Peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kajen, termasuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan tentang disiplin PNS, meningkatkan sosialisasi, dan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan.

1. RENCANA AKSI PERUBAHAN (PROJECT CHARTER)

2. 1. IDENTITAS PROYEK
Judul Meningkatkan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Pendidikan dan
Kebudayaan ……………………..
Deskripsi a. Banyaknya guru penerima sertifikasi belum maksimal dalam menjalankan
tugasnya.
b. Hasil yang diharapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan belum sesuai yang
diharapkan.
c. Sertifikasi merupakan kesejahteraan guru yang diharapkan hendaknya kinerja
diimbangi dengan peningkatan mutu bukan peningkatan kesejahteraan.
d. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi
merupakan kesanggupan Guru untuk mentaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan atau Peraturan
Kedinasan yang apabila tidak di taati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Sponsor Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dra. Sri Sugiyarti)
Project Leader Kantor UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen
Sumber daya
Tim
1. Dasar Hukum
2. Sumber daya manusia
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53
Tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun
2005
Internal
1. Kasubag TU
2. Bag Keuangan
3. Staf Kepegawaian
4. Staf Aset dan Barang
5. Staf Operator
6. Staf Administrasi
7. Pengawas SD
8. Pengawas TK
9. PNFI
10. Kepala SekolahGuru SD
11. Guru TK
12. Guru PAUD
13. Tenaga Perpustakaan
14. Tenaga Operator Sekolah

3. 3. Dana
Eksternal
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dewan Pendidikan
3. Komite Sekolah
4. Masyarakat
1. APBN
2. APBD
3. Swadaya
2. LATAR BELAKANG (BURNING PLATFORM)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
a. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban
dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatui hukuman.
b. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutkan disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah
c. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati
kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam
maupun di luar jam kerja.
d. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan
disiplin PNS.
e. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
f. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
g. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum.
h. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

4. i. Sertifikasi guru dan dosen merupakan tujuan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
kesejahteraan guru, namun saat ini belum optimal dalam peningkatan mutu pendidikan.
j. Kondisi saat sekarang Sumber Daya Manusia masih banyak yang belum standar (S-1).
k. Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan melalui Workshop dan Diklat untuk meningkatkan
kualitas Guru dalam mencapai mutu pendidikan yang optimal atau yang diharapkan.
l. Saat ini guru belum disiplin sesuai harapan pemerintah.
Contohnya: - Masih datang terlambat
- Pulang belum sesuai waktu yang ditentukan
- Masih ada yang belum membuat RPP
- Belum melengkapi administrasi guru
- Masih ada yang tidak ijin apabila meninggalkan kedinasan
m. Jumlah pegawai yang ada di UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kajen Kabupaten Pekalongan 768,
jumlah laki-laki 316 dan perempuan 452. Yang sudah sertifikasi ada 283 guru.
Disiplin PNS bertujuan antara lain:
a. Mentaati kewajiban dan menghindari yang ditentukan oleh undang-undang.
b. Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri yang diharapkan oleh Pemerintah.
c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
d. Mentaati segala peraturan perundang-undangan.
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian,
kesadaran dan tanggung jawab.
f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS.
g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorangan atau golongan.
h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah yang harus dirahasiakan.
i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan meteriil.
k. Menaati ketentuan jam kerja.
l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir.
q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

5. r. Melaksanakan undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.
Dari uraian diatas maka disiplin pegawai sangat diwajibkan agar pelaksanaan tugas yang dilakukan
oleh masing-masing guru dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam proses penyajian informasi agar pimpinan dapat membuat keputusan dan merencanakan
kebijakan, maka harus ada sistem dan prosedur kerja yang baik di bidang peningkatan disiplin pegawai
di UPT Pendidikan dan Kebuadayaan Kajen khususnya dan dapat dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen adalah salah satu dari 19 UPT dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pekalongan yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan.
UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen dengan luas wilayah dengan jumlah pegawai:
Nama Instansi Laki-laki Perempuan Jumlah
1. UPT Dindikbud 13 5 18
2. Kepala SD 36 18 54
3. Guru PNS 115 274 389
4. Guru WB 80 173 253
5. Penjaga SD PNS 46 - 46
6. Penjaga WB 8 - 8
Jumlah 316 452 768
Keterangan :
- SD Negeri : 47
- SD Muhammadiyah : 3
- SD Islam : 1
- SD IT : 1
- MI : 2
- Jumlah Sekolah : 54
Dalam memberikan pelayanan kepada PNS di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen
dengan jumlah personil 14 PNS dan 4 Non PNS terbagi dalam dua jabatan struktural dan fungsional
dengan jumlah 2 struktural, 6 fungsional dan 10 staff.
A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
1. UPT Dindikbud dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. UPT Dindikbud mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan kebudayaan pada

6. sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah kecamatan.
B. Fungsi UPT Dindikbud Kajen meliputi:
1. Penyusunan rencana program dan kegiatan UPT
2. Pengoordinasikan kegiatan operasional di bidang pendidikan dan kebudayaan pada jenjang
pendidikan sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah kecamatan.
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan pada
jenjang pendidikan sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah kecamatan
4. Pengawasan dan pembinaan pegawai UPT
5. Pengoordinasikan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
6. Pelaksanaan tugsa-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
C. Identifikasi Permasalahan
a. Belum optimalnya disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kajen
b. Belum dijalankannya dengan baik tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen.
c. Kurangnya memahami tentang PP nomor 53 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan UU No.
14 Tahun 2005.
Untuk memotret kondisi riil permasalahan utama diatas yang ada di UPT Dinas Pendidikan dan
Kebudayan Kajen dilakukan analisis dengan menggunakan Force Field Analyzis dengan harapan jika
faktor pendukung dan penghambat dapat diketahui dengan baik maka intervensi yang dilakukan dapat
lebih tepat. Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :
Tabel 2
Analisa Kekuatan Medan
Meningkatkan disiplin PNS di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen
Kabupaten Pekalongan
Gambar 1 :

7. FORCE FIELD ANALYSIS (1951)
FAKTOR PENDORONG FAKTOR PENGHAMBAT
1. Adanya dukungan Intern
2. PP RI No.53 tahun 2010 tentang
disiplin PNS dan UU Guru dan
Dosen No. 14 Tahun 2005
3. Adanya pemahaman PP No. 53
tahun 2010 tentang disiplin PNS
dan UU Guru dan Dosen No. 14
Tahun 2005
Skor =15
1. Kurangnya pemahaman PP RI No.
53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
2. Kurangnya sosialisasi PP No. 53
tahun 2010 tentang disiplin PNS
dan UU Guru dan Dosen No. 14
Tahun 2005
4. Kurangnya SDM yang memadai
Skor =12
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
Analisis Kekuatan Penghambat Utama :
H1 Kurangnya pemahaman PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin dan UU Guru dan Dosen No. 14
Tahun 2005
H2 Kurangnya sosialisasi PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU Guru dan Dosen No.
14 Tahun 2005
H3 Kurangnya SDM yang memadai
Analisis Kekuatan Pendorong Utama
D1 Adanya dukungan intern
D2 Memberikan kewajiban untuk disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi
D3 Komitmen untuk melaksanakan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU Guru dan
Dosen No. 14 Tahun 2005 sehingga dapat dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
Terlaksananya disiplin PNS UPT Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kajen Kabupaten Pekalongan
(5)

8. berlaku.
Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah intervensinya sebagai berikut :
1. Perlunya peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kajen
2. Menyiapkan sosialisasi tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi kepada seluruh pegawai
di wilayah UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen
3. Dari hasil Benchmarking di Bandung kami mendapatkan temuan inovasi bahwa peningkatan disiplin
adalah
Belum Optimalnya Disiplin PNS di UPT Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kajen, Kabupaten
Pekalongan

9. C.Target Area Perubahan
Dalam proyek perubahan ini dengan area perubahan pada peningkatan disiplin.
Adapun data administrasi sebagai berikut :
3. TUJUAN
A. Tujuan Jangka Pendek
b. Melakukan peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kajen
c. Melaksanakan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di Kantor UPT dan di Sekolah (SD,
TK dan PAUD)
B. Jangka Menengah
a. Melaksanakan peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan peningkatan disiplin dan sertifikasi guru sesuai dengan guru kelas, guru mapel
dan sertifikasi KS
C. Jangka Panjang
Melaksanakan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi sesuai PP No. 53 tahun 2010 dan
UU guru dan dosen No. 14 Tahun 2005
KEPALA
DINAS
Kepala SD
KEPALA UPT
Komite SekolahKepala PAUDKepala TK
Sek. Dinas
Kasubag TUPengawas/Penilik

