1. DATA DUKUNG KUESIONER MONEV
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020
Kamis, 23 Juli Tahun 2020
Disampaikan oleh Kabid Fasilitasi Pengaduan
dan Pengelolaan Informasi Pusat Penerangan
Kemendagri
Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si
2. Rangkaian kegiatan monev keterbukaan informasi
publik telah dimulai dengan sosialisasi sejak tanggal
13 Juli 2020.
Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri memiliki
target untuk kembali mendapatkan predikat
informatif
Menindaklanjuti Surat Komisi Informasi Nomor 315/KIP/VII/2020 Tanggal 15
Juli Hal Permohonan Pengisian Aplikasi e-Monev, Pusat Penerangan selaku
PPID Utama Kemendagri telah melakukan registrasi pengisian aplikasi
kuesioner keterbukaan informasi publik dan menginventarisir data dukung
kuesioner keterbukaan informasi publik sesuai tugas dan fungsi Biro/Pusat
dan Komponen Kerja Kemendagri
3. Timeline Pengisian Kuesioner
Registrasi Badan Publik di
aplikasi emonev KIP
Rapat Koordinasi
Pemenuhan Data Dukung
Kuesioner Monev KIP
Lingkup Kemendagri
Finalisasi Pengisian
Kuesioner Monev KIP
Deadline Pengisian
Kuesioner Monev dan
evidencenya
21 Juli
23 Juli
23
agustus
30
Agustus
4. Biro Perencanaan
Kebutuhan Data Dukung Terkait Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Kemendagri Berdasarkan Kuesioner Monev KIP 2020
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020
Laporan Kinerja Kemendagri Tahun 2019
Rencana Strategis Kemendagri yang masih berlaku
Biro Kepegawaian
SOP Pedoman Kepegawaian
Data Statistik Kepegawaian
Biro Organisasi dan Tatalaksana
SOP Pengelolaan Organisasi
SOP Pedoman Pengelolaan Administrasi
5. Biro Hukum
Kebutuhan Data Dukung Terkait Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Kemendagri Berdasarkan Kuesioner Monev KIP 2020
Dokumen Pendukung Penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan
yang telah ditetapkan dalam rentang waktu 2018-2020
Biro Keuangan dan Aset
SOP Pedoman Pengelolaan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2019 (Audited)
Data Statistik Keuangan
Informasi Data Perbendaharaan atau Investasi Barang Milik
Negara
Biro Administrasi Pimpinan
LHKPN Menteri Dalam Negeri
Kalender Kegiatan/Kerja Tahun 2020
Biro Umum
SPK dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan
Jasa Tahun 2018 s.d 2020
6. Seluruh Komponen/Unit kerja dan Biro/Pusat di lingkungan Kemendagri
WAJIB menyediakan dan menyampaikan :
Kebutuhan Data Dukung Kuesioner Monev KIP 2020 Per
Komponen/Unit Kerja Kemendagri
Berikan informasi terkait :
1. Program kegiatan yg berkaitan dengan penanganan Covid-19
2. Anggaran khusus penanganan Covid-19
3. Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan
penanganan Covid-19
4. Lokasi bantuan terhadap korban terdampak Covid-19
5. Peta layanan (jika terdapat peta layanan)
6. Posko darurat atau lokasi isolasi
Informasi program dan kegiatan terkait penanganan Covid-19
7. Seluruh Komponen/Unit kerja dan Biro/Pusat di lingkungan Kemendagri
WAJIB menyediakan dan menyampaikan :
Kebutuhan Data Dukung Kuesioner Monev KIP 2020 Per
Komponen/Unit Kerja Kemendagri
Pengaturan terkait informasi yang dikecualikan diatur dalam Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, yaitu sebagai berikut :
1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses
penegakan hukum;
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat;
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan
kekayaan alam indonesia;
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan
ekonomi nasional
6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan
luar negeri;
7. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia
pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali
atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Usulan Informasi yang dikecualikan
8. Seluruh Komponen/Unit kerja dan Biro/Pusat di lingkungan Kemendagri
WAJIB menyediakan dan menyampaikan :
Kebutuhan Data Dukung Kuesioner Monev KIP 2020 Per
Komponen/Unit Kerja Kemendagri
Daftar Informasi Publik yang dimutakhirkan paling sedikit memuat :
a. Profil unit kerja (alamat kantor, struktur organisasi dan LHKPN Pejabat Negara yang telah
diverifikasi KPK)
b. Ringkasan informasi ttg program dan kegiatan
c. Ringkasan informasi terkait kinerja unit kerja
d. Ringkasan laporan keuangan
e. Informasi lain terkait kegiatan maupun pelayanan yang telah dilaksanakan baik berupa
dokumentasi, materi maupun produk hukum yang relevan.
Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan
9. Data dukung dapat
disampaikan kepada Pusat
Penerangan selaku PPID
Utama Kemendagri dalam
bentuk soft file ataupun
surat resmi
Batas akhir penyampaian data
dukung sesuai daftar inventarisir
adalah 6 Agustus 2020 untuk
dapat diolah sebagai evidence
kuesioner monev KIP
Penyampaian Kebutuhan Data Dukung Kuesioner Monev
Keterbukaan Informasi Tahun 2020
