Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum adat di Indonesia, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa setelah kemerdekaan. Beberapa catatan penting adalah adanya kitab-kitab hukum adat pada masa kerajaan Hindu-Buddha, upaya kodifikasi hukum adat pada masa kolonial Belanda, serta pengakuan terhadap hukum adat dalam berbagai undang-undang pasca kemerdekaan. Fak
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...Septian Muna Barakati
1. Pengetian Globalisasi
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Globalisasi
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...Septian Muna Barakati
1. Pengetian Globalisasi
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Globalisasi
BAB I
TATA HUKUM INDONESIA
A. Pengertian Tata Hukum
Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.
SISTEM HUKUM INDONESIA
Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum
KONSEP DASAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA
unsur-unsur Hukum dan kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat
Perbedaan, persamaan dan hubungan pih dan phi
Sumber hukum dalam arti formal
BAB I
TATA HUKUM INDONESIA
A. Pengertian Tata Hukum
Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.
SISTEM HUKUM INDONESIA
Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum
KONSEP DASAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA
unsur-unsur Hukum dan kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat
Perbedaan, persamaan dan hubungan pih dan phi
Sumber hukum dalam arti formal
WARGANEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
Warga Negara adalah warga suaru negra yang ditetapkan berdasrkan peraruran perundang-undangan. Warga Negara adalah istilah yuridis sementara rakyat adalah istilah politik, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.
Sejarah Perkembangan Peraturan Perundang-undangan tentang Kewarganegaraan di Indonesia
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara
Letak Hukum Tata Negara
Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara
Empat fungsi utama Negara dan Tipe negara Konsep Negara
Masalah ketatanegaraan yang terdapat Dalam UUD 1945
PERADILAN HUKUM ADAT
Dasar Hukum dan Pengertian Peradilan Hukum Adat (Pasal 3a Rechterlijke Organisatie )
Jenis-jenis Peradilan dan Peradilan yang Menerapkan Hukum Adat
Peradilan pribumi, Peradilan desa
, Peradilan swapraja
Jenis-jenis Putusan Hakim dan Sifat Putusan Hakim
Kekuatan materiilAturan-aturan hukum adat
Hakim Terikat dan Bebas
Hukum Waris Adat
Istilah dan Pengertian Hukum Adat Waris
empat unsur pokok dalam hukum adat waris dan Aturan-aturan hukum lainnya
Sifat Hukum Waris Adat
Asas Pewarisan dalam Hukum Adat
Asas-asas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila
Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat
HUKUM TANAH ADAT
Hukum Purba Masyarakat. Hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Tanah Ulayat. Sisi bentuk masyarakat hukum adat. Hak Persekutuan Atas Tanah / Hak Ulayat
Hukum Perkawinan adat
Upacara peralihan tersebut terdiri atas 3 tingkatan, yaitu:Rites de Separation yaitu upacara perpisahan dari status semula;
Rites de Marga, yaitu upacara ke status yang baru;
Rites de Agreegation, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.
Asas-Asas Dalam hukum Perkawinan adat
Bentuk Perkawinan adat
Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat dan Perceraian dalam Hukum Adat
Keturunan, hubungan anak dengan orang tua,
Masalah adat Jika tidak ada Perkawinan
Hubungan anak dengan Keluarga
Anak Yatim Piatu
Mengangkat Anak (Adopsi)
Konsep dasar Hukum Perhutangan
ciri Pokok dari Hukum Perhutangan
Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang
Prinsip Pengecualian
Perbuatan Kredit, Tolong Menolong antara satu sama lain dan bertimbal balik, Kredit Perseorangan
Pengertian Delik Adat,jenis, objek
Perimbangan antara dunia lahir dengan gaib
sifa pelanggaran Hukum Adat
petugas Hukum adat
Aliran Pemikiran tradisional dan barat
Struktur Masyarakat dan Organisasi Hukum adat
Persekutuan Hukum, Masyakarakat Hukum Desa, Masyakarakat Hukum Wilayah (Persekutuan Desa) Masyarakat Hukum Serikat Desa ( Perserikatan Desa), Masyarakat Hukum yang strukturnya bersifat Genealogis Teritorial,
Sifat-sifat umum hukum adat di Indonesia
Pembidangan Hukum Adat dan Wilayah Hukum Adat di Indonesia
Sumber Pengenal Hukum Adat
Ciri-Ciri Hukum Adat
Sumber-Sumber Hukum Adat, Sifat, Sistem-sistem Hukum Adat dan corak-corak Hukum adat Indonesia
Dasar Hukum sah beralkunya Hukum adat
2. Bukti Adanya Hukum Adat di Indonesia
• a.Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari JawaTimur
dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
• b.Tahun 1331-1364,Gajah Mada – Patih Majapahit, membuat kitab yang
disebut Kitab Gajah Mada.
• c.Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama
• d.Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava
3. 4 kodifikasi hukum adat oleh Carventer
• 1.Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab
hukum “Mogharrar” yang mengatur khusus pidana adat (menurutVan
Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
• 2.Tahun 1759,Van ClostWijk mengeluarkan kitab yaitu “Compedium”
(pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium van Clost Wijk
mengenai Undang-undang Bumi Putera di lingkungan keraton Bone dan Goa.
• 3. Compedium Freizer mengenai Peraturan Hukum Islam mengenai nikah,
talak dan warisan.
• 4. Hasselaer, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para
hakim di Cirebon yang terkenal dengan Papakem Cirebon
4. Sejarah Sebelum Kemerdekaan
Jaman Daendels (1808-1811)
Beranggapan bahwa memang ada hukum yang
hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya
lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan
mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa
tidak akan mengalami perubahan karenanya.
