tugas makalah mata kuliah regulasi UU Bisnis Syariah

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
 Latar belakang
Masalah kehidupan ekonomi manusia selalu menarik perhatian, baik secara individual
maupun sosial. Manusia telah mengerahkan berbagai macam usaha untuk mengatasi
persoalan yang sulit tetapi penting. Dalam islam, keagungan tuhan menjadi hal yang
mendasar bagi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tak peduli watak dan coraknya baik
itu bersifat spritual,ekonomis, politis, ataupun sosial. Allah adalah pencipta dan pemilik
segala sesuatu. Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Baqarah ayat 29 dan Al-Hadid ayat 5
َّ‫و‬َ‫س‬َ‫ف‬ ِ‫اء‬َ‫م‬َّ‫الس‬ َ‫َل‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َ‫و‬َ‫ت‬ْ‫اس‬ َُّ‫ُث‬ ‫ا‬ً‫يع‬َِ‫َج‬ ِ‫ض‬ْ‫األر‬ ِ‫ِف‬ ‫ا‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ِِّ ُ‫ك‬ِِ َ‫و‬ُ‫ه‬ََ ٍ‫ا‬ََ‫ا‬َََ َََْْ‫س‬ ََّّ ُ‫اه‬
‫يم‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ء‬ْ‫ي‬َ‫ش‬
“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada dibumiuntuk kamu dan Dia berkehendak menuju
langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu(QS.Al-
Baqarah:29)”
ُ‫ور‬ُ‫األم‬ ََُ‫ج‬ْ‫ر‬ُ‫ت‬ َِّ‫اَّلل‬ َ‫َل‬ِ‫إ‬ََ ِ‫ض‬ْ‫األر‬ََ ٍِ‫ا‬ََ‫ا‬َ‫م‬َّ‫الس‬ ُ‫ك‬ْ‫ل‬ُ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬
“Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan
(QS. Al-Hadid : 5)”
Selain memberikan Fasilitas kehidupan. Allah juga menurunkan aturan
(syari’ah),sistem sosial yang mengatur kehidupan manuasia dalam ranah politik,manajemen
,sosial,ekonomi, yang sesuai dengan rahasia penciptaan-Nya, yakni beribadah kepada Allah.
Inilah yang mendasari lahirnya hak-hak asasi bagi setiap orang untuk berusaha mendapatkan
hak dan bagiannya dari pemberian Allah swt di muka bumi, baik di daratan maupun di
lautan, dan tak seorangpun dapat mengklaimnya atas dasar warna
kulit,kepercayaan(agama),ataupun suku.setiap orang memiliki hak yang sama untuk berusaha
mendapatkan bagiannya dari rezeki yang diberikan Allah swt di atas bumi ini.
Kebebasan bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dijamin dan dilindungi oleh
negara Islam, sejauh usahanya itu sesuai dengan peraturan dan perundangan dan tidak
melibatkan perbuatan yang tidak baik atau zalim. Al-qur’an juga menganjurkan agar manusia

