Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan pola karier pegawai negeri sipil yang mencakup prinsip-prinsip, pembentukan tim penyusun, dan metode penyusunannya. Pola karier dirancang untuk memberikan arah pengembangan karier PNS secara transparan dan profesional berdasarkan kompetensi.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan pola karier pegawai negeri sipil yang mencakup prinsip-prinsip, pembentukan tim penyusun, dan metode penyusunannya. Pola karier dirancang untuk memberikan arah pengembangan karier PNS secara transparan dan profesional berdasarkan kompetensi.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja yang harus dicapai."
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang tujuan, prinsip, jenis pegawai, jabatan, pejabat yang berwenang, pengembangan karier, dan manajemen karier PNS.
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...Researcher Syndicate68
Teks ini membahas pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen PNS di Provinsi Bali. Secara garis besar, teks ini menjelaskan tujuan dan metode kajian untuk mengukur kinerja manajemen PNS, konsep pengukuran dan evaluasi yang digunakan, serta indikator dan tujuan dari evaluasi kinerja manajemen PNS.
Proposal ini mengusulkan pengembangan aplikasi sistem informasi analisis jabatan dan analisis beban kerja berbasis web untuk memudahkan penyusunan dokumen terkait. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat, meningkatkan akurasi, dan mengurangi biaya penyusunan dokumen tersebut serta menyediakan informasi yang terintegrasi untuk pengambilan keputusan. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data, pengembangan sistem
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama yang mengatur tentang bentuk dan format perjanjian kinerja, laporan capaian kinerja, dan reviu atas laporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama."
Dokumen tersebut membahas mengenai kinerja manajemen pegawai negeri sipil di daerah, evaluasi kinerja tersebut, dan strategi peningkatan kinerja manajemen PNS di masa depan.
1. Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi (APK) yang berperan dalam menganalisis bidang pengembangan kompetensi ASN.
2. APK memiliki 4 jenjang jabatan yaitu ahli pertama, muda, madya, dan utama dengan tugas pokok melakukan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN.
3. Peraturan ini mengatur mekanisme pengangkatan, penilaian kinerja, pers
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, yang meliputi pengaturan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas jabatan, unsur dan sub-unsur kegiatan, uraian tugas jabatan, serta hasil kerja yang harus dicapai.
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PNS dan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembinaan, karier, pengangkatan, dan penghargaan PNS. Penilaian meliputi penilaian terhadap pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...temanna #LABEDDU
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja jabatan tersebut.
Pembinaan dan Penilaian Kinerja JF PTP (Permenpan 1 tahun 2023).pptxliriknasyid
Dokumen tersebut membahas tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP), mulai dari dasar hukum, perkembangan kebijakan, instansi pembina, tugas pokok dan ruang lingkup, pengembangan karir, ketentuan kenaikan jenjang dan penghitungan angka kredit, serta ketentuan mengenai penilaian kinerja dan sanksi bagi pejabat fungsional yang tidak memenuhi standar.
Sosialisasi skp online bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di ling...inboxslur
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) melalui sistem e-SKP (e-Standar Kinerja Pegawai), mulai dari proses penyusunan target kerja tahunan, pelaporan kinerja bulanan, hingga penilaian kinerja akhir tahun berdasarkan pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja.
Peraturan ini mengatur tentang Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah kunci seperti jabatan fungsional, angka kredit, predikat kinerja, serta tata cara penghitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian. Dokumen ini juga memberikan contoh-contoh kasus pen
Dokumen tersebut membahas tentang Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Pusbin-JFK bertugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional kepegawaian, meliputi penyiapan kebijakan, sertifikasi, penilaian, dan pelayanan administrasi. Dokumen ini juga menjelaskan kriteria, jenjang, dan persyaratan pengangkatan jabatan fungsional kepegawaian.
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dirancang untuk menyediakan informasi kepegawaian yang terkini dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia di pemerintahan."
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja yang harus dicapai."
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang tujuan, prinsip, jenis pegawai, jabatan, pejabat yang berwenang, pengembangan karier, dan manajemen karier PNS.
