15. tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen

1. 15. Tanggung Jawab Produk dalam
Hukum Perlindungan Konsumen

2. Dasar dari adanya tanggung jawab produk adalah
perjanjian antara para pihak atau perbuatan melawan
hukum, maka berdasarkan hukum Indonesia, ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut (Pasal
1338 dst., Pasal 1365 dst.)
Konsumen yang dirugikan oleh suatu produk dapat
menuntut atas dasar wanprestasi (breach of contract),
seperti halnya pada perjanjian-perjanjian lainnya (asas
no privity – no liability)
Tanggung Jawab Produk dalam
Hukum Perlindungan Konsumen

3. Perjanjian baku adalah perjanjian berbentuk tertulis
yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang
isinya telah distandardisasi atau dibakukan terlebih
dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan
(dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara
massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi
yang dimiliki konsumen.
Berhubung isi perjanjian baku telah ditetapkan secara
sepihak oleh pelaku usaha, maka pada umumnya, isi
kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-
hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen
ketimbang hak-hak konsumen dan kewajiban-
kewajiban pelaku usaha.

4. Yusuf Sofie menyatakan
bahwa akibat
penyalahgunaan asas
kebebasan berkontrak yang
dilakukan oleh pelaku usaha
untuk menjamin hak-haknya
terhadap konsumen sekaligus
mengecualikan kewajiban-
kewajibannya terhadap
konsumen dengan
mempraktikkan klausula-
klausula baku (one–sided
standard form contract) dan
klausula pengecualian
(exemption clauses).
Menurut Sunaryati Hartono,
asas kebebasan berkontrak
telah menyeret masyarakat
Eropa dan seluruh dunia ke
dalam jurang pengangguran
dan kelaparan.

5. Pada mulanya hanya dikenal perlindungan
berdasarkan privity of contract, kemudian
sudah dikenal tort of negligence yang
berdasarkan pada asas umum yaitu duty of
care, yaitu kewajiban untuk berhati-hati bagi
setiap orang dalam suatu situasi konkret
terhadap kepentingan orang lain.
Kemudian timbul perkembangan lebih lanjut,
yaitu adanya ajaran yang melihat tanggung
jawab pihak produsen atas dasar negligence
(kelalaian).
Knottenbelt berpendapat bahwa
kewajiban untuk berhati-hati ini bukan
hanya dibebankan kepada produsen
berdasarkan kepatutan (billijkkheid),
tetapi juga kewajiban ini ditujukan
terhadap konsumen sebagai
pencegahan timbulnya kerugian.
Di Inggris

6. Di Amerika Serikat
Menurut Endang Saefullah, Product Liability untuk produk makanan
baru dikenal sekitar 60 tahun yang lalu.
Namun sejak lama dapat menggugat berdasarkan adanya jaminan
(warranty) yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan suatu
kontrak.
Sampai akhir abad ke-15 tidak ada tuntutan yang dapat diajukan ke
depan pengadilan terhadap suatu janji, kecuali untuk kontrak yang
dibuat di atas kertas bermaterai (contract under seal).
Kemudian pada abad ke-19 terjadi penggabungan antara warranty dan
promise, dan berlaku ketentuan bahwa penjual bertanggungjawab atas
semua kerugian akibat adanya pelanggaran atas jaminannya.
Kemudian dikenal pula implied warranty yang mempunyai kekuatan
yang sama dengan express warranty.

7. Strict liability hanya
diterapkan terhadap
kerugian yang diderita
oleh konsumen akhir (end
consumer).
Strict Liability hanya
diterapkan untuk
professional seller.
Finz dalam mengomentari Restatement section
402 A mengemukakan elemen-elemen penting
agar dapat diterapkan dalam bidang Product Liability:
01
02
03
Produk tiba di tangan
konsumen tanpa
mengalami perubahan
substansial.

8. Kondisi produk yang
berbahaya secara tidak
wajar/tidak beralasan
(unreasonably dangerous
condition).
Keadaan produk
tersebut memang
cacat.
Di negara-negara Eropa berdasarkan Diarectove, pembuat suku
cadang dapat dikenai tanggung jawab dengan alasan:

9. Amerika Serikat yang mengalami perkembangan pesat dalam bidang Hukum
Tanggung Jawab Produsen dapat pula dijadikan sebagai perbandingan.
Dalam kasus Mac Pherson v Buick Motor Co, Gunawan dan Toar melihat Hakim
Cardozo sebagai peletak dasar prinsip-prinsip Product Liability modern. Dalam
kasus ini maka Privity of Contract yang tadinya disyaratkan agar penggugat dapat
menuntut ganti rugi, menjadi tidak penting lagi.