2. 2
bekerja keras di dunia ini untuk meraih kehidupan yang baik dan bahagia di akhirat,.
Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Qashash ayat 77:
َ‫ي‬ْ‫ُّن‬‫الد‬ ََّ ِ‫م‬ َ‫ك‬َْ‫ي‬ِ‫ص‬َ‫ن‬ َ‫س‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ ‫ال‬ََ َ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫اآلخ‬ َ‫َّار‬‫الد‬ َُّ‫اَّلل‬ َ‫اك‬َ‫آت‬ ‫ا‬َ‫يم‬ِ‫ف‬ ِ‫غ‬َ‫ت‬ِْ‫ا‬ََ‫ال‬ََ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َُّ‫اَّلل‬ ََّ َ‫س‬ْ‫َح‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ َّْ ِ‫س‬ْ‫َح‬‫أ‬ََ ‫ا‬
ِ‫إ‬ ِ‫ض‬ْ‫األر‬ ِ‫ِف‬ َ‫اد‬َ‫س‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫غ‬َْْ‫ت‬ََّ ‫ي‬ِ‫د‬ِ‫س‬ْ‫ف‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُّ‫ب‬ُِ‫ُي‬ ‫ال‬ ََّ‫اَّلل‬ َّ‫ن‬
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeriakhirat,
dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuatbaikkepadamu,dan janganlah kamu berbuat
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.(QS.Al-Qashash:77)”
Rasullah Saw. juga mewajibkan kepada umat manusia agar berusaha dengan jujur
dan terhormat sesuai dengan sabda beliau, yang artinya:”kewajiban berikutnya bagi orang
yang telah melakukan shalat adalah mencari nafkah dengan jujur.”1
Dalam konsep Islam bahwa bisnis termasuk kegiatan mu’amalah, yaitu kegiatan yang
berhubungan sesama manusia, dan itu cukup banyak menghabiskan waktu. Aktivitas manusia
dalam bermu’amalah sangat penting untuk menghidupkan semangat islam dalam amal dan
ibadah sosial.
Peran pengusaha Islam dalam upaya pemerataan ekonomi ini sangat diharapkan,
bahkan harus mampu menjadi aktor pembangun ekonomi, mengingat penduduk Indonesia di
dominasi oleh umat Islam, dan tentu saja sebagian besar dari rakyat miskin itu adalah umat
Islam2.
Hidup manusia tidak dapat terlepas dari dunia bisnis atau usaha. Dalam dunia bisnis
ada yang berperan sebagai pencari bahan baku mentah,memproduksi,menjual dan menjadi
konsumen. Pada sisi lain, seorang konsumen uga berperan sebagai penjual, mungkin menjual
barang, mungin juga jasa. Seorang guru,dokter,bidan, buruh pabrik,buruh bangunan dan sopir
misalnya,mereka tidak menjual barang tetapi jasa.
Dengan demikian semua manusia pada hakikatnya adalah pedagang atau pengusaha.
Mereka semua bekerja, mencari uang untuk memenuhi kehidupan hidup bak pemenuhan
kebutuhan lahiriah maupun pemenuhan kepuasan bathiniah.
1 Afzalur Rahman, Ensiklopediana ilmu dalam Al-Qur’an,hal.204
2 Ali Hasan,Manejemen bisnis syari’ah,hal.3

3. 3
Berdasarkan apa yang dijual , pengusaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu
pengusaha barang dan pengusaha jasa. Sedangkan produktivitas dan penghasilan mereka
sangat dipengaruhi oleh keahlian dan keterampilan dibadang masing-masing. Di Indonesia
umat Islam masih banyak yang tergolong miskin, baik deaerah perkotaan maupun daerah
pedesaan. Kelemahan ekonomi kaum muslim Indonesia bukan disebabkan oleh karena faktor
beragama Islam tetapi lebih disebabkan oleh faktor budaya orang Islam Indonesia itu sendiri
dan juga karena faktor kesejarahan. Bila dilihat kembali sejarah dunia usaha di
Indonesia,setidaknya ditemukan 3 periode penentu yaitu masa kerajaan,masa penjajahan dan
masa kemerdekaan3.
Kemiskinan tidak selalu karena rendahnya etos kerja. Petani-petani ladang
misalnya,adalah pekerja keras. Mereka membanting tulang untuk menggarap tanah tetapi
mengapa mereka belum hidup secara layak. Kekuatan otot ternyata tidak cukup untuk
menghadapi tantangan hidup. Itulah sebabnya Allah memberikan kekuatan lain yaitu
kekuatan otak agar manusia dapat berfikir dan berbudaya,jeli dalam melihat peluang,bekerja
secara profesional,efektif dan efeisien sehingga produktivitasnya tinggi .Tantangan bangsa
Indonesia terutama umat Islam sebagai penduduk mayoritas masih sangat berat. Hanya ada
satu senjata yang dapat melawan model penjajahan baru ini sekaligus untuk membangkitkan
perekonomian umat, yaitu penguasaan IPTEK. Kenyataan ini hendaknya dapat menjadi
dorongan yang kuat bagi setiap muslim untuk bekerja keras mengejar ketertinggalannya.
3 Ibid hal 26

