SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
HUKUM LINGKUNGAN
Presented by
Kelompok 7
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
MELALUI PENGADILAN DAN DI LUAR
PENGADILAN
Pengertian sengketa
lingkungan
Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara kedua belah pibak atau lebih yang ditimbulkan
adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan. Dalam suatu sengketa, termasuk
sengketa lingkungan tidak hanya adanya perselisihan
tetapi juga adanya tuntutan (claim ). tuntutan adalah
atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik)
dengan demikian,arumusan Pasal 1 ANGKA 19 UUPLH
yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar “
perselisihan antara kedua belah pihak “
Penyelesaian Sengketa Lingkungan?
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN TERTERA DALAM BAB VII UUPLH
YANG TERDIRI DARI PASAL 30 SAMPAI DENGAN PASAL 39 UUPLH. DALAM UULH,
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN TERCANTUM DALAM PASAL 20 AYAT 2
UULH. YANG MENYATAKAN BAHWA TATA CARA PENGADUAN OLEH PENDERITA,
TATA CARA PENELITIAN OLEH TIM TENTANG BENTUK, JENIS, DAN BESARNYA
KERUGIAN SERTA TATA CARA PENUTUPAN GANTI KERUGIAN DIATUR DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Dalam UUPLH diambil pendekatan lain, yaitu dibuka
kesempatan menyelesaikan sengketa lingkungan di
luar pengadilan atau di pengadilan. Pasal 30 UUPLH
menyatakan:
• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat di
tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan
berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang
bersengketa.
• Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana
di maksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak
pidana lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam
unadang-undang ini.
• Apabila telah di pilih upaya dengan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan gugatan
melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu
atau para pihak yang bersangkutan.
Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup
Melalui Pengadilan (litigasi)?
Penyelesain sengketa lingkungan hidup
melalui pengadilan dilakukan dengan
mengajukan gugatan. Hak gugat dapat
dilakukan setiap orang yang dirugikan,
juga dapat di gugat oleh pemerintah dan
pemerintah daerah (diatur dalam Pasal 90
UU), oleh masyarakat dengan gugatan
perwakilan kelompok baik itu untuk
kepentingan dirinya sendiri dan/atau
untuk kepentingan masyarakat (Pasal 91).
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui
pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan.
UUPPLH dalam pasal 87 menentukan :
• Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
yang melakukan perbuatan melanggar hukum
berupa pencemaran dan atau perusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan keruguan
pada orang lain atau lingkungan hidup yang wajib
membayar ganti rugi dan / melakukan tindakan
tertentu.
• Setiap orang melakukan penandatanganan,
pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/ suatu
kegiatan dari suatiu badan usaha yang melanggar
hukum tidak melepaskan hukum dan/ kewajiban
badan usaha tersebut.
• Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang
paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas
pelaksanaan keputusan pengadilan
• Besarnya uang paksa di putuskan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di
luar pengadilan adalah untuk melindungi hak
keperdataan para pihak yang bersengketa dengan
cara cepat dan efisien. Hal mana mengingat
penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi
cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya
yang relative tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses
penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di
pengadilan mahal, pengadilan di anggap kurang
responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga
putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah
dan penumpukan per-kara ditingkat Mahkamah
Agung yang tidak terselesaikan
PENYELESAIN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DILUAR PENGADILAN (NON LITIGASI)?
Penyelesain sengketa dibidang lingkungan hidup oleh para
pihak merupakan suatu pilihan yang bersifat sukarela atau oposional,
seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun
2000 pasal 2 yang menyatakan: “penyelesaian sengketa lingkungan
hidup diluar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat
sukarela”. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa apabila para
pihak telah memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui
proses pengadilan.
Kelembagaan Umum Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan?
Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Diluar Pengadilan?
Untuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup
diluar pengadilan yang dibentuk oleh
pemerintah daerah ditetapkan oleh
Gubernur, Walikota atau Bupati dan berada
dibawah koordinasi dan berkedudukan di
bawah pejabat yang memiliki tugas dibidang
pengendalian dampak lingkungan.
• Adapun bentuk penanganan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup diluar
pengadilan dapat melalui arbitrase,
mediasi, negoisasi, konsidiasi dan fact
pinding berikut ini dijelaskan untuk
menyelesaikan penyelesain lingkungan
hidup diluar pengadilan adalah :
• Arbitrase
• Mediasi
• Negosiasi
• Konsiliasi
Any Questions
guys???
kesimpulan
• Penyelesaian engketa lingkungan hidup dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
• Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang
bersengketa.
• Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan
yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu
atau para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan

More Related Content

What's hot

Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3Adi Nugraha
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Muhammad Rafi Kambara
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologihudaaja
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Perseroan perorangan
Perseroan peroranganPerseroan perorangan
Perseroan peroranganhenra saragih
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHWahyu Ojan
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatanardi hansa
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 

What's hot (20)

Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM KecamatanMateri Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologi
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Perseroan perorangan
Perseroan peroranganPerseroan perorangan
Perseroan perorangan
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 

Similar to Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan

Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...
Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...
Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...Dyana Anggraini
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bu...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bu...megiirianti083
 
Sengekta,penyidikan dan sanksi
Sengekta,penyidikan dan sanksiSengekta,penyidikan dan sanksi
Sengekta,penyidikan dan sanksiputra808080
 
Hbl 15, bella tri oktaviana, hapzi ali, hukum lingkungan dari perspektif huku...
Hbl 15, bella tri oktaviana, hapzi ali, hukum lingkungan dari perspektif huku...Hbl 15, bella tri oktaviana, hapzi ali, hukum lingkungan dari perspektif huku...
Hbl 15, bella tri oktaviana, hapzi ali, hukum lingkungan dari perspektif huku...BellaTriOktaviana2
 
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.ppt
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.pptMateri-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.ppt
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.pptAhmadNailulAuthor
 
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 201815. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
 
15.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali , Hukum Lingkungan ,Universita...
15.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali ,  Hukum Lingkungan ,Universita...15.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali ,  Hukum Lingkungan ,Universita...
15.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali , Hukum Lingkungan ,Universita...Jihan Nabilah
 
HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...
HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...
HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...sucimeidianapratiwi
 
Hbl 15, riny triana savitri, prof. hapzi ali, hukum lingkungan, universitas m...
Hbl 15, riny triana savitri, prof. hapzi ali, hukum lingkungan, universitas m...Hbl 15, riny triana savitri, prof. hapzi ali, hukum lingkungan, universitas m...
Hbl 15, riny triana savitri, prof. hapzi ali, hukum lingkungan, universitas m...Rinytrianas21
 
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 201815. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
 
15, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2019
15, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 201915, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2019
15, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2019DignaAdyaPratiwi
 
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...lenianggr
 
Hbl forum dan quiz minggu 15
Hbl forum dan quiz minggu 15Hbl forum dan quiz minggu 15
Hbl forum dan quiz minggu 15rifaaa_092
 
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau...
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau...2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau...
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau...Jihan Nabilah
 
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuanaHbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuanaMeikaSihombimg
 
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas merc...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas merc...Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas merc...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas merc...megiirianti083
 
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...Teuku Alvin Putra Rezalino
 

Similar to Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan (20)

Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...
Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...
Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bu...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bu...
 
Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2
 
Sengekta,penyidikan dan sanksi
Sengekta,penyidikan dan sanksiSengekta,penyidikan dan sanksi
Sengekta,penyidikan dan sanksi
 
Hbl 15, bella tri oktaviana, hapzi ali, hukum lingkungan dari perspektif huku...
Hbl 15, bella tri oktaviana, hapzi ali, hukum lingkungan dari perspektif huku...Hbl 15, bella tri oktaviana, hapzi ali, hukum lingkungan dari perspektif huku...
Hbl 15, bella tri oktaviana, hapzi ali, hukum lingkungan dari perspektif huku...
 
Bab 15
Bab 15Bab 15
Bab 15
 
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.ppt
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.pptMateri-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.ppt
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.ppt
 
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 201815. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
 
15.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali , Hukum Lingkungan ,Universita...
15.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali ,  Hukum Lingkungan ,Universita...15.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali ,  Hukum Lingkungan ,Universita...
15.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali , Hukum Lingkungan ,Universita...
 
HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...
HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...
HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...
 
Hbl 15, riny triana savitri, prof. hapzi ali, hukum lingkungan, universitas m...
Hbl 15, riny triana savitri, prof. hapzi ali, hukum lingkungan, universitas m...Hbl 15, riny triana savitri, prof. hapzi ali, hukum lingkungan, universitas m...
Hbl 15, riny triana savitri, prof. hapzi ali, hukum lingkungan, universitas m...
 
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 201815. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018
 
15, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2019
15, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 201915, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2019
15, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2019
 
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...
 
Hbl forum dan quiz minggu 15
Hbl forum dan quiz minggu 15Hbl forum dan quiz minggu 15
Hbl forum dan quiz minggu 15
 
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau...
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau...2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau...
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau...
 
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuanaHbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuana
 
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas merc...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas merc...Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas merc...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas merc...
 
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
 
Materi Bagian Hukum
Materi Bagian HukumMateri Bagian Hukum
Materi Bagian Hukum
 

Recently uploaded

OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxMOHDAZLANBINALIMoe
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAAmmar Ahmad
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...Kanaidi ken
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXIksanSaputra6
 

Recently uploaded (20)

OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan

  • 1. HUKUM LINGKUNGAN Presented by Kelompok 7 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN
  • 2. Pengertian sengketa lingkungan Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara kedua belah pibak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan tidak hanya adanya perselisihan tetapi juga adanya tuntutan (claim ). tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik) dengan demikian,arumusan Pasal 1 ANGKA 19 UUPLH yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar “ perselisihan antara kedua belah pihak “
  • 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan? PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN TERTERA DALAM BAB VII UUPLH YANG TERDIRI DARI PASAL 30 SAMPAI DENGAN PASAL 39 UUPLH. DALAM UULH, PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN TERCANTUM DALAM PASAL 20 AYAT 2 UULH. YANG MENYATAKAN BAHWA TATA CARA PENGADUAN OLEH PENDERITA, TATA CARA PENELITIAN OLEH TIM TENTANG BENTUK, JENIS, DAN BESARNYA KERUGIAN SERTA TATA CARA PENUTUPAN GANTI KERUGIAN DIATUR DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  • 4. Dalam UUPLH diambil pendekatan lain, yaitu dibuka kesempatan menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan atau di pengadilan. Pasal 30 UUPLH menyatakan: • Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. • Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam unadang-undang ini. • Apabila telah di pilih upaya dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersangkutan.
  • 5. Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (litigasi)? Penyelesain sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan. Hak gugat dapat dilakukan setiap orang yang dirugikan, juga dapat di gugat oleh pemerintah dan pemerintah daerah (diatur dalam Pasal 90 UU), oleh masyarakat dengan gugatan perwakilan kelompok baik itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat (Pasal 91).
  • 6. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan. UUPPLH dalam pasal 87 menentukan : • Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan keruguan pada orang lain atau lingkungan hidup yang wajib membayar ganti rugi dan / melakukan tindakan tertentu. • Setiap orang melakukan penandatanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/ suatu kegiatan dari suatiu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan hukum dan/ kewajiban badan usaha tersebut. • Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan keputusan pengadilan • Besarnya uang paksa di putuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • 7. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relative tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan di anggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan per-kara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan PENYELESAIN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN (NON LITIGASI)?
  • 8. Penyelesain sengketa dibidang lingkungan hidup oleh para pihak merupakan suatu pilihan yang bersifat sukarela atau oposional, seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2000 pasal 2 yang menyatakan: “penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela”. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa apabila para pihak telah memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Kelembagaan Umum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan?
  • 9. Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan? Untuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur, Walikota atau Bupati dan berada dibawah koordinasi dan berkedudukan di bawah pejabat yang memiliki tugas dibidang pengendalian dampak lingkungan. • Adapun bentuk penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat melalui arbitrase, mediasi, negoisasi, konsidiasi dan fact pinding berikut ini dijelaskan untuk menyelesaikan penyelesain lingkungan hidup diluar pengadilan adalah : • Arbitrase • Mediasi • Negosiasi • Konsiliasi
  • 11. kesimpulan • Penyelesaian engketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. • Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. • Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.