10. 4. MANFAAT
1. Pelaksanaan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kajen Kabupaten Pekalongan berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja dan melayani
masyarakat.
2. Manfaat bagi UPT dapat melaksanakan PP No. 53 tahun 2010 dan UU Guru dan Dosen No. 14
Tahun 2005 dengan baik.
3. Manfaat bagi SKPD adalah menjamin kualitas guru dalam penerimaan sertifikasi sebagai bukti
pelaksanaan tugas dalam kedinasan dimasing-masing instansi atau lembaga.
4. Manfaat bagi Pemerintah adalah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pekalongan untuk melaksanakan PP RI No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU guru dan
dosen No. 14 Tahun 2005 dilaksanakan dengan baik dan benar.
5. Manfaat bagi masyarakat adalah pelayanan Pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan
nasional
5. RUANG LINGKUP
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Optimalisisasi Peningkatan disiplin guru dalam
penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen Kabupaten Pekalongan
sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan pimpinan atau atasan langsung
2. Melakukan rapat dengan unit-unit terkait
3. Pembentukan Tim Sosialisasi tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi
4. Mengadakan sosialisasi tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi
5. Menyiapkan aula untuk sosialisasi tentang disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi
6. Pelaksanaan kegiatan
7. Monitoring dan evaluasi
8. Hasil yang diharapkan lebih baik atau lebih meningkat.
6. OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLE)
Nama Deskripsi
A. Jangka Pendek
1. Terlaksananya rapat –rapat
dengan unit-unit terkait.
2. Terbentuknya tim
 Rapat persiapan dalam rangka pelaksaanaan sosialisasi PP
No. 53 tahun 2010 dan UU guru dan dosen No. 14 tahun
2005

11. pelaksana sosialisasi
3. Penyiapan tempat
sosialisasi
4. Tersosialisasinya tentang
disiplin guru dalam
penerimaan sertifikasi
5. Adanya tenaga penyaji
materi PP No. 53 tahun
2010 dan UU guru dan
dosen No. 14 tahun 2005
6. Terlaksananya kegiatan
B. Jangka Menengah
Disiplin dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai PP No. 53
tahun 2010 dan UU guru dan
dosen No. 14 tahun 2005
C. Jangka Panjang
Pelaksanaan PP No. 53 tahun
2010 dan UU guru dan dosen
No. 14 tahun 2005
dilaksanakan dengan baik
 Tim pelaksana melaksanakan kegiatan sosialisasi PP No. 53
tahun 2010 dan UU guru dan dosen No. 14 tahun 2005
 Dengan adanya Aula untuk sosialisasi mempermudah tempat
sosialisasi
 Dengan diadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai di
lingkungan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen
dapat memahami pentingnya disiplin guru dalam penerimaan
sertifikasi
 Dengan sosialisasi diharapkan disiplin guru dalam
penerimaan sertifikasi dapat melaksanakan PP No. 53 tahun
2010 dan UU guru dan dosen No. 14 Tahun 2005 dengan baik
dan benar
 Dengan berjalannya area perubahan ini diharapkan
peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi dapat
dicapai di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen
 Dengan terlaksananya disiplin guru dalam penerimaan
sertifikasi maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan.
 Dengan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi dapat
meningkatkan pelayanan yang optimal pada masyarakat.
7. PENTAHAPAN (MILESTONES)
NO TAHAP UTAMA WAKTU
1. a. Jangka Pendek
1. Kesepakatan untuk melakukan peningkatan
disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi
2. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
3. Penentuan sistem kedisiplinan
4. Penyiapan sarpras:
a. Menyiapkan surat menyurat
b. Menyiapkan daftar hadir
c. Menyiapkan tanda terima undangan
d. Menyampaikan undangan
e. Menyiapkan lokasi rapat
Minggu ke 2014
Minggu ke 2014
Minggu ke 2014
Minggu ke 2014

