Jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat terdiri dari dua jenjang, yaitu jabatan fungsional ahli dan terampil. Jabatan fungsional ahli meliputi kegiatan pengembangan pengetahuan dan konsep, sedangkan jabatan fungsional terampil meliputi kegiatan keterampilan. Angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat didasarkan pada unsur utama dan penunjang seperti pendidikan, pengalaman, dan seminar.
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
Dokumen tersebut membahas tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional (TPAK) yang bertugas menilai kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit. TPAK terdiri dari ketua, sekretaris, dan minimal 3 anggota yang berasal dari unsur teknis dan pejabat fungsional dengan jenjang lebih tinggi. TPAK bertugas mengevaluasi hasil penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat, dan memberikan pertimbangan ke
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
Dokumen tersebut membahas tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional (TPAK) yang bertugas menilai kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit. TPAK terdiri dari ketua, sekretaris, dan minimal 3 anggota yang berasal dari unsur teknis dan pejabat fungsional dengan jenjang lebih tinggi. TPAK bertugas mengevaluasi hasil penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat, dan memberikan pertimbangan ke
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian standar pelayanan kesehatan minimal. Program ini dilaksanakan di Puskesmas melalui identifikasi masalah kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan berbasis keluarga, dan sistem informasi pelaporan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas yang menjadi tanggung jawab surveior, mencakup pembagian tugas surveior berdasarkan standar, kriteria, dan elemen penilaian serta profil penyampaian materi.
TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL KM 2022.docxyulizadewi1
Formulir pemantauan tindak lanjut audit internal Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu tahun 2022 menunjukkan adanya beberapa temuan ketidaksesuaian di berbagai unit kerja dan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikannya hingga April 2022. Beberapa contoh temuan antara lain belum lengkapnya dokumentasi konsultasi, belum adanya jadwal pemeliharaan sarana prasarana, serta belum tersedianya alur pelayanan di beber
Notulen pertemuan lokakarya bulanan Puskesmas Rawat Jalan Segedong membahas rencana pelaksanaan berbagai program kesehatan seperti promosi kesehatan, kesehatan reproduksi, posyandu remaja, dan prolanis. Pertemuan juga membahas kinerja pegawai dan persyaratan penundaan vaksinasi. Rencana kegiatan massal sunatan direncanakan pada 22 Maret di Desa Peniti Dalam I.
Dokumen tersebut mengidentifikasi beberapa akar penyebab masalah kesehatan ibu dan anak di desa tersebut, diantaranya kurangnya keterampilan dan pengetahuan bidan, kurangnya kunjungan rumah dan layanan kesehatan, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang rendah.
BAB 4 Standar Akreditasi Puskesmas membahas program prioritas nasional yang meliputi 5 program yaitu: (1) pencegahan dan penurunan stunting, (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (4) program penanggulangan tuberkulosis, (5) pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Standar ini menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalu
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOfirii JB
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab tingginya persentase desa siaga tidak aktif di Kabupaten Situbondo.
2. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor fasilitator, faktor masyarakat, dan pelaksanaan delapan indikator desa siaga.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat perkemb
Dokumen tersebut merupakan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur pelaksanaan kredensial bagi tenaga kesehatan di Puskesmas guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan.
Dokumen ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program UKM di puskesmas. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi penentuan instrumen berupa kuesioner, pengumpulan data kebutuhan masyarakat, analisis data, pemaparan hasil temuan, pelaksanaan program berdasarkan hasil identifikasi, serta monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah mengetahui masalah dan sumber daya yang dibutuhkan masy
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Keputusan Kepala Desa Cilayung menunjuk kader Posyandu di 11 Posyandu di Desa Cilayung untuk mendukung program kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kader Posyandu akan melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita serta mencatat dan melaporkan hasilnya.
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022novitawanget
Puskesmas Rurukan membuat Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) untuk tahun 2022 untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya. PTP ini disusun berdasarkan analisis data kinerja Puskesmas dan status kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah prioritas dan merencanakan program dan kegiatan untuk menyelesaikannya secara efektif dan efisien. PTP ini mengacu pada peraturan terkait dan mer
Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas Lalang untuk memperkerjakan Valensius M. Unggul sebagai perawat THL dari bulan Maret hingga Mei 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur karena yang bersangkutan merupakan staf tetap Puskesmas Lalang.
Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kepemilikan jamban dan perilaku buang air besar. Terdapat pertanyaan mengenai identitas diri, pengetahuan tentang perilaku buang air besar yang sehat, kebiasaan buang air besar, dan kepemilikan jamban. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan seputar pentingnya buang air besar di jamban, syarat-syarat jamban sehat, tempat biasa buang air besar, dan keinginan unt
Capaian kesehatan lanjut usia di Posyandu Lansia belum optimal karena sumber daya manusia dan dana terbatas, serta kurangnya pengetahuan masyarakat dan kader tentang pentingnya skrining kesehatan rutin bagi lanjut usia. Beberapa Posyandu Lansia juga belum melaksanakan standar skrining yang disyaratkan.
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptxagus997845
Regulasi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut membahas tentang kedudukan, tanggung jawab, kewenangan, peran, dan fungsi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut serta mekanisme pengangkatan dan pengembangan karirnya.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian standar pelayanan kesehatan minimal. Program ini dilaksanakan di Puskesmas melalui identifikasi masalah kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan berbasis keluarga, dan sistem informasi pelaporan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas yang menjadi tanggung jawab surveior, mencakup pembagian tugas surveior berdasarkan standar, kriteria, dan elemen penilaian serta profil penyampaian materi.
TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL KM 2022.docxyulizadewi1
Formulir pemantauan tindak lanjut audit internal Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu tahun 2022 menunjukkan adanya beberapa temuan ketidaksesuaian di berbagai unit kerja dan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikannya hingga April 2022. Beberapa contoh temuan antara lain belum lengkapnya dokumentasi konsultasi, belum adanya jadwal pemeliharaan sarana prasarana, serta belum tersedianya alur pelayanan di beber
Notulen pertemuan lokakarya bulanan Puskesmas Rawat Jalan Segedong membahas rencana pelaksanaan berbagai program kesehatan seperti promosi kesehatan, kesehatan reproduksi, posyandu remaja, dan prolanis. Pertemuan juga membahas kinerja pegawai dan persyaratan penundaan vaksinasi. Rencana kegiatan massal sunatan direncanakan pada 22 Maret di Desa Peniti Dalam I.
Dokumen tersebut mengidentifikasi beberapa akar penyebab masalah kesehatan ibu dan anak di desa tersebut, diantaranya kurangnya keterampilan dan pengetahuan bidan, kurangnya kunjungan rumah dan layanan kesehatan, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang rendah.
BAB 4 Standar Akreditasi Puskesmas membahas program prioritas nasional yang meliputi 5 program yaitu: (1) pencegahan dan penurunan stunting, (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (4) program penanggulangan tuberkulosis, (5) pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Standar ini menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalu
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOfirii JB
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab tingginya persentase desa siaga tidak aktif di Kabupaten Situbondo.
2. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor fasilitator, faktor masyarakat, dan pelaksanaan delapan indikator desa siaga.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat perkemb
Dokumen tersebut merupakan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur pelaksanaan kredensial bagi tenaga kesehatan di Puskesmas guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan.
Dokumen ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program UKM di puskesmas. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi penentuan instrumen berupa kuesioner, pengumpulan data kebutuhan masyarakat, analisis data, pemaparan hasil temuan, pelaksanaan program berdasarkan hasil identifikasi, serta monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah mengetahui masalah dan sumber daya yang dibutuhkan masy
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Keputusan Kepala Desa Cilayung menunjuk kader Posyandu di 11 Posyandu di Desa Cilayung untuk mendukung program kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kader Posyandu akan melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita serta mencatat dan melaporkan hasilnya.
