Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerAbdillah Mt
Â
Materi "Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower" disampaikan oleh narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada acara Lokakarya Pengawasan (Lokwas) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2013 di Hotel Horison Bogor, Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Â
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Â
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
standar pelayanan publik seperti diamanahkan uu 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik, puskesmas sebagai salah satunya harus memenuhi kewajiban tersebut dan mendukung prohram akreditasi puskesmas
Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, antikorupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya kamu tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara (rakyat). Tindakan seperti ini sangat merugikan sistem perekonomian dan pembangunan nasional.
Selain itu, memengaruhi juga pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermoral dan ber tanggung jawab. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan meru pakan tindak pidana biasa.
Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik atau SIKDA Generik merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan informasi kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
SIKDA Generik sendiri terbagi menjadi 2 (dua) aplikasi utama yaitu : aplikasi SIMPUS yang digunakan untuk menangani pencatatan dan pengelolaan informasi kesehatan di Puskesmas, dan aplikasi SIM DINKES, yang digunakan untuk pengelolaan data dan pelaporan di tingkat Dinas Kab/Kota.
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerAbdillah Mt
Â
Materi "Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower" disampaikan oleh narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada acara Lokakarya Pengawasan (Lokwas) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2013 di Hotel Horison Bogor, Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Â
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Â
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
standar pelayanan publik seperti diamanahkan uu 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik, puskesmas sebagai salah satunya harus memenuhi kewajiban tersebut dan mendukung prohram akreditasi puskesmas
Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, antikorupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya kamu tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara (rakyat). Tindakan seperti ini sangat merugikan sistem perekonomian dan pembangunan nasional.
Selain itu, memengaruhi juga pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermoral dan ber tanggung jawab. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan meru pakan tindak pidana biasa.
Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik atau SIKDA Generik merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan informasi kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
SIKDA Generik sendiri terbagi menjadi 2 (dua) aplikasi utama yaitu : aplikasi SIMPUS yang digunakan untuk menangani pencatatan dan pengelolaan informasi kesehatan di Puskesmas, dan aplikasi SIM DINKES, yang digunakan untuk pengelolaan data dan pelaporan di tingkat Dinas Kab/Kota.
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
Â
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...Lies Dina Liastuti
Â
proses proses dan kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional RS yang berkelanjutan, bermutu dan terjangkau serta demi keamanan pasien melalui Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit . suatu telaah di Jantung & Pembuluh darah Harapan Kita.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Â
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. Dasar PenangananPengaduan
1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Perpres RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Permen KP Nomor 44/PERMEN-KP/2018 Tentang
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
3. • Whistleblower adalah pegawai yang mengetahui dan mengadukan
dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di
lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku
pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
• Pengaduan Whistleblower adalah pengaduan yang disampaikan
oleh Whistleblower.
• Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh
masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya
pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian.
• Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan
mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang
terjadi di lingkungan kementerian
PENGERTIAN
4. JENIS PENGADUAN
PEGAWAI MASYARAKAT
a. Penyalahgunaan wewenang; a. Penyalahgunaan wewenang;
b. Pelanggaran disiplin
pejabat/pegawai;
b. Melakukan hambatan dalam
pelayanan kepada masyarakat;
c. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
c. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
5. PEMBENTUKAN
TIM
TIM PENANGANAN PENGADUAN
TIM KEMENTERIAN:
 Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan
Kementerian dan menetapkan Tim Sekretariat
Penanganan Pengaduan Kementerian pada
Inspektorat V, Inspektorat Jenderal
TIM ESELON I dan UPT:
 Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Kementerian atas nama
Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I pada
unit kerja masing-masing
 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementerian membentuk
Tim Penanganan Pengaduan pada UPT masing-masing
(Perubahan/Penambahan)
Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:
1. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
2. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
3. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
4. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
5. melakukan telaahan atas Pengaduan; dan/atau
6. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau kepala
satuan kerja.
6. CARA
PENYAMPAIAN
PENYAMPAIAN PENGADUAN
6
LANGSUNG:
- Menteri, Pejabat Eselon I, Kepala UPT, Tim Penanganan
Pengaduan, Admin Koordinator, Admin Penghubung
TIDAK LANGSUNG:
- Website : https://www.lapor.go.id/ dan
http://whistleblower.kkp.go.id/
- Kotak pengaduan : Samping kiri pintu masuk Gedung Mina
Bahari III Lantai GF, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta Pusat
- Kotak pos pengaduan : PO BOX 111.JKP.10000
- Pesan singkat secara elektronik (SMS) : 1708 (KKP (spasi)
Aduan dan 0811989011
- Surat elektronik : pengaduan@kkp.go.id
- Telepon atau fax : 021-46662111