12. 2.
3.
5. Sosialisasi
6. Penerapan disiplin guru dalam penerimaan
sertifikasi
b. Jangka Menengah
1. Monitoring dan evaluasi disiplin guru dalam
penerimaan sertifikasi
2. Pelaksanaan di lapangan tentang disiplin
guru dalam penerimaan sertifikasi
3. Pelaksanaan sesuai dengan harapan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dan harapan
UPT Dinas Pendidikan dan Pendidikan
Kajen Kabupaten Pekalongan
c. Jangka Panjang
1. Melaksanakan disiplin sesuai PP RI No. 53
tahun 2010 dan UU guru dan dosen No. 14
Tahun 2005
Minggu ke 2014
Minggu ke , 2014
Sampai akhir 2014
Tahun 2015
8. TATA KELOLA PROYEK
STRUKTUR DESKRIPSI
(Penjelasan tentang disiplin guru dalam
penerimaan sertifikasi)
• Sponsor
1. Memberikan persetujuan, dukungan,
arahan adanya proyek perubahan
2. Mengkoordinasikan kegiatan
3. Membantu menyelesaikan hambatan
• Project Leader
1. Memimpin jalannya proyek
perubahan mulai dari merencanakan,
mengkoordinasikan, membentuk
Tim Pelaksana, penjadwalan,
memotitor dan evaluasi dengan
bimbingan sponsor dan coach.
2. Memberikan arahan strategi kepada
Tim
3. Menyusun rencana kerja Tim
4. Melakukan komunikasi dengan daan
kesepakataan dengan Stakeholders
5. Melaporkan pelaksanaan proyek dan
hasilnya kepada Sekdin
6. Menyelesaikan masalah yang tidak
dapat diselesaikan oleh Tim
Tim
Pelaksana
KS
Coach
Ali Muechson, S.Sos,M.Pd
Counselor
Tim
Sosialisasi
Project Leader
UPT Dindikbud
Casmito, S.Pd,
Sponsor
Dinas Pendidikan
Tim
Administrasi
Kasubag TU
Tim
Monitor
Pengawas

13. • Tim Sosialisasi peningkatan disiplin
Bertugas mensosialisasi tentang
kedisiplinan di masing-masing Instansi
atau Sekolah sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku
• Tim Penyiapan Materi
Bertugas menyiapkan materi tentang
disiplin PNS.
• Tim Monitoring dilaksanakan oleh
Pengawas dimasing-masing Dabin
• Coach / Couselor
1. Melakukan diskusi dan memberikan
maasukan dalam menyusun
rancangan proyek
2. Memonitor kegiataan peserta selama
Takin Ownership
3. Membantu melakukan intervensi bila
peserta mengalaami permasalahan
sebatas kewenangan
4. Melakukan komunikasi dengan
mentor terkait kegiatan peserta
selama tahap Taaking ownership
5. Membantu dokumentasi proses dan
memonitor perkembangan hasil
sesuai dengan yang diharapkan.
9. ANGGARAN
JUMLAH DESKRIPSI
Rp 1.500.000,- ( satu jutalima ratus ribu rupiah )
Rp 1.110.000,- ( satu juta seratus sepuluh ribu
rupiah )
Estimasi anggaran digunakan untuk sosialisasi.
(Dibebankan pada Anggaran APBD)
Estimasi anggaran digunakan untuk :
1. Konsumsi rapat koordinasi pelaksanaan
proyek perubahan 54 orang x Rp. 10.000 =
Rp. 540.000,-
2. Konsumsi rapat Sosialisas Disiplin PNS 54
orang x Rp 5.000 = Rp 270.000,-
3. konsumsi untuk monitor dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan.
5 kl x 3 orang x Rp.20.000 = Rp 300.000,-
( Dibebankan swadaya )
10. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS

14. 1 Promotors 1. Sekdin
2 Latens 2. Dinas Pendidikan
3 Defenders 1. Kabid SD
2.Kasi SD
3.Kasubag TU
4.Pengawas TK. SD
5. Penilik PNFI
6. Staf UPT
4 Apathetic 1.Dewan Pendidikan
2.Komite Sekolah
3.Masyarakat
NET MAP
Kepala
UPT
Kepala
UPT
Kabid SDKabid SD
Kasi SDKasi SD
Pengawas
TK
Pengawas
TK
Dewan
Pendidikan
Dewan
Pendidikan
Stakeholde
r Internal
Stakeholde
r Internal
Stakeholde
r Eksternal
Stakeholde
r Eksternal
++ : Sangat Berpengaruh
+ : Berpengaruh
SekdinSekdin
Komite
Sekolah
Komite
Sekolah
++
MasyarakatMasyarakat
StaffStaff
Pengawa
s SD
Pengawa
s SD
Kasubag
TU
Kasubag
TU
++
++
+
++
+
++
++
+
++