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022novitawanget
Puskesmas Rurukan membuat Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) untuk tahun 2022 untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya. PTP ini disusun berdasarkan analisis data kinerja Puskesmas dan status kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah prioritas dan merencanakan program dan kegiatan untuk menyelesaikannya secara efektif dan efisien. PTP ini mengacu pada peraturan terkait dan mer
Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas Lalang untuk memperkerjakan Valensius M. Unggul sebagai perawat THL dari bulan Maret hingga Mei 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur karena yang bersangkutan merupakan staf tetap Puskesmas Lalang.
Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kepemilikan jamban dan perilaku buang air besar. Terdapat pertanyaan mengenai identitas diri, pengetahuan tentang perilaku buang air besar yang sehat, kebiasaan buang air besar, dan kepemilikan jamban. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan seputar pentingnya buang air besar di jamban, syarat-syarat jamban sehat, tempat biasa buang air besar, dan keinginan unt
Capaian kesehatan lanjut usia di Posyandu Lansia belum optimal karena sumber daya manusia dan dana terbatas, serta kurangnya pengetahuan masyarakat dan kader tentang pentingnya skrining kesehatan rutin bagi lanjut usia. Beberapa Posyandu Lansia juga belum melaksanakan standar skrining yang disyaratkan.
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptxagus997845
Regulasi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut membahas tentang kedudukan, tanggung jawab, kewenangan, peran, dan fungsi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut serta mekanisme pengangkatan dan pengembangan karirnya.
Paparan Dasar - Dasar Jabfung Adminkes dan Materi Jabatan Fungsional Adminkes pada Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes di BBPK Ciloto
Credit : dr. Agung Romilian
BBPK Ciloto merupakan lembaga pelatihan di bawah Kementerian Kesehatan yang telah berdiri sejak 1961. Lembaga ini mengelola pelatihan sumber daya manusia kesehatan melalui berbagai program pelatihan teknis, fungsional, dan manajemen. BBPK Ciloto juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan meraih berbagai akreditasi serta penghargaan atas kinerjanya. Selama masa pandemi, lembaga ini tetap
Regulasi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut memberikan ketentuan mengenai kedudukan, tanggung jawab, kewenangan, peran, fungsi, kategori, jenjang, tunjangan, dan mekanisme pengangkatan jabatan fungsional terapis gigi dan mulut.
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917 c.pptxicank_z
Dokumen tersebut membahas proses pelaksanaan penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2017. Proses tersebut meliputi penetapan kebutuhan formasi, seleksi administrasi, uji kompetensi, penerbitan sertifikat lulus, dan pengangkatan."
Dokumen tersebut membahas mengenai manajemen sumber daya manusia di puskesmas, termasuk perencanaan SDM, pengorganisasian, pemantauan dan penilaian kinerja, serta pengembangan SDM di puskesmas."
Lessons learnt dari studi lapangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo mencakup program-program inovatif seperti rawat inap tanpa kelas untuk masyarakat miskin, pelayanan bayi berat lahir rendah tanpa dinding, aplikasi pemantauan ibu hamil dan bayi, serta aplikasi pengelolaan obat di fasilitas kesehatan. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelatihan bidang kesehatan di Indonesia. Terdapat beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelatihan, serta penjelasan mengenai jenis pelatihan, persyaratan, dan data jumlah tenaga kesehatan berdasarkan jabatan fungsionalnya.
1. Sebagian besar proyek inovasi yang dilakukan alumni Diklatpim berlanjut karena dukungan pimpinan dan dimasukkan ke dalam program kegiatan instansi. Faktor penghambatnya adalah mutasi alumni dan keterbatasan anggaran.
2. Diklatpim berdampak pada perubahan cara berpikir dan bekerja alumni, serta kemampuan mereka dalam membangun tim dan memberikan layanan publik yang lebih baik.
3. Proyek-proyek inov
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANWiandhariEsaBBPKCilo
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di Kementerian Kesehatan. Dokumen menjelaskan tentang pengertian pengembangan kompetensi, jenis kompetensi yang harus dimiliki aparatur sipil negara, dan tahapan pemetaan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, mencakup ketentuan penyelenggara uji, kompetensi yang diuji, proses penyelenggaraan uji, serta harapan pengembangan uji kompetensi untuk berbagai jenis jabatan fungsional kesehatan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan jabatan fungsional terapis gigi dan mulut beserta pengelolaannya, mencakup tujuan pembentukan kebijakan, landasan hukum, pola karier, perencanaan formasi, pengangkatan, pengembangan, serta arah pengembangan karier pejabat fungsional terapis gigi dan mulut."
