emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI BERBASIS KEARIFAN.pptx
1. TRANSFORMASI DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI
BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DISAMPAIKAN DALAM UJI PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI INFORMASI PROV. JATENG
DI UNIVERSITAS SEMARANG, 21 NOPEMBER 2018
2. IMPLEMENTASI KIP
Perjalanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonogiri dimulai pada Tahun
2014 dengan penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini
merupakan apresiasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap Undang-undang Nomor
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri juga diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri.
Tahun 2017 susunan PPID Kabupaten Wonogiri mengalami perubahan karena
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. Perubahan ini ditetapkan kembali
dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 94 Tahun 2017. Dalam rangka memperlancar
pelayanan informasi publik, ditetapkan pula Peraturan Bupati Wonogiri tentang SOP
Pelayanan informasi Publik di Kabupaten Wonogiri.
3. SARANA PRASARANA KIP
• Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Wonogiri didukung
dengan penyediaan ruang pelayanan informasi. Pemohon yang ingin
menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi
ruang pelayanan informasi tersebut.
• Untuk mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan
permohonan informasi secara online Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga
menyediakan akses layanan informasi melalui website Pemerintah
Kabupaten Wonogiri dan website PPID Kabupaten Wonogiri.
• Selain akses tersebut bagi masyarakat yang hendak menanyakan informasi
umum di Kabupaten Wonogiri dapat dilayani melalui telepon yang
operasionalnya dilaksanakan setiap hari pada jam kerja.
• Untuk mengatasi keterjangkauan beberapa wilayah terhadap akses internet
(Blankspot) Pendopo Kabupaten saat ini difungsikan sebagai ruang publik
yakni tempat bertemunya Bupati dan warga masyarakat membahas
berbagai macam dari dukungan hingga aduan.
• halomasjekek (spasi) aduan ke 1708 juga menjadi sarana keterbukaan lain
dalam rangka transformasi digital
4. KOMITMEN BADAN PUBLIK
DALAM MEWUJUDKAN
KETERBUKAAN PEMERINTAH
MELALUI KEBIJAKAN, PROGRAM
DAN DUKUNGAN ANGGARAN
YANG TELAH DILAKSANAKAN
DAN RENCANA AKSI YANG AKAN
DILAKSANAKAN DALAM SATU
TAHUN KE DEPAN.
5. KEBIJAKAN KIP
• PERDA KIP NO 1 TAHUN 2014 TTG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
• Telah menunjuk Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KABUPATEN
WONOGIRI ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 94 Tahun 2017
SOP PELAYANAN INFORMASI Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017
SOP Penyusunan DIP
SOP Pelayanan Informasi Publik
SOP Uji Konsekuensi Informasi
SOP Penanganan Keberatan Permonan Informasi
SOP Sengketa Informasi Publik
• Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dgn Keputusan Sekda No 268 tahun
2018
• Melaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
• Menetapkan Informasi yang Dikecualikan dgn Persetujuan Sekda no 67 tahun
2018
6. PROGRAM PENGEMBANGAN PPID DESA
• Membentuk PPID sampai dengan Pemerintah Desa (ditetapkan
Dengan SK Kepala Desa) sejumlah 294 Desa/Kelurahan
• Membantu desa dalam penyusunan DIP, Daftar Informasi yang
dikecualikan, melaksanakan uji konsekuensi, penyusunan arsip dan
perpustakaan desa
• Supporting beberapa desa menjadi Desa Transparan
• Sosialisasi Keterbukaan Informasi ke Desa dan Kecamatan dalam
rangka Raancangan Aksi Nasional HAM.
• Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa melalui
pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak
(software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk
pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.
8. DUKUNGAN ANGGARAN
• Dukungan anggaran dalam mewujudkan KIP di Kab. Wonogiri :
• Anggaran PPID untuk pemanfaatan fasilitasi Permohonan, Keberatan
hingga Sengketa informasi publik dan koordinasi antar OPD hingga
Desa dalam rangka penguatan kelembagaan PPID
• Anggaran Publikasi informasi untuk pemanfaatan fasilitasi publikasi
informasi melalui media cetak maupun media elektronik serta media
alternatif lainnya seperti media outdoor, media online dll
• Pembangunan media berbasis website yang memberikan hak akses
terhadap masyarakat update website utama, layanan pajak daerah
online, SIPKD, SIPPD Online, SIDATA, OPEN DATA, e Pajak, RSUD,
Kependudukan, Informasi beasiswa (mapres)
9. RENCANA AKSI KIP
• Peningkatan Tata Kelola Data Sistem Single Data yang terintegrasi
dengan SDS Prov. Jawa Tengah. Optimalisasi forum data Kabupaten.
Pembinaan Data statistik sektoral, Pembangunan sistem Integrasi
ePlanning eBudgeting eSakip.
