpd penelusuran & penyitaan aset
hasil korupsi dari penyimpangan penggunaan dana desa

20.  Melihat dan memperhatikan kondisi awal pengelolaan dana desa
masih sangat rawan terjadi penyimpangan dengan indikasi masih
banyaknya perkara TP. Korupsi yang melibatkan Pemerintahan
Desa.
 Telah dibuat Nota Kesepahaman / MoU antara Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian
Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana
Desa.
 Belum terpenuhinya jumlah personel Bhabinkamtibmas dan masih
perlu ditingkatkan profesionalisme personil Polri khususnya
Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas Pencegahan,
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.

21.  Memberdayakan Pers Bhabinkamtibmas & Kat Puan melalui :
 Sosialisasi Nota Kesepahaman Cegah, Was & penanganan permasalahan DD
 Mengadakan pelatihan ttg Pengelolaan Dana Desa yg meliputi perencanaan,
penganggaran/penyusunan APBDes, Pelaks Dana Desa / Pengadaan Barang
Jasa oleh Desa, Penatausahaan, Pelaporan & Pertanggungjawaban dana desa
 Membuatkan SOP Cegah, Was & penanganan permasalahan DD serta Chek List
Pemeriksaan Pengelolaan dana desa.
 Mengadakan Giat Rutin Kepol scr selektif prioritas dgn sasaran Cegah, Was &
penanganan permasalahan DD serta membentuk Satgas Mitra Desa.
 Berikan pendampingan & asistensi thdp Bhabinkamtibmas oleh Unit Tipidkor
Reskrim Jajaran Polres/Ta dan Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Jateng.
 Kedepankan Keadilan Restoratif thdp permasalahan hukum Dana Desa dan
Gakkum / Keadilan Retributif sbg upaya terakhir.
 Katkan Wasdal thdp Satgas2 Mitra Desa dlm pelaks Cegah, Was & penanganan
permasalahan DD

24. Nosis 201803030158