Laporan kegiatan mutarlih

1Laporan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih – PPK Ringinrejo
LAPORAN KEGIATAN TAHAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020
PPK RINGINREJO
Jl. Cendrawasih Desa Ringinrejo Telp. (0354) 412444
e-mail : ringinrejo.ppkpemilihan2020@gmail.com
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadlirat Allah SWT yang telah melimpahkan
taufik dan hidayah-Nya, PPK Ringinrejo dapat menyelesaikan tugas penyusunan DPT
bagi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
Berkenaan dengan pelaksanaan tugas tersebut, telah kami susun laporan lengkap berupa
Laporan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusun Daftar Pemilih
PPK Ringinrejo. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi informasi bagi Penyelenggara
Pemilu di atasnya dan Pemerintah Daerah serta Pihak Lain yang terkait, sebagai bahan
evaluasi bagi proses pemutakhiran data pemilih dalam agenda pemilihan yang akan
datang.
Kami menyadari bahwa terselenggaranya kegiatan ini tidak terlepas dari banyak pihak
yang telah memberikan arahan dan bantuan. Oleh karenanya kami mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan
secara rinci. Semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada kami, mendapat balasan
yang berlipat ganda dari Allah SWT.
Dengan adanya beberapa kendala yang kami hadapi, maka tentu saja laporan ini masih
jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat kami
harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Kediri, 28 Oktober 2020
Ketua PPK Ringinrejo
NUR WIJAYANTI

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …………………………………………………………………… 6
B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………… 7
C. Ruang Lingkup ……………………………………………………………………. 7
D. Sistematika Laporan …………………………………………………………….. 9
BAB II DASAR HUKUM …………………………………………………. 11
BAB III PRINSIP-PRINSIP PENDAFTARAN PEMILIH
A. Definisi Pemilih …………………………………………………………………… 14
B. Kriteria Dasar Daftar Pemilih ……………………………………………………. 14
C. Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih ……………………….. 15
D. Metode Pemutakhiran …………………………………………………………… 16
E. Sumber Data ……………………………………………………………………… 16
F. Publikasi Data Pemilih …………………………………………………………… 17
BAB IV PERSIAPAN
A. Alur Kerja dan Jadwal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih ……………….. 18
B. Bimbingan Teknis ………………………………………………………………… 20
BAB V PELAKSANAAN
A. Persiapan Pemutakhiran dan Pemetaan TPS …………………………………. 24
B. Pencocokan dan Penelitian ……………………………………………………… 27
C. Saran Perbaikan Bawaslu ……………………………………………………….. 31
D. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ………………………………. 32
E. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ……………………………… 33
F. Posko Layanan Gerakaan Melindungi Hak Pilih ………………………………. 36
G. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan …………………….. 38
H. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan …………………….. 40

BAB VI PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
A. Permasalahan …………………………………………………………………….. 43
B. Penyelesaian ………………………………………………………………………. 44
BAB VII PENUTUP
A. Kesimpulan ………………………………………………………………………… 46
B. Saran ………………………………………………………………………………. 46
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran 1. Berita Acara PPK Ringinrejo Nomor 009/PPK.Rrj/VI/2020 tentang
Penetapan TPS
Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Kegiatan Coklit Serentak di Tingkat Kecamatan
Ringinrejo
Lampiran 3. Laporan Coklit Minggu Pertama di Tingkat Kecamatan Ringinrejo
Lampiran 4. Laporan Coklit Minggu Kedua di Tingkat Kecamatan Ringinrejo
Lampiran 5. Laporan Coklit Minggu Ketiga di Tingkat Kecamatan Ringinrejo
Lampiran 6. Laporan Coklit Minggu Keempat di Tingkat Kecamatan Ringinrejo
Lampiran 7. Saran Perbaikan Nomor Nomor 001/K.JI-09.23/PM/VIII/2020 tentang
Pelaksanaan Coklit
Lampiran 8. Jawaban Saran Perbaikan Nomor 035/SD/PPK.Rrj/VIII/2020 tentang
Pelaksanaan Coklit
Lampiran 9. Saran Perbaikan Nomor 002/K.JI-09.23/PM/VIII/2020 tentang
Penempelan Stiker Coklit
Lampiran 10. Jawaban Saran Perbaikan 040/SD/PPK.Rrj/VIII/2020 tentang
Penempelan Stiker Coklit
Lampiran 11. Berita Acara Nomor 001/SD/PPK.Rrj/IX/2020 tentang Rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan
Bupati & Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Ringinrejo
Lampiran 12. Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara
tingkat Kecamatan Ringinrejo

Lampiran 15. Berita Acara Nomor 003/SD/PPK.Rrj/X/2020 tentang Rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Tingkat Kecamatan
Ringinrejo
Lampiran 16. Kronologi Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Tingkat
Kecamatan Ringinrejo
DOKUMENTASI KEGIATAN

A. Latar Belakang
Pemilihan Kepala Daerah Serentak kembali digelar tahun ini pada tanggal 9
Desember 2020 di 270 lokasi seluruh Indonesia. Menjadi hal yang berbeda dalam
pelaksanaan tahun ini, karena situasi dan kondisi beberapa wilayah dalam masa pandemi
COVID-19. Kondisi ini berpeluang menciptakan ragam kendala baru dalam pelaksanaan
tahapan kegiatan pemilihan. Salah satunya adalah dalam pelaksanaan tahapan
pemutakhiran data pemilih, di mana badan adhoc penyelenggara pemilihan diharuskan
berhadapan langsung dengan masyarakat saat melaksanakan kegiatan pencocokan dan
penelitian (coklit) data pemilih. Di satu sisi, petugas coklit diharuskan menerapkan
protokol kesehatan secara ketat, sedangkan di sisi lain, berbagai pihak juga menuntut
hasil kinerjanya bersifat akurat dan akuntabel, tanpa mencederai hak pilih warga yang
memenuhi syarat menjadi pemilih aktif.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi para penyelenggara pemilihan di
Kecamatan Ringinrejo sebagai salah satu daerah di Kabupaten Kediri, yang akan turut
melaksanakan agenda pemilihan tersebut. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Ringinrejo bertekad menjawab tantangan itu dengan melakukan koordinasi
menyeluruh bersama seluruh stakeholder terkait di kecamatan maupun desa untuk
membantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan coklit. Fokus
koordinasi secara menyeluruh mulai perekrutan personil PPDP hingga pelaksanaan coklit
di lapangan, terutama pada daerah yang memiliki warga terpapar COVID-19. Harapannya,
upaya ini dapat meminimalisir kekhawatiran dari petugas coklit, sehingga kinerjanya
dapat maksimal untuk mengawal hak pilih warga.
Di samping pertimbangan masalah kesehatan, koordinasi bersama
stakeholder menjadi hal penting karena salah satu ketentuan menjadi pemilih dibuktikan
dengan kepemilikan dokumen e-KTP atau Kartu Keluarga. Sedangkan ada sebagian
masyarakat yang belum memilikinya, dengan ragam alasan. Ditambah lagi dengan
dinamisnya mutasi kependudukan di desa, yang juga menyisakan berbagai problem
tentang kepemilikan dokumen kependudukan tersebut. Solusi yang diharapkan dari hasil
koordinasi adalah dapat memberikan kepastian legalitas status kependudukan calon
pemilih, sehingga hasil akhir data pemilih memiliki akurasi yang tinggi.
BAB I PENDAHULUAN

B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan deskripsi lengkap terkait
kinerja PPK Ringinrejo dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 mulai dari proses persiapan,
pelaksanaan hingga penetapan daftar pemilih.
Tujuan dari laporan ini adalah :
1. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran daftar pemilih
di wilayah Kecamatan Ringinrejo sesuai sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh
KPU RI.
2. Bahan monitoring tentang kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan daftar
pemilih yang dilakukan oleh PPK Ringinrejo telah dilakukan secara terbuka,
transparan dan menindaklanjuti hasil pengawasan Panwascam Ringinrejo dan/ atau
Bawaslu Kabupaten Kediri, tanggapan masyarakat.
3. Bahan masukan bagi stakeholder .terkait atas bantuan yang telah diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri melalui KPU Kabupaten Kediri.
4. Bentuk pertanggungjawaban PPK Ringinrejo dalam melaksanakan tahapan
pemutakhiran daftar pemilih.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup laporan kegiatan ini meliputi :
1. Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang :
- Latar belakang penyusunan laporan meliputi landasan hokum kewajiban
penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 terkait
tahapan penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan
- Maksud dan Tujuan penyusunan laporan meliputi proses pelaksanaan, hasil dan
sasaran yang ingin dicapai
- Ruang Lingkup penyusunan laporan menguraikan tentang cakupan seluruh isi
laporan ini secara ringkas dari awal hingga akhir
- Sistematika Laporan yang berisi format, sasaran dan urutan pembahasan dalam
laporan ini.
2. Dasar Hukum, dalam bab ini menjelaskan tentang ragam peraturan perundang-
undangan yang menjadi landasan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupaati Kediri Tahun
2020.
3. Prinsip-prinsip Pendaftaran Pemilih, dalam bab ini menjelaskan tentang :
- Definisi Pemilih yang menguraikan tentang pengertian pemilih
- Kriteria Dasar Daftar Pemilih yang menguraikan tentang beberapa kriteria dasar
dari Daftar Pemilih dan persyaratan menjadi pemilih
- Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang menguraikan tentang
tujuan dari proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020
- Metode Pemutakhiran yang menguraikan tentang metode yang digunakan selama
proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- Sumber Data yang menguraikan tentang beberapa sumber data yang digunakan
dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- Publikasi Data Pemilih yang menguraikan tentang proses dan hasil kegiatan
publikasi daftar pemilih.
4. Persiapan, dalam bab ini menjelaskan tentang persiapan kegiatan pemutakhiran dan
penyusunan daftar pemilih yang meliputi :
- Alur Kerja dan Jadwal Tahapan Pemutakhiran yang menguraikan tentang alur
kerja dan jadwal yang dilakukan dalam seluruh proses pemutakhiran dan
penyusunan daftar pemilih
- Bimbingan Teknis yang menguraikan tentang semua proses dan hasil dari
kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan.
5. Pelaksanaan, dalam bab ini menjelaskan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan
pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang meliputi :
- Persiapan Pemutakhiran dan Pemetaan TPS yang menguraikan hasil dan proses
persiapan kegiatan pemutakhiran data dan pemetaan TPS
- Pencocokan dan Penelitian yang menguraikan hasil dan proses kegiatan
pencocokan dan penelitian data pemilih dengan beberapa agenda kegiatan
diantaranya Gerakan Klik Serentak, Gerakan Cokli Serentak dan Laporn oklit
mingguan serta hasil akhir coklit
- Saran Perbaikan Bawaslu yang menguraikan seluruh saran perbaikan dari
Bawaslu Kabupaten Kediri dan Kecamatan Ringinrejo beserta hasil tindak
lanjutnya

- Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang menguraikan hasil
dan proses kegiatan penyusunan DPHP
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang menguraikan hasil dan
proses kegiatan rekapitulasi DPHP tingkat Desa dan Kecamatan Ringinrejo
- Posko Layanan Gerakan Melindungi Hak Pilih yang menguraikan hasil dan proses
kegiatan GMHP dan tanggapan masyarakat atas hasil penyusunan DPHP
- Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang menguraikan hasil
dan proses kegiatan penyusunan DPSHP
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang menguraikan hasil
dan proses kegiatan rekapitualasi DPSHP tingkaat Desa dan Kecamatan
Ringinrejo.
6. Pemasalahan dan Penyelesaian, bab ini menjelaskan tentang :
- Permasalahan yang menguraikan segala permasalahan yang dihadapi dalam
proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- Penyelesaian yang menguraikan langkah dan hasil dari penyelesaian
permasalahan yang dihadapi selama proses pemutakhiran dan penyusunan daftra
pemilih
7. Penutup, dalam bab ini menjelaskan tentang :
- Kesimpulan yang menguraikan penilaian akhir proses kegiatan pemutakhiran dan
- Saran yang menguraikan saran kami terhadap kegiatan proses pemutakhiran dan
D. Sistematika Laporan
Sistematika penyusunan laporan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar
Pemilih ini adalah sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Maksud dan Tujuan
c. Ruang Lingkup
d. Sistematika Laporan
Bab II Dasar Hukum
Bab III Prinsip-prinsip Pendaftaran Pemilih
a. Definisi Pemilih

b. Kriteria Dasar Daftar Pemilih
c. Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
d. Metode Pemutakhiran
e. Sumber Data
f. Publikasi Data Pemilih
Bab IV Persiapan
a. Alur Kerja dan Jadwal Tahapan Pemutakhiran
b. Bimbingan Teknis
Bab V Pelaksanaan
a. Persiapan Pemutakhiran dan Pemetaan TPS
b. Pencocokan dan Penelitian
c. Saran Perbaikan Bawaslu
d. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
f. Posko Layanan Gerakaan Melindungi Hak Pilih
g. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
h. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Bab VI Permasalahan dan Penyelesaian
a. Permasalahan
b. Penyelesaian
Bab VII Penutup
a. Kesimpulan
b. Saran
Lampiran-lampiran

Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar
pemilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum.
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020.
BAB II. DASAR HUKUM

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
f. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
g. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 68/PL.02.1-
SD/01/Kpu/I/2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Persiapan Pemutakhiran Data
Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020
h. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 119/PL.02.1-
SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020 Tentang Penjelasan Surat KPU
Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020
i. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 158/PL.02.1-
SD901/KPU/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020 Tentang Pencermatan DP4
j. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 261/PL.02.1-
Sd/01/KPU/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Pencermatan Data Hasil
Sinkronisasi Dan Persiapan Coklit
k. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 400/PL.02.1-
SD/01/KPU/V/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Penyerahan Data DP4
l. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-
SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 5 Juni 2020 Tentang Perubahan Jumlah Pemilih Untuk
Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020
m. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 440/PL.02.1-
SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Tentang Surat Pertanggungjawaban
Mutlak (Sptjm) 500 Pemilih Tiap TPS

n. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 552/PL.02.1-
SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Kegiatan Klik dan
Coklit Serentak.
o. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/PL.02.1-
SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Penjelasan Tentang Tata Kerja
dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak 2020.
p. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020
tanggal 25 Agustus 2020 perihal Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS.
q. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 704/PL.02.1-
SD/01/KPU/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 Tentang Penggunaan BA Rapat
Pleno Terbuka DPHP Dan DPS Serta Perlindungan Data Pribadi
r. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 759/PL.02.1-
SS/01/KPU/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 Tentang Tindak Lanjut Rapat
Koordinasi KPU Dan Bawaslu Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan
Serentak Tahun 2020
s. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 784/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020
tanggal 18 September 2020 perihal Pengumuman DPS dan Persiapan DPT.
t. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020
tanggal 02 Oktober 2020 perihal BA Rapat Pleno Terbukaa DPSHP dan DPT serta
Perlindungan Data Pribadi Pemilih.

A. Definisi Pemilih
Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada pasal
1 diberikan batasan arti terhadap pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah
17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Batasan
ini ditegaskan lebih lanjut pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 dengan uraian sebagai
berikut :
- WNI yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 tahun atau
lebih atau sudah/ pernah kawin (pasal 4)
- WNI harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-
undang (pasal 5) ditambah dengan persyaratan sebagai berikut :
1) genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungtan suara atau sudah/
pernah kawin;
2) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hokum tetap;
3) berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik;
4) dalam hal pemilih belum mempunyai KTP elektronik dapat menggunakan surat
keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
5) tidak sedang menjadi anggota TNI atau POLRI. (pasal 5)
- Bagi pemilih yang belum genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara tetapi
sudah/ pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/ buku nikah, KTP elektronik
atau Surat Keterangan; (pasal 5)
- Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/
kelurahan atau sebutan lain (pasal 6)
B. Kriteria Dasar Daftar Pemilih
Sejalan dengan penjelasan definisi pemilih tersebut di atas, KPU RI
menetapkan kriteria yang digunakan dalam penyediaan daftar pemilih berpegang pada 3
BAB III. PRINSIP-PRINSIP PENDAFTARAN PEMILIH

(tiga) hal, yakni komprehensif/ inklusif, akurat dan mutakhir, di mana masing-masing
kriteria bernilai 95% dan batasan yang ditentukan adalah sebagai berikut :
1. Komprehensif, di mana daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik
Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah
memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih.
Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam
rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih
karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun
2. Akurat, di mana daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara
benar sesuai dengan data/ dokumen kependudukan (KTP elektronik dan/ atau Kartu
Keluarga), tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak
memenuhi syarat pemilih.
3. Mutakhir, dalam arti bahwa daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir
mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan
suara, bila umur kurang dari 17 tahun harus dipastikan berstatus telah/ pernah kawin
yang dibuktikan dengan dokumen resmi, status perkawinan, status pekerjaan bukan
anggota TNI/ Polri, dan alamat pada hari pemungutan suara.
C. Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019, pemutakhiran data pemilih
diartikan sebagai kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari
Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota
dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan
Pencocokan dan Penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini
diantaranya adalah :
1. Memastikan seluruh WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat tercatat
dalam DPT
2. Memastikan akurasi data pemilih telah sesuai dengan faktual pemilih secara
administratif
3. Memastikan data pemilih tidak memenuhi syarat telah dihapus dari DPT
4. Melayani pemilih dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya
5. Mempersiapkan kebutuhan logistik pemilihan kepala daerah.

D. Metode Pemutakhiran
Berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 dan diperjelas dalam PKPU
Nomor 19 Tahun 2019 bahwa dalam kegiatan ini KPU menggunakan metode
pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Penerapan metode ini dilaksanakan
melalui dua pendekatan, yakni pendekatan administratif dan pendekatan partispatif.
Pendekatan administratif diterapkan pada saat pengolahan dan penyusunan
data pemilih, mulai dari sinkronisasi DP4 hingga ditetapkannya menjadi DPS. Sinkronisasi
DP4 dilakukan oleh KPU dengan menyandingkannya dengan DPT pemilu/ pemilihan
terakhir di tingkat KPU Kabupaten. Hasil sinkronisasi diturunkan ke Panitia Pemungutan
Suara (PPS) di desa melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan
verifikasi faktual melalui kegiatan pencocokan dan penelitiaan (coklit) data oleh Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Hasil akhirnya terwujud dalam Daftar Pemilih
Sementara (DPS) dan berlangsung hingga masa perbaikannya menuju Daftar Pemilih
Tetap (DPT).
Pendekatan partisipatif diterapkan saat tanggapan masyarakat berlangsung
selama DPS diumumkan oleh PPS di papan pengumuman desa dan beberapa lokasi
strategis lainnya. Tumbuhnya partisipasi masyarakat didorong dengan adanya program
Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) melalui kegiatan Uji Publik DPS dan penyediaan
Posko Layanan GMHP di desa-desa dan kecamatan. Melalui tanggapan masyarakat
akan muncul ragam masukan berupa perbaikan elemen data pemilih, pencoretan pemilih
yang tidak memenuhi syarat dan memasukkan data pemilih baru yang memenuhi syarat
tetapi belum ada dalam daftar pemilih.
E. Sumber Data
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 pasal 7, Pemerintah
menyediakan sumber data pemilih berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
(DP4), yaitu data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang
memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. DP4
masih berupa kumpulan data kependudukan, maka KPU mengadakan analisis DP4.
Sebagai pembanding data, maka KPU menggunakan sumber data yang lain,
yaitu DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir. Langkah yang ditempuh adalah dengan
menyandingkan data di DP4 dengan DPT Pemilu terakhir.