4. 4
BAB II
PEMBAHASAN
Bisnis itu dalam Islam merupakan kegiatan berdagang. Kegiatan Bisnis Syariah dalam
Islam sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi sekuler (kapitalis) yang beranggapan bahwa
dalam setiap urusan bisnis tidak dikenal adanya etika sebagai kerangka acuan, sehingga
dalam pandangan kaum kapitalis bahwa kegiatan bisnis amoral. Prinsip ini menunjukkan
bahwa setiap kegiatan Bisnis Syariah tidak ada hubungannya dengan moral apa pun, bahkan
agama sekalipun. Menurut ekonomi kapitalis setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada
perolehan kesejahteraan materi sebagai tujuan utama. Dalam Bisnis Syariah manusia
memiliki peranan yang sangat penting sebagai pelaku bisnis.
Agama Islam diturunkan untuk menjawab persoalan manusia secara keseluruhan yang
dalam fungsinya sebagai Khalifatullah fil ardh (god vicegent en earth) yaitu menggunakan
ajaran agama Islam untuk mewujudkan misi Allah dimuka bumi ini.Dalam Islam dikenal
syari’ah sebagai God’s laws atau Islamic laws yang mengatur persoalan ibadah dan
muamalah.4
Landasan syari’ah adalah kebijaksanaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di
akhirat. Yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan manusia yang terletak pada jaminan
atas keyakinan,intelektual,harta dan masa depan.5
Kebutuhan terhadap harta,kekayaan adalah wajar, karena untuk melaksanakan
perintah Allah, contohnya bahwa ibadah itu perlu dukungan harta-kekayaan, terus contoh
yang lainnya, apabila orang lain yang kesulitan dan sangat memerlukan uang untuk makan,
apa selamanya cukup dengan senyum saja? Atau mau zakat fitrah apa bisa dibayar cicilan,
atau juga mau naik haji apa Cuma di angan-angan? Oleh karena itu kita umat manusia di
wajibkan untuk berusaha mencari kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk pribadi maupun
untuk keluarga. Allah menyuruh manusia dalam beberapa hal:
1. Kerja keras untuk mencari rezeki dengan cara-cara yang dihalalkan Allah
4 Ibid,hal 4
5 Ibid,hal 5

5. 5
2. Mencari rezeki yang telah ditebarkan Allah di muka bumi dan tidak boleh
melupakannya
3. Ketika sudah memperoleh hasil rezeki, maka bersyukurlah kepada Allah
4. Membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah.
Islam menetapkan target-target bisnis yang ingin dicapai, seperti:6
1. Hasil (profit), baik beupa materi dan non materi(manfaat), ending dari setiap usaha
adalah:
a) Mencari profit dalam bentuk materi yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang
halal, bukan dengan cara haram dan bukan pula dengan menghalalkan segala
cara.
b) Mencari manfaat non materi baik intenal maupun eksternal, seperti
persaudaraan,silaturahmi,kepedulian sosial, bersedekah, yang semuanya dapat
menjadi sarana secara bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2. Pertumbuhan (growth), bisnis yang baik adalah bisnis yang secara terus-menerus
dapat meningkat dari tahun ke tahun, dengan cara:
a) Meningkatkan kualitas produksi dan atau pelayanan
b) Investasi syari’ah
3. Keberlangsungan( sustainable), orientasi bisnis yang benar adalah adanya
keberlangsungan jangka panjang.
4. Keberkahan adalah faktor penting dalam bisnis syari’ah.
Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan
antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal
produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam
masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk
menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang menghubungkan
masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu
bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah.
Ekonomi Islam pada tataran aplikasi tidak dapat dilepaskan dari regulasi yang berlaku
di suatu daerah, yang dalam hal ini di Indonesia. Penetapan suatu regulasi sangat erat
6 Ibid, hal 6

