Dokumen ini membahas kebutuhan akan data berkualitas dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang berlaku serta menyoroti peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan data tersebut."

1. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN DATA
DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD)
Penyusunan REMBANG DALAM ANGKA 2020
Rembang, 5 Februari 2021
Ir. DWI WAHYUNI HATIYATI, MM
Kepala Bappeda Kabupaten Rembang

2. 1. Urgensi Kebutuhan Data
2. Dasar Hukum
3. Permendagri 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD)
OUTLINE
MATERI

3. 1. Urgensi Kebutuhan Data

4. Pilkada Serentak Tahun 2020
270
Terdapat
Daerah yang melakukan
Pilkada Serentak
di tahun 2020
9
Provinsi
37
Kota
224
Kabupaten
Blora
Boyolali
Demak
Grobogan
Kebumen
Kendal
Rembang
Klaten
Pekalongan
Pemalang
Purbalingga
Purworejo
Semarang
Sragen
Sukoharjo
Wonosobo
Wonogiri

5. Menyusun Dokumen RPJMD
Amanat UU 23 Tahun 2014, Pasal 264
Pasca Pilkada: Untuk Gubernur
dan Walikota/Bupati Terpilih
PP 45
Tahun 2017
Permendagri 5
Tahun 2017
Permendagri 7
Tahun 2018
PP 2
Tahun 2018
Permendagri 86
Tahun 2017
Tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Tentang Standar Pelayanan
Minimal
Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi Dan
Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan RPJMD

6. Data
berkualitas
Perencanaan
berkualitas
Pembangunan
berkualitas
Tujuan
Pembangunan
adalah untuk
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat
UU Nomor 23 Tahun 2014

7. Peran Data
• Sebagai analisis permasalahan
dalam penyusunan kebijakan
rencana pembangunan daerah
• Penetapan indikator-indikator
pembangunan
• Evaluasi hasil pencapaian
pembangunan
Peran data dalam siklus pembangunan
Pembangunan berawal dari data dan
menghasilkan data
Siklus penyusunan perencanaan pembangunan (T-2 hingga T+1), artinya dimulai
dari menyusun kajian kebijakan, penulisan dokumen perencanaan sampai
dengan pengendalian atas pelaksanaan, yang menjadi input penyusun rencana
tahun berikutnya  butuh data berkualitas
Data
Penyusunan
Rencana
Penetapan
Rencana
Pelaksana
an
Evaluasi

8. 2. Dasar Hukum

9. UU 25 TAHUN 2004
Dasar Hukum
Pasal 31,
Perencanaan pembangunan didasarkan pada data
dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan
Pasal 262,
Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Pasal 274,
Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data
dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Pasal 391,
Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi
Pemerintahan Daerah (Informasi Pembangunan Dan
Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu Sistem
Informasi.
Pasal 144,
Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada
data dan informasi yang dikelola dalam Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017
UU 23 TAHUN 2014

10. Dasar Hukum
Pasal 4
Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri atas :
Informasi Pembangunan Daerah dan
Informasi Keuangan Daerah
SIPD Menjadi Satu Kesatuan Dalam Proses Penyusunan
Dokumen Perencanaan Daerah
Permendagri 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
Peraturan Bupati Rembang
Nomor 12 Tahun 2020
Tentang Satu Data Indonesia Tingkat
Kabupaten Rembang

11. 3. Permendagri 70 Tahun 2019 Tentang SIPD

12. Sistem Informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk
menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling
terhubung dan tgerintegrasi dengan berbasis elektronik
Sistem Informasi digunakan untuk pengelolaan data dan informasi,
penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen rencana
pembangunan daerah secara elektronik
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara nasional
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

13. Informasi
Pembangunan
Daerah
Informasi
Keuangan
Daerah
Informasi
Pemerintahan
Daerah Lainnya
Paling sedikit memuat :
a. data perencanaan
pembangunan daerah;
b. analisis dan Profil Pembangunan
Daerah; dan
c. informasi perencanaan
pembangunan daerah
Paling sedikit memuat :
a. informasi perencanaan anggaran daerah;
b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
e. informasi barang milik daerah; dan
f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.
Memuat :
a. informasi LPPD (Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah);
b. informasi EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah); dan
c. informasi Perda.
RUANG LINGKUP
SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
PERMENDAGRI 70/2019 PASAL 2

