Dokumen tersebut membahas tentang ganti rugi akibat keracunan makanan dan menyarankan penyelesaian secara musyawarah sebelum menggugat ke pengadilan karena akan memakan biaya dan waktu yang lebih lama, serta menjelaskan bahwa pelaku usaha restoran bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1. keracunan makanan
ganti rugi

2. ganti rugi
keracunan makanan

3. Sebelum melakukan upaya hukum,
ada baiknya Anda pikirkan kembali
apa tujuan yang hendak Anda capai
dengan menggugat tempat tersebut.

4. Jika Anda hanya menginginkan penggantian
biaya perawatan dari pihak manajemen,
sebaiknya hal tersebut dibicarakan baik-baik
dengan pihak manajemen restoran.

5. Bisa jadi, pihak manajemen bersedia memberikan ganti kerugian
tersebut, tanpa Anda perlu melakukan gugatan ke pengadilan
yang tentunya akan memakan waktu dan biaya.

6. Penyelesaian di luar pengadilan ini akan menyelesaikan sengketa
antara pelaku usaha dan konsumen lebih cepat, murah dan
prosesnya sederhana.

7. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) Pasal 19 ayat [1]
“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.”

8. Yang dimaksud ‘pelaku usaha’ adalah setiap orang perseorangan
atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3 UUPK).

9. Jadi, berdasarkan UUPK, pihak yang dianggap bertanggung jawab
atas kerugian konsumen (dalam hal ini Anda) adalah pelaku usaha
restoran.

10. Dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas (PT) dari restoran tersebut
sebagai badan usaha yang menjalankan usaha restoran tersebut.

11. Anda dapat menggugat tempat tersebut
dan gugatan tersebut dapat ditujukan
kepada PT sebagai pelaku usaha
yang memperdagangkan (menjual)
produk yang Anda konsumsi.