Dokumen tersebut membahas sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mulai dari masa sebelum kemerdekaan hingga setelahnya. Pada masa kolonial, peraturan perburuhan belum melindungi buruh dan bersifat privat. Setelah kemerdekaan, peraturan bersifat publik dan memberikan sanksi tegas untuk melindungi hak-hak buruh. Dokumen juga menjelaskan sumber-sumber hukum ketenagakerjaan yang terdiri
2. .
SEJARAH Hk.Perburuhan/keTKan:
1.Sebelum Kemerdekaan
a.Jaman Perbudakan
Brh tdk punya hak apapun, tdk ada
perat. pemeliharaan budak
1817 Terdapat peraturan :
- Larangan masukkan budak ke P Jawa
- Kewajiban pendaftaran budak
- Pajak kepemilikan budak
- Larangan angkut budak masih anak-2
- Pendaftaran anak budak
3. .
1825 Perbaikan peraturan:
“ hub pemilik & budak tdk terletak pd
baik buruknya pemilik bdk, tapi
terletak pd hakekat hkm Perbrhan
sendiri, yaitu mendudukkan mrk pd
kddkn yg merdeka scr yuridis,
sosiologis, & ekonomis”
Raffles S (1818 -1825) mengeluarkan:
Java Benevolent Institution & ><
pemilik bdk
1854 perbudakan dikikis
1860(januari) dihapuskan >TP secara
mentalitas masih ada
4. - P Sumatra perhambaan
(pandelingschap)
- P Banda Peruluran
b. Jaman Rodi (kerja paksa)
Awal Bkj scr bersama(gotongroyong)
=> kmd berubah jd kerja paksa utk
kepent yg mengupah
- Utk kepent gubernemen (benteng,
pabrik, jalan, dll)
- 1813 S Raffles gagal hapuskan rodi
- Stlh VOC kmbl pd Bld rodi diperberat:
gubernemen, desa, perorangan
5. c. Jaman Poenale Sanksi
- Perkembangan Rodi gubernemen
Utk pengerjaan tnh serta dg kontrak
krj selama 5 th jika Menolak kena
sanksi Pidana (Poenale Sanksi)
- Agrarische wet 1870:
1.Dg ada perkebunan besar,mk mslh
perburuhan menjadi penting
2.menolak pengiriman tng krj dg
pidana sanksi (poenale sanksi),
Penolakan parlemen Bld “ Koeli Ordo”
- 1903 keadaan perburuhan Sumatra
makin buruk
6. 1904 lahir “Arbeids inspectie”
1 Januari 1942 dihapuskan Poenale Sanksi
2. SETELAH Kemerdekaan 17-8- 1945
Prof. Iman Soepomo SH (MENAKER Pertama RI)“
Keluarkan “Panca Krida Hukum Perburuhan”:
1. Bebaskan bangsa Indonesia dr perbudakan/
perhambaan
2. Bebaskan dr rodi/kerja paksa
3. Bebaskan dr poenale sanksi
4. Bebaskan dr Ketakutan akan kehilangan
pekerjaan dgn sewenang-wenang
5. Beri kddkn seimbang & penghidupan yg
layak kpd buruh.
7. .
Kesimpulan :
1. Sebelum kemerdekaan
- Perat perbrhn terpencar-pencar
dan kurang melindungi buruh
- kontrak sosial yg bebas, artinya
tergantung dr perorangan yg
pakai buruh=> Kesewenang2an
- privat reckterlijk
2. Setelah kemerdekaan
- Public rechterlijk
- perat perburuhan mempunyai
sanksi yg tegas
8. .
E. SUMBER HUKUM Perburuhan / keTKan :
: Sgl sesuatu dimana kita dpt menemukan
ketentuan- atau aturan – mengenai
permasalahan perbrhan, yg dpt
dijadikan patokan utkk penyelesaian
Permasalahan perburuhan tsb
Ada 2 mcm SUMBER HUKUM Perburuhan:
- sumber hukum tertulis
- sumber hukum tdk tertulis
18
9. .