6. 6
kaitannya dengan kebijakan pemerintah setempat dan sikap masyarakat terhadap objek
regulasi tersebut.
Dengan lahirnya sistem ekonomi Islam di Indonesia yang dimotori oleh Majelis
Ulama Indonesia, telah mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi guna dijadikan
pijakan juridis dalam operasionalnya. Dengan adanya regulasi tersebut, tidak hanya dijadikan
sebagai landasan juridis, tetapi telah mendorong tumbuh kembangnya kelembagaan Ekonomi
Islam.
I. Ekonomi Islam
Ekonomi Syariah (Islam), merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari
masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah
berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda
dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang
miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam
merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah7.
Setiap system ekonomi mempunyai ciri-ciri yang melekat pada system ekonomi
tersebut, serta merupakan pembeda antara system ekonomi itu dengan system ekonomi
lainnya. Sistem ekonomi kapitalis bercirikan pemilikan mutlak individu atas harta dan faktor-
faktor produksi, persaingan, dan pasar bebas (oree – fight iompetition), minimnya peran dan
intervensi negara dalam aktivitas ekonomi serta adanya system perbankan yang didasarkan
pada bunga (interest – based banking).
Sistem ekonomi sosialis memepunyai beberapa ciri pokok seperti kepemilikan harta
dan faktor-faktor produksi oleh negara atau kelompok masyarakat, peran langsung dan
intervensi negara terhadap kegiatan perekonomian dan mekanisme pasar serta dominasi
badan usaha milik negara dalam perekonomian
Dunia ekonomi bisnis saat ini mulai mengalami pergeseran yang signifikan menuju
bisnis syariah yang sebelumnya menerapkan prinsip konvensional. Bisnis dengan prinsip
Syariah maksudnya bisnis yang menerapkan hukum Islam dalam kegiatan usaha berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang syariah.
7 Wikipedia Indonesia“http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah”.

7. 7
Sistem ekonomi Islam yang dibangun atas landasan tauhid, menempatkan materi atau
benda sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Manusia, di sisi lain, adalah mahluk yang diciptakan Allah dan wajib taat dan berbakti
kepada-Nya. Namun manusia diberi tugas atau amanah sebagai khalifatullah atau wakil Allah
di muka bumi dan dalam melakukan fungsinya sebagai mahluk dan khalifatullah itu manusia
wajib memenuhi ketentuan hukum (Syariah) serta berpedoman kepada perilaku (akhlak) yang
mulia. Atas dasar aqidah dengan bimbingan syariah dan akhlak, maka system ekonomi Islam
sebenarnya dapat dan seharusnya lebih berperan dalam perekonomian dunia, termasuk
khususnya di Indonesia.
Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan bagi system ekonomi Islam,
diantaranya:
(1) prinsip halal atau haram (right or wrong). Hanya Allah yang dapat menentukan halal atau
haramnya suatu benda atau kegiatan, manusia mengikutinya dengan mengacu kepada Al
Qur’an dan Sunnah Rasul.
(2) Prinsip kemanfaatan (use, utility). Manusia sepenuhnya dapan memanfaatkan nikmat
yang dikaruniakan Allah, dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan.
(3) Prinsip kesederhanaan (moderation). Dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti
mengkonsumsi dan memiliki barang tidak boleh berlebihan.
(4) Prinsip kebebasan ekonomi (economic freedom). Setiap orang bebas melakukan kegiatan
ekonomi dan menjalani profesi apapun dalam koridor yang ditetapkan.
(5) prinsip keadilan ekonomi (economic justice). Prinsip ini harus menjiwai setiap kegiatan
ekonomi yang dilakukan, seperti: produksi, konsumsi, distribusi, pertukaran, dan
perdagangan.8
Mewujudkan Bisnis Syariah di Indonesia harus seiring dengan asas demokrasi
ekonomi, yaitu kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan
dan kemanfaatan. Sedangkan Bisnis berasaskan prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang
tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman.
8 Achjar Iljas(2004).SistemEkonomi Idaman (Modal.No. 23 Desember 2004), hlm. 62.