• Penguatan Saluran Pengaduan Pelayanan Publik platform aduan
halomasjekek, Twitter,
• Penguatan Infrastruktur KIP website ppid, Aplikasi Pelayanan
Informasi berbasis Android
• Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan : Ruang Aspirasi
DPRD, e Musrenbang
• Penguatan aplikasi pelayanan publik : eAdminduk (pembuatan Akta,
KIA, KTP, KK), Ijin Survey online, JDIH,
• Peningkatan Transparansi Desa : Penguatan Sistem Informasi Desa,
Penguatan kelembagaan PPID Desa
10. DATA BASE MANAGEMENT RESOURCE SYSTEM
e-PLANNING
BAPPEDA
e-BUGDETING
BPKD
SIRUP
KOMINFO
Perbendaharaan
BPKD
LPSE
KOMINFO
Akuntansi
BPKD
SIMONEV
BAPPEDA
SIMON TEPRA
BAG PEMB
SIM ASET
BPKD
SINGLE DATA
SYSTEM
KOMINFO
e-SAKIP/SKP
BAG
ORG/BKD
SIM
PERSEDIAAN
BPKD
Proses
penyusunan
RKPD dan KUA
PPAS
RPJMD,
Musrenbang
des/kelPJP, reses
Proses
penyusunan RKA
-DPA
Proses Penata
usahaan
Keuangan
Proses
Akuntansi dan
Nerca Keuangan
penyusunan
Rencana Umum
pengadaan
-Pemaketan
pekerjaan
Pelaksaan
pekerjaan dan Realisasi
pelaksanaan
APBD
Kurva S fisik dan
keuangan
Pencatatan
asset habis
pakai OPD
Pencatatan
Aset OPD dan
hasil kegiatan
OPD
untuk top
management
untuk
pelaksanaan
APBD
Kinerja OPD
dan ASN
Roadmap pembangunan sistem Integrasi ePlanning eBudgeting eSakip
11. PEMBERDAYAAN DESA BERBASIS IT
PEMERINTAH DESA
MASYARAKAT DESA
WIRAUSAHA DESA
Portal
Desa
Panic
Button
Siskamling
Level
Desa
Portal Desa E-Commerce
UMKM Peternak
Petani
Farming as aService
Marketplace SharingResources
Kodim
Polda
OPD
Kabupaten
/ Kota
13. WEBSITE RESMI PEMKAB WONOGIRI
(WWW.WONOGIRIKAB.GO.ID)I
Informasi dan data yang termuat dalam website Resmi Pemkab Wonogiri
• Informasi Kinerja Pemerintah
http://wonogirikab.go.id/web/page/127/informasi_kinerja_pemerintah
• Informasi Pengelolaan Keuangan
http://wonogirikab.go.id/web/page/137/informasi_pengelolaan_keuanga
n
• Laporan Realisasi Anggaran (Real time)
http://wonogirikab.go.id/web/list_download?id=28&idmenu=155
• Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
http://wonogirikab.go.id/web/page/124/informasi_pengadaan_barang_da
n_jasa
14. PORTAL DATA PEMKAB WONOGIRI
(WWW.DATA.WONOGIRIKAB.GO.ID)
Sebanyak 655 data set diunggah dalam data www.data.wonogirikab.go.id
Meliputi dokumen perencanaan, pengelolaan anggaran, laporan real time, dan
informasi pengadaan barang dan jasa, dokumen kinerja OPD, serta data
statistik sektoral dan diantaranya:
• Laporan realisasi PBB desa/kelurahan per kecamatan
• Data base kepegawaian
• Data wajib LHKASN
• Data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri
• Perkembangan Inflasi
• Laju pertumbuhan penduduk
• Indeks harga Rata-rata Konsumen
• dll
15. INFORMASI BEASISWA ONLINE
Portal Layanan Mahasiswa Berprestasi (www.mapres.wonogirikab.go.id)
Portal pendaftaran dan informasi terkait penghargaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
kepada mahasiswa berprestasi dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya
manusia di Kabupaten Wonogiri
16. HALOMASJEKEK
• Layanan Aduan Masyarakat hallo Mas
Jekek yang terintegrasi dengan Lapor
SP4N : HALOMASJEKEK (spasi) aduan
kirim ke 1708
18. PAJAK DAERAH ONLINE
• https://e-pajak.wonogirikab.go.id/index.php
PORTAL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ONLINE
19. SP2D ONLINE
• Saat ini sudah dibangun aplikasi SP2D Online sebagai sarana
pemantauan anggaran real time di setiap OPD per tanggal
penerima bank penyalur dan jumlah yang ditarik
• Pematangan sistem di tingkat birokrasi selanjutnya akan dibuat
dashboard integrasi data untuk pemantauan oleh stakeholders
sebagai laporan pencairan anggaran real time
25. PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI KONVESIONAL
(ANALOG)
Meskipun pemerintah sudah menyediakan fasilitas digital
namun demikian media konvensional (Radio, Spanduk, Baliho,
Videotrone, Penggunaan Pendopo Sebagai Ruang Publik
Tempat Bertemunya Bupati Dan Warga Masyarakat, Sarasehan
bersama masyarakat) masih dikembangkan sesuai kultur
masyarakat dan oleh sebab beberapa wilayah belum bisa
menjangkau akses data/internet.
• Kabupaten Wonogiri terletak pada garis lintang 70 32' - 80 15'
Lintang Selatan dan garis bujur 1100 41' - 1110 18' Bujur
Timur
• Terbagi ke dalam 25 kecamatan dengan luas wilayah 182.236
Ha.
• Karakteristik fisik wilayah Kabupaten Wonogiri memiliki
kondisi kelerengan yang curam menyebabkan beberapa
26. PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI TERBUKA
DENGAN PERANGKAT
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN YANG
DITETAPKAN BADAN
PUBLIK
27. DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Daftar Informasi Publik Ditetapkan Dengan Keputusan Sekda No
268 Tahun 2018 terdiri dari 847 item yang termasuk dalam
informasi berkala, 32 item informasi serta merta, dan 64 item
informasi Setiap Saat keseluruhannya dapat diakses di
Website utama wonogirikab.go.id :
http://wonogirikab.go.id/web/page/100/daftar_informasi_publik
Portal OPEN DATA data.wonogirikab.go.id :
http://data.wonogirikab.go.id/dataset/informasi-publik-2018
Website PPID ppid.wonogirikab.go.id :
http://www.ppid.wonogirikab.go.id/informasi_publik
28. DAFTAR INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN
Ditetapkan dengan Persetujuan
Sekretaris Daerah Nomor 67 tahun
2018
dapat diakses di:
http://wonogirikab.go.id/web/page
/100/daftar_informasi_publik