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...Researcher Syndicate68
Teks ini membahas pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen PNS di Provinsi Bali. Secara garis besar, teks ini menjelaskan tujuan dan metode kajian untuk mengukur kinerja manajemen PNS, konsep pengukuran dan evaluasi yang digunakan, serta indikator dan tujuan dari evaluasi kinerja manajemen PNS.
Proposal ini mengusulkan pengembangan aplikasi sistem informasi analisis jabatan dan analisis beban kerja berbasis web untuk memudahkan penyusunan dokumen terkait. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat, meningkatkan akurasi, dan mengurangi biaya penyusunan dokumen tersebut serta menyediakan informasi yang terintegrasi untuk pengambilan keputusan. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data, pengembangan sistem
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama yang mengatur tentang bentuk dan format perjanjian kinerja, laporan capaian kinerja, dan reviu atas laporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama."
Dokumen tersebut membahas mengenai kinerja manajemen pegawai negeri sipil di daerah, evaluasi kinerja tersebut, dan strategi peningkatan kinerja manajemen PNS di masa depan.
1. Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi (APK) yang berperan dalam menganalisis bidang pengembangan kompetensi ASN.
2. APK memiliki 4 jenjang jabatan yaitu ahli pertama, muda, madya, dan utama dengan tugas pokok melakukan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN.
3. Peraturan ini mengatur mekanisme pengangkatan, penilaian kinerja, pers
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, yang meliputi pengaturan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas jabatan, unsur dan sub-unsur kegiatan, uraian tugas jabatan, serta hasil kerja yang harus dicapai.
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PNS dan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembinaan, karier, pengangkatan, dan penghargaan PNS. Penilaian meliputi penilaian terhadap pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...temanna #LABEDDU
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja jabatan tersebut.
Pembinaan dan Penilaian Kinerja JF PTP (Permenpan 1 tahun 2023).pptxliriknasyid
Dokumen tersebut membahas tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP), mulai dari dasar hukum, perkembangan kebijakan, instansi pembina, tugas pokok dan ruang lingkup, pengembangan karir, ketentuan kenaikan jenjang dan penghitungan angka kredit, serta ketentuan mengenai penilaian kinerja dan sanksi bagi pejabat fungsional yang tidak memenuhi standar.
Sosialisasi skp online bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di ling...inboxslur
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) melalui sistem e-SKP (e-Standar Kinerja Pegawai), mulai dari proses penyusunan target kerja tahunan, pelaporan kinerja bulanan, hingga penilaian kinerja akhir tahun berdasarkan pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja.
Peraturan ini mengatur tentang Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah kunci seperti jabatan fungsional, angka kredit, predikat kinerja, serta tata cara penghitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian. Dokumen ini juga memberikan contoh-contoh kasus pen
Dokumen tersebut membahas tentang Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Pusbin-JFK bertugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional kepegawaian, meliputi penyiapan kebijakan, sertifikasi, penilaian, dan pelayanan administrasi. Dokumen ini juga menjelaskan kriteria, jenjang, dan persyaratan pengangkatan jabatan fungsional kepegawaian.
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dirancang untuk menyediakan informasi kepegawaian yang terkini dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia di pemerintahan."
Yoga aw formasi pns - konversi nip - kpeAyah Raihaana
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai jumlah PNS berdasarkan golongan/ruang penggajian per 1 Februari 2013. Terdapat 4.372 PNS pada golongan ruang IV dan 1.432 PNS pada golongan ruang III.
Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah...Cszoel Aschool
Dokumen tersebut membahas tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Tata cara tersebut meliputi persiapan seperti pembentukan panitia seleksi, penyusunan standar kompetensi, pelaksanaan seperti pengumuman lowongan, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, wawancara akhir, penelusuran calon, hingga pengumuman hasil seleksi. Tujuannya
Panduan ini memberikan petunjuk tentang penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai Negeri Sipil. SKP merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Instansi dan mencakup kegiatan, target, dan waktu pelaksanaan. SKP digunakan untuk menilai prestasi kerja PNS dan memberikan dasar pertimbangan untuk pengembangan karier. Penyusunan dan penilaian SKP harus dilakuk
Dokumen ini membahas upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui penyempurnaan proses kerja, meliputi pengembangan Standar Operasional Prosedur, analisis beban kerja, dan analisis jabatan. Upaya kunci mencakup pengembangan SOP untuk setiap pekerjaan, elektronisasi proses kerja, dan penentuan norma waktu kerja untuk menghitung beban kerja setiap jabatan.