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiDr. Zar Rdj
urgensi penerapan konsep the right man on the right place (orang yang benar ada ditempat yang benar) merupakan salah satu tujuan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tentu wajib hukumnya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan PNS yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula. Karena menempatkan PNS sesuai kompetensi yang dimiliknya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Program penataan organisasi dalam lingkup instansi pemerintah, termasuk penempatan PNS dalam jabatan struktural pada esensinya merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ‘good govermance’ dan ‘clean government’ di suatu pemerintahan, yang bertumpu pada reformasi organisasi, sumber daya manusia dan manajemen birokrasi.
addtional ref:
http://pusbangasn.bkn.go.id/potret-the-right-man-on-the-right-place-dalam-sorotan/
WA 081388333722 Jual Dildo Penis IKat Pinggang Di Surabaya Codajongshopp
WA 081–388–333–722 JUAL VAGINA SENTER ELEKTRIK ALAT BANTU SEKS PRIA DI SURABAYA COD
SIAP ANTAR / COD : SURABAYA, SIDOARJO, MOJOKERTO
KUNJUNGI TOKO KAMI DI : TOKO AJONG VITALITASS JL. RAYA KLETEK NO.112 TAMAN SIDOARJO ( sebrang BRI kletek / sebelah jualan bambu )
Wen4D Daftar Situs Slot Gacor Gampang Maxwin Terbaru Hari IniWen4D
Wen4D adalah pilihan situs judi slot terbaik di Indonesia dan terpercaya yang menghadirkan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para pemain yang bergabung. Sistem game yang kami sajikan 100% fairplay di mana artinya memang tidak ada campur tangan pihak manapun yang menentukan kemenangan.
Link Alternatif : https://heylink.me/WEN4D.com/
4. ASN
(Aparatur Sipil Negara)
“ “
JABFUNG PKM
UU No 5 thn 2014
- Pegawai Negeri Sipil
- Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK)
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan
kesehatan masyarakat
Tenaga pelaksana Teknis Fungsional yg berstatus di lingkungan Kementerian Kesehatan serta instansi di luar Kemkes yang
mengemban tugas, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
penyuluhan kesehatan masyarakat/promosi kesehatan secara profesional
6. Kebijakan Nasional
Pengembangan Kompetensi dalam UU ASN
Jaminan bahwa setiap ASN mendapatkan
hak Pengembangan kompetensi setiap
tahun dalam rangka pengembangan
kariernya : 20 JP/tahun/PNS;
Pengembangan Kompetensi harus
direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi
Kegiatan Pengembangan Kompetensi harus
terekam dalam Sistem Informasi
Pengembangan Kompetensi ASN Nasional
01
02
03
04
05
06
UU ASN telah meletakkan dasar yang
kuat bagi perwujudan Birokrasi Kelas
Dunia melalui profesionalitas ASN;
Variasi jenis kegiatan pengembangan
kompetensi yang dapat dilakukan
Keharusan Penyusunan Rencana
Pengembangan Kompetensi bagi setiap
instansi yang tertuang dalam penganggaran
7. JABATAN FUNGSIONAL DALAM ASN
Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan:
Pemula;
Terampil;
Mahir; dan
Ahli pertama;
Ahli muda;
Ahli madya; dan
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN, JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN,
Ahli utama Penyelia
8. JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN)
JABATAN ADIMINISTRASI
adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi
pemerintahan dan
pembangunan.
JABATAN FUNGSIONAL
adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan
tertentu.
