Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dengan pilihan penyelesaian secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan gugatan hanya dapat diajukan ke pengadilan jika upaya penyelesaian di luar pengadilan gagal.
2. Pengertian sengketa
lingkungan
Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara kedua belah pibak atau lebih yang ditimbulkan
adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan. Dalam suatu sengketa, termasuk
sengketa lingkungan tidak hanya adanya perselisihan
tetapi juga adanya tuntutan (claim ). tuntutan adalah
atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik)
dengan demikian,arumusan Pasal 1 ANGKA 19 UUPLH
yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar “
perselisihan antara kedua belah pihak “
3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan?
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN TERTERA DALAM BAB VII UUPLH
YANG TERDIRI DARI PASAL 30 SAMPAI DENGAN PASAL 39 UUPLH. DALAM UULH,
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN TERCANTUM DALAM PASAL 20 AYAT 2
UULH. YANG MENYATAKAN BAHWA TATA CARA PENGADUAN OLEH PENDERITA,
TATA CARA PENELITIAN OLEH TIM TENTANG BENTUK, JENIS, DAN BESARNYA
KERUGIAN SERTA TATA CARA PENUTUPAN GANTI KERUGIAN DIATUR DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
4. Dalam UUPLH diambil pendekatan lain, yaitu dibuka
kesempatan menyelesaikan sengketa lingkungan di
luar pengadilan atau di pengadilan. Pasal 30 UUPLH
menyatakan:
• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat di
tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan
berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang
bersengketa.
• Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana
di maksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak
pidana lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam
unadang-undang ini.
• Apabila telah di pilih upaya dengan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan gugatan
melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu
atau para pihak yang bersangkutan.
5. Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup
Melalui Pengadilan (litigasi)?
Penyelesain sengketa lingkungan hidup
melalui pengadilan dilakukan dengan
mengajukan gugatan. Hak gugat dapat
dilakukan setiap orang yang dirugikan,
juga dapat di gugat oleh pemerintah dan
pemerintah daerah (diatur dalam Pasal 90
UU), oleh masyarakat dengan gugatan
perwakilan kelompok baik itu untuk
kepentingan dirinya sendiri dan/atau
untuk kepentingan masyarakat (Pasal 91).
6. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui
pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan.
UUPPLH dalam pasal 87 menentukan :
• Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
yang melakukan perbuatan melanggar hukum
berupa pencemaran dan atau perusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan keruguan
pada orang lain atau lingkungan hidup yang wajib
membayar ganti rugi dan / melakukan tindakan
tertentu.
• Setiap orang melakukan penandatanganan,
pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/ suatu
kegiatan dari suatiu badan usaha yang melanggar
hukum tidak melepaskan hukum dan/ kewajiban
badan usaha tersebut.
• Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang
paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas
pelaksanaan keputusan pengadilan
• Besarnya uang paksa di putuskan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
7. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di
luar pengadilan adalah untuk melindungi hak
keperdataan para pihak yang bersengketa dengan
cara cepat dan efisien. Hal mana mengingat
penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi
cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya
yang relative tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses
penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di
pengadilan mahal, pengadilan di anggap kurang
responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga
putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah
dan penumpukan per-kara ditingkat Mahkamah
Agung yang tidak terselesaikan
PENYELESAIN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DILUAR PENGADILAN (NON LITIGASI)?
8. Penyelesain sengketa dibidang lingkungan hidup oleh para
pihak merupakan suatu pilihan yang bersifat sukarela atau oposional,
seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun
2000 pasal 2 yang menyatakan: “penyelesaian sengketa lingkungan
hidup diluar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat
sukarela”. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa apabila para
pihak telah memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui
proses pengadilan.
Kelembagaan Umum Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan?
9. Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Diluar Pengadilan?
Untuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup
diluar pengadilan yang dibentuk oleh
pemerintah daerah ditetapkan oleh
Gubernur, Walikota atau Bupati dan berada
dibawah koordinasi dan berkedudukan di
bawah pejabat yang memiliki tugas dibidang
pengendalian dampak lingkungan.
• Adapun bentuk penanganan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup diluar
pengadilan dapat melalui arbitrase,
mediasi, negoisasi, konsidiasi dan fact
pinding berikut ini dijelaskan untuk
menyelesaikan penyelesain lingkungan
hidup diluar pengadilan adalah :
• Arbitrase
• Mediasi
• Negosiasi
• Konsiliasi
11. kesimpulan
• Penyelesaian engketa lingkungan hidup dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
• Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang
bersengketa.
• Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan
yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu
atau para pihak yang bersengketa.