15. 1. Lingkaran Stakeholder (Stakeholder Circle)’. Tahapan dalam membuat pemetaan dan
analisis stakeholder adalah sebagai berikut:
a) Identifikasi stakeholder;
b) Prioritas (Prioritise) stakeholder;
c) Visualisasi stakeholder;
d) Pelibatan (Engage) stakeholder; dan
e) Monitor stakeholder.
2. Urutan prioritas stakeholder ditentukan berdasarkan indikator:
a) Power (kekuatan) pengaruhnya terhadap kelangsungan dan keberhasilan proyek;
b) Proximity (tingkat keterlibatan langsung) di dalam proyek;
c) Interest (kepentingan), kepentingan stakeholder dalam proyek.
Tabel I : Indikator Penilaian Kekuatan Pengaruh Stakeholder
Preferensi
Definisi
Konsep
Definisi Operasional
Power
(kekuatan
Pengaruh)
Kewenanga
n formal
untuk
mengambil
keputusan
1 2 3 4
Tidak
memiliki
kewenangan
Terbatas
hanya pada
1 fungsi
Beberapa
fungsi
Penuh
pada
semua
fungsi
Proximity
(Keterlibatan)
Keterlibatan
secara
langsung
pada proyek
Tidak
terlibat
langsung
Pada satu
tahap saja
Pada
beberapa
tahap
Terlibat
pada setiap
tahapan
Interest
(Kepentingan)
Kepentinga
n terhadap
proyek
Tidak
memiliki
kepentingan
Satu
kepentingan
Beberapa
kepentinga
n
Kepenting
an penuh
Sumber: modifyng Derek Walker, et. al., 2008
Tabel 2. Matriks Kekuatan Pengaruh Stakeholder
No Stakeholder
Power Proximity interest
Skor
INTERNAL
1 Sekdin 4 4 4 12
2 Kabid SD 2 4 4 10
3 Kasi SD 2 4 4 10
4. Kasubag TU 2 4 4 10
5. Pengawas SD, TK 2 4 4 10
6 Staff 1 2 4 7
EKSTERNAL
1. Dinas Pendidikan 1 4 4 9
2. Dewan Pendidikan 1 1 4 6
3 Komite Sekolah 1 1 4 6
4. Masyarakat 1 1 4 6
Jumlah 86
Nilai Tertinggi = ∑ Indikator x Bobot tertinggi = 3 x 4 = 12 ;

16. Peng
aruh
Nilai Terendah = ∑ Indikator x bobot terendah = 3 x 1 = 3
Rentang = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah = 12 – 3 = 9
Interval =
Kategori peringkat dan strategi kerjasama dengan stakeholder berdasarkan pengaruh/minat/
kepentingannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Apathetics (Low power, less interested people) nilai 3-5,25 simbul (- -) : Tidak punya
minat/kepentingan dan tidak berpengaruh. ( Monitor terus golongan ini, tapi jangan sampai
membuat bosan dengan komunikasi anda yang berlebihan
2. Latens (High Power, less interested people) nilai 5,26-7,51 simbul (- +) : Punya
minat/kepentingan dan tidak berpengaruh (Cukup bekerja dg mereka agar tetap puas, tapi
tidak perlu terlalu banyak sehingga mereka malah bosan dengan pesan kita)
3. Defender (Low power, High interested people) nilai 7,52-9,77 simbul (- +)
Punya minat/kepentingan dan sedikit pengaruh (Pertahankan agar orang yg masuk golongan
ini tetap dijaga mendapatkan informasi, dan usahakan bicara dg mereka untuk memastikan tidak
ada masalah
4. Promoters (High Power, High Interested people) 9,78-12 7 simbul (- +) : Punya
minat/kepentingan dan punya pengaruh (Harus melibatkan orang orang tersebut karena
memiliki pengaruh besar)
Mapping Stakeholders
tinggi
rendah interes tinggi
LATENS
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Pekalongan
LATENS
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Pekalongan
PROMOTERS
Sekdin
PROMOTERS
Sekdin
APATHETIC
Dewan Pendidikan
Komite Sekolah
Masyarakat
APATHETIC
Dewan Pendidikan
Komite Sekolah
Masyarakat
DEFENDER
Kabid SD
Kasi SD
Kasubag TU
Pengawas TK, SD
Staff
DEFENDER
Kabid SD
Kasi SD
Kasubag TU
Pengawas TK, SD
Staff

