Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021
Similar to Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Garis besar raperki slip b imtek ppid kominfo 2021
- 1. Garis Besar Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- 2. KONSIDERAN DAN DASAR HUKUM • Pelaksanaan Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Konsideran • UU No. 14 Tahun 2008 • PP No. 61 Tahun 2010 Dasar Hukum
- 3. MATERI PERUBAHAN 1. Kualifikasi Badan Publik; 2. Struktur dan Kelembagaan PPID; 3. Klasifikasi Informasi; 4. Uji Konsekuensi; 5. Penyesuaian SLIP dengan perkembangan Teknologi Informasi; 6. Penyesuan SLIP dengan prinsip dan semangat Satu Data; 7. Standar Prosedur Operasional SLIP; 8. Bantuan kedinasan/bagi pakai informasi; 9. Akomodasi kepentingan perlindungan Data Pribadi; 10. Akomodasi aksesibilitas informasi bagi Penyandang Disabilitas;
- 4. KETENTUAN UMUM • Terdapat beberapa ketentuan baru yang didefinisikan di dalam bagian ini, diantaranya yaitu: Standar Layanan Informasi Publik Informasi Publik Dokumen Elektronik Badan Publik Teknologi Informasi Data Pribadi Penyandang Disabilitas Walidata Portal Satu Data Interoperabilitas Data Bantuan Kedinasan Permintaan Informasi Publik Pemohon Informasi Publik Komisi Informasi Penyandang Disabilitas
- 5. lanjutan • Penegasan penggunaan asas dalam penyelenggaraan standar layanan informasi publik Kesamaan hak/nondiskriminasi Dapat dilaksanakan Keterbukaan Partisipasi Efisiensi Akuntabilitas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Keadilan • Penegasan maksud dan tujuan pengaturan, yaitu: ✓ Maksud Pengaturan: 1). Memberikan kepastian hukum; 2). Mewujudkan tanggungjawab badan publik; dan 3). Memberikan arah kebijakan kepada badan publik. ✓ Tujuan Pengaturan: 1). Memberikan standar minimal bagi BP; 2). Meningkatkan layanan informasi publik; 3). Memberikan kepastian dan pelindungan bagi pemohon informasi publik; 4). Membangun SDM pelayanan informasi publik; 5). Mewujudkan masyarakat yang informatif.
- 6. BADAN PUBLIK ASPEK YANG DIMILIKI BADAN PUBLIK Hak Kewajiban KATEGORI Badan Publik Negara Badan Publik selain Badan Publik Negara RUANG LINGKUP Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Badan Lain, Organisasi non pemerintah, parpol, dan BUMN
- 7. Penegasan Hak & Kewajiban BP Badan Publik berhak: a. menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. b. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan peraturan Komisi Informasi ini. c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 8. KELEMBAGAAN PPID Catatan: ❖ Struktur PPID tersebut di Badan Publik selain Badan Publik Negara dapat disesuaikan dengan kebutuhan. KOMPOSISI PPID PENGISIAN JABATAN PPID Atasan PPID Pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan BP atau pejabat lain yang ditetapkan BP PPID PPID Pelaksana Tim Pertimbangan Petugas Pelayan Informasi Publik
- 9. KLASIFIKASI INFORMASI Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan ▪ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ▪ Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau ▪ Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Disediakan dalam bentuk softcopy dan hardcopy, kecuali informasi elektronik dan wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data Informasi yang dikecualikan ▪ Informasi yang dapat membahayakan negara; ▪ Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; ▪ Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; ▪ Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; ▪ Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau ▪ Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Informasi pengadaan barang dan jasa paling sedikit terdiri dari: • Tahap Perencanaan Pengadaan meliputi: meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). • Tahap Pemilihan meliputi: 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 7. Daftar Kuantitas dan Harga; 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 9. Gambar Rancangan Pekerjaan; 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Dokumen Penawaran Administratif; 12. Surat Penawaran Penyedia; 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 20. Surat Perjanjian Kemitraan; 21. Surat Perjanjian Swakelola; 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; 23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
- 11. Lanjutan…. • Tahap Pelaksanaan meliputi: Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang- kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. 3. Surat Perintah Mulai Kerja; 4. Surat Jaminan Pelaksanaan; 5. Surat Jaminan Uang Muka; 6. Surat Jaminan Pemeliharaan; 7. Surat Tagihan; 8. Surat Pesanan E- purchasing; 9. Surat Perintah Membayar; 10. Surat Perintah Pencairan Dana; 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
- 12. UJI KONSEKUENSI ❖ Tata Cara Pengujian Konsekuensi ▪ Identifikasi dokumen informasi publik; ▪ Pencatatan informasi; ▪ Analisis undang-undang; ▪ Analisis konsekuensi yang timbul dibukanya informasi. ❖ Tata Cara Penyampaian Informasi yang Dikecualikan ▪ PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik. ▪ PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik. ▪ PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik. ▪ PPID wajib menjaga kerahasian, mengelola dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan ❖ Jangka Waktu Pengecualian ▪ Penetapan jangka waktu informasi yang diekcualikan yang telah habis jangka wkatunya, paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian. ▪ Jika tidak dilakukan, maka otomatis menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.
- 13. STANDAR LAYANAN • Standar Pengumuman; • Standar Permintaan Informasi; • Standar Keberatan; • Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; • Standar Pendokumentasian Informasi Publik; • Standar Maklumat Pelayanan. Standar layanan wajib memperhatikan Aksesibiltas bagi Penyandang Disabilitas dan pelinduangan Data Pribadi Penyandang Disabilitas dimaksud setidaktidaknya Penyandang Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik.
- 14. BANTUAN KEDINASAN Badan Publik dapat memberikan Bantuan Kedinasan Syarat: 1). Tindakan yang diambil oleh BP tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari BP lainnya; 2). Penyelenggaraan pemerintahan oleh BP tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari BP lainnya; dan/atau 3). Penyelenggaraan pelayanan publik oleh BP tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari BP lainnya. Tata Cara Pelaksanaan Syarat Bantuan Kedinasan Bagipakai Meminta secara langsung kepada BP yang dituju Mengakses Portal Satu Data Indonesia
- 15. LAPORAN DAN EVALUASI BP wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir ISI ▪ Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik; ▪ Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik; ▪ Rincian pelayanan Informasi Publik; ▪ Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada; ▪ Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan ▪ Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik. L A P O R A N Evaluasi KIP 1 Tahun 1 kali Hasil disampaikan kepada BP
- 16. KETENTUAN PERALIHAN &PENUTUP PerKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik PerKI No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan pada saat Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya.
- 17. Terima Kasih Komisi Informasi Pusat Wisma BSG Gedung Annex lt 1 dan lt 9 Jl. Abdul Muis no 40 jakarta Pusat tlp. 021-34830741. Fax . 021-34830757 agusnugroho@komisiinformasi.go.id wijayantonugroho@yahoo.com twitter: @aguswnugro HP: 081 328 823 602