10. 01
Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum
yaitu berdasarkan prinsip tanggung jawab yang
didasarkan pada unsur kesalahan dimana penggugat
yang harus membuktikan adanya kesalahan itu,
kadang-kadang menyulitkan penggugat.
Endang Saefullah mengemukakan bahwa ada beberapa
kesulitan yang dihadapi oleh konsumen sehingga di bidang
Product Liability di Amerika Serikat berkembang prinsip
tanggung jawab mutlak antara Lain:
02
Oleh karena tuntutan harus
melalui pengadilan, maka
biasanya makan waktu yang lama.
03
Tuntutan melalui pengadilan juga
memerlukan biaya yang cukup
besar.

11. Pertanggungjawaban
hukumnya tanpa
mempersoalkan adanya
unsur kesalahan baik yang
berupa kesengajaan
ataupun kelalaian.
Pertanggungjawaban
hukum atas setiap
perbuatan atau aktivitas
yang menimbulkan
kerugian terhadap jiwa
atau harta orang lain.
Leereed yang dikutip Yahya Harahap mengemukakan
bahwa Strict Liability ditegakkan atas prinsip:

12. Komar Kantaatmadja, pilihan atas kedua sistem tersebut akan
tergantung pada sistem mana yang paling efektif dalam setiap keadaan
dan harus dilihat secara kasuistis.
Sistem ganti rugi mutlak lebih sederhana dalam pembuktian dan proses
penyelesaiannya, tetapi terbatas dalam pemberian ganti rugi, baik
dalam jenis kerugian yang dapat dituntut maupun dalam jumlah
tertinggi yang dapat dituntut.
Sedang dalam sistem ganti rugi penuh
(Absolute Liability) ada kewajiban
pembuktian dan proses hukum yang
kompleks, tetapi dengan kemungkinan
jumlah dan jenis ganti rugi yang dapat
dituntut yang lebih luas.

13. Khususnya menyangkut tanggung jawab mutlak
pihak produsen/pelaku usaha, meskipun UUPK
mengatakan bahwa beban pembuktian mengenai
kesalahan telah dibebankan kepada pihak pelaku
usaha, namun hal tersebut tidaklah secara
“gamblang” mempermudah usaha konsumen dalam
mengajukan gugatan hukum kepada pelaku usaha
dalam proses peradilan.
Keadaan konsumen di Indonesia

14. Hal ini dapat diketahui dari isi Pasal 19 ayat (1) juncto Pasal 28 UUPK yang
menyatakan sebagai berikut :
Pasal 19 ayat (1) UUPK :
Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atu jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
UUPK menganut strict liability sebagai derivasi dari
pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan
hukum (tortious liability), dimana terjadi pengalihan beban
pembuktian kesalahan dari konsumen kepada pelaku usaha.

15. A
B
Paradigma yang dipakai dalam UUPK belum
merupakan perdagangan yang dilakukan melalui
media elektronik. Namun demikian prinsip-
prinsip dasar dan hak-hak dasar dalam UUPK
kiranya dapat digunakan dalam menganalis
tanggungjawab dalam transaksi elektronik.
Bahwa kedepan dalam transaksi elektronik
dapat diterapkan tanggung jawab mutlak (strict
liability) melalui pembuktian terbalik dan dapat
juga dilakukan gugatan class action, hal tersebut
mengingat transaksi elektronik dilakukan tanpa
tatap muka (faceless) dan penuh dengan risiko.

16. Alasan penting mengapa diperlukan
beban pembuktian terbalik dalam
transaksi elektronik, adalah sudah
selayaknya beban pembuktian yang
terkait dengan teknologi informasi
dibebankan kepada pemilik teknologi
tinggi, bukan kepada konsumen.
Tepatlah apabila dalam e-commerce
diberlakukan beban pembuktian
terbalik, karena akan sangat
menyulitkan pihak yang tidak
menguasai teknologi.

17. Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian
adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang
bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.
Asas ini cukup memberikan perlindungan bagi konsumen
dalam transaksi walaupun pelaksanaannya agak sulit.

18. Pertama, secara sosial ekonomi dan
penguasaan teknologi kedudukan
konsumen lemah dibandingkan
dengan kedudukan
pengusaha/perusahaan, walaupun di
mata hukum semua memiliki
kedudukan yang sama.
Kedua, prinsip kesejajaran
kedudukan pengusaha dengan
konsumen tidak dengan sendirinya
membawa konsekuensi konsumen
harus membuktikan semua unsur
perbuatan melawan hukum.
Penerapan beban pembuktian terbalik
sangatlah adil dalam hukum perlindungan
konsumen di bidang e-commerce, dengan
pertimbangan:

19. THANK YOU