JABATAN PIMPINAN TINGGI
adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah
TUGAS
TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN
melaksanakan
tugas pelayanan
berdasarkan
profesi jabatan
fungsional
keahlian
dan/atau
keterampilan
tertentu
memiliki peran
sebagai
pelaksana tugas
di bidang
pelayanan dan
profesi jabatan
fungsional yang
berdasarkan
pada keahlian
dan/atau
keterampilan
tertentu
PERAN
berkedudukan
dibawah dan
bertanggung
jawab secara
langsung pada
pejabat pimpinan
tinggi atau pejabat
administrasi yang
memiliki
keterkaitan
dengan
pelaksanaan tugas
jabatan fungsional
tertentu
KEDUDUKAN
10. LATAR BELAKANG & DASAR PEMIKIRAN
• Adanya Penataan Organisasi yang berdampak pada
penataan ASN-PNS pada Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah.
• Adanya Kebijakan Penguatan dan Pengembangan
PNS dalam Jabatan Fungsional
• Dalam rangka pengembangan karier dan
profesionalisme serta peningkatan kinerja
organisasi
• Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
11. DASAR HUKUM
JABATAN FUNGSIONAL PKM
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
1
4
5
6
7
9
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
2
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN
3
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MA
NAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2014 TENTANG TATA RUMPU
N JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL NONKESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NO 64 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KE
MENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI PAN – RB NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM J
ABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
12. Pejabat Fungsional
PKM Ahli
Pejabat Fungsional
PKM Terampil
Adalah Jabatan Fungsional
Penyuluh Kesehatan Masyarakat
yang pelaksanaan tugasnya
meliputi kegiatan teknis
operasional yang bersifat
keterampilan di bidang
Penyuluh Kesehatan Masyarakat
dalam mendukung upaya
pemberdayaan masyarakat dan
promosi kesehatan.
Adalah Jabatan Fungsional Penyuluh
Kesehatan Masyarakat yang
pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan
yang berkaitan dengan pengembangan
pengetahuan, penerapan konsep dan
teori, ilmu dan seni untuk pemecahan
masalah dan proses pembelajaran
dengan cara yang sistematis di bidang
Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam
mendukung upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi kesehatan.
14. Memenuhi syarat pengangkatan pertama.
Memiliki pengalaman dalam bidang Penyuluhan
Kesehatan Masyarakat sekurang-kurangnya 2 ta
hun
Usia maksimal 5 ( lima) tahun sebelum mencapai
BUP (batas usia pensiun).
DP-3/SKP satu tahun terakhir “Baik”.
Pangkat ditetapkan sama dengan pangkat yang
dimiliki, jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan
perolehan AK yang berasal dari Unsur Utama dan
Penunjang, setelah PAK nya ditetapkan oleh Peja
bat ybw
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
Alih Tugas ……
15. KOMPOSISI Angka Kredit
Unsur Utama
80% 20%
1. Pendidikan :
a. Pendidikan sekolah ( Ijazah/Gelar)
b. Diklat fungsional ( STTPL)
2. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
3. Pengembangan Penyuluhan Kes. Masy.
4. Pengembangan Profesi
Penunjang
1. Mengajar/melatih dlm bidang kesehatan.
2. Mengikuti seminar/lokakarya
3. Menjadi anggota organisasi profesi
4. Menjadi anggota Tim Penilai
5. Memperoleh gelar kesarjanaan lain
6. Memperoleh tanda jasa/piagam penghargaan
16. MELAKSANAKAN TUGAS
DI BAWAH JENJANG JABATANNYA
100 % 80%
Pejabat fungsional yang melaksanakan
tugas satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sama dengan angka kredit dari
setiap butir kegiatan yang dilakukan.
