PPT Hak Asasi Manusia

1. HAK ASASI MANUSIA
EMY HAJAR ABRA

2. - Dalam perspektif internasional, HAM lahir
dideklarasikan universal declaration of human
right 10 desember 1948, yakni pengakuan
secara yuridis formal
- secara struktural keanggotaannya adl terdiri
dari keanggotaan PBB.
- tujuannya adl untuk menyadari keberadaan,
menghormati, dan menegakkan HAM serta
mertabat pribadi manusia demi terciptanya
keadilan dan perdamaian dunia, khususny bagi
anggota yg tergabung didalmnya.

3. - Dalam sejarah, pada kode hukum raja
hammurabi, dokumen itu menunjukkan adanya
pembenaran bhw didlam masy sebagian dunia
barat telah tumbuh kesadaran akan martabat dan
harkat dirinya ktk berhub dgn sesamanya.
- tokoh sejarah plato, bhwa kesejahteraan
bersama baru terlahir kalau setiap warganya
melaksanakan hak dan kewajibannya masing2.
- aristoteles bhw negara yg baik adl negara yg
memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan
warganya.

4. - Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh
hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban
memberikan dan menjamin hak-hak ini.
- Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin
perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada
perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan
non-muslim.
- Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara,
melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi
melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslimin di
bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau
membayar zakat.

5. - Dalam sejarah jawa kuno dikenal dgn
sebutan “hak pepe” yakni refleksi hak
dgn menjemur diri di alun2, hal itu adl
bentuk protes/demo atas sebuah
kebijakan yg tdk disetujui.
- Dalam sisi yg lebih umum dijumpai
bentuk peyiksaan, perkosaan,
perbudakan dll.

6. - Di inggris, 1215 lahirlah sebuah piagam yg
disebut dgn magna carta, yakni piagam yg
lahir krn telah ditindasnya hak2 warga oleh
raja john, tujuan dokumen tsb adl
memberikan batasan yg jelas dan tegas thdp
kekuasaan raja yg slam ini obsolut dan
otoriter.
- hal ini berkembang dbbrp negara dgn
berbagai macam deklarasinya, spt bill of right
di amerika, declaration des droits de i/home
et du citoyen di prancis.

7. Secara garis besar hak-hak asasi manusia
tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat
dikelompokkan menjadi :
1.Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan
28),
2.Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), 33,
34),
3.Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29,
31, 32),
4.Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan
30)

8. Menurut UU No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak
yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.
a) Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan
kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk
menghormati HAM orang lain secara timbal balik.
b) Dalm menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan oleh UU.

9. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang
No 39 Tahun 1999:
- Hak untuk hidup(Pasal 4)
- Hak untuk berkeluarga(Pasal 10)
- Hak untuk mengembangkan diri(Pasal 11, 12, 13,
14, 15, 16)
- Hak untuk memperoleh keadilan(Pasal 17, 18, 19)
- Hak atas kebebasan pribadi(Pasal 20-27)
- Hak atas rasa aman(Pasal 28-35)
- Hak atas kesejahteraan(Pasal 36-42)
- Hak turut serta dalam pemerintahan(Pasal 43-44)
- Hak wanita(Pasal 45-51)
- Hak anak(Pasal 52-66)

10. Dalam Pembukaan UUD 1945
Menyatakan bahwa: “kemerdekaan itu adalah
hak segala bangsa, dan oleh karena itu
penjajahan diatas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan
dan pri keadilan”.
Ini adalah suatu pernyataan universal karena
semua bangsa ingin merdeka. Bahkan, didalm
bangsa yang merdeka, juga ada rakyat yang
ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan
oleh penguasa, kelompok atau manusia
lainnya.

11. Khusus mengenai pengaturan HAM,
dapat dilihat pada Perubahan dan kemajuan
signifikan dengan dicantumkannya persoalan
HAM secara tegas dalam sebuah BAB
tersendiri, yakni BAB XA (Hak Asasi Manusia)
dr mulai Pasal 28A sampai dengan 28J.
Dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM
di Indonesia telah mengalami proses
dialektika yang seruis dan panjang yang
mengambarkan komitmen atas upaya
penegakan hkum dan HAM

12. - Pd praktiknya penegakan HAM dipengaruhi o/
corak praktik politik yg berlaku pada suatu
negara.
- Jika politiknya demokratis, maka upaya
penegakan HAM menjadi lebih prospektif.
- Sebaliknya,jika politiknya otoritarian, mk alih2
menegakkan HAM,yg justru biasanya terjadi adl
merebaknya praktik kejahatan HAM.
- Tp dalam keadaan demokratis pun, jika para
penegak hukum tidak memiliki kemauan kuat
untuk menerapkan law enforcement n justice
enforcement,kejahatan HAM dpt sj tetap
terjadi (JIMLY)