DP4 hasil sinkronisasi diturunkan oleh KPU Kabupaten/ Kota ke PPS melalui
PPK, sebagai sumber data utama dalam Pemutakhiran Data Pemilih di lapangan.
Dalam perjalanan selama PPDP melakukan pencocokan dan penelitian di
lapangan, maka sumber data yang digunakan adalah dokumen kependudukan berupa
KTP elektronik dan/ atau Kartu Keluarga pemilih, begitu juga berlaku saat adanya
tanggapan dan masyarakat.
F. Publikasi Data Pemilih
Guna menunjang kegiatan pemutakhiran data pemilih melalui pendekatan
partisipasi masyarakat, maka dilakukan publikasi data pemilih berupa pengumuman DPS
dan DPT yang dilakukan oleh PPS di 2 (dua) lokasi yaitu :
1. papan pengumuman di kantor desa; dan
2. lokasi strategis lainnya.
DPT juga dipasang pada papan pengumuman masing-masing TPS pada saat
pelaksanaan pemilihan.
Selain itu, publikasi daftar pemilih kepada masyarakat juga dibuka secara online melalui
website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id

A. Alur Kerja dan Jadwal Tahapan Pemutakhiran
Alur kerja dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar
pemilih telah diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2019 secara berurutan dari
pasal 7 hingga pasal 26, mulai dari DP4 hingga DPPh. Kegiatan ini dilaksanakan secara
hirarkies mulai dari KPU hingga PPDP sesuai dengan beban tanggung jawab dan tugas
di masing-masing jenjng. Secara berurutan dapat digambarkan seperti skema di bawah
ini.
BAB IV. PERSIAPAN
DP4
Analisis DP4 &
Sinkronisasi
Penyusunan
Daftar
Pemilih
Pencocokan
& Penelitian
Hasil sinkronisasi
Daftar
Pemilih
(A-KWK)Penyusunan
DPS
Daftar Perubahan
Pemilih Hasil
Pemutakhiran
(A.B-KWK)
Rekapitulasi DPHP
(A.B.1-KWK)
Pengumuman DPS
& Tanggapan
Masyarakat
Form Tanggapan &
Masukan
(A.1.A-KWK)
Penyusunan
DPSHP
Daftar Perubahan
Pemilih Hasil
Perbaikan
(A.2-KWK)
Penyusunan
DPT
Pengumuman
DPT
Daftar
Pemilih
Tetap
(A.3-KWK)
Rekapitulasi
DPT
(A.3.1-KWK)
Rekapitulasi
DPSHP
(A.2.1-KWK)
Daftar
Pemilih
Sementara
(A.1-KWK)
Rekapitulasi
DPS
(A.1.1-KWK)
Pemeliharaan
DPT
DPTb
DPPh
Pemungutan
Suara
Form
A.Tb-KWK
Form A.4-KWK
Form A.5-KWK

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan di masing-masing jenjang telah diatur
dengan jadwal tertentu seperti tertera dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020
sebagai berikut :
No. Tahapan
Jadwal
Awal Akhir
1
Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU
Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada
PPS
15 Juni 2020 14 Juli 2020
2 Pemutakhiran:
1) Pencocokan dan penelitian oleh PPDP 15 Juli 2020
13 Agustus
2020
2)
Penyusunan daftar pemilih hasil
pemutakhiran oleh PPS
7 Agustus
2020
29 Agustus
2020
3)
Rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran tingkat desa/kelurahan
dan penyampaiannya beserta daftar
pemilih hasil pemutakhiran ke PPK
30 Agustus
2020
1 September
2020
4)
pemutakhiran tingkat kecamatan dan
penyampaiannya kepada KPU
Kabupaten/Kota
2 September
2020
4 September
2020
5)
pemutakhiran tingkat kabupaten/kota
untuk ditetapkan sebagai DPS
5 September
2020
14 September
2020
6)
Penyampaian DPS oleh KPU
Kabupaten/Kota kepada PPS melalui
PPK
14 September
2020
18 September
2020
7)
Pengumuman dan tanggapan
masyarakat terhadap DPS
19 September
2020
28 September
2020
8) Perbaikan DPS oleh PPS
29 September
2020
3 Oktober
2020
9)
Rekapitulasi dan penyampaian DPS
hasil perbaikan tingkat desa/ kelurahan
ke PPK
4 Oktober
2020
6 Oktober
2020
10)
Rekapitulasi dan penyampaian DPS
hasil perbaikan tingkat kecamatan ke
KPU Kabupaten Kediri
7 Oktober
2020
9 Oktober
2020
11) Daftar Pemilih Tetap
a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan
tingkat kabupaten/ kota untuk
ditetapkan sebagai DPT
9 Oktober
2020
16 Oktober
2020
b) Penyampaian DPT kepada PPS
17 Oktober
2020
26 Oktober
2020
c) Pengumuman DPT oleh PPS
28 Oktober
2020
6 Desember
2020

B. Bimbingan Teknis
Sebelum kegiatan penelitian dan pencocokan dilakukan oleh Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun
2019 pasal 11 yang menyatakan bahwa PPDP mendapatkan bimbingan teknis (bimtek)
Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS. Petunjuk teknis yang diberikan oleh KPU
Kabupaten Kediri saat Rapat Koordinasi Divisi Data PPK di Media Centre KPU Kabupaten
Kediri tanggal 3 Juli 2020 bahwa Bimbingan Teknis akan diadakan secara berjenjang, di
mana KPU akan memberikan bimtek kepada PPK begitu selanjutnya hingga PPDP akan
menerima bimtek melalui PPS.
Pelaksanaan bimtek terhadap PPDP di Kecamatan Ringinrejo diarahkan
kepada PPS sebagai pematerinya. Pertimbangannya adalah pelaksanaan aturan dari
KPU RI, juga mengingat kondisi bencana non alam COVID-19 yang mengharuskan
penerapan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah audiens. Dengan jumlah PPDP
sebanyak 119 orang dari 11 desa, akan dijadwalkan bimtek di 10 lokasi dengan jumlah
audiens kurang dari 30 orang di setiap lokasi. Tentunya, agenda bimtek ini tidak terlepas
dari pendampingan PPK Ringinrejo di setiap jadwalnya, seperti daftar di bawah ini.
NO
HARI &
TANGGAL
LOKASI PESERTA KEGIATAN
1 Minggu, Balai Desa Susuhbango PPDP Desa Susuhbango = 9 Orang
12 Juli 2020 Jam 18.30 Wib PPDP Desa Nambakan = 6 Orang
PPS Desa Susuhbango = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Susuhbango = 3 Orang
PPS Desa Nambakan = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Nambakan = 3 Orang
Kades Susuhbango = 1 Orang
PPK Ringinrejo = 1 Orang
Jumlah Peserta = 29 Orang
Balai Desa Purwodadi PPDP Desa Purwodadi = 9 Orang
Jam 19.00 Wib PPS Desa Purwodadi = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Purwodadi = 3 Orang
Kades Purwodadi = 1 Orang

NO
HARI &
TANGGAL
Balai Desa Deyeng PPDP Desa Deyeng = 15 Orang
Jam 20.00 Wib PPS Desa Deyeng = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Deyeng = 3 Orang
Kades Deyeng = 1 Orang
Balai Desa Jemekan PPDP Desa Jemekan = 13 Orang
Jam 19.00 Wib PPS Desa Jemekan = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Jemekan = 3 Orang
Kades Jemekan = 1 Orang
Balai Desa Sambi PPDP Desa Sambi = 9 Orang
Jam 18.15 Wib PPS Desa Sambi = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Sambi = 3 Orang
Kades Sambi = 1 Orang
2 Senin, Balai Desa Selodono PPDP Desa Selodono = 16 Orang
13 Juli 2020 Jam 19.00 Wib PPS Desa Selodono = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Selodono = 3 Orang
Kades Selodono = 1 Orang
Balai Desa Dawung PPDP Desa Dawung = 11 Orang
Jam 19.00 Wib PPS Desa Dawung = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Dawung = 3 Orang
Kades Dawung = 1 Orang

NO
HARI &
TANGGAL
Balai Desa Batuaji PPDP Desa Batuaji = 12 Orang
Jam 19.00 Wib PPS Desa Batuaji = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Batuaji = 3 Orang
Kades Batuaji = 1 Orang
Balai Desa Ringinrejo PPDP Desa Ringinrejo = 11 Orang
Jam 19.00 Wib PPS Desa Ringinrejo = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Ringinrejo = 3 Orang
Kades Ringinrejo = 1 Orang
Balai Desa Srikaton PPDP Desa Srikaton = 8 Orang
Jam 19.30 Wib PPS Desa Srikaton = 3 Orang
Sekretariat PPS Desa Srikaton = 3 Orang
Kades Srikaton = 1 Orang
Sebelum PPS melakukan bimtek terhadap PPDP, maka PPK Ringinrejo
membekali PPS dengan materi hasil bimtek KPU Kabupaten Kediri terhadap PPK pada
tanggal 8 Juli 2020 di Gedung Bagawanta Bhari. Agenda tersebut dikemas dalam
Bimbingan Teknis PPS yang diikuti oleh PPS se Kecamatan Ringinrejo sebanyak 33
orang dari 11 desa, pada tanggal 9 Juli 2020 di Pendopo Kecamatan Ringinrejo. Materi
bimtek meliputi :
1. Jadwal dan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
2. Gerakan Coklit Serentak
3. Pengenalan formulir, stiker, daan tanda pengenal
4. Tata cara coklit PPDP
5. Tata cara pengisian formulir
6. Tata cara penyusunan daftar pemilih
7. Tata cara rekapitulasi, pengumuman, dan menerima tanggapan dn masukan
masyarakat terhadap data pemilih
8. Tata cara pengadministrasian Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
9. Tata cara pelaporaan hasil coklit

Secara aturan perundang-undangan, penyusunan daftar pemilih berada di
PPS, maka materi bimtek PPS kepada PPDP hanya meliputi kegiatan pencocokan dan
penelitian data, yaitu :
1. Jadwal pelaksanaan coklit.
2. Pengenalan formulir, stiker, dan tanda pengenal.
3. Tata cara Coklit.
4. Tata cara pengisian formulir.
5. Mekanisme Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS).

A. Persiapan Pemutakhiran dan Pemetaan TPS
PPK Kecamatan Ringinrejo mengawali kegiatan pemutakhiran data pemilih
dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan pencocokan dan
penelitian oleh PPDP secara door to door ke rumah warga. Sosialisasi dilaksanakan
melalui media sosial. Dimaksudkan agar masyarakat mengetahui maksud kedatangan
PPDP dan selebihnya dapat mempersiapkan dokumen kependudukan diri maupun
keluarganya untuk pemutakhiran data pemilih. Di samping itu, dikarenakan kondisi
pandemi saat ini, juga untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat akan resiko
penyebaran COVID-19.
Oleh karena itu, dalam sosialisasi selain diinformasikan terkait jadwal
kunjungan PPDP ke rumah warga, juga diberitahukan bahwa dalam menjalankan
tugasnya, PPDP ditekankan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan
menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, faceshield, sarung tangan sekali
pakai, dan dibekali handsanitizier. Dengan demikian, masyarakat tidak akan memberikan
penolakan terhadap kehadiran PPDP.
Kegiatan sosialisasi ini dibarengi dengan kegiatan PPS yang harus
berkoordinasi intensif dengan pemerintah desa dan pengurus RT setempat. Beberapa hal
yang disampaikan dalam koordinasi tersebut, diantaranya terkait dengan pemetaan TPS
dan pembentukan PPDP.
Terkait pemetaan TPS, sebenarnya telah dilaksanakan sejak sebelum
penundaan masa kerja PPK tanggal 23 Maret 2020, dengan proyeksi seperti data berikut
ini :
NO. NAMA DESA
PROYEKSI
KEBUTUHAN TPS
JUMLAH PEMILIH
1. RINGINREJO 8 4.330
2. BATUAJI 8 4.258
3. DEYENG 10 5.467
4. DAWUNG 8 4.233
5. PURWODADI 8 3.968
6. SAMBI 6 3.209
7. SUSUHBANGO 6 2.950
BAB V. PELAKSANAAN

