4. 1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan
Informasi Publik
Berisikan tentang gambaran umum Kebijakan
Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
misalnya terkait dengan Peraturan atau Keputusan
yang dibuat oleh Badan Publik – Perbawaslu dkk.
5. 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik
Gambaran umum pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik antara
lain Sarana dan Prasarana, SDM, dan Anggaran :
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang dimiliki
dan kondisinya;
SDM yang menangani pelayanan informasi publik beserta
kualifikasinya;
Anggaran Pelayanan Informasi serta laporan penggunaanya
6. 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik
(berdasarkan Register Permohonan Informasi)
Nama Instansi
Alamat
LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 20……
NO Bulan
Register
Permohonan
Informasi
Jumlah
Permohona
n Informasi
Waktu yang
diperlukan
Menjawab
Permohona
n
Permohonan
Informasi
Publik Yang
Dikabulkan
Permohona
n Informasi
Publik Yang
Ditolak
Permohona
n
Keberatan
Permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi
Alasan Penolakan
Informasi
KI PTUN MA
Januari 50 4.5 Hari 0 2 1 0 0 0 Permintaan Informasi
Dikecualikan
Februari 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Total
Jumlah
100
Rata-rata
7 hK
Jumlah Jumlah Jumlah Jumla
h
Jumlah Jumlah
7. 4. Rincian Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik
Adalah rincian terkait dengan penyelesaian sengketa informasi
publik di Komisi Informasi, PTUN atau MA
8. 5. Kendala Eksternal dan Internal
Pelayanan Informasi Publik
Adalah penjelasan mengenai kendala internal dan
eksternal terkait dengan Pelayanan Informasi Publik
9. 6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
Adalah Rekomendasi dan Tindak Lanjut yang diambil
dari hasil kajian kendala Internal dan Eksternal untuk
peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
10. 7. Laporan Kepuasan Pelayanan Informasi
Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
11. Pedoman Penulisan Laporan Layanan Informasi
Publik (LIP) Tahun 2023 Bawaslu/Panwaslih
Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota
Surat nomor : 206/TI.02.00/K1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Pedoman
Penulisan Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) Tahun 2023 Bawaslu/Panwaslih Provinsi
dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota :
Lampiran format penulisan laporan LIP
Laporan LIP Tahun 2023 Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota diterima oleh
Bawaslu/Panwaslih Provinsi paling lambat tanggal 19 Maret 2024
Laporan LIP Tahun 2023 Bawaslu/Panwaslih Provinsi dikirimkan ke Bawaslu RI dan
Komisi Informasi Provinsi paling lambat tanggal 22 Maret 2024
Laporan LIP Tahun 2023 Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih
Kabupaten/Kota dapat dikirimkan ke Bawaslu RI melalui email ppid@bawaslu.go.id
Pengiriman Laporan LIP Bawaslu/Panwaslih Provinsi Tahun 2023 ke Komisi Informasi
Provinsi disesuaikan dengan ketentuan masing-masing KI Provinsi yang berlaku
Copy tanda terima serta dokumentasi penyerahan laporan LIP Bawaslu/Panwaslih
Provinsi Tahun 2023 ke Komisi Informasi Provinsi dikirimkan ke Bawaslu RI melalui
email ppid@bawaslu.go.id
13. Contoh Daftar Isi Laporan LIP
Bawaslu Kab/Kota
Catatan :
Perbedaan Daftar Isi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota terdapat pada BAB I Sub Bab H
(Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik)
– Bawaslu Provinsi