Dokumen tersebut membahas tentang Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa sebagai solusi inovatif pelayanan publik melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dokumen ini menjelaskan pentingnya integrasi data dan program antarinstansi pemerintah untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang merata.

1. Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa sbg
Solusi Inovatif Pelayanan
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Daerah Satu Data Indonesia
melalui Kolaborasi Tata Kelola Berbasis Desa & Kelurahan,
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jakarta, 25 November 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kepala LAN-RI Bidang Kajian Kebijakan
dan Inovasi Administrasi Negara

2. Sumber: Deloitte, Gov2020: A Journey into the Future of Government, 2015
Global Digital Index & Indek Pembangunan TIK
Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Teknologi,
Informasi, dan Komunikasi di Indonesia masih tergolong
rendah (5,32) dari skala 10 pada tahun 2019.
IP-TIK ini disusun dari 3 subindeks: 1) keahlian, 2) akses
dan infrastruktur, dan 3) penggunaan.

3. Sumber: Deloitte, Gov2020: A Journey into the Future of Government, 2015
Kondisi Dunia Digital Indonesia

4. Potret Satu Data Indonesia
Sudahkah
terintegrasi, atau
masih parsial?

7. Lab. RB Tematik sbg Metode Integrasi
Rencana Aksi RB Pelaksanaan Monev
Laporan
BIJAK
Hasil
PRAKONDISI
PROSES
Data
Kolaborasi
Stakeholder
METODE TEKNOKRASI
BIJAK merupakan mekanisme kolaboratif
dalam proses kebijakan yang terdiri dari:

8. Contoh Integrasi Program & Aktor
Pendidikan
Perkoperasian dan
UMKM
Rehabilitasi Sosial
Pembangunan
Perumahan
Bappeda
• Budget tagging kebijakan pengentasan
kemiskinan
• Sistem pengendalian dan evaluasi program
pengentasan kemiskinan
Dinas Perindagkop UMKM
• Pengembangan Industri Agro
• Pengembangan Industri Non-Agro
Dinas Sosial
• Pengolahan Data Kemiskinan dan PMKS
lainnya
• Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
Terlantar
Dinas Perumahan Rakyat dan
Pemukiman
• Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi
Program Pemerintah, Rumah Umum dan
Rumah Khusus beserta PSU nya
Perencanaan
Program Kemiskinan
Akses Mutu
Layanan
Kesehatan
Merata
Dinas Kesehatan
• Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan
Jaminan Kesehatan
• Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
• Pembinaan masyarakat penganggur
dan perluasan kesempatan kerja
• Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
Outcome &
Target
Pengentasan
Kemiskinan
TKPKD
Dinas Pendidikan
• Pembiayaan Layanan Pendidikan
• Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Pengurangan beban
pengeluaran
penduduk miskin
untuk mengikuti
pendidikan

9. Pelayanan Publik sbg Tujuan Integrasi Data & Program
Transformasi
Digital
Ekonomi
Standar
Pelayanan
Minimal
PP No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan
Minimal:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan
Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
Layanan Administrasi Pemerintahan
A. Akuntabilitas Kinerja
B. Pengawasan
C. Kepegawaian
D. Kearsipan
E. BMN
F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan
Pengadaan Barang/Jasa)
G. dll
Layanan Administrasi Pemerintahan
A. Akuntabilitas Kinerja
B. Pengawasan
C. Kepegawaian
D. Kearsipan
E. BMN
F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan
Pengadaan Barang/Jasa)
G. dll
Layanan Publik
A. SPM (Government to Citizen/G2C)
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan
Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
B. Layanan Bisnis (Government to Business/G2B)
1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll
Layanan Publik
A. SPM (Government to Citizen/G2C)
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan
Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
B. Layanan Bisnis (Government to Business/G2B)
1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll
UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah
Government to Government/G2G
Government to Employee/G2E
EoDB
CPI
EGDI

10. Terima Kasih