Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Pematang Siantar melalui rekonsiliasi data peserta dan percepatan kepesertaan menuju Universal Health Coverage 95% pada tahun 2023.
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptxYoramAlimdamap
Thanks for everyone to learning
Learning today leader tomorrow, Dana Bok merupakan dana transfer dari pusat untuk membantu membiayai pelayanan kesehatan secara merata sampai di daerah terpencil untuk meningkatkan program prioritas Nasional. Dana BOK bukan merupakan bantuan wajib namun merupakan dana Bantuan untuk membiayai pelayanan kesehatan baik di dalam maupun diluar dan dana ini mendukung pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, agar masyarakat mau dan mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh dan terpadu serta berkesinambungan dalam menghadapi berbagai tantangan secara nasional maupun secara global.
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptxYoramAlimdamap
Thanks for everyone to learning
Learning today leader tomorrow, Dana Bok merupakan dana transfer dari pusat untuk membantu membiayai pelayanan kesehatan secara merata sampai di daerah terpencil untuk meningkatkan program prioritas Nasional. Dana BOK bukan merupakan bantuan wajib namun merupakan dana Bantuan untuk membiayai pelayanan kesehatan baik di dalam maupun diluar dan dana ini mendukung pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, agar masyarakat mau dan mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh dan terpadu serta berkesinambungan dalam menghadapi berbagai tantangan secara nasional maupun secara global.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
OPTIMALISASI JKN 15 JUNI 2023.pptx
1. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1
OPTIMALISASI
PELAKSANAAN
PROGRAM JKN DI
KOTA PEMATANG SIANTAR
d r . Y U L I A N A S A R A E R I K A K . , M K M
P L T . K E P A L A D I N A S K E S E H A T A N K O T A P E M A T A N G S I A N T A R
P e m a t a n g S i a n t a r , 1 5 J U N I 2 0 2 3
2. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2
I. REKONSILIASI DATA PESERTA
PBI (PBPU & BP) PEMKO P.S
II. PERCEPATAN
KEPESERTAAN MENUJU
UHC 95%
2
3. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3
I. REKONSILIASI DATA PESERTA PBI (PBPU & BP)
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
3
DASAR :
Tindak lanjut LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Pematang Siantar TA. 2022 pada Pembayaran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
dan Bukan Pekerja Kelas Tiga Belum Sepenuhnya
Berdasarkan Data Kepesertaan yang Akurat
AGAR :
Bersama Inspektur melakukan rekonsiliasi data peserta dengan
BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar untuk menentukan
akurasi data peserta jaminan kesehatan dan menelusuri
kelebihan pembayaran iuran atas peserta jaminan kesehatan
yang telah pindah kependudukan dan tidak ditemukan pada data
administrasi kependudukan Kota Pematang Siantar yang belum
didukung NIK yang valid. Apabila terdapat kelebihan pembayaran
iuran jaminan kesehatan agar diperhitungkan (kompensasi)
sebagai kewajiban iuran jaminan kesehatan pada periode
berikutnya.
4. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
4
ISU/PERMASALAHAN DALAM LHP :
• SK Wali Kota tentang Penetapan
Masyarakat yang didaftarkan oleh
Pemerintah Kota Pematang Siantar sebagai
Peserta PBPU dan BP / PBI Pemko Tahun
2022 TIDAK ADA.
• Hasil Padan Data oleh DisDukcapil atas Data
Peserta yang disampaikan oleh Dinkes ke
BPK sebanyak 17.356 jiwa BNBA (sumber
data : BPJS Kes per Desember 2022)
terdapat data sebanyak : 836 data yang
perlu ditindaklanjuti BERSAMA.
5. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
5
DATA PESERTA PBI PEMKO (Des 2022) :
No Kecamatan Jumlah
PBI
Hasil verifikasi Data oleh
Dukcapil
1 Siantar Utara 12.258 127
2 Siantar Barat 5.848 92
3 Siantar Timur 2.717 147
4 Siantar Selatan 1.023 61
5 Siantar Sitalasari 1.351 77
6 Siantar Marimbun 813 55
7 Siantar Marihat 1.224 98
8 Siantar Martoba 3.223 175
9 Jumlah 17.356 836
6. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
6
HASIL VERIFIKASI DATA
270
362
1
184
20
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PINDAH TIDAK
DITEMUKAN
MENINGGAL TIDAK AKTIF DLL
7. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7
Hasil Rapat Koordinasi (Dinkes, Disdukcapil,
Dinsos P3A) pada 17 April 2023:
1.Penyusunan SK Wali Kota tentang Penetapan masyarakat
yang didaftarkan sebagai PBPU dan BP / PBI Pemko
Pematang Siantar Tahun 2023
2.Verfikasi dan Validasi (verval) Data PBI Pemko oleh DinSos
terhadap 836 data agar dapat ditindaklanjuti ke BPJS Kes. :
- Penonaktifan peserta meninggal sebanyak 1 orang
- Penonaktifan peserta yang pindah ke luar kota Pematang
Siantar sebanyak 270 orang.
- Verval Data bagi peserta yang tidak aktif, tidak ditemukan dll
sebanyak 566 data
3.Pengusulan peserta untuk memenuhi kuota 17.500 peserta.