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier dengan menilai SKP dan perilaku kerja secara terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai setiap akhir tahun berdasarkan pencapaian target, kualitas, waktu dan biaya.
Mempersiapkan sumber daya aparatur daerah menyongsong sistem penilaian kinerj...Winarto Winartoap
1. Dokumen ini membahas persiapan aparatur daerah Kabupaten Batang dalam menyongsong sistem penilaian kinerja baru berbasis SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).
2. Pemerintah daerah telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan SKP untuk 160 pegawai dari berbagai SKPD.
3. Pelatihan memberikan pemahaman tentang pentingnya pembuatan SKP yang akuntabel dan menjadi acuan penilaian kinerja PNS.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menjelaskan tujuan, prosedur, dan unsur-unsur penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai dasar evaluasi kinerja pegawai negeri sipil. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya penilaian kinerja yang objektif untuk dasar pertimbangan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan pegawai negeri sipil.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah yang meliputi analisis kebutuhan pegawai, penataan pegawai, dan analisis beban kerja sebagai salah satu variabel penting dalam pengelolaan pegawai yang berbasis kompetensi."
3. PASAL 1 ANGKA 6 DAN,
PASAL 17 AYAT (1) DAN (2)
UU NOMOR 8 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UU NOMOR 43 TAHUN 1999
Jabatan Karier adalah Jabatan Struktural & Fungsional
PNS DIANGKAT DALAM JABATAN DAN PANGKAT
TERTENTU
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan
berdasarkan prinsip Profesionalisme sesuai dengan Kompetensi,
Prestasi Kerja, dan Jenjang Pangkat yang ditetapkan untuk
jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
4. PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat
pengangkatan pns dalam jabatan dilaksanakan ber
dasarkan prinsip prof-me sesuai dengan kompetensi
nya – prestasi kerja - jenjang pangkat yang ditentu
kan – syarat-2 obyektif lainnya tanpa membedakan
jenis kelamin – suku – agama – ras – dan golongan
pengangkatan pns dalam pangkat awal ditetapkan
berdasarkan pendidikan sekolah
5. PEGAWAI NEGERI
adalah unsur aparatur negara yg bertugas
utk memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara profesional,jujur,adil dan merata
dlm penyelenggaraan tugas
negara,pemerintahan,dan pembangunan
KEDUDUKAN
PEGAWAI
NEGERI
UU No 8/1974 jo UU No 43/1999
6. JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL
PERATURAN PEMERINTAH No.16 TAHUN 1994
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PNS
• KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB,
WEWENANG DAN HAK SESEORANG PNS
• DALAM SATUAN ORGANISASI YANG DALAM PELAKSANAAN
TUGASNYA
• DIDASARKAN PADA KEAHLIAN DAN/ATAU KETERAMPILAN SERTA
BERSIFAT MANDIRI
7. JENJANG JABATANJENJANG JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTUFUNGSIONAL TERTENTU
TINGKAT TERAMPIL
PELAKSANA PEMULA : II/a
PELAKSANA : II/b, II/c, II/d
PELAKSANA LANJUTAN : III/a, III/b
PENYELIA : III/c, III/d
TINGKAT AHLI
PERTAMA : III/a,III/b
MUDA : III/c,III/d
MADYA : IV/a, IV/b, IV/c
UTAMA : IV/d, IV/e
8. JabatanJabatan FungsionalFungsional
PranataPranata KomputerKomputer
• Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional penyelenggaraan kegiatan Sistem
informasi berbasis komputer di lingkungan
instansi pemerintah.
• Sistem Informasi Berbasis Komputer adalah
kesatuan yang terdiri dari komputer, database,
sumber daya manusia, sistem jaringan dan
prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk
menghasilkan informasi.
