Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi dan pengaturan tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah termasuk pengertian, dasar hukum, prinsip, prosedur, dan format penyusunannya.
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier dengan fokus pada sistem prestasi kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, dan meliputi sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
Dokumen tersebut membahas tentang diklat prajabatan golongan III PNS Provinsi DKI Jakarta 2018. Terdapat penjelasan tentang proses pengangkatan CPNS menjadi PNS melalui seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Dokumen juga menjelaskan hak dan kewajiban PNS seperti cuti, jaminan, larangan, serta sanksi bagi pelanggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi dan pengaturan tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah termasuk pengertian, dasar hukum, prinsip, prosedur, dan format penyusunannya.
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier dengan fokus pada sistem prestasi kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, dan meliputi sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
Dokumen tersebut membahas tentang diklat prajabatan golongan III PNS Provinsi DKI Jakarta 2018. Terdapat penjelasan tentang proses pengangkatan CPNS menjadi PNS melalui seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Dokumen juga menjelaskan hak dan kewajiban PNS seperti cuti, jaminan, larangan, serta sanksi bagi pelanggaran.
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang mencakup dasar hukum, tujuan, pengertian pangkat dan kenaikan pangkat, sistem kenaikan pangkat, syarat-syarat kenaikan pangkat reguler dan pilihan, serta jenjang pangkat berdasarkan jabatan dan pendidikan."
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
Kebijakan peningkatan kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional kependidikan lainnya mengatur tentang pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum, jenis jabatan, kriteria jabatan fungsional, dan perbedaan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pola karir PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Secara garis besar dibahas tentang ketidakteraturan manajemen kepegawaian saat ini, tujuan pengaturan pola karir, komponen pola karir, ruang lingkupnya, serta persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan struktural, dan pemindahan jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Indonesia. Terdapat dua jenis kenaikan pangkat yaitu reguler dan pilihan, dengan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing. Dokumen ini juga membandingkan peraturan kenaikan pangkat sebelumnya dan menjelaskan sistem serta prosedur kenaikan pangkat PNS secara lengkap.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetap
Achmad Avandi meminta mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alasan mencari pengalaman kerja baru dan menjadi pegawai kementerian. Permohonan tersebut mendapat rekomendasi dari atasan dan pernyataan tidak sedang menjalani hukuman atau pendidikan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
Dokumen ini membahas tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam memimpin suatu organisasi negara. Untuk diangkat dalam jabatan struktural, pegawai harus memenuhi syarat seperti status pegawai negeri sipil, pangkat, kualifikasi, prestasi kerja, kese
Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-provinsi-dki-jakarta?.html
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Dokumen ini berisi format standar untuk mengisi daftar riwayat hidup yang meliputi identitas pribadi, pendidikan, kursus/pelatihan, dan riwayat pekerjaan seseorang beserta pernyataan kesungguhan informasi yang diisi.
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang mencakup dasar hukum, tujuan, pengertian pangkat dan kenaikan pangkat, sistem kenaikan pangkat, syarat-syarat kenaikan pangkat reguler dan pilihan, serta jenjang pangkat berdasarkan jabatan dan pendidikan."
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
Kebijakan peningkatan kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional kependidikan lainnya mengatur tentang pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum, jenis jabatan, kriteria jabatan fungsional, dan perbedaan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pola karir PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Secara garis besar dibahas tentang ketidakteraturan manajemen kepegawaian saat ini, tujuan pengaturan pola karir, komponen pola karir, ruang lingkupnya, serta persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan struktural, dan pemindahan jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Indonesia. Terdapat dua jenis kenaikan pangkat yaitu reguler dan pilihan, dengan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing. Dokumen ini juga membandingkan peraturan kenaikan pangkat sebelumnya dan menjelaskan sistem serta prosedur kenaikan pangkat PNS secara lengkap.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetap
Achmad Avandi meminta mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alasan mencari pengalaman kerja baru dan menjadi pegawai kementerian. Permohonan tersebut mendapat rekomendasi dari atasan dan pernyataan tidak sedang menjalani hukuman atau pendidikan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
Dokumen ini membahas tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam memimpin suatu organisasi negara. Untuk diangkat dalam jabatan struktural, pegawai harus memenuhi syarat seperti status pegawai negeri sipil, pangkat, kualifikasi, prestasi kerja, kese
Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-provinsi-dki-jakarta?.html
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Dokumen ini berisi format standar untuk mengisi daftar riwayat hidup yang meliputi identitas pribadi, pendidikan, kursus/pelatihan, dan riwayat pekerjaan seseorang beserta pernyataan kesungguhan informasi yang diisi.