Pejabat fungsional yg melaksanakan
tugas satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang
diperoleh ditetapkan sebesar 80 %
(delapan puluh persen) dari setiap
butir kegiatan yang dilakukan
17. Jenjang
JF PKM Ahli
Jenjang
JF PKM Terampil
1. PKM Pelaksana (Pengatur Muda Tk.I Gol.
II c – Pengatur Gol. II d)
2. PKM Pelaksana Lanjutan (Penata Muda
Gol. III a – Penata Muda Tk.I Gol. III b)
3. PKM Penyelia (Penata Gol. III c – Penata
Tk.I Gol. III d)
1. PKM Pertama (Penata Muda Gol. III a –
Penata Muda Tk.I Gol. III b)
2. PKM Muda (Penata Gol. III c – Penata Tk.I
Gol. III d)
3. PKM Madya (Pembina Gol. IV a –
Pembina Utama Muda Gol. IV c)
4. PKM Utama (Pembina Gol. IV c –
Pembina Utama Muda Gol. IV e ) ...usulan
Permenpan
18. Keuntungan Menjadi Pemangku Jabatan
Fungsional
• Berpeluang memperoleh kepangkatan yang lebih tinggi tanpa dibatasi
oleh pendidikan yang tertinggi yang dimiliki
• Berpeluang memperoleh kenaikan pangkat lebih cepat
• Berpeluang meningkatkan profesionalisme di bidang penyuluhan
kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan yang lebih luas
• Berpeluang mengembangkan kreativitas lebih bebas
• Berpeluang berkarya lebih mandiri
• Berpeluang memperoleh tunjangan jabatan fungsional sesuai
peraturan yang ada
• Terbuka kesempatan untuk berpindah jalur ke jabatan struktural
19. 1. Pejabat fungsional lebih banyak bekerja dengan metode serta
dlm melakukan pekerjaannnya bersifat madiri tanpa banyak
dilandasi oleh sifat2 atasan - bawahan;
2. Kenaikan pangkatnya berdasarkan kinerja pejabat ybs, dan
diukur dgn kemampuan melaksanakan kegiatan yg memiliki nilai
kredit tertentu;
3. Jenjang pangkatnya tidak tergantung kepada dasar pendidikan
maupun eselon;
4. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan profesionalisme,
jadi seorang jabfung dituntut profesionalismenya dlm bidang
tertentu;
5. Berhak atas tunjangan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh
pemerintah.
20. 20
Peraturan Kepala BKN
Nomor 28 Tahun 2005
Tanggal 28 Desember 2005
ANGKA KREDIT PENDIDIKAN
TINGKAT AHLI
No Pendidikan
Angka Kredit
Lama Baru
1. Sarjana (S1)/D-IV 75 100
2.
Dokter/Apoteker/
Magister (S2)
100 150
3. Doktor (S3 ) 150 200
21. 21
Peraturan Kepala BKN
Nomor 28 Tahun 2005
Tanggal 28 Desember 2005
ANGKA KREDIT PENDIDIKAN
TINGKAT TRAMPIL
No Pendidikan
Angka Kredit
Lama Baru
1. SMA 20 25
2. DII 25 40
3. D III 40 60
22. Lamanya Pelatihan dan Jumlah AK
No Lamanya AK
1. Lamanya lebih dari 960 jam 15
2. Lamanya antara 641– 960 jam 9
3. Lamanya antara 481- 640 jam 5
4. Lamanya antara 161 - 480 jam 3
5. Lamanya antara 81 -160 jam 2
6. Lamanya antara 30 – 80 jam 1
23. Karya Tulis disusun bersama
1. Penulis Utama 60 %
2. Penulis Pembantu 40 %
3. Jumlah penulis pembantu sebanyak-banyaknya 3 ( tiga )
orang
Contoh :
Suatu karya tulis ditulis oleh 4 orang,
kalau karya tulis tsb, diberikan nilai
angka kredit sebesar 12,50 maka :
1 (satu ) orang
Penulis Utama
60 % x 12,50 = 7,50
1
3 ( tiga ) orang
Penulis Pembantu
40 % x 12,50 = 1,667
3
24. CONTOH
A,B,C dan D, bersama-sama membuat karya tulis di
bidang penyuluhan kesehatan dan telah dipublikasikan
di Majalah.