9. I. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
3. Peraturan MENPAN Nomor PER/60/M.PAN/6/2005
4. Keputusan Menpan Nomor 66 / KEP/ M.PAN/7 / 2003
5. Keputusan Bersama Kepala BKN dan Kepala Biro Pusat
Statistik Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04
Tahun 2004
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04
Tahun 2004
7. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Kuasa
dan Pendelegasian Kewenangan Bidang Kepegawaian
10. II. TUGAS POKOK
Tugas Pokok Pranata Komputer yaitu
Merencanakan, Menganalisis,
Merancang, Mengimplementasikan,
mengembangkan dan/atau
Mengoperasikan Sistem Informasi
Berbasis Komputer.
11. III. FUNGSIIII. FUNGSI
• Fungsi Operator
Fungsi operator ialah fungsi yang
langsung menghasilkan keluaran
yang nyata, praktis, dan hasilnya
bisa dilihat dan langsung dirasakan
dengan mengoperasikan perangkat
komputer. Contohnya ialah entri
data, menulis dan mencetak surat.
12. III. FUNGSIIII. FUNGSI
• Fungsi Teknisi
Fungsi teknisi ialah fungsi yang berhubungan dengan
perbaikan perangkat keras. Misalnya, menemukan atau
membuat node jaringan baru, pemasangan sistem
komputer, pembersihan virus, instalasi program. Hasil yang
diharapkan ialah lembaga bisa lebih menghemat biaya
reparasi,instalasi, dan pengadaan. Oleh karenanya biaya
pengadaan perangkat komputer bisa menjadi lebih rendah
karena bisa memilih yang belum berisi sistem operasi.
Karena seorang prakom tentu mempunyai kemampuan
memasang sistem operasi suatu perangkat komputer.
13. III. FUNGSIIII. FUNGSI
• Fungsi Pengembangan
Fungsi pengembangan ialah menghasilkan
sistem aplikasi baru yang sesuai dengan
kebutuhan lembaga. Fungsi ini sifatnya
mempermudah suatu proses administrasi
tertentu sehingga menjadi lebih cepat dan
hasilnya lebih akurat. Sehingga akan
terjadi penghematan biaya dan tenaga.
14. III. FUNGSIIII. FUNGSI
• Fungsi Analisa
Fungsi analisa ialah mengkaji suatu proses sehingga
bisa ditetapkan bahwa proses itu memerlukan
perangkat komputer dengan spesifikasi tertentu dan
melengkapinya dengan program aplikasi tertentu.
Baik itu program aplikasi yang telah tersedia maupun
program aplikasi yang harus dibuat ( fungsi
rekayasa). Suatu pendistribusaian perangkat
komputer menjadi lebih diterima karena sudah
menggunakan analisa kebutuhan yang proporsional,
pasti, dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan
sekadar berdasar suka atau tidak suka semata.
15. III. FUNGSIIII. FUNGSI
• Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan ialah menetapkan seperti apa
sistem teknologi informasi di waktu yang akan
datang. Secara umum hal itu meliputi perangkat
keras, perangkat lunak, dan SDM yang perlu
disediakan. Hal itu menyangkut analisa
kebutuhan sistem informasi di waktu yang akan
datang, perkembangan teknologi, dan
kemampuan pembiayaan lembaga. Singkatnya,
perencanaan seperti apa wujud teknologi
informasi di waktu yang akan datang, adalah
tidak bisa dilepaskan dari peran prakom.
16.