Dokumen tersebut membahas tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil, yang merupakan daftar yang menyusun nama pegawai dan organisasi negara berdasarkan tingkat kepangkatan. DUK berfungsi sebagai bahan objektif untuk pembinaan karier PNS berdasarkan sistem karier dan prestasi. Penyusunan DUK didasarkan pada pangkat, jabatan, masa kerja, latihan, pendidikan, dan usia.
Dokumen tersebut membahas tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil yang mengatur tentang dasar hukum, pengertian, pembuatan, penentuan nomor urut, keberatan, penggunaan, perubahan dan penghapusan nomor urut dalam DUK. Dokumen ini juga membahas tentang jenis-jenis cuti yang terdiri dari cuti tahunan, cuti besar dan cuti sakit beserta ketentuan dan hak yang melekat p
Dokumen tersebut membahas tentang Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai, yang meliputi pengertian pangkat, jabatan, dan golongan; prosedur kenaikan pangkat dan jabatan; jenis-jenis jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi; serta prosedur pembuatan DUK Pegawai.
Jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat terdiri dari dua jenjang, yaitu jabatan fungsional ahli dan terampil. Jabatan fungsional ahli meliputi kegiatan pengembangan pengetahuan dan konsep, sedangkan jabatan fungsional terampil meliputi kegiatan keterampilan. Angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat didasarkan pada unsur utama dan penunjang seperti pendidikan, pengalaman, dan seminar.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran DPRD dalam menata kepegawaian daerah dan netralitas ASN berdasarkan Rancangan Undang-Undang ASN.
2. DPRD berperan dalam membentuk peraturan daerah, menyusun anggaran, dan mengawasi pelaksanaan UU ASN di daerah.
3. Netralitas ASN berarti tidak memihak kepada kepentingan golongan atau partai politik tert
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil yang mencakupi materi tentang kedudukan dan peran pegawai negeri sipil, hak dan kewajiban, kode etik, sistem manajemen pegawai negeri sipil.
Dokumen ini membahas tentang pangkat dan jabatan pegawai, termasuk definisi, jenis, dan fungsinya dalam kepegawaian. Pangkat menunjukkan tingkat seorang pegawai sebagai dasar penggajian, sedangkan jabatan menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam struktur organisasi. Terdapat jabatan struktural yang jelas dalam organigram dan jabatan fungsional yang diperlukan meski tidak tercantum. Keduanya
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Evaluasi usaha dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana awal. Evaluasi internal melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan seperti sumber daya dan produk, sedangkan evaluasi eksternal melihat peluang dan ancaman seperti tren bisnis dan peraturan pemerintah.
Laporan menjelaskan manajemen keuangan perusahaan dan fungsinya. Laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan membantu pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat beberapa jenis laporan keuangan utama seperti laporan laba rugi dan neraca.
Dokumen tersebut membahas tentang pemasaran menurut beberapa lembaga dan ahli pemasaran. Pemasaran didefinisikan sebagai proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan oleh American Marketing Association. Sedangkan Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai kegiatan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang perhitungan biaya produksi dan keuntungan usaha. Terdiri dari tiga bagian utama yaitu pengertian dan komponen biaya produksi, jenis dan perhitungan kebutuhan modal usaha, serta perhitungan keuntungan usaha dan analisis break even point.
Dokumen tersebut membahas tentang media promosi pemasaran yang mencakup 4 bagian:
1) Pengertian media promosi pemasaran sebagai alat untuk memperkenalkan dan mempengaruhi masyarakat agar membeli suatu produk
2) Tujuan media promosi pemasaran yaitu memberikan informasi produk, meningkatkan penjualan, mendapatkan konsumen baru, membangun citra baik perusahaan, dan menjaga persaingan
3) Fungsi media promosi pemasaran y
Dokumen tersebut membahas perencanaan produksi, distribusi, dan kemasan produk. Beberapa poin penting yang diangkat adalah tujuan perencanaan produksi untuk memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan efisiensi, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum produksi, fungsi kemasan untuk melindungi produk dan mengenalkan identitasnya ke konsumen, serta tujuan distribusi untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem produksi produk usaha, yang mencakup pengertian manajemen produksi, perencanaan produksi, dan contoh pembuatan standar operasional prosedur (SOP) untuk produksi produk usaha."
Dokumen tersebut membahas perencanaan sumber daya untuk berbagai jenis usaha kreatif meliputi arsitektur, desain interior, film, animasi, video, musik, penerbitan, periklanan, seni rupa, dan televisi serta radio. Beberapa contoh perencanaan sumber daya yang dijelaskan meliputi tenaga kerja, biaya, bahan baku, dan peralatan yang dibutuhkan. Perencanaan ini penting untuk menentukan kebutuhan dan merencanak
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi usaha yang mencakup pengertian administrasi sebagai kegiatan yang meliputi penetapan tujuan dan cara penyelenggaraan organisasi, fungsi dan unsur-unsur administrasi, dokumen administrasi surat untuk usaha seperti surat perkenalan dan pesanan, serta dokumen administrasi laporan yang berisi fungsi, langkah pembuatan, dan jenis laporan.