Per maret kepesertaan Pbi Pemko sebanyak 17.035 jiwa ( per
JUNI : SUDAH 17.453 JIWA)
4.RENCANA Rekonsiliasi Data Peserta PBI Pemko PER TRI
WULAN bersama yaitu Dinas Kesehatan, Dinsos P3A,
Disdukcapil dan BPJS Kes.
8. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
8
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA oleh DINSOS & PPPA
(per 13 Juni 2023):
8
Dari 566 data by name by address sebagai berikut :
No Hasil Verval Jumlah
1 Ada Ditemukan 52
2 Tidak Ditemukan 34
3 Meninggal 6
4 Pindah 51
5 Tidak Layak 1
6 Belum ada hasil Verval 422
Total 566
9. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
9
II. PERCEPATAN KEPESERTAAN MENUJU UHC 95%
9
A. CAPAIAN KEPESERTAAN JKN KOTA PEMATANG SIANTAR PER JUNI 2023
10. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
10
B. KETERSEDIAAN ANGGARAN APBD TA. 2023
10
11. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
11
C. PENGUSULAN PENAMBAHAN KUOTA KEPESERTAAN
PBI PEMKO PEMATANG SIANTAR
11
1. KETERSEDIAN DATA MASKIN SEBAGAI USULAN PBI JK PADA APLIKASI SIKS-NG (DINSOS P3A) – SUMBER
ANGGARAN APBN AGAR MENGURANGI BEBAN APBD KOTA;
2. PERMOHONAN PENAMBAHAN KUOTA SEBANYAK 4.000 JIWA MELALUI APBD PROVINSI SUMATERA UTARA
3. PENGUSULAN PENAMBAHAN KUOTA SEBANYAK 5.000 JIWA MELALUI APBD KOTA PEMATANG SIANTAR
4. RENCANA ANGGARAN APBD TA. 2024 UHC 98 % ( PENAMBAHAN 3.750 JIWA)
Anggaran 2024 (UHC 98%)
Iuran & bantuan iuran 26.250 12 37.800 11.907.000.000
Bantuan Iuran kls III Mandiri 30.000 12 2.800 1.008.000.000
Total 12.915.000.000
12. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
12
RENCANA TINDAK LANJUT
12
1. REKONSILIASI DATA :
No Hasil Verval Jumlah TINDAK LANJUT
1 Ada Ditemukan 52 Melengkapi NIK yang
valid
2 Tidak Ditemukan 34 Penonaktifan
3 Meninggal 7 Penonaktifan
4 Pindah 321 Penonaktifan
5 Tidak Layak 1 Penonaktifan
6 Belum ada hasil
Verval
422 ????
Total 836
13. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
13
RENCANA TINDAK LANJUT :
13
I. HASIL REKONSILIASI DATA :
• PENONAKTIFAN : DILAKUKAN PER 1 JULI 2023
DATA YANG BELUM DI VERVAL (422), AGAR SELESAI SEBELUM TANGGAL 25 JUNI 2023.
• KOMPENSASI :
“Menentukan akurasi data peserta jaminan kesehatan dan menelusuri kelebihan pembayaran
iuran atas peserta jaminan kesehatan yang telah pindah kependudukan dan tidak ditemukan pada
data administrasi kependudukan Kota Pematang Siantar yang belum didukung NIK yang valid. Terhadap
kelebihan pembayaran iuran jaminan kesehatan agar diperhitungkan (kompensasi) sebagai kewajiban
iuran jaminan kesehatan pada periode berikutnya”
AGAR PEMBAYARAN IURAN TERHADAP 836 PESERTA DAPAT DIKOMPENSASI PADA BULAN
JULI 2023.
• PENGUSULAN PESERTA BARU :
TERHADAP HASIL REKON DATA YANG DINONAKTIFKAN SEBANYAK 363 JIWA AGAR DINSOS
MENGAJUKAN USULAN KEMBALI UNTUK MENGISI KUOTA TERSEBUT.
14. DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
14
RENCANA TINDAK LANJUT :
14
II. RENCANA PERCEPATAN UHC 95 % TA 2023 :
- PENGUSULAN PBI JKN APBN OLEH DINSOS P3A
- PERMOHONAN PENAMBAHAN KUOTA APBD PROVSUMUT SEBESAR 4.000 jiwa
- PENGUSULAN PENAMBAHAN ANGGARAN PADA P-APBD KOTA PEMATANG
SIANTAR TA. 2023 (penambahan kuota 5000 jiwa, 17.500 22.500)
- APAKAH BISA PENGGUNAAN ANGGARAN PER JULI 2023 UNTUK KUOTA
18.291 JIWA ATAU USULAN P APBD DI KUOTA 22.500 JIWA.
III. SK WAKO TTG PBPU DAN BP TA. 2023 OLEH DINSOS P3A.
IV. REKONSILIASI DATA / PEMUTAKHIRAN DATA PER TRIWULAN PESERTA
PBPU DAN BP PEMKO P. SIANTAR ANTARA DINKES, BPJS KES,
DISDUKCAPIL DAN DINSOS P3A. (PADA BULAN MARET, JUNI, SEPTEMBER
DAN DESEMBER). PEMUKTAHIRAN DATA PESERTA TMT 1 JAN 2023 PADA JUNI 2023.
V. RESPON AKTIF BPJS KES TERHADAP INFORMASI SOLUSI KETIDAKAKTIFAN
KEPESERTAAN. (AGAR ADA PETUGAS KHUSUS UNTUK DIHUBUNGI OLEH DINKES)