17. 1.PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF (TEAM WORK)
NO DESKRIPSI
1 • Sponsor
a. Memberikan persetujuan, dukungan, arahan adanya proyek perubahan
b. Mengkoordinasikan kegiatan
c. Membantu menyelesaikan hambatan
• Coach / Couselor
a. Melakukan diskusi dan memberikan masukan dalam menyusun rancangan proyek
b. Memonitor kegiataan peserta selama Takin Ownership
c. Membantu melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan sebatas
kewenangan
d. Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan peserta selama tahap Taaking
ownership
e. Membantu dokumentasi proses dan memonitor perkembangan hasil sesuai dengan yang
diharapkan.
• Tim I Penataan Sistem Disiplin Guru dalam penerimaan sertifikasi
• Tim II Penyiapan Sarpras
• Tim III Sosialisasi PP RI No. 53 tahun 2010 dan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005
• Tim IV Monitoring dan Evaluasi
2 Jangka waktu berlakunya tim sampai dengan terlaksananya proyek perubahan dengan etika dan
mekanisme tim kerja untuk saling koordinasi, melapor, saling menghargai dan bersama-sama
melaksanakan proyek perubahan,
11. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA / MASALAH
NO DESKRIPSI
1 POTENSI KENDALA
1. Kurangnya Motivasi
2. Persepsi anggota tim yang berbeda
3. Kurang soliditas tim
2 RESIKO
1. Hasilnya tidak sesuai yang telah direncanakaan
2. Proyek perubahan tidak berjalan sesui jadwal
3 SRATEGI MENGATASI MASALAH
1. Memberikan motifasi kepada semua tim perlu/penting proyek perubahan yang akan
dilaksanakan.
2. Membuat Komitmen bersama dengan seluruh tim
Agar lebih valid dapat dibantu dengan matriks Analisis Persoalan Potensial ketika nanti proyek
perubahan ini diimplementasikan (contoh terlampir)

18. 12. KRITERIA DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
1. KRETERIA
a. Tersidianya ruang khusus arsip ( dana Rp.1.500.000,- ) 100 %
b. Tercapainya kesepakataan untuk melakukan perubahan disiplin guru dalam penerimaan
sertifikasi
c. Meningkatnya disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi di UPT Dinas Pendidikan dan
Kebuyaan Kajen
d. Tercapainya Pelaksanaan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi
e. Tercapainya Monitoring dan Evaluasi disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi
2. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
a. Dukungan dari Tim, Mentor, dan stakehorders
b. Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin guru dalam penerimaan sertifikasi
13. DAFTAR RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
No. Kegiatan Capaian Target Waktu
1. Rapat pembentukan Tim Koordinasi agar
mendapatkan dukungan
September 2014
2. Penyusunan SK Tim Terbentuknya Tim
Peningkatan disiplin
guru dalam penerimaan
sertifikasi
September 2014
3. Konsultasi dengan Dinas
untuk diadakan Sosialisasi
tentang disiplin guru dalam
penerimaan sertifikasi
Mendapatkan jadwal
Sosialisasi peningkatan
disiplin guru dalam
penerimaan sertifikasi
September 2014
4 FGD sistem disiplin Kesepakatan
pelaksanaan disiplin
guru dalam penerimaan
sertifikasi
September 2014
5 Extion dilapangan Pelaksaan disiplin
berjalan dengan baik
September 2014
6 Pelaksanaan Monitor Berjalan sesuai jadwal Oktober 2014
7. Sosialisasi Internal Semua Pegawai di UPT
Dindikbud Kajen
Oktober 2014
8. Sosialisasi peningkatan
disiplin PNS
Tenaga khusus Dinas
Pedidikan
14 s/d 16 Oktober 2014
9 Uji Coba Pelaksanaan disiplin Semua melaksanakan
disiplin di semua
Instansi
Oktober s/d Nopember
2014

19. 14. PERSETUJUAN
…………………., September 2014
Project Sponsor : Atasan peserta
SEKRETARIS DINAS
………………………………….
NIP……………………………..