Dokumen tersebut membahas tentang ekonomi kreatif dan peluang usaha di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Terdapat beberapa subsektor yang dijelaskan seperti desain, arsitektur, fashion, seni rupa, film, musik, periklanan, dan lainnya. Juga dijelaskan manfaat dari pembuatan rencana aksi untuk mengetahui langkah selanjutnya setelah pembuatan rencana usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang kewirausahaan dan wirausahawan di era revolusi industri 4.0, meliputi definisi kewirausahaan menurut para ahli, karakteristik wirausahawan, dan inspirasi dari beberapa wirausahawan yang berhasil menggunakan teknologi digital seperti Ferry Unardi (Traveloka), William Tanuwijaya (Tokopedia), Ahmad Zaky (Bukalapak), dan Nadiem Makarim (Go-Jek).
Dokumen ini membahas tentang kurikulum merdeka dan mengapa kurikulum harus berubah-ubah. Terdapat dokumentasi aksi nyata siswa dan guru dalam menyebarkan informasi dan memahami kurikulum merdeka.
Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis asesmen mencakup asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Prosedur asesmen meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, pelaporan dan umpan balik.
Dokumen tersebut membahas tentang profesi di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang meliputi karakteristik profesi seperti memiliki keahlian khusus dan komitmen moral tinggi serta contoh profesi seperti asisten manajemen, sekretaris hukum, dan perwakilan layanan pelanggan.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dimana pendidikan bertujuan untuk menuntun perkembangan peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Guru perlu memahami dirinya sendiri, mendidik secara menyeluruh, dan mengembangkan kecerdasan budipekerti siswa agar tujuan pendidikan tercapai.
“MENGAPA KURIKULUM PERLU BERUBAH” Oleh Azis Mustaqim, SE SMK Negeri 31 Jakar...Aisyah Safitri Hayati
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman Merdeka Belajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 poin utama dalam dokumen ini: 1) Peran guru dalam memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai kodratnya melalui pembelajaran yang memerdekakan, 2) Pentingnya mengenali diri sebagai pendidik dan mengikuti perkembangan zaman, 3) Mendampingi siswa secara utuh dan menyeluruh dengan me
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
3. Pengertian Daftar Urut Kepangkatan
DUK adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai
Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi negara yang
disusun menurut tingkat kepangkatan.
4. Nama Pegawai Negeri Sipil di dalam DUK juga dapat dihapus. Nama PNS
dihapus dalam DUK, apabila:
1. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil
2. Meninggal Dunia
3. Pindah Instansi
Fungsi DUK:
DUK berfungsi sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan
karir para pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem karir dan prestasi,
maka DUK perlu dibuat dan dipertahankan secara terus menerus.
Daftar Urut Kepangkatan ini dibuat setiap tahun rutin. Tiap tahunnya, DUK harus
sudah selesai dibuat pada setiap akhir bulan Desember.
5. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan
a. DUK dibuat untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dari satuan organisasi.
b. DUK dibuat sekali dalam setahun.
c. Pejabat pembuat DUK : Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariasan
Lembaga tertinggi Negara, Gubernur, Pimpinan Nondepartemen, Pejabat
yang telah ditentukan Presiden.
d. DUK untuk pegawai yang diperbantukan
e. DUK untuk pegawai negeri sipil di luar jabatan organic tetap dicantumkan
dalam DUK Instansi yang bersangkutan
f. Calon PNS tidak dicantumkan dalam DUK
g. DUK secara nasional dibuat oleh BAKN, untuk golongan IV/a sampai den
gan golongan IV/c
6. Penentuan Nomor Urut Daftar Urut kepangkatan
1. Pangkat
PNS yang berpangkat tinggi dicantumkan dalam Nomor Urut. Jika ada yang
sama maka dari mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam
nomor urut yang lebih tinggi.
2. Jabatan
Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam
pangkat itu dalam waktu yang sama pula, maka mereka yang jabatannya tinggi yang
dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dan dilihat yang lebih dahulu diangkat.
7. 3. MASA KERJA
Apabila PNS yang berpangkat sama dan
Diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan jabatan yang sama maka mereka yang
memiliki masa kerja PNS yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang tinggi.
4. LATIHAN JABATAN
Apabila ada PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu
yang sama, maka dari mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, dicantumka
n dalam honor urut yang lebih Tinggi dalam DUK
5. PENDIDIKAN
Apabila ada PNS yang berpangkat sama, jabatan sama, masa yang kerja sama, dan
latihan jabatan yang ditentukan, maka dari mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi
dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.