Jaman Raffles (1811-1816)
Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi
Mackenzie atau suatu panitia yang tugasnya
mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di
masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan
yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang
dipimpinnya
11 Februari 1814 dibuat peraturan yg isinya
a. Residen menjabat sekaligus Kepala Hakim
b. Susunan pengadilan terdiri dari: - Residen’s court -
Bupati’s court - Division’s court
c. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
d. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum
untuk Bupati’s court dan untuk Residen (orang Inggris)
memakai hukum Inggris
5. Sejarah Sebelum Kemerdekaan
Jaman Komisi Jenderal (1816-
1819)
Pada jaman ini tidak ada perubahan dalam
perkembangan hukum adat dan tidak merusak
tatanan yang sudah ada
JamanVan der Capellen
(1824)
Pada jaman ini tidak ada perhatian hukum adat
bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
6. Z a m a nV a n d e n B o s c h
Pada zaman ini, hukum waris itu dilakukan
menurut (ukum )slam serta hak atas tanah adalah
campuran antara peraturan Bramein dan Islam.
Z a m a n C h r . B a u d .
Pada zaman ini, sudah banyak perhatian pada hukum
adat misalnya, tentang melindungi hak-hak ulayat.
1. Kusumaatmadja, di tahun 1922 yang menulis
mengenai wakaf;
2. Soebroto, di tahun 1925 yang menulis mengenai
sawah vervarding (gadai sawah)
3. Endabumi, tahun 1925 yang menulis mengenai
Bataks Grondenrecht (hukum tanah suku batak);
4. Soepomo tahun 1927 yang menulis mengenai
Vorstenlands Grondenrecht (hak tanah di kerajaan-
kerajaan);
7. Setelah Kemerdekaan
Pasal Aturan Peralihan UUD
1945
segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar
Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950
segala keputusan pengadilan harus berisi
alasan-alasannya dan dalam perkara
hukuman menyebut aturan-aturan
Undang-Undang dan aturan-aturan
hukum adat yang dijadikan dasar
hukuman itu.
Konstitusi RIS 1949
Pasal 144 AYAT (1) tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 ayat
2tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 ayat 1 tentang aturan hukum
adat yang menjadi dasar hukuman.
TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960
a. Asas pembinaan hukum nasional supaya
sesuai dengan (aluan Negara dan
berlandaskan hukum adat.
b. Dalam usaha homogenitas di bidang
hukum supaya diperhatikan kenyataan
yang hidup dalam masyarakat.
c. Dalam penyempurnaan Undang-Undang
(ukum Perkawinan dan waris, supaya
diperhatikan faktorfaktor agama, adat
8. Undang-undang Nomor 5Tahun 1960 tentang
Undang-undang Pokok Agraria UUPA
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme )ndonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan
peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-
unsur yang bersandar pada hukum agama
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19Tahun 1964 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang
berdasarkan Pancasila, yakni yang sidatnya berakar pada kepribadian bangsa
9. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18B
Ayat (2)
•Negara mengakui dan menghormati
kesatuankesatuan masyarakat hukum adat berserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang
10. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan
Hukum Adat
Magis
a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus,
roh-roh dan hantu-hantu yang menempati
seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala
alam, semua benda yang ada di alam bernyawa;
b. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti
dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat;
c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat
berhubungan dengan dunia gaib dan/atau sakti;
d. Takut adanya hukuman/pembalasan oleh
kekuatankekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat
adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran,
sesajen di tempat-tempat yang dianggap
keramat.
Animisme
Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu
dalam alam semesta ini bernyawa.
a. Fetisisme yaitu jiwa-jiwa yang ada pada alam
semesta, yang mempunyai kemampuan jauh
lebih besar daripada kemampuan manusia,
seperti halilintar, topan, matahari, samudra,
tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.
b. Spiritismeyaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-
roh lainnya yang baik dan yang jahat
11. Faktor Agama
• Agama Hindu Pada abad ke 8 masuk orang
India ke Indonesia dengan membawa
agamanya. Pengaruhnya dapat dilihat di Bali.
Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada
bidang pemerintahan Raja dan pembagian
kasta-kasta.
• Agama KristenAgama Kristen dibawa oleh
pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan
hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan
pengaruh pada hukum keluarga, hukum
perkawinan. Agama Kristen juga telah
memberikan pengaruh besar dalam bidang
sosial khususnya dalam bidang pendidikan dan
kesehatan dengan didirikannya beberapa
lembaga pendidikan dan rumah-rumah sakit.
• Agama Islam Pada abad ke 14 dan awal abad
15, agama Islam dibawa oleh pedagang-
pedagang dari Malaka, Iran. Pengaruh agama
Islam terlihat dalam hukum perkawinan, yaitu
dalam cara melangsungkan dan memutuskan
perkawinan dan juga dalam bidang wakaf.
Pengaruh hukum perkawinan Islam di dalam
hukum adat di beberapa daerah di Indonesia
tidak sama kuatnya, misalnya daerah Jawa dan
Madura, juga Aceh di mana pengaruh agama
Islam sangat kuat namun beberapa daerah
tertentu walaupun sudah diadakan menurut
hukum perkawinan Islam, namun tetap
dilakukan upacara-upacara perkawinan
menurut hukum adat, misal di Lampung,
Tapanuli
12. Faktor Kekuasaan yang LebihTinggi
• Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-
kekuasaan raja-raja, kepala kuria, nagari dan lain-lainTidak semua raja yang
pernah bertakhta di negeri ini baik, ada juga raja yang bertindak sewenang-
wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut
serta dalam menentukan kebijakan kerajaan.
13. Adanya Kekuasaan Asing
• Kekuasaan asing yang dimaksud yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, di
mana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang
individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang
bersifat kebersamaan.