14. PENGELOLAAN E-DATABASE SIPD (PERMENDAGRI 70/2019 PASAL 9)
Perencanaan
Data
Pengumpulan
Data
Pengisian
Data
Pemeriksaan
Data
Evaluasi Data
Dilaksanakan oleh
Produsen Data dan
dikoordinasikan
oleh Bappeda
Dilaksanakan oleh
Produsen Data dan
dikoordinasikan oleh
Wali Data
Dilaksanakan oleh
Produsen Data dan
dikoordinasikan
oleh Wali Data dan
Bappeda
Dilaksanakan oleh
Walidata bersama
dengan Bappeda
dan BPS
Dilaksanakan oleh
Produsen Data dan
dikoordinasikan
oleh Bappeda
bersama Wali Data
dan BPS
Produsen Data  Perangkat Daerah
Wali Data  Perangkat Daerah yang
membidangi urusan statistik

15. NO JABATAN TIM PEJABAT TUGAS
1 Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten mengambil kebijakan, keputusan dan
pembinaan dalam penerapan SIPD
2 Ketua/ Koordinator Kepala Bappeda Kabupaten administrator seluruh aplikasi yang ada
dalam SIPD.
3 Wakil Ketua/ Walidata Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan statistik;
Mengkoordinasikan pengumpulan dan
validasi data
4 Sekretaris Pejabat Administrator pada
Bappeda Kabupaten yang melaksanakan
tugas di bidang pengelolaan data
mengelola fungsi kesekretariatan
dalam penerapan SIPD
5 Anggota Seluruh Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten
mengkoordinasikan pengelolaan
seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD di
lingkungan perangkat daerahnya.
PENGELOLA SIPD
1. Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati
2. Ditetapkan setiap tahunnya paling lambat pada minggu pertama bulan
Desember

16. UPAYA YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN
1. Perangkat Daerah bersama Wali Data dan Bappeda perlu segera
melakukan pemetaan kebutuhan data perencanaan pembangunan
2. Perangkat Daerah perlu meningkatkan kualitas data dengan melakukan
standarisasi metadata sesuai kewenangannya
3. Perangkat Daerah Kabupaten harus segera berkoordinasi dengan Pihak-
Pihak terkait sesuai dengan urusan kewenangannya terkait pengelolaan
e-Database SIPD
4. Perlu dukungan data dari stakeholder terkait seperti Instansi Vertikal,
BUMN/D, Swasta yang tergabung dalam Forum Data
5. Perlu dilakukan koordinasi secara berkala terkait keberlanjutan Forum
Data dalam hal mendukung Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten
Rembang

17. KEBUTUHAN DATA
1 PERTUMBUHAN EKONOMI 12 PERSENTASE PERTUMBUHAN PENDUDUK
2 LAJU INFLASI 13 PERSENTASE PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI
3 PDB / PDRB PER KAPITA 14 PERSENTASE PERTUMBUHAN NILAI REALISASI HASIL
OBYEK WISATA
4 INDEKS GINI 15 INDEKS RESIKO BENCANA
5 INDEKS WILLIAMSON 16 PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN STABILITAS
DAN KETERTIBAN SOSIAL
6 TINGKAT KEMISKINAN
7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 17 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)
 Usia Harapan Hidup (UHH)
 Harapan Lama Sekolah (HLS)
 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
 Pengeluaran Perkapita
• Indeks Kualitas Air
• Indeks Kualitas Udara
• Indeks Tutupan Lahan
8 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) 18 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA
9 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) 19 SKOR PPH
10 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) 20 INDEKS DESA MEMBANGUN
11 INDEKS REFORMASI BIROKRASI 21 INDEKS INFRASTRUKTUR
• Nilai SAKIP
• Indeks Persepsi Anti Korupsi
• Nilai PMPRB
• Indeks Kepuasan Masyarakat
• Indeks Pelayanan Publik
• Indeks Profesionalitas ASN
• Nilai SPBE
• Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah
• Persentase Ketersediaan Air Baku
• Rasio Pemanfaatan Tata Ruang
• Indeks Akses Transportasi
• Persentase RT Yang Dapat Akses Layanan Dasar