Sumber hk tertulis (Iman Soepomo):
a. Undang-undang
b. Peraturan2 pelaksanaan UU
c. Putusan peradilan perburuhan /PHI
d. Perjanjian2
e. Konvensi / traktat
a. Undang-undang
- Sumber Hk tertinggi & terpenting
(UU 3/92, UU 13/2003, UU 2/2004)
10. -Peraturan Belanda yg sejajar dg UU :
1. Wet, dibuat Bld: Raja& parlemen
( KUHPerdata, KUHDg)
2. Algemene Maatregel van bestuur,
perat plksn Wet dibuat oleh Pem.Bld
3. Ordonantie :
- dibuat Gub jend dg / tanpa mdengar
Raad van indie (parlemen)
- dibuat Gub jend dg kesepakatan
volkrat (sejak 1920)
11. .
b. Peraturan- pelaksana UU
Perat plksn UU, dibuat Pemrnth (PP)
,presiden, menteri, dll pejabat terkait
- Kemennaker 150/2000
- PP 1/2004
c. Putusan peradilan perburuhan (PHI)
putusan- yg dikeluarkan oleh PHI dipakai
dlm perkara/kasus yg sama
(YURISPRUDENSI)
d.Perjanjian
- Perjanjian Kerja (PK): perjanjian yg
dibuat pkj/brh dg pengush/pemberi kj
berisi syarat- syarat, hak & kewajiban
para pihak
12. .
-PKB (Pjj Kerja Bersama): perjanjian yg
mrpk hasil perundingan srkt pkj(SP) /srkt
brh(SB) / bbrp SP/SB dgn Pengusaha yg
tercatat pd instansi yg bertgjwb bdg
keTKan => syarat kerja, hak &kewajiban
para pihak
-Peraturan Perusahaan (PP)
- Perjanjian Pemborongan (Outsourcing)
e. Konvensi / Traktat:
“ perjanjian yg dibuat oleh bbrp negara di
dunia mengenai pmslhan perburuhan”
2013 ILO = 184 konvensi, & baru 21
diantaranya diratifikasi Pem Indonesia
13. .
a. Konvensi diratifikasi pem Hindia Bld(4)
1. K 19/1925 ttg “Equality of treatment (
accident compensation)” / perlakuan
yg sm bg pkj nasional &asing dlm hal
tunjangan kec kj, diatur dlm UU 3/’92
ttg Jamsostek ( semula UUJ 33/1947)
2. K 27/1929 ttg “Marking weight
(packages transportated by vesssel)”
pemberian tanda berat brg besar yg
diangkut dg kapal
3. K 29/1927 ttg “Forced labour” wajib
kerja
14. 4. K 45/1935 ttg “ Underground work (women)”
kerja perempuan dlm smacm tambang di
bawah tanah
b. Konv yg diratifikasi Pem RI stlh Merdeka(8):
1. K 98/1949 ttg “Right to organized &
collective emergency Berlakunya dsr2 dr
hak berorganisasi & berunding bersama,
diratifikasi UU 18/1956 diatur scr khusus UU
21/2000 ttg SB/SP
2. K 100/1951 ttg “Equal remuneration”
pengupahan yg sm bg pekerja laki 2 &
perempuan yg punya nilai sama, diratifikasi
UU 80/1957 PP 8/ 1981
15. .
3. K 106/1957 “Weekly rest (Commmerce &
office) UU 1/1951 ttg Istirahat Kerja
4. K 120/ 1964” Hygiene (commerce &
office)” Hygine dl perniagaan & kantor
UU 1/1970 ttg Keslmtn Kerja
5.K 105/1957 “ Concerning the abolition of
forced labour” Penghapusan kerja paksa
UU 19/1999 ttg pPenghapusan K Paksa
6. K 138/1973 “Concerning minimum age
for admission of employment” Usia min
tuk diperbolehkan bekerja UU 20/1999
Usia minimum tuk diperbolehkan bekerja
18 tahun . UU no.13/2003 ada Lrngan
mempekerjakan anak (dibawah 18 th)
16. .
7. K 111/1958 “Discrimination in
respect of employment & Occupation
(Larangan Diskriminasi dlm pkjan
&jbtan ) UU 21/2000 ttg SP /SB
8. K 182/1999” Prohibition&Immediate
action for the elimination of the
worst form of child labour”
pelarangan & tindakan sgr terhadap
penghapusan bentuk- pkjan terburuk
utk anak UU 1/2002 ttg
Penghapusan bentuk- pkjan terburuk
tuk anak, UU no.13 thn 2003
26
17. .
B. Sumber Hukum Tidak Tertulis:
Timbul karena :
1. Pembuatan perat perUUan butuh
waktu lama & tdk secepat
perkembangan HK Perburuhan
2. Perat perUUan peninggalan Bld sdh
tdk sesuai dg perkembangan
sekarang & keadilan masyarakat
dunia
27
