Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kuningan. Mencakup landasan hukum UU KIP, empat klasifikasi informasi publik, standar layanan informasi publik, dan kegiatan PPID Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 seperti sosialisasi pengelolaan PPID dan keterbukaan publik, peningkatan kapasitas PPID, serta proses persidangan sengketa informasi.

1. PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID KABUPATEN KUNINGAN
Pemaparan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik
Monev Kuesioner SAQ 2022 - Komisi Informasi Jabar

2. UU KIP, atau UU 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik sangat penting sebagai
landasan hukum
DASAR HUKUM
KETERBUKAAN
INFORMASI
PUBLIK

3. 01
Tujuan
Keterbukaan
Informasi Publik
ASAS UU
KETERBUKAAN
INFORMASI
PUBLIK (KIP)

4. EMPAT KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK
INFORMASI BERKALA INFORMASI SERTA MERTA
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
INFORMASI SETIAP SAAT
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 312 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuningan.

5. A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN
DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
DI PPID KABUPATEN KUNINGAN
NO URAIAN KETERANGAN
1 Informasi tentang profil Pemerintah Daerah Tersedia
2 Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam
lingkup Perangkat Daerah
Tersedia
3 Ringkasan laporan keuangan Tersedia
4 Ringkasan laporan akses Informasi Publik
 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik
 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya dan Permohonan Informasi Publik yang ditolak
 Alasan penolakan Permohonan Informasi Publik
Tersedia
5 Informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan yang mengikat, berdampak bagi
publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah:
 Daftar rancangan Peraturan Daerah, yang sedang dalam proses pembuatan
 Daftar peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan
Tersedia
6 Informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan Tersedia
7 Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, pengajuan
keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
Tersedia

6. B. INFORMASI WAJIB SETIAP SAAT
di PPID Kabupaten Kuningan
NO URAIAN KETERANGAN
1 Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Tersedia
2 Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya Tersedia
3 Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
Tersedia
4 Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen
pendukungnya, dan laporan tentang ketaatan pelaksanaan izin yang diberikan
Tersedia
5 Data perbendaharaan atau inventaris Tersedia
6 Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah Tersedia
7 Agenda kerja pimpinan Pemerintah Daerah Tersedia
8 Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya,
SDM kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya
Tersedia

7. C. INFORMASI SERTA MERTA
PENANGANAN
PANDEMI COVID-19

8.  PENINGKATAN TESTING COVID-19
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Tahun 2022
 PEMBENTUKAN SK GUGUS TUGAS COVID-19

9.  VAKSINASI DOOR TO DOOR KE RUMAH
WARGA
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Tahun 2022
 SOSIALISASI DITIAP KEGIATAN
 PEMULIHAN EKONOMI-BANTUAN UMKM
 KETENTUAN UMUM PEMULASARAN JENAZAH

10. D. KETERSEDIAN PPID
KABUPATEN KUNINGAN
1. STRUKTUR ORGANISAI PPID
2. DASAR HUKUM PELAYANAN INFORMASI

11. 144
Adanya Desk Layanan Informasi Publik, tersedia Meja Front Desk, Komputer, Kursi Tamu,
dan berbagai Formulir. Penyedia Informasi Publik melalui Website PPID Kabupaten Kuningan,
dimana didalamnya terdapat subdomain PPID, LPSE, BPBD, dan SKPD lainnya. Pemohon
juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui e-mail PPID Kabupaten Kuningan :
ppid.kuningankab.go.id
3. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Terdapat sengketa informasi dari Perkumpulan Pemanatau Keuangan Negara, No Surat
01/PI/KUNINGAN/I/2022 hingga 11/PI/KUNINGAN/PKN/I/2022 dengan Permohonan Informasi
Publik ke 17 SKPD Kabupaten Kuningan. Hasil Persidangan Sengketa 16 Agutus 2022 di
Kantor Komisi Informasi memutuskan pemohon tidak bisa dikabulkan permohonanannya
karena masa tenggang pengajuan sidang ke KI melebihi waktu yang sudah ditentukan dari 14
hari keberatan.
4. Kegiatan Informasi Publik
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik dengan sub kegiatan Penguatan Tata Kelola
dan Komunikasi Informasi Daerah Kabupaten
Kuningan mendapat dukungan dari APBD Kab.
Kuningan. Dengan peserta melibatkan PPID
Pembantu yang ada di SKPD dan se Kecamatan yang
ada di Kab. Kuningan. Dengan pelaksanaan di Bulan
Juli dan September 2022.
5. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

12. E. STANDAR LAYANAN OPRASIONAL
INFORMASI PUBLIK
PPID KABUPATEN KUNINGAN
Keputusan Bupati Kuningan Nomor
481/KPTS 506-Diskominfo/2021 tentang penetapan
Dokumen standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi publik pada
pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan
 Dokumen SOP
 Standar Operasional Pelayanan
 Mekanisme pengumpulan, Pengklasifikasian,
Pendokumentasian Pelayanan Informasi

13.  Penetapan Dokumen Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Informasi mengatur

14. KEGIATAN PPID 2022
Sosialisasi Pengelolaan PPID
Kegiatan diikuti seluruh SKPD
(Sekretaris) untuk menerangkan bahwa
Badan Publik memiliki kewajiban untuk
menyampaiakn informai kepada
masyarakat
Peningkatan Kapasitas PPID
Melakukan Evaluasi untuk
mengukur sejauhmana kepatuhan
kepada UU KIP No 14 Tahun 2008
Sosialisasi Keterbukaan Publik
Kepada masyarakat
Setiap warga negara berhak menerima
informasi, kegiatan ini dilakukan di
Publik pada acara pameran pembangnan
Proses Persidangan Sengketa
Informasi
Permohonan Informasi Publik dari PKN,
Persipan Sidang dengan SKPD dan
Pelaksanaan Sidang di Komisi Informasi

15. TERIMA KASIH