daftar kepangkatan dalam kepegawaian

1. DAFTAR URUT
KEPANGKATAN
(DUK)
BY:
DRA. HJ. MURNIATY ISMAIL

2. • Daftar urut kepangkatan (DUK) adalah suatu daftar yang memuat nama Pengawai
Negeri Sipil (PNS) dan suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut
tingkatan.
• DUK digunakan sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan
pembinaan karier PNS berdasarkan system karier dan system prestasi kerja

3. 1. PEMBUATAN DAFTAR URUT
KEPANGKATAN (DUK)
• Pada tingkat Departemen, Kejaksaan Agung dan Pemerintah Daerah tingkat I disusun
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) mulai golongan IV/e sampai dengan golongan ruang
IV/a
• Pada tingkat Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah
Non Departemen, Sekretariat Jendral, Inspektorat Jendral, Direktorat Jenderal, Badan
Universitas/institute Negeri, Pemerintah Daerah tingkat II dan instansi lain yang
ditentukan oleh Presiden serta instansi lain yang setingkat dengan itu disusun Daftar
Urut Kepangkatan (DUK) mulai dari golongan ruang yang tertinggi sampai dengan
golongan ruang I/a
• Pada tingkat satuan organisasi lainnya, seperti Direktorat, Biro, Kantor Wilayah Tingkat
Provinsi, Dinas Daerah dan lain-lain disusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) mulai
golongan ruang yang tertinggi sampai dengan golongan ruang I/a

4. 2. PEDOMAN PENENTUAN NOMOR URUT
DUK
A. Pangkat
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat lebig tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang
lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama, maka dari antara mereka yang lebih tua dalam pangkat
tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar urut Kepangkatan (DUK)
B. Jabatan
• Apabila ada dua orang atau lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu
dalam waktu yang sama, maka dari mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi
dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dan dilihat yang lebih dahulu diangkat dalam
jabatan yang sama tingkatannya
• Apabila tingkat jabatan sama juga, maka dari antara mereka yang lebih dahulu diangkat dalam
jabatan yang sama tingkatannya itu, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

5. C. Masa Kerja
Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama dan
diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama,
maka dari mereka yang memiliki masa kerja sebagai PNS yang lebih banyak dicantumkan
dalam nomor urut yang lebih tinggi.
D. Latihan Jabatan
Apabila ada dua orang/lebih, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama dan
diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan
memiliki masa kerja yang sama, maka dari mereka yang pernah mengikuti Latihan jabatan
yang ditentukan, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK

6. E. Pendidikan
Apabila ada dua orang/lebih, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama dalam
pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa
kerja yang sama, dan pernah mengikuti Latihan jabatan yang ditentukan, maka dari mereka
yang lulus dari Pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih
tinggi dalam DUK
F. Usia
Apabila ada dua orang/lebih, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat sama, lulus dari
Latihan jabatan yang sama,dan lukus dari Pendidikan yang sama, maka dari antara mereka
yang berusia lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK

7. 3. PEJABAT PEMBUAT DAFTAR URUT
KEPANGKATAN (DUK)
• Menteri, jaksa agung, pimpinan kesekretariatan Lembaga tinggi negara, pimpinan
Lembaga nondepartemen, gubernur dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden,
membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing.
• Setiap kepala/pimpinan satuan organisasi negara serendah-rendahnya pejabat yang
memangku jabatan eselon V atau jabatan lain yang dipersamakan dengan itu, harus
membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dalam lingkungannya masing-masing
• Daftar urut kepangkatan (DUK) untuk pegawai yang diperbantukan oleh:
1) Instansi yang menerima bantuan
2) Instansi yang memberi bantuan

8. 4. PENGGUNAAN DAFTAR URUT
KEPANGKATAN (DUK)
• DUK digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan
pembinaan karier PNS.
• Ketentuan tentang PNS yang menduduki nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK,
tidak berlaku apabila terdapat hal-hal sbb:
a) Pegawai yang bersangkutan dikenai pemberhentian sementara
b) Pegawai yang bersangkutan sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara,
kecuali PNS wanita yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara karena
persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya
c) Pegawai yang bersangkutan menerima uang tunggu

9. 5. KEBERATAN PEGAWAI TERHADAP
DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
• Pernyataan keberatan itu harus sudah diajukan dalam 30 hari, terhitung mulai
diumumkannya DUK. Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu tersebut tidak
dipertimbangkan
• Perubahan atau penolakan atas keberatan diberitahukan oleh pejabat pembuat DUK
kepada PNS dalam waktu 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan
tersebut.
• Adapun prosedur pengajuan keberatan DUK PNS, sebagai berikut:
a) Keberatan atas penolakan disampaikan oleh PNS kepada atasan pejabat pembuat
DUK melalui hierarki dan dilakukan dalam waktu 14 hari terhitung mulai tanggal ia
menerima penolakan atas keberatan tsb

10. b) Pejabat pembuat DUK lemudian membuat tanggapan dan mengajukan kepada atasan
pejabat pembuat DUK yang bersangkutan dan disampaikan dalam waktu 3 hari kerja
terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan tersebut
c) Atasan pejabat pembuat DUK wajib mempertimbangkan secara seksama. Perubahan
atau penolakan dari atasan pejabat pembuat DUK harus segera diberitahukan kepada
pejabat pembuat DUK dalam waktu 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima surat
tersebut, dan tidak dapat diajukan keberatan lagi
d) Terhadap DUK yang di tandatangani sendiri oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga pemerintah
nondepartemen, dan Gubernur, tidak dapat diajukan keberatan

11. 6. PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN
NOMOR URUT DALAM DUK
• Perubahan nomor urut
a) Apabila dalam tahun yang bersangkutan terjadi mutasi kepegawaian yang
mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK, pejabat pembuat DUK
mencatat perubahan itu dalam DUK yang bersangkutan
b) Setiap mutasi kepegawaian
c) Untuk memudahkan pengurusan DUK

12. • Penghapusan DUK
Penghapusan nomor urut dilakukan pada waktu penyusunan DUK untuk tahun berikutnya.
Hal-hal yang mengakibatkan DUK dihapus, antara lain sbb:
a) Pegawai tersebut diberhentikan sebagai PNS
b) Pegawai tersebut meninggal dunia
c) Pegawai tersebut pindah instansi