A, adalah penulis Utama sedangkan B,C, dan D, adalah
penulis pembantu. Penghitungan AK masing-2 adalah
sebagai berikut:
1. A adalah 60% x 6 AK = 3,6 (AK)
2. B adalah 40%/3x6 AK = 0,8 (AK)
3. C adalah 40%/3x6 AK = 0,8 (AK)
4. D adalah 40%/3x6 AK = 0,8 (AK)
26. Pejabat yang Berwenang
PEJABAT
PENETAP
ANGKA KREDIT
TIM PENILAI
ANGKA KREDIT
PEJABAT PENGUSUL
ANGKA KREDIT
tim penilai yang
dibentuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang
berwenang dalam
rangka untuk membantu
penetapan angka kredit
Penyuluh Kesehatan
Masyarakat;
pejabat yang berwenang
mengusulkan angka
kredit Penyuluh
Kelehatan Masyarakat;
pejabat yang
berwenang
penetapan angka
kredit Penyuluh
Kesehatan
Masyarakat;
28. DUPAK
(Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit)
formulir berisi keterangan perorangan
Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan
butir kegiatan yang dinilai dan harus
diisi oleh Penyuluh Kesehatan
Masyarakat dalam rangka penetapan
angka kredit;
29. PAK (Penetapan Angka Kredit)
formulir yang berisi keterangan
perorangan Penyuluh Kesehatan
Masyarakat dan satuan nilai dari hasil
penilaian butir kegiatan dan atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan
yang telah dicapai oleh Penyuluh
Kesehatan Masyarakat yang telah
ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka
Kredit;
30. Permasalahan yang Sering Muncul
• Ketidaksesuaian bukti fisik dengan butir-butir kegiatan
• Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan jenjang jabatan
• Belum ada tim penilai di tingkat daerah
• Tim penilai daerah belum memahami cara penilaian DUPAK
36. Lampiran III : Keputusan bersama
Menteri Kesehatan dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 733/Menkes/SKB/IV/2002
Nomor : 10 tahun 2002
Tanggal : 14 Juni 2002
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Daratista
NIP : 199999999999
Pangkat/Golongan ruang : Penata Tk.I - III/c
Jabatan : Ka.PKM Pangkal Pinang
Unit kerja : PKM Pangkal Pinang
Menyatakan bahwa :
Nama : Dahlia
NIP : 198005122005122001
Pangkat/Golongan ruang/TMT : Pengatur - II/c (01-04-2002)
Jabatan : -
Unit kerja : PKM Pangkal Pinang
Telah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan sebagai berikut :
No Uraian Kegiatan Pelayanan Keperawatan Tanggal Satuan Hasil
Jumlah Volume Kegi
atan
Jumlah AK Keterangan/ Bukti fisik
Nilai
1 2 3 4 5 6 7
1 Menyusun rencana lima tahunan:
Juli S/d Des 2011
Lap. 713 0,003 0,023
Mengolah data tabulasi
2 Mengolah data pengamatan:
Juli S/d Des 2011
Rumusan 900 0,001 0,028
Tabulasi
3 Mengumpulkan data biokimia gizi sesuai
Juli S/d Des 2011
Rencana 636 0,001 0,010
kelompok sasaran tertentu
TOTAL 47,959
Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
……………………….. ,……………………….
Atasan langsung
Daratista
NIP:
37. Contoh Bukti Fisik
Unsur Utama
• Ijazah
• Sertifikat mengikuti pelatihan
• Dokumen rencana tahunan
• Surat tugas melaksanakan
kegiatan
• Surat tugas
• Laporan melaksanakan kegiatan
(uji coba, evaluasi, dsb)
• Makalah/karya tulis
• Buku
• dsb
38. Unsur Penunjang
Sertifikat mengikuti Seminar Nasional/Internasional
SK Tim Penilai Jabfung
SK Pengurus Organisasi Profesi Tingkat Pusat/Daerah
41. PENTING dalam pengajuan DUPAK!
1. Pengumpulan angka kredit dari unsur utama minimal 80% dan
unsur penunjang maksimal 20 %
2. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi
3. Diterima sesuai jadwal yang ditetapkan, selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat diterima oleh tim
penilai
42. PENTING dalam pengajuan DUPAK!
4. Kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang
bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan Juli.
6. Dilengkapi bukti fisik a.l: Fotokopi Ijazah, STTPL dan Surat
Pernyataan melakukan kegiatan (SPMK).
7. DUPAK yg lengkap diserahkan kepada Ketua Tim Penilai yang
akan membagi tugas kepada anggota tim.