NO. NAMA DESA
PROYEKSI
KEBUTUHAN TPS
JUMLAH PEMILIH
8, SELODONO 11 5.433
9 NAMBAKAN 4 2.197
10. SRIKATON 5 3.004
11. JEMEKAN 9 4.521
JUMLAH 83 43.570
Proyeksi kebutuhan TPS ini didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 2
Tahun 2017 dengan jumlah pemilih per TPS maksimal 800 orang. Sedangkan jumlah
pemilih didasarkan pada jumlah pemilih dalam DP4.
Proyeksi tersebut berubah saat pengaktifan kembali masa kerja PPK yang
dibarengi dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang menyebutkan
bahwa jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang dengan memperhatikan :
a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda,
pada TPS yang sama;
b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
c. memudahkan Pemilih;
d. aspek geografis; dan/atau
e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu
pemungutan suara.
Ketentuan ini menyebabkan adanya penambahan TPS dari 83 TPS menjadi 119 TPS
tersebar di 11 desa, dengan rincian sebagai berikut :
NO DESA
JUMLAH
TPS
JUMLAH PEMILIH A.KWK
L P JUMLAH
1 RINGINREJO 11 2.251 2.273 4.524
2 BATUAJI 12 2.223 2.224 4.447
3 DEYENG 15 2.909 2.899 5.808
4 DAWUNG 11 2.207 2.107 4.314
5 PURWODADI 9 2.105 2.074 4.179
6 SAMBI 9 1.695 1.667 3.362
7 SUSUHBANGO 9 1.559 1.563 3.122
8 SELODONO 16 2.876 2.867 5.743
9 NAMBAKAN 6 1.178 1.129 2.307

NO DESA
JUMLAH
TPS
JUMLAH PEMILIH A.KWK
L P JUMLAH
10 SRIKATON 8 1.578 1.553 3.131
11 JEMEKAN 13 2.351 2.359 4.710
JUMLAH 11 119 22.932 22.715 45.647
Pemetaan TPS ini dikuatkan dengan Berita Acara PPK Ringinrejo Nomor
009/PPK.Rrj/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan TPS di tingkat
Kecamatan Ringinrejo, seperti data terlampir. ( Lampiran 1. Berita Acara PPK Ringinrejo
Nomor 009/PPK.Rrj/VI/2020 ).
Persiapan lain yang dilakukan oleh PPK Ringinrejo adalah terkait penerimaan
dan pengecekan dokumen, perlengkapan kerja dan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi
PPDP, diantaranya adalah :
NO. JENIS ALAT KERJA JUMLAH KETERANGAN
1. Formulir Model A-KWK 119 bendel Semua formulir
untuk PPDP
berupa hardcopy
dan untuk PPS
berupa softcopy
2. Formulir Model A.A-KWK 238 lembar
3. Formulir Model A.A.3-KWK 119 lembar
4. Formulir Model A.A.1-KWK 22.748 lembar Untuk PPDP
5. Formulir Model A.A.2-KWK 22.748 lembar Untuk PPDP
6. Buku kerja PPK 5 buku Untuk PPK
7. Buku kerja PPS 38 buku
Untuk PPK dan
PPS
8. Buku kerja PPDP 157 buku
Untuk PPK, PPS &
PPDP
9. Ban lengan 119 buah Untuk PPDP
10. Kaos 119 buah Untuk PPDP
11. Map plastik 119 buah Untuk PPDP
12. Blocknote 119 buah Untuk PPDP
13. Pulpen 119 paket Untuk PPDP
14. Masker kain 772 buah
Untuk PPK, PPS &
PPDP
15. Thermometer Infrared 12 buah
Untuk posko PPK,
PPS
16. Pelindung Wajah / FaceShield 119 buah Untuk PPDP
17. Plastik Pembungkus Dokumen 12 pak Untuk PPK, PPS

NO. JENIS ALAT KERJA JUMLAH KETERANGAN
18. Cairan Disinfektan 26 botol
Untuk posko PPK,
PPS
19. Hand Sanitizer 500 ml/botol 24 botol
Untuk posko PPK,
PPS
20. Hand Sanitizer 150 ml 119 botol Untuk PPDP
21. Sabun Cuci Tangan 13 botol
Untuk posko PPK,
PPS
22. Tisu Kering 26 pak
Untuk posko PPK,
PPS
23. Sarung Tangan Plastik 119 pak Untuk PPDP
Semua logistik telah diserahterimakan ke PPDP melalui PPS sebelum kegiatan coklit
berlangsung.
B. Pencocokan dan Penelitian
Kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dilaksanakan oleh
PPDP secara door to door mulai tanggal 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020. PPDP
melaksanakan kegiatan ini setelah dibekali dengan bimbingan teknis oleh PPS dan sudah
menerima kelengkapan alat kerja secara lengkap.
Minimal sehari sebelum kegiatan coklit dilaksanakan, PPDP diharuskan
melakukan koordinasi awal dengan Ketua/Pengurus RT di wilayah TPSnya dengan
aktivitas sebagai berikut :
1. Menyapa ketua/ pengurus RT dengan ramah dan santun.
2. Memperkenalkan diri sebagai PPDP dengan menunjukkan identitas PPDP.
3. Meminta ijin untuk melakukan kegiatan coklit di wilayah RT selama 15 Juli 2020
hingga 13 Agustus 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan
penyebaran COVID-19 yang telah diatur.
4. Menanyakan pada ketua/ pengurus RT terkait batas wilayah RT.
5. Menanyakan pada ketua/ pengurus RT apakah terdapat perubahan data penduduk
terbaru di wilayah kerjanya yang disebabkan warga yang pindah, pendatang,
meninggal, dan sebagainya.
6. Meminta ketua/ pengurus RT memeriksa setiap KK apakah benar berdomisili di area
tersebut, warga yang tidak dikenal, dan data pemilih yang kemungkinan ganda.
7. Meminta ketua/ pengurus RT untuk memeriksa Model A-KWK apakah pemilih yang
ada sudah sesuai secara alamat dan penomoran RT/RW.

Dalam pelaksanaan kegiatan coklit di lapangan, PPDP mendatangi rumah
warga dan meminta dokumen kependudukan berupa KTP elektronik dan/ atau Kartu
Keluarga untuk dicocokkan dan diteliti dengan data pemilih yang ada dalam dokumen
Model A-KWK. Hasil coklit dituangkan dalam form yang ada dengan perlakuan sebagai
berikut :
a. mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan di form A-KWK;
b. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar
Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
c. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
d. mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat, karena :
- meninggal dunia;
- pindah domisili ke daerah lain;
- berubah status dari warga sipil menjadi status anggota TNI atau POLRI;
- belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/ menikah pada hari
pemungutan suara;
- dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada
keluarga, tetangga, dan/atau ketua/ pengurus rukun tetangga;
- dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah
yang menyelenggarakan Pemilihan
e. mencatat kode keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
f. mencatat kode status perekaman KTP elektronik sesuai fakta lapangan dan apabila
ditemui pemilih yang tidak memiliki dokumen kependudukan, maka PPDP tidak
melakukan pendaftaran terhadap pemilih tersebut, namun menyarankan agar dapat
melakukan registrasi administrasi kependudukan di kecamatan;
g. apabila menemui data pemilih yang salah jenis kelamin, maka dilakukan pencoretan
dengan kode 5 (tidak dikenal) dan mencatat data pemilih tersebut sesuai dengan
faktanya sebagai pemilih baru dalam Form Model A.A-KWK;
h. apabila menemui data pemilih yang tidak sesuai antara alamat domisili dengan TPS,
maka dilakukan pencoretan dengan kode 10 (bukan penduduk) dan koordinasi
dengan PPS agar bisa didata sebagai pemilih baru di TPS yang benar, dengan
ketentuan bahwa pemilih tersebut benar-benar belum terdata di TPS yang benar;
i. apabila diperlukan, mendokumentasikan dokumen pendukung sebagai bukti proses
coklit.

Sebagai bukti telah dilaksanakan kegiatan coklit, maka PPDP wajib memberikan tanda
bukti telah terdaftar sebagai pemilih berupa Form A.A.1-KWK (Tanda Bukti Pendaftaran)
dan menempelkan sejumlah stiker (Form A.A.2-KWK) sesuai jumlah Kepala Keluarga
yang ada dalam rumah tersebut. Tugas lain yang juga harus dikerjakan oleh PPDP adalah
melakukan koordinasi dengan PPS minimal sekali dalam seminggu.
Guna meningkatkan kualitas daftar pemilih dan memastikan daftar pemilih
tersusun dengan baik, maka KPU RI mengadakan kegiatan Gerakan Klik Serentak dan
Gerakan Coklit Serentak.
Gerakan Klik Serentak dilaksanakan tanggal 15 Juli 2020, dengan mekanisme kegiatan
sesuai instruksi KPU Kabupaten Kediri kepada PPK, PPS dan PPDP sebagai berikut :
1. Mengunjungi website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id dan melakukan
pengecekan diri sesuai dengan identitas kependudukan
2. Melakukan sosialisasi secara atraktif dan informatif ke masyarakat di wilayah kerjanya
untuk melakukan cek pemilih pada website tersebut
3. Menyebarluaskan hasil kegiatan klik serentak melalui media sosial masing-masing
wilayah kerjanya dan menandainya dengan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, dan
KPU Kabupaten Kediri.
Sedangkan untuk Gerakan Coklit Serentak dilaksanakan tanggal 18 Juli 2020 dengan
mekanisme kegiatan sebagai berikut :
1. PPS dan PPDP melakukan inventarisir dan memastikan terhadap data pemilih para
tokoh masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan coklit serentak, minimal 5 rumah
pemilih setiap PPDP
2. Gerakan ini diawali dengan kegiatan Apel Kesiapan Coklit Serentak di halaman
Kantor Desa masing-masing pada hari itu jam 08.00 WIB sampai selesai dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan dipimpin oleh Ketua PPS
3. Usai kegiatan apel, PPDP melakukan coklit terhadap tokoh masyarakat yang telah
diinventarisir di bawah monitoring PPK dan/ atau PPS
4. PPK, PPS dan PPDP wajib mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil
kegiatan coklit serentak melalui media sosial masing-masing wilayah kerjanya dan
menandainya dengan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, dan KPU Kabupaten Kediri
5. PPDP dan PPS melaporkan hasil kegiatan pada hari yang sama, sedangkan hasil
rekapitulasi kegiatan se-Kecamatan Ringinrejo dilaporkan ke KPU dengan jumlah
sesuai dengan daftar terlampir. ( Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Kegiatan Coklit
Serentak di Tingkat Kecamatan Ringinrejo )