8. 8
Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah Ayat 275 disebutkan bahwa
… َّ‫الش‬ ُ‫ه‬ُ‫ط‬ََّْ‫خ‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ُ‫وم‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫وم‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ا‬َِِ‫ر‬‫ال‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ْ‫أ‬َ‫ي‬ ََّ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ِ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ََّ ِ‫م‬ ُ‫ن‬‫ا‬َ‫ط‬ْ‫ي‬
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba,tidakdapatberdirimelainkan sepertiberdirinya orang
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila…(QS.Al-Baqarah:275) “
Juga dijelaskan bahwa Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah
pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah
penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena
orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi
dengan padi, dan sebagainya.
Kekuatan sistem ekonomi syariah memang begitu nyata sebagai dasar bisnis. Jadi
bisnis syariah saat ini bukan lagi menjadi alternatif. Akan tetapi bisnis syariah harus menjadi
tujuan karena dapat membawa perbaikan dalam kehidupan bisnis kita.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan oleh Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) KH Ma'ruf Amin bahwa "Fakta sudah berbicara, bahwa sistem
ekonomi konvensional yang selama ini diterapkan banyak negara di dunia, tidak hanya
merugikan tetapi juga membahayakan umat manusia. Karena sistem ekonomi konvensional,
yang diuntungkan hanyalah kelompok tertentu, bukan orang banyak. Sebaliknya, ekonomi
syariah justru membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia.
Bisnis syariah dapat menciptakan asas keadilan, kejujuran, transparansi, antikorupsi
dan eksploitasi, sehingga mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap
pelaku bisnis/usaha. Simpelnya, menerapkan bisnis dengan berdasarkan prinsip ekonomi
Islam memberi kesejahteraan kepada masyarakat.
Menerapkan konsep syariah dapat dimulai dari kegiatan bisnis keseharian kita, seperti
bisnis Busana Muslim. Bisnis Syariah merupakan solusi pemenuhan kebutuhan manusia yang
berlandaskan nilai-nilai Islam. Begitu pentingnya peranan Bisnis Syariah dalam menopang
dinamika ekonomi yang selaras dengan cita-cita Proklamasi akan kesejahteraan, maka sudah
saatnya kita mulai membangun dan mewujudkan Bisnis Syariah.

9. 9
II. Regulasi Ekonomi Islam
Secara juridis regulasi ekonomi Islam di Indonesia diwakili oleh perbankan syariah
sebagai pionir pelaksanaan sistem ekonomi Islam secara real dan legal. Untuk menjawab
kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah
telah memasukkan kemungkinan terlaksananya sistem tersebut dalam undang-undang.
Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit, telah membuka
peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional sistem ”bagi hasil”, yang
secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan
sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia, yang menandai dimulainya era
sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia.
Perbankan ganda atau dual banking system, yaitu penggunaan perbankan
konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel. Keberadaan dua sistem perbankan
yang berkembang secara paralel dan mempunyai hubungan keuangan yang terbatas satu sama
lain akan menciptakan diversifikasi risiko keuangan secara beragam, yang akhirnya dapat
mengurangi problem risiko sistemik pada saat terjadi krisis keuangan. Artinya pengembangan
bank syariah dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional. Namun di sisi lain,
dalam operasionalnya, dapat membawa konsekuensi terjadinya benturan hukum yang
disebabkan adanya perbedaan yang prinsip antara ketentuan hukum yang berlaku bagi bank
konvensional dengan bank syariah. Kegiatan bisnis perbankan syariah di luar aspek syariah-
mencakup berbagai aspek hukum termasuk hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum
dagang.
Karena hukum yang diberlakukan tersebut bersifat umum, maka pada bagian-bagian
tertentu akan terdapat permasalahan yang tidak terhindarkan lantaran adanya kontradiksi
antara hukum positif yang berlaku dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank
syariah, dan dengan demikian akan juga mempengaruhi hubungan antara bank syariah
dengan nasabahnya. Undang-undang tentang perbankan yang mengatur tentang sistem
syari’ah adalah sebagai berikut:
A. Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

10. 10
1. Dalam Pasal 1 angka 12 undang-undang ini disebutkan tentang bagi hasil keuntungan.
Secara lengkap sebagai berikut:
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.9
2. Pasal 13 huruf c. Lengkapnya sebagai berikut:
Usaha Bank Perkreditan rakyat meliputi; Menyediakan pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsp bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah.
B. UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan
1. Dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan:
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
2. Dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan:
Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak
lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya
yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi
hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah),
prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan
barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain
(ijarah wa iqtina);
3. Dalam Pasal 1 angka 23 disebutkan:
9 Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

11. 11
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam
rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
4. Dalam Pasal 6 huruf m disebutkan:
Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Dalam Pasal 7 huruf c disebutkan:
Melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia
6. Dalam Pasal 8 disebutkan:
(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
7. Dalam Pasal 11 disebutkan:
(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan
investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank
kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk lepada
perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
(2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan
investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank
kepada:
a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal
disetor bank;