17. PENGANGKATAN PERTAMA KALIPENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONALDALAM JABATAN FUNGSIONAL
DARI FORMASI CPNSDARI FORMASI CPNS
• BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
• SETIAP UNSUR DP-3 ,PALING KURANG BERNILAI
BAIK DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
• DAN SYARAT-SYARAT LAINYA YANG TELAH DIATUR
DALAM Kepmenpan 66/KEP/M.PAN/2003
18. PENGANGKATAN JABATANPENGANGKATAN JABATAN
FUNGSIONAL YG BERASAL DARIFUNGSIONAL YG BERASAL DARI
JABATAN LAINJABATAN LAIN
• MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN YG
DITENTUKAN
• MEMILIKI PENGALAMAN PALING KURANG 2
( DUA TAHUN )
• USIA PALING TINGGI 50 ATAU 51 TAHUN
• NILAI SETIAP UNSUR DP-3 DLM 1 ( SATU )
TAHUN TERAKHIR PALING KURANG
BERNILAI BAIK
19. SEHAT JASMANI DAN ROHANI
SESEORANG YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN HARUS SEHAT
JASMANI / ROHANI KARENA HARUS MAMPU MENJALAN KAN
TUGASNYA SECARA PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN
SEHAT JASMANI
SECARA FISIK SEORANG PNS TDK DALAM KEADAAN SAKIT
SAKITAN SEHINGGA MAMPU MENJALANKAN JABATANNYA
DENGAN SEBAIK BAIKNYA
SEHAT ROHANI
SECARA ROHANI SEORANG PNS TDK DALAM KEADAAN
TERGANGGU MENTAL ATAU JIWANYA SEHINGGA MAMPU
BERFIKIR BAIK DAN RASIONAL
20. JABATAN
Kedudukan yang menunjukkan
tugas – tanggungjawab – wewenang – dan hak
seseorang pns dalam suatu satuan organisasi negara
PANGKAT
Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang
pns berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawaian yang digunakan
sebagai dasar “ penggajian “
21. 21
Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir kegiatan yang harus
dicapai oleh pejabat fungsional yang
digunakan sebagai salah satu
syarat untuk pengangkatan
kenaikan pangkat
kenaikan jabatan
22. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
1.Pranata Komputer wajib mencatatat / menginventarisir seluruh
kegiatan yang dilakukan
2.Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pranata Komputer dilakukan 2
(dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 ( tiga ) bulan sebelum
periode Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
3.Pranata Komputer Utama ditetapkan Angka Kreditnya oleh Kepala
BPS
4.Penetapan Angka Kredit untuk Pranata Komputer Pelaksana sampai
dengan Pranata Komputer Madya dilingkungan masing – masing oleh
Pimpinan Unit Kerja/Pejabat yang membidangi Teknologi
Informasi(serendah-rendahnya Eselon II )
5.Melampirkan Bukti-bukti yang diperlukan dalam Penilaian dan
Penetapan Angka Kredit yang disyahkan oleh Pejabat berwenang terdiri
dari 80% Unsur Utama dan 80% Unsur Penunjang
6.Untuk Periode 1 April bulan Januari tahun yang bersangkutan dan
untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober selambat-lambatnya pada
bulan Juli tahun yang bersangkutan.
23. Penilaian prestasi kerja pejabat fungsional dilakukan dengan
angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang
setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai
Penetapan angka kredit Penilaian kompetensi
oleh karena itu untuk jenjang jabatan
madya/utama masih dilakukan oleh
pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional
Pada umumnya instansi pengguna (user) belum memiliki
jumlah pns yang memenuhi syarat untuk menjadi
anggota tim penilai jenjang madya/utama
Penilaian oleh Tim Penilai Pusat
24. Kenaikan Jabatan Fungsional
Dapat Dipertimbangkan
Setiap Kali Setingkat Lebih Tinggi, Apabila :
Sekurangnya telah 1 tahun dalam Jabatan
Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan
Semua unsur penilaian dalam DP-3 bernilai baik
“ Dapat Loncat Jabatan Sesuai Dengan
Jumlah Angka Kredit “
25. Kenaikan Pangkat Jabatan FungsionalKenaikan Pangkat Jabatan Fungsional
Dapat dipertimbangkan setiap kali setingkat lebih tinggi
se - kurang-2 nya telah 2 tahun dalam pangkat
memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan
semua unsur penilaian dalam DP-3 bernilai baik
26. Pembebasan Sementara
Menjalani tugas belajar minimal 6 (enam) Bulan
Cuti diluar tanggungan negara
Ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional
(Jabatan Eselon)
Dalam 5 (lima) tahun tidak dapet mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat.
Diberhentikan sementara sebagai PNS
Dijatuhi hukuman disiplin Sedang / Berat
27. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional
( dengan angka kredit )
diberikan tunjangan jabatan fungsional
“ tunjangan jabatan ditetapkan dengan Keppres “
besaran tunjangan jabatan ditetapkan berdasarkan
penilaian atas faktor- faktor :
resiko pekerjaan
kompetensi jabatan
kelangkaan kompetensi
sifat pelaksanaan pekerjaan