Dokumen tersebut membahas tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil, yang merupakan daftar yang menyusun nama pegawai dan organisasi negara berdasarkan tingkat kepangkatan. DUK berfungsi sebagai bahan objektif untuk pembinaan karier PNS berdasarkan sistem karier dan prestasi. Penyusunan DUK didasarkan pada pangkat, jabatan, masa kerja, latihan, pendidikan, dan usia.
2. Kelompok 1
• Fatin Julian
• Haria Mifta
• Madan Aprilianta Ginting
• Mita’ul Salam
• Muhammad Fadel
• Tegar Wibawa
• Zulfikar Eka Putra
Membahas tentang Daftar Urut Kepangkatan meliputi pengertian DUK, fungsi DUK, dasar hukum
DUK, penyusunan DUK.
Keanggotaan
3. Apa itu Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Pengertian
Secara umum Daftar urut kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif
untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena DUK perlu dibuat dan
dipelihara secara terus menerus.
Menurut PP Pemerintah tentang DUK :
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil adalah suatu daftar
yang di dalamnya memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi
Negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya.
4. Fungsi DUK
Daftar Urut Kepangkatan atau DUK sangat penting dalam kepegawaian.
DUK dibuat sebagai salah satu upaya untuk menjamin objektifitas dalam
pembinaan para pegawai negeri sipil yang berdasarkan sistem karir dan
sistem prestasi kerja.
Daftar Urut Kepangkatan berfungsi sebagaimana salah satu bahan objektif
untuk melaksanakan pembinaan karir para pegawai negeri sipil yang
didasarkan pada sistem karir dan sistem prestasi kerja.
Daftar urut kepangkatan ini dibuat setiap tahun secara rutin.Tiap tahunnya DUK haru
s sudah selesai dibuat pada setiap akhir bulan Desember.
5. Alasan sangat pentingnya dibuat DUK
• Sebagi bahan obyektif dalam pembinaan karier PNS
• Pembinaan karier PNS dapat dilakukan lebih obyektif. Pembinaan karir yang di
maksud, antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengirim
an untuk mengikuti latihan jabatan, dan lain-lain.
• Jika ada lowongan,maka PNS yang menduduki DUK yang lebih tinggi, wajib di
pertimbangkan lebih dahulu. Tetapi apabila tidak mungkin diangkat untuk mengi
si lowongan itu karena tidak memenuhi syarat lainnya, seperti syarat-syarat ke
cakapan, kepemimpinan, pengalaman, dan lain-lain haruslah diberitahukan kepa
danya, sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangan itu untuk masa me
ndatang.
6. Dasar Hukum
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut :
1. Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang DUK Pegawai Negeri Sipil.
3. UU RI No. 43 Tahun 1999;
4. PP No. 15 Tahun 1979;
5. Surat Edaran Kepala BAKN No. 03 Tahun 1980.
Penyusunan DUK
Daftar urut kepangkatan disusun secara berurutan, yang berdasarkan:
• Pangkat
• Jabatan
• Masa Kerja
• Latihan Jabatan
• Pendidikan
• Usia
Penentuan nomor urut dalam DUK
Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut di dalam DUK sud
ah ditentukan dan harus dipatuhi.
7. Ketentuan dalam penentuan nomor urut dalam DUK
tersebut meliputi :
Berdasarkan pangkat Pegawai negeri sipil
PNS yang berpangkat lebih tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi
dalam DUK. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS dengan pangkat sama,maka di anta
ra mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yan
g lebih tinggi dalam DUK.
Berdasarkan Jabatan
Apabila ada lebih dari 2 orang PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pang
kat tersebut pada waktu sama pula, maka di antara mereka yang memangku jabatan l
ebih tinggilah yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.
Berdasarkan masa kerja
Apabila ada dua orang atau lebih PNS dengan pangkat sama yang memangku jabata
n yang sama pula, maka pegawai negeri sipil yang memiliki masa kerja lebih banyak
yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. Masa kerja yang diperhitung
kan di dalam penyusunan DUK ini adalah masa kerja yang dapat diperhitungkan unt
uk penetapan gaji.
8. Berdasarkan Latihan jabatan
Apabila ada dua orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat sama dan memangku j
abatan yang sama serta memiliki masa kerja yang sama, maka pegawai yang pernah
mengikuti latihan jabatan yang ditentukanlah yang dicantumkan pada nomor urut ya
ng lebih tinggi. Jenis dan tingkat latihan jabatan ditentukan lebih lanjut oleh menteri
yang bertanggungjawab di dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aturan apar
atur Negara. Jika jenis dan tingkat latihan jabatan yang dilakukan sama, maka pegaw
ai yang lebih dulu mengikuti latihan jabatan yang dicantumkan dalam nomor urut ya
ng lebih tinggi.
Berdasarkan Pendidikan
Apabila terdapat dua orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat sama, memangku
jabatan yang sama, memiliki jumlah masa kerja sama serta lulus dari latihan jabatan
yang sama pula, maka pegawai yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi yang dic
antumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.
Berdasarkan Usia
Jika ada dua orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat yang sama memangku jab
atan sama, mempunyai masa kerja yang sama, lulus dari latihan jabatan yang sama p
ula, serta lulus dari pendidikan yang sama atau setingkat, maka pegawai yang berusi
a lebih tinggi yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.
9. Faktor Penghapusan Nama PNS dalam DUK
• Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil
• Meninggal dunia
• Pindah Instansi
Ukuran Penetapan Nomor Urut Yang Tepat
Dalam DUK tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor u
rutnya, maka untuk menetapkan nomor urut yang tepat dalam satu DUK diadakan uk
uran secara berturut-turut sebagai berikut :
• Pangkat
• Jabatan
• Masa Kerja
• Latihan Jabatan
• Pendidikan