Selama pelaksanaan kegiatan coklit, ada kewajiban bagi PPS dan PPK untuk
melakukan monitoring terhadap kinerja PPDP di lapangan dengan kegiatan sebagai
berikut :
1. Pelaksanaan monitoring PPDP oleh PPS :
- Dilaksanakan seminggu sekali dengan melakukan pengecekan hasil kerja PPDP
dalam form A-KWK, A.A-KWK, arsip form A.A.1-KWK dan penggunaan form
A.A.2-KWK serta buku kerja PPDP
- Merekap hasil monitoring sesuai format excel yang disediakan dan dikirimkan
berupa Laporan Mingguan
- Menginventarisir segala permasalahan atau kendala yang dialami oleh PPDP saat
mencoklit ke dalam buku kerja PPS
2. Pelaksanaan monitoring PPDP oleh PPK :
- Pengecekan hasil coklit PPDP melalui laporan PPS, jika terdapat keraguan di
dalam laporan tersebut dilakukan monitoring dan supervisi langsung terhadap
PPDP
- Melakukan pengecekan langsung terhadap hasil kerja PPDP dalam form A-KWK,
A.A-KWK, arsip form A.A.1-KWK dan penggunaan form A.A.2-KWK serta buku
kerja PPDP
- Memberikan solusi terhadap kendala dan hambatan yang dihadapi PPDP
Hasil monitoring PPS dan PPK terhadap hasil coklit PPDP dituangkan dalam Laporan
Progres Mingguan seperti daftar terlampir. ( Lampiran 3-6. Laporan Coklit Minggu
Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat di Tingkat Kecamatan Ringinrejo )
Sebagai dukungan atas kerja PPDP dalam masa coklit, PPK Ringinrejo
bersama PPS melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan coklit.
Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pemberitahuan melalui selebaran yang secara
langsung dibagikan ke masyarakat dan penyebaran informasi melalui media sosial. Selain
itu juga dilakukan sosialisasi melalui siaran mobil keliling/ ledang di jalan-jalan desa,
sesuai instruksi KPU Kabupaten Kediri yang dilaksanakan tanggal 1 – 2 Agustus 2020.
Di akhir masa kerjanya, PPDP diharuskan menyerahkan hasil kegiatan coklit
kepada PPS secara lengkap. Untuk meminimalisir kesalahan, maka di minggu akhir masa
coklit, PPDP dihimbau untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengecek kembali formulir Model A-KWK dan A.A-KWK serta Model A.A.1-KWK.
2. Koordinasi akhir dengan ketua/ pengurus RT.

3. Apabila ketua/ pengurus RT masih menemukan data pemilih yang tidak cocok (keliru
atau tidak lengkap), PPDP harus memperbaiki atau melengkapi data tersebut
berdasarkan dokumen kependudukannya.
4. Apabila ketua/ pengurus RT masih menemukan ada warga di wilayahnya yang belum
terdaftar, PPDP harus mendatangi rumah pemilih tersebut untuk dilakukan coklit
ulang, dengan memastikan kepemilikan dokumen kependudukan.
5. PPDP meminta kepastian kepada ketua/ pengurus RT terkait pemilih yang tidak
diketahui keberadaannya saat coklit.
Setelah dipastikan data sudah cukup dalam pengecekan dan perbaikannya, maka PPDP
merekap hasil coklit ke dalam Form A.A.3-KWK secara lengkap. Berkas yang harus
diserahkan oleh PPDP kepada PPS sebagai bukti akhir penyelesaian kerjanya berupa :
1. Formulir A-KWK yang telah dimutakhirkan PPDP;
2. Formulir A.A-KWK yang berisi pemilih baru yang belum terdaftar dalam A-KWK;
3. Tanda bukti pendaftaran pemilih yang sudah terisi (Formulir A.A.1-KWK)
4. Formulir rekap A.A.3-KWK;
5. Buku Kerja PPDP.
Setelah PPS memastikan semua hasil coklit telah lengkap diterima, dan memeriksa hasil
coklit PPDP, maka dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima yang
ditandatangani oleh PPS dan PPDP.
Dari 119 PPDP di Kecamatan Ringinrejo telah menyelesaikan kegiatan coklit sesuai
tahapan, sebelum tanggal 13 Agustus 2020.
C. Saran Perbaikan Bawaslu
Pada masa kerja PPDP melaksanakan coklit, PPK Ringinrejo mendapatkan
Saran Perbaikan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Ringinrejo
Nomor 001/K.JI-09.23/PM/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, seperti terlampir (Lampiran
7. Saran Perbaikan Nomor Nomor 001/K.JI-09.23/PM/VIII/2020). Dalam pengawasan
secara sampling, Panwascam menemukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Data pemilih dalam formulir A-KWK masih banyak yang bermasalah : Kesalahan
elemen data pemilih.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan coklit tidak sesuai
dengan prosedur coklit : PPDP tidak merubah sticker tanggal pelaksanaan pilkada,
PPDP tidak mengisi data sticker secara lengkap.

PPK Ringinrejo menindaklanjuti saran tersebut berkoordinasi dengan PPS
untuk melakukan pengecekan ulang terhadap hasil coklit PPDP terkait kesalahan elemen
data yang belum dilakukan perubahan. Selain itu, juga telah dilakukan penyisiran ulang
dan perbaikan terhadap penulisan stiker yang salah dan/ atau belum lengkap serta
pembenahan logo tempel di stiker yang belum tertempel, secara rinci seperti surat
terlampir (Lampiran 8. Jawaban Saran Perbaikan Nomor 035/SD/PPK.Rrj/VIII/2020).
Usai pelaksanaan kegiatan coklit, PPK Ringinrejo kembali memperoleh Saran
Perbaikan dari Panwascam Ringinrejo Nomor 002/K.JI-09.23/PM/VIII/2020 tanggal 17
Agustus 2020, seperti terlampir (Lampiran 9.Saran Perbaikan Nomor 002/K.JI-
09.23/PM/VIII/2020). Disebutkan bahwa masih ditemukan rumah yang terindikasi belum
dicoklit karena rumah tidak tertempel stiker coklit sebanyak 28 rumah tersebar di 11 desa.
Tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK Ringinrejo adalah melakukan verifikasi
faktual ke 28 rumah tersebut, dengan ragam kondisi, seperti uraian klarifikasi terlampir
(Lampiran 10. Jawaban Saran Perbaikan Nomor 040/SD/PPK.Rrj/VIII/2020).
D. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Jadwal penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dimulai
tanggal 7 Agustus 2020 hingga 29 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh PPS. Dasar
penyusunan adalah Model A-KWK yang telah dimutakhirkan dan Model A.A-KWK dari
PPDP. Namun demikian, dalam proses penyusunan, PPS juga harus berkoordinasi
dengan petugas IT Data Desa atau perangkat desa yang menangani mutasi
kependudukan di Desa untuk memastikan kesesuaian hasil coklit dengan registrasi
kependudukan dan/atau database kependudukan di Desa melalui aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
PPS melakukan input perubahan data dari hardcopy A-KWK hasil coklit PPDP
ke softcopy format excel model A-KWK yang sudah diberikan oleh KPU Kabupaten Kediri
melalui PPK. Input data dimaksud dengan memberikan kode sebagai berikut :
- angka 1-10 (kecuali angka 8) pada data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- huruf U untuk data pemilih yang melakukan perbaikan elemen data
- huruf B untuk data pemilih baru.
Selanjutnya data yang mengalami perubahan dimasukkan dalam format A.B-KWK dan
dilakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan format A.B.1-KWK. Hasil
akhir input data dikirimkan ke PPK berupa softcopy untuk dilakukan input data melalui
aplikasi Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH).

Selama proses penyusunan DPHP, PPK melakukan beberapa kali koordinasi
dengan PPS untuk evaluasi hasil DPHP guna meminimalisir kesalahan saat unggah data
ke aplikasi Sidalih. Selain itu, PPK juga melakukan koordinasi menyeluruh dengan KPU
Kabupaten Kediri untuk pengecekan awal sehingga dalam daftar pemilih tidak lagi
terdapat kesalahan, berupa data ganda, elemen data invalid dan pemilih yang terpisah
KK serta pemilih yang belum terdaftar bisa terdeteksi dini.
E. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dilaksanakan secara
berjenjang, dari PPS di tingkat desa dan dilanjutkan oleh PPK di tingkat kecamatan
melalui Rapat Pleno Terbuka. Sebelum pelaksanaan rapat pleno digelar, PPK melakukan
rapat koordinasi bersama seluruh PPS se-Kecamatan Ringinrejo dengan mengundang
Panwascam Ringinrejo untuk menyamakan persepsi tentang hasil rekapitulasi DPHP.
Agenda dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2020 di Pendopo Kecamatan Ringinrejo
dengan materi rapat tentang klarifikasi dini atas hasil pengawasan dan temuan
Panwascam terhadap proses penyusunan DPHP.
Dalam rakor tersebut juga dijadwalkan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka di
tingkat desa berdasarkan usulan dan pertimbangan kesiapan data di masing-masing desa.
Kesiapan data dimaksud adalah telah adanya kesesuaian data input dalam excel oleh
PPS dengan data unggah ke Sidalih oleh PPK. Jadwal yang terlaksana adalah sebagai
berikut :
TANGGAL JAM DESA LOKASI
Minggu,
30 Agustus 2020
19.30 WIB JEMEKAN BALAI DESA JEMEKAN
19.30 WIB SRIKATON BALAI DESA SRIKATON
19.30 WIB DEYENG BALAI DESA DEYENG
19.30 WIB PURWODADI BALAI DESA PURWODADI
19.30 WIB SELODONO BALAI DESA SELODONO
09.00 WIB NAMBAKAN BALAI DESA NAMBAKAN
Senin, 31 Agustus
2020
19.30 WIB RINGINREJO BALAI DESA RINGINREJO
19.00 WIB SAMBI BALAI DESA SAMBI
19.00 WIB BATUAJI BALAI DESA BATUAJI
19.30 WIB DAWUNG BALAI DESA DAWUNG
19.30 WIB SUSUHBANGO BALAI DESA SUSUHBANGO

Beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh PPS saat Rapat Pleno Terbuka
diantaranya :
1. Menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan
2. Menuangkan kegiatan ini dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
anggota PPS.
3. Menghadirkan PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan perwakilan Partai Politik.
4. Memperbaiki daftar pemilih hasil pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari
PPDP, Panwaslu Desa/Kelurahan atau perwakilan Partai Politik yang disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk
kependudukan (NIK), tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
5. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran kepada:
a. PPK Kecamatan Ringinrejo;
b. KPU Kabupaten Kediri melalui PPK;
c. Panwaslu Kelurahan/Desa setempat; dan
d. Perwakilan Partai Politik.
Setelah pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka di tingkat desa, Panwascam
Ringinrejo mengirimkan Saran Perbaikan kepada PPS di 11 desa, terkait PKD yang hadir
di Rapat tersebut tidak diberikan Daftar Pemilih baik berupa softcopy maupun hardcopy,
seperti yang termaktub dalam PKPU No. 19 tahun 2019 pasal 12 ayat 11.
Menindaklanjuti hal ini, PPS di 11 desa memberikan klarifikasi berupa Surat Jawaban
dengan garis besar bahasan sebagai berikut :
1. Bahwa PPS telah melaksanakan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan prosedur yang
berlaku dan arahan KPU Kabupaten Kediri melalui PPK Kecamatan Ringinrejo;
2. Bahwa terkait pemberian dokumen Daftar Pemilih saat Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan, PPS
berpedoman pada pasal 12 dalam PKPU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
yang disempurnakan oleh pasal 25 dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan ditegaskan dengan Surat Dinas

Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 25
Agustus 2020 perihal Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS, di mana dalam
ketentuannya PPS hanya memberikan salinan Berita Acara dan lampiran
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada PKD.
Saran Perbaikan dari Panwascam Ringinrejo juga dikirimkan ke PPK Kecamatan
Ringinrejo dengan point yang serupa, seperti dalam surat terlampir (Lampiran 11.Saran
Perbaikan Nomor 005/K.JI-09.23/PM/IX/2020 tertanggal 1 September 2020).
Tindak lanjut PPK Kecamatan Ringinrejo, dengan memberikan surat balasan seperti surat
terlampir (Lampiran 12. Jawaban Saran Perbaikan Nomor 052/SD/PPK.Rrj/IX/2020
tertanggal 2 September 2020).
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran juga dilaksanakan di tingkat
kecamatan diagendakan tanggal 2 September 2020 di Pendopo Kecamatan Ringinrejo
yang digelar dalam Rapat Pleno Terbuka. Ketentuan yang diterapkan oleh PPK Ringinrejo
dalam agenda ini mengacu pada aturan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2019 dan PKPU
Nomor 6 Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Dilaksanakan setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS
2. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)
3. Mengundang PPS, Panwaslu Kecamatan dan perwakilan Partai Politik.
4. Memperbaiki daftar pemilih hasil pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari
PPS, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik, yang disertai dengan
data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan
(NIK), tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
anggota PPK.
6. Memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran (Formulir Model A.B.2-KWK) kepada KPU Kabupaten Kediri, KPU
Provinsi melalui KPU Kabupaten Kediri, Panwaslu Kecamatan Ringinrejo, dan
perwakilan Partai Politik.
Adapun jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat Kecamatan
Ringinrejo seperti dalam daftar terlampir (Lampiran 13. Berita Acara Nomor
001/SD/PPK.Rrj/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Tingkat Kecamatan
Ringinrejo).

F. Posko Layanan Gerakan Melindungi Hak Pilih
Setelah menerima hasil rekapitulasi DPHP dari kecamatan, KPU Kabupaten
Kediri menggelar Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 11 September 2020 di Gedung
Bagawanta Bhari untuk melakukan rekapitulasi DPHP dan menetapkan DPS. Tataran
selanjutnya adalah menyampaikan hardcopy DPS berbintang 8 (delapan) pada NIK dan
NKK pemilih sebanyak 3 (tiga) bendel per TPS kepada PPS melalui PPK. Adapun
penggunaannya untuk :
1. Pengumuman di kantor desa
2. Pengumuman di tempat strategis lain.
3. Arsip PPS.
Pengumuman dimaksud berlangsung selama 10 (sepuluh) hari yaitu tanggal 19 – 28
September 2020.
Selama masa pengumuman, diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
mencermati DPS yang selanjutnya agar dapat memberikan tanggapan dan masukan.
Guna memudahkan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan,
diagendakan beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Akses melalui link GMHP KPU Kabupaten Kediri dengan link form
http://bit.ly/gmhpkediri
2. Membuka posko layanan Gerakan Melindungi Hak Pilih di kantor sekretariat PPK
Kecamatan Ringinrejo dan di kantor sekretariat PPS desa se- Kecamatan Ringinrejo,
tanggal 22 – 28 September 2020 mulai jam 09.00 WIB – 16.00 WIB
3. Mengadakan kegiatan Uji Publik DPS dengan menghadirkan unsur pemerintah desa,
PPDP, tokoh masyarakat dan perwakilan partai politik dengan jadwal dan lokasi
sebagai berikut :
NO. TANGGAL LOKASI UNDANGAN
PELAKSANA
KEGIATAN
1.
20 September 2020
Jam 19.00 WIB
Balai Desa
Ringinrejo
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
4. Perwakilan partai
politik
PPS Desa
Ringinrejo
2.
20 September 2020
Jam 19.00 WIB
Balai Desa
Nambakan
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
politik
PPS Desa
Nambakan

PELAKSANA
KEGIATAN
3.
21 September 2020
Jam 10.00 WIB
Pendopo
Kecamatan
Ringinrejo
1. Perangkat Desa
2. IT Data Desa
3. PPS
PPK
Kecamatan
Ringinrejo
4.
21 September 2020
Jam 18.30 WIB
Balai Desa
Srikaton
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
politik
PPS Desa
Srikaton
5.
22 September 2020
Jam 19.00 WIB
Balai Desa
Purwodadi
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
politik
PPS Desa
Purwodadi
6.
22 September 2020
Jam 19.00 WIB
Balai Desa
Susuhbango
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
politik
PPS Desa
Susuhbango
7.
22 September 2020
Jam 19.30 WIB
Balai Desa
Jemekan
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
politik
PPS Desa
Jemekan
8.
23 September 2020
Jam 14.00 WIB
Balai Desa
Batuaji
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
politik
PPS Desa
Batuaji
9.
23 September 2020
Jam 19.00 WIB
Balai Desa
Deyeng
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
politik
PPS Desa
Deyeng
10.
23 September 2020
Jam 19.00 WIB
Balai Desa
Dawung
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
politik
PPS Desa
Dawung
11.
23 September 2020
Jam 19.00 WIB
Balai Desa
Selodono
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
politik
PPS Desa
Selodono
12.
23 September 2020
Jam 19.30 WIB
Balai Desa
Sambi
1. Perangkat Desa
2. PPDP
3. Tokoh masyarakat
politik
PPS Desa
Sambi

PELAKSANA
KEGIATAN
13.
25 September 2020
Jam 19.00 WIB
Pendopo
Kecamatan
Ringinrejo
1. Panwascam Ringinrejo
2. PKD dari 11 Desa
3. PPS dari 11 Desa
PPK
Kecamatan
Ringinrejo
Hasil tanggapan dan masukan masyarakat melalui kegiatan uji publik DPS di
kecamatan dan desa-desa seperti daftar terlampir (Lampiran 14. Rekapitulasi Tanggapan
Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara). Selanjutnya, hasil ini akan dijadikan
salah satu acuan PPS untuk melakukan perbaikan DPS.
G. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dilaksanakan oleh
PPS mulai tanggal 29 September 2020 hingga 3 Oktober 2020 berdasarkan tanggapan
dan masukan masyarakat. Sumber tanggapan dan masukan masyarakat yang terhimpun
dan digunakan sebagai dasar perbaikan DPS, diantaranya adalah :
NO.
SUMBER
TANGGAPAN DAN
MASUKAN
MASYARAKAT
ANALISA KESALAHAN DATA
JUMLAH
PEMILIH
1.
Hasil uji publik di
kecamatan dan desa
Pemilih baru 59 orang
Tidak Memenuhi Syarat 162 orang
Perbaikan elemen data 96 orang
2.
Self assessment
KPU Kabupaten
Kediri
Ganda lintas kecamatan 4 orang
Indikasi ganda nama dan tanggal lahir 72 orang
Indikasi invalid tanggal lahir 7 orang
NKK sama dengan NIK 5 orang
NKK dan NIK invalid 4 orang
3.
Saran verifikasi
factual KPU RI
Indikasi ganda nama dan tanggal lahir
antar wilayah
53 orang
NIK invalid 2 orang
NKK invalid 4 orang
NKK terpisah TPS 14 orang
Indikasi di bawah umur 17 tahun dan
belum kawin
1 orang
4. Saran Bawaslu
Indikasi ganda nama dan tanggal lahir 8 orang
NKK luar Kediri 9 orang

NO.
SUMBER
TANGGAPAN DAN
MASUKAN
MASYARAKAT
ANALISA KESALAHAN DATA
JUMLAH
PEMILIH
5.
Konfirmasi pindah
dan datang antar
PPK se-Kabupaten
Kediri
Pindah keluar 34 orang
Pindah datang 22 orang
Dari analisa kesalahan data di atas, PPS telah melakukan verifikasi faktual ke lapangan.
Ada beberapa data yang mengalami perubahan berdasarkan pencocokan dengan
dokumen kependudukan yang ada. Namun di antaranya juga ada yang telah sesuai
dengan yang ada, sehingga tidak mengalami perubahan data dan tidak dapat
menyesuaikan aturan yang ada, seperti beberapa kondisi berikut ini :
1. NKK terpisah TPS, karena dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih sudah
sesuai dengan data di DPS, namun data dalam dokumen tersebut tidak sesuai
dengan database kependudukan desa maupun Dinas Kependudukan Kabupaten
Kediri.
2. NKK luar desa, berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemilih sudah sesuai data di
DPS dan juga telah sesuai dengan database kependudukan desa maupun Dinas
Kependudukan Kabupaten Kediri.
Setelah menyelesaikan perubahan data di DPS, PPS menyusun DPSHP ke
dalam softcopy formulir model A.2-KWK, dengan tindakan sebagai berikut :
1. Menginput pemilih yang TMS dengan memberi kode saring pada kolom keterangan;
2. Menginput pemilih yang mengalami perubahan/perbaikan data pemilih; dan
3. Menginput pemilih yang belum terdaftar dalam DPS;
Hasil penyusunan DPSHP oleh PPS dikirim ke PPK Kecamatan Ringinrejo
berupa softcopy/ file excel formulir model A.2-KWK beserta hasil rekapitulasi berupa
softcopy/ file excel formulir model A.2.1-KWK. Setelah dilakukan pengecekan kesesuaian
data dan rekapitulasinya, PPK melakukan unggah data ke aplikasi Sidalih.
Selama proses penyusunan DPSHP, PPK melakukan beberapa kali koordinasi
dengan PPS untuk evaluasi hasil input excel dengan unggah Sidalih. Selain itu, PPK juga
melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kediri terutama terkait dinamika mutasi
kependudukan antar kecamatan untuk meminimalisir kegandaan dan mengakomodir
pemilih yang pindah datang dan keluar.

H. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Sebelum dilaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan,
PPK Kecamatan Ringinrejo menggelar Rapat Konsolidasi Pemutakhiran Data Pemilih
bersama Panwascam Ringinrejo dan PPS se-Kecamatan Ringinrejo. Rapat dimaksudkan
sebagai penyamaan wawasan dan persepsi terkait beberapa perubahan yang menyertai
perbaikan DPS. Materi pembahasan dalam rapat terkait beberapa eksekusi yang
dilakukan oleh PPS terhadap analisa kesalahan elemen data, di mana tidak semuanya
bisa memenuhi ketentuan yang ada. Namun tindakan tersebut tidak terlepas dari arahan
KPU Kabupaten Kediri melalui PPK Kecamatan Ringinrejo.
Ketentuan dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
mengikuti Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu dilakukan dalam Rapat Pleno
Terbuka secara berjenjang dimulai dari PPS. Adapun jadwal Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tingkat desa se-Kecamatan
Ringinrejo adalah sebagai berikut :
No Nama Desa Hari Tanggal Jam Tempat
1. Ringinrejo Senin 5 Oktober 2020 19.30 WIB
Balai Desa
Masing-Masing
2. Batuaji Senin 5 Oktober 2020 19.30 WIB
3. Deyeng Selasa 6 Oktober 2020 19.30 WIB
4. Dawung Senin 5 Oktober 2020 19.30 WIB
5. Purwodadi Selasa 6 Oktober 2020 19.30 WIB
6. Sambi Senin 5 Oktober 2020 19.30 WIB
7. Susuhbango Senin 5 Oktober 2020 20.00 WIB
8. Selodono Selasa 6 Oktober 2020 19.30 WIB
9. Nambakan Senin 5 Oktober 2020 18.30 WIB
10. Srikaton Selasa 6 Oktober 2020 19.30 WIB
11. Jemekan Selasa 6 Oktober 2020 19.30 WIB
Beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh PPS saat Rapat Pleno Terbuka
diantaranya :
1. Menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan
anggota PPS.
3. Menghadirkan PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Tim Sukses Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kediri.

4. Memperbaiki DPSHP jika terdapat usulan perbaikan dari PPDP, Panwaslu
Desa/Kelurahan atau perwakilan Partai Politik yang disertai dengan data autentik dan
bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir
pemilih, dan lokasi TPS.
5. Menyampaikan hasil rekapitulasi DPSHP kepada PPK Kecamatan Ringinrejo.
Berdasarkan arahan dari KPU Kabupaten Kediri terkait ketentuan point 5, maka
diperbolehkan bagi pihak eksternal apabila menghendaki untuk menggandakan atau
mendokumentasikan Berita Acara dan lampirannya.
Usai rapat pleno terbuka di tingkat desa, KPU Kabupaten Kediri memberikan
hasil temuan Bawaslu Kabupaten Kediri atas pencermatan DPS dengan dugaan
kesalahan di Ringinrejo sebanyak :
1. 146 pemilih di bawah umur dan belum menikah
2. 4 pemilih dengan tanggal lahir invalid
3. 9 pemilih dengan NKK luar Kediri
Dari data tersebut di atas, setelah dicermati sudah masuk dalam self assessment KPU
Kabupaten Kediri yang telah diperbaiki saat penyusunan DPSHP di tingkat PPS. Atas
hasil pencermatan ini, maka tidak ada perubahan hasil rekapitulasi di tingkat PPS pada
Rapat Pleno Terbuka di tingkat kecamatan.
PPK Kecamatan Ringinrejo melakukan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPS
Hasil Perbaikan tingkat kecamatan pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan mengundang
PPS, Panwaslu Kecamatan Ringinrejo, dan Tim Kampanye Pasangan Calon di
Kecamatan Ringinrejo dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hasil kegiatan ini dituangkan dalam
Berita Acara rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat kecamatan dan
lampirannya berupa Formulir Model A.2.2-KWK, seperti daftar terlampir (Lampiran 15.
Berita Acara Nomor 003/SD/PPK.Rrj/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kediri Tahun
2020 Tingkat Kecamatan Ringinrejo).
Setelah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Ringinrejo
beserta anggotanya, Salinan berita acara rapat pleno dan lampirannya diberikan kepada
KPU Kabupaten Kediri, KPU Provinsi Jawa Timur melalui KPU Kabupaten Kediri,
Panwaslu Kecamatan Ringinrejo, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
Hasil rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan Ringinrejo mengalami perubahan
lagi, dikarenakan adanya temuan dari hasil self assessment KPU Kabupaten Kediri

tanggal 11 Oktober 2020 dan saran perbaikan dari Bawaslu RI pada tanggal 13 Oktober
2020, di mana terdapat temuan sebagai berikut :
- data ganda NIK dan nama sebanyak 11 pemilih;
- NIK/NKK invalid sebanyak 3 pemilih; dan
- indikasi ganda nama dan tanggal lahir sebanyak 8 pemilih.
Berdasarkan hasil verifikasi faktual terkait temuan di atas, maka hasil rekapitulasi DPSHP
tingkat Kecamatan Ringinrejo mengalami perubahan dengan kronologi lengkap seperti
daftar terlampir (Lampiran 16. Kronologi Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Tingkat
Kecamatan Ringinrejo). Perubahan hasil rekapitulasi DPSHP ini telah ditetapkan dalam
Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Oktober 2020.

A. Permasalahan
Selama masa pemutakhiran data pemilih, PPK Ringinrejo menginventarisir
permasalahan yang muncul, diantaranya :
1. Dalam DP4 yang diturunkan ke PPS melalui PPK masih banyak terdapat pemilih yang
sudah meninggal dunia pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terdeteksi saat PPS
melakukan pemetaan TPS, banyak pemilih yang tidak dikenali karena sudah
meninggal 4-5 tahun yang lalu.
2. Terkait pemetaan TPS, dikarenakan kondisi geografis desa dengan ketentuan
batasan jumlah pemilih dalam TPS, menyebabkan perubahan cakupan wilayah agar
tidak melebihi kuota saat ada penambahan pemilih baru. Hal ini terjadi di desa
Ringinrejo, Deyeng, dan Batuaji.
3. Penerapan alat pelindung diri bagi PPDP kurang bisa maksimal, terutama masalah
pemakaian sarung tangan.
4. Pencocokan dan penelitian data pemilih yang terpapar COVID-19 kurang bisa
maksimal, terkait penempelan stiker Form A.A.2-KWK dan pemberian tanda bukti
telah terdaftar berupa Form A.A.1-KWK.
5. Dokumen kependudukan yang dimiliki pemilih tidak sesuai dengan database
kependudukan desa dan masih ada juga dokumen kependudukan yang dimiliki
masyarakat tidak sesuai kodifikasi kewilayahan yang benar. Kondisi ini memunculkan
permasalahan KK terpisah TPS.
Di desa Deyeng, terdapat nama yang sama dari dua orang yang berbeda dan masing-
masing memiliki KTP elektronik, namun dalam KK terdapat kesalahan cetak, di mana
NIK yang tercantum dalam KK yang dimiliki tertukar, hal ini menyebabkan secara
penyusunan data, KK terpisah TPS.
Di desa Batuaji dan Dawung, terdapat ganda NKK dengan susunan keluarga yang
berbeda. Karena adanya perceraian suami isteri, di mana pihak isteri masih
memegang KK yang masih utuh satu keluarga dan pihak suami sudah memegang
dokumen KK yang sudah terpisah dengan isteri dan anaknya, namun dua dokumen
KK tersebut memiliki NKK yang sama, sehingga dalam penyusunan data terlihat KK
terpisah TPS.
BAB VI. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Di desa Ringinrejo, Purwodadi, Selodono, Nambakan dan Jemekan terdapat NKK
yang memiliki kode wilayah di luar Kecamatan Ringinrejo, secara faktual memang
yang dimiliki pemilih telah sesuai dengan DPS, sehingga menimbulkan keraguan di
beberapa pihak terkait kevalidan data pemilih.
6. Masih ada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.
7. Prosedur mutasi kependudukan yang berselang waktu dengan terbitnya dokumen
kependudukan berupa KK dan KTP elektronik.
8. Munculnya garis kebijakan yang berbeda dalam penanganan masalah pemutakhiran
data di antara sesama penyelenggara pemilihan.
9. Masih ada kesalahan input data.
B. Penyelesaian
Langkah yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Ringinrejo dalam menghadapi
permasalahan di atas adalah diupayakan tetap mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan oleh KPU RI dan penerapannya berdasarkan arahan dari
KPU Kabupaten Kediri. Hal-hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dengan perangkat desa yang menangani masalah kependudukan dan
operator database kependudukan di desa, untuk memilah data pemilih yang
meninggal dalam DP4. Juga memberikan himbauan kepada keluarganya untuk
segera melakukan perbaikan dalam dokumen kependudukannya (KK) dengan
mengajukan Akta Kematian ke dinas terkait.
2. Diadakan penataan cakupan wilayah TPS dengan koordinasi menyeluruh antara
pemerintah desa, RT setempat, PPDP dan PPS. Koordinasi dilakukan sebelum PPDP
melaksanakan tugas coklit, sehingga tidak dikhawatirkan adanya pemilih dalam Form
A-KWK yang tidak tercoklit.
3. PPDP dihimbau untuk mengupayakan semaksimal mungkin penerapan protokol
kesehatan saat pelaksanaan coklit ke rumah-rumah warga, dan PPS serta PPK
melakukan monitoring terhadap kinerja PPDP di lapangan.
4. Penanganan kegiatan coklit di rumah warga yang terpapar COVID-19 diupayakan
melalui media elektronik (Whatsapp atau SMS), sedangkan penempelan stiker
diupayakan tetap dilakukan dengan meminta bantuan tim Satuan Tugas COVID di
desa dan pemberian tanda bukti telah didaftar difotokan melalui media elektronik
dikirimkan kepada yang bersangkutan.

5. Input data pemilih tetap mengacu sesuai dengan dokumen kependudukan yang
dimiliki oleh pemilih, dengan tetap memberikan himbauan kepada pemilih untuk
melakukan perbaikan dokumen kependudukannya.
6. Memberikan pengertian dan saran kepada masyarakat untuk segera melakukan
perekaman data kependudukan ke dinas terkait.
7. Berdasarkan arahan dari KPU Kabupaten Kediri, bahwa penduduk yang melakukan
pindah datang dan keluar dari desa asal bisa dilakukan perubahan dengan mengacu
pada data kependudukan yang terdapat dalam surat pindah datang atau keluar yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
8. PPK Kecamatan Ringinrejo melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan
menindaklanjuti segala permasalahan yang muncul dalam setiap tahapannya sesuai
dengan peraturan KPU RI beserta kebijakan yang sudah diarahkan oleh KPU
Kabupaten Kediri.
9. Melakukan pengecekan kesesuaian hasil input data secara berulang-ulang dan
dilakukan pembetulan terhadap berbagai temuan kesalahan input data.

A. Kesimpulan
Pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2020 oleh PPK Ringinrejo memang masih belum sempurna guna
hasil yang diinginkan dalam wujud daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir.
Berbagai kendala yang terjadi bagaimanapun juga tidak bisa dimaklumkan begitu saja
tanpa adanya evaluasi. Konsep pemilihan yang berbeda, banyak anggota penyelenggara
yang masih ‘new comer’, dan alasan-alasan lainnya, tidak begitu saja lantas boleh
membuat kami bertepuk dada merasa telah berhasil menyelenggarakan pemutakhiran
data pemilih.
Namun kami masih optimis untuk menyimpulkan bahwa akurasi data yang
dihimpun dalam DPT tahun ini bisa mendekati kevalidan, dengan dukungan dan
koordinasi dari seluruh pihak terkait di kecamatan Ringinrejo, baik pemerintahan maupun
seluruh penyelenggara. Akan tetapi kami sebagai penyelenggara pemilihan akan terus
berinstropeksi diri dan berbenah diri untuk capaian yang lebih baik di masa mendatang.
Aamiin
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, dirasa perlu kami menyampaikan sekedar
saran bagi beberapa pihak terkait, diantaranya :
1. Agar ada kebijakan dari pemerintah dan dinas terkait dalam mengatasi masalah
kependudukan, seperti penghapusan data penduduk yang meninggal di tahun-tahun
yang telah lalu, penertiban kodifikasi dalam dokumen kependudukan, pemangkasan
durasi prosedur pengurusan mutase kependudukan.
2. Agar ada garis kebijakan dan penafsiran yang seiring antara penyelenggara pemilihan
di tingkat atas, sehingga tidak menimbulkan kerancuan pemahaman dan pelaksanaan
kebijakan bagi penyelenggara di tingkat bawah.
3. Tetap terpelihara koordinasi yang baik di antara stakeholder, sehingga dapat terwujud
secara maksimal daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir.
BAB VII. PENUTUP

Lampiran 1. Berita Acara PPK Ringinrejo Nomor 009/PPK.Rrj/VI/2020 tentang Penetapan
TPS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Kegiatan Coklit Serentak di Tingkat Kecamatan Ringinrejo

Lampiran 3. Laporan Coklit Minggu Pertama di Tingkat Kecamatan Ringinrejo

Lampiran 4. Laporan Coklit Minggu Kedua di Tingkat Kecamatan Ringinrejo

Lampiran 5. Laporan Coklit Minggu Ketiga di Tingkat Kecamatan Ringinrejo

Lampiran 6. Laporan Coklit Minggu Keempat di Tingkat Kecamatan Ringinrejo

Lampiran 7. Saran Perbaikan Nomor Nomor 001/K.JI-09.23/PM/VIII/2020 tentang
Pelaksanaan Coklit tanggal 7 Agustus 2020

Lampiran 8. Jawaban Saran Perbaikan Nomor 035/SD/PPK.Rrj/VIII/2020 tentang
Pelaksanaan Coklit tanggal 9 Agustus 2020

Lampiran 9. Saran Perbaikan Nomor 002/K.JI-09.23/PM/VIII/2020 tentang Penempelan
Stiker Coklit tanggal 17 Agustus 2020

Lampiran 10. Jawaban Saran Perbaikan 040/SD/PPK.Rrj/VIII/2020 tentang Penempelan
Stiker Coklit tanggal 19 Agustus 2020

Lampiran 11. Saran Perbaikan Nomor 005/K.JI-09.23/PM/IX/2020 tentang Penempelan
Stiker Coklit tanggal 1 September 2020

Lampiran 12. Jawaban Saran Perbaikan 052/SD/PPK.Rrj/IX/2020 tentang Penempelan
Stiker Coklit tanggal 2 September 2020

Lampiran 13. Berita Acara Nomor 001/SD/PPK.Rrj/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kediri
Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Ringinrejo

Lampiran 15. Berita Acara Nomor 003/SD/PPK.Rrj/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati
Kediri Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Ringinrejo

Lampiran 16. Kronologi Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Tingkat Kecamatan
Ringinrejo

1. Kegiatan Pemetaan TPS
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Coklit
Rapat
Koordinasi
bersama PPS
Gelombang I & II
Materi :
Mekanisme
pemetaan TPS
Tanggal 17 Juni
2020
Di Pendopo
Kecamatan
Ringinrejo
Jam 15.30 WIB
Bimtek
Pencocokan &
Penelitian
Peserta : PPK &
PPS
Luring di
Bagawanta Bhari
Daring di Pendopo
Kecamatan
Tanggal 8 Juli 2020
DOKUMENTASI KEGIATAN

Bimtek Penelitiaan & Pencocokan
Peserta : 33 orang PPS
Tanggal 9 Juli 2020
Di pendopo Kecamatan Ringinrejo
Bimbingan
Teknis bagi
PPDP oleh
PPS
Tanggal 12 dan
13 Juli 2020
Di 11 desa se-
Kecamatan
Ringinrejo

3. Kegiatan Pengecekan dan Pendistribusian Alat Kelengkapan Kerja PPDP
4. Kegiatan Gerakan Klik Serentak
Cek logistik
PPDP
Diserahkan ke
PPDP
sebelum coklit
Berupa alat
kerja dan APD
Gerakan Klik Serentak (GKS)
Bersama seluruh penyelenggara pemilihan dan aparatur desa
di 11 desa se-Kecamatan Ringinrejo
Tanggal 15 Juli 2020

5. Kegiatan Apel Kesiapan Coklit Serentak
6. Kegiatan Gerakan Coklit Serentak
Gerakan Coklit
Serentak (GCS)
Coklit terhadap
keluarga Tokoh
masyarakat
Tanggal 18 Juli 2020
Apel Kesiapan Coklit
Serentak dipimpin oleh
PPS pada tanggal 18
Juli 2020 di 11 Desa
se-Kecamatan
Ringinrejo

7. Kegiatan Coklit oleh PPDP
Kegiatan coklit oleh PPDP dilakukan secara door to
door dengan penerapan protokol kesehatan.
Berlangsung sejak tanggal 15 Juli 2020 hingga 13
Agustus 2020
PPDP mencocokkan dan meneliti data pemilih mengacu pada
data di KTP elektronik dan Kartu Keluarga

8. Kegiatan Rapat Koordinasi dalam Masa Coklit
Rapat Koordinasi
Evaluasi Hasil Coklit
Tanggal 2 Agustus 2020
Di pendopo Kecamatan
Ringinrejo
Rapat Koordinasi Evaluasi
Hasil Coklit
Di pendopo Kecamatan
Ringinrejo

9. Kegiatan Sosialisasi Coklit melalui Ledang
Ledang di 6 desa
Ringinrejo, Selodono, Purwodadi, Dawung, Batuaji, Deyeng
Ledang di 5
desa
Jemekan,
Srikaton, Sambi,
Susuhbango,
Nambakan
Tanggal
2 Agustus 2020

10. Kegiatan Supervisi dan Monitoring PPK
Monev hasil coklit ke PPS
di masa coklit minggu
pertama
Monev hasil coklit ke
PPDP di masa coklit
minggu keempat

11. Kegiatan Serah Terima Berkas Hasil Coklit PPDP
12. Kegiatan Rapat Mutarlih Jelang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP
Serah terima berkas hasil
coklit PPDP ke PPS
berupa Form A-KWK,
Form A.A-KWK, Form
A.A.1-KWK, Form A.A.3-
KWK dan Buku Kerja
PPDP yang telah diisi
lengkap dan
ditandatangani
Rapat Mutarlih bersama
Panwascam Ringinrejo
Di Pendopo Kecamatan
Ringinrejo

13. Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Tingkat Desa
PPK Kecamatan Ringinrejo
melakukan supervisi dan
monitoring terhadap
pelaksanaan Rapat Pleno
Terbuka di 11 desa se-
Kecamatan Ringinrejo pada
tanggal 30 dan 31 Agustus
2020

14. Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Tingkat Kecamatan
15. Kegiatan Pemasangan DPS
Rapat Pleno
Terbuka
Rekapitulasi
DPHP Tingkat
Kecamatan
Di pendopo
Kecamatan
Ringinrejo
Tanggal
2 September
2020
Pemasangan
DPS di papan
pengumuman
Desa & Lokasi
TPS
Tanggal
19 September
2020

16. Kegiatan Posko Layanan GMHP
17. Kegiatan Uji Publik DPS
Ruang Posko
Layanan
Pemilih di
desa &
kecamatan
Tanggal
22-28
September
2020
Uji Publik DPS di
Pendopo
Kecamatan
Ringinrejo
Tanggal 21 dan
25 September
2020
Peserta :
Panwascam
Ringinrejo,
Pemdes, IT Data
Desa, PPS, PKD

18. Kegiatan Rapat Konsolidasi Mutarlih Jelang Rapat Pleno Terbuka
Uji Publik DPS di 11 desa
Tanggal 20 - 23 September 2020
Peserta : Pemdes, IT Data
Desa, PKD, Perwakilan Parpol
Rapat Konsolidasi Pra
Pleno Rekapitulasi DPSHP
tingkat Kecamatan bersama
Panwascam Ringinrejo dan
PPS di Pendopo
Kecamatan Ringinrejo
Tanggal 7 Oktober 2020

19. Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Tingkat Desa
20. Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan
Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPSHP Tingkat
Desa di 11 desa
Tanggal 5 dan 6 Oktober 2020
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
DPSHP Tingkat Kecamatan dihadiri
oleh Forkompimcam, Panwascam,
Tim Kampanye Paslon dan PPS di
Pendopo Kecamatan Ringinrejo

21. Kegiatan Pemasangan DPT
Pemasangan DPT di papan
pengumuman desa dan lokasi TPS

Laporan kegiatan mutarlih

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Laporan kegiatan mutarlih

Similar to Laporan kegiatan mutarlih (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Laporan kegiatan mutarlih