12. 12
b. Anggota dewan komisaris;
c. Anggota direksi;
d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huhruf a, huruf b, dan huruf c;
e. Pejabat bank lainnya; dan
f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank
dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
8. Dalam Pasal 13 c disebutkan:
Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Dalam Pasal 29 ayat (3) disebutkan:
Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan
kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
10. Dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c disebutkan:
Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya,
Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
a. Pemegang saham menambah modal;
b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasar-kan Prinsip Syariah yang
macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau
pihak lain.10
10 UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

13. 13
Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998, Bank konvesional dapat melakukan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, melalui :11
a. Pendirian Bank Syari’ah baru
b. Konversi dari kantor pusat bank konvensional
c. Konversi dari kantor cabang konvensional
d. Pembukaan kantor cabang syari’ah baru dari bank konvensional dan
e. Peningkatan status dan konversi kantor cabang pembantu bank konvensional menjadi
kantor cabang bank syari’ah.
C. UU RI No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) disebutkan:
(1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi
kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
(2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau
pembiayaan yang diterimanya.12
D. UU RI Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang disahkan tanggal 17 Juni 2008
Menteri Agama Maftuh Basyuni menyatakan positif dengan terbitnya UU baru. Hal
ini sejalan dengan dinamika perbankan yang tengah diramaikan bisnis pembiayaan berbasis
syariah. Menurut Menteri Agama, dengan lahirnya UU ini perbankan syariah tetap akan
berada di bawah regulasi Bank Indonesia. Sedangkan, masalah penerapan tatakelola sesuai
syariah akan berada di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ke depannya,
MUI akan memiliki perwakilan di BI sebagai Dewan Pengawas Syariah. “Dari fatwa yang
dikeluarkan MUI nantinya akan diadopsi dalam peraturan Bank Indonesia“, jelasnya.
11 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah : lingkup,peluang,tantangan dan prospek, Alfabet, Jakarta, 1999,
hlm.14
12 UU RI No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

14. 14
Memperhatikan peraturan perundangan yang telah dikutip di atas, nampak sekali telah
terjadi perubahan secara drastis yang berkaitan dengan regulasi bidang ekonomi Islam,
khususnya bidang perbankan syariah. Dalam tempo sejak tahun 1992 sampai dengan tahun
2008 telah lahir peraturan perundangan yang mengatur tentang ekonomi Islam sebanyak 6
undang-undang, dalam hal ini tentang perbankan syariah, yaitu:
1. Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No.
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
4. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharharga
Syariah Negara (SBSN)
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang disahkan
tanggal 17 Juni 2008
6. Undang Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Geliat sistem ekonomi Islam di Indonesia bisa dikatakan sedikit terlambat dibanding
negara-negara muslim lainnya. Sekitar tahun 90-an, instrument perbankan syari’ah muncul di
Indonesia dengan Bank Muamalat sebagai Bank Islam pertama pada tahun 1992. Padahal di
negara jiran seperti malaysia, tahun-tahun tersebut sudah menunjukan perkembangan
perbankan Islam yang cukup memuaskan.
Adapun peraturan-peraturan yang diterapkan masih terbatas pada Peraturan Bank
Indonesia (BI) yang merujuk pada fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu sendiri hanya merupakan sebuah pendapat hukum yang
tidak mengikat.13
Upaya positivisasi hukum ekonomi syari’ah mulai terarahkan setelah direvisinya UU
No 7 tahun 1989 menjadi UU no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam revisi
tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama saat ini tidak hanya berwenang menyelesaikan
sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh saja, melainkan juga
13 Abdul Mughits, Kompilasi hukumEkonomi Syari’ah (KHES) DalamTinjauan Hukum Islam.DalamJurnal Al -
Mawarid Edisi XVIII tahun 2008,hlm143

15. 15
menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam
zakat, infaq serta ekonomi syari’ah.14
Konsekuensi dari perluasan kewenangan tersebut, para penegak hukum yang ada di
Peradilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya harus mempersiapkan
dan meningkatkan capability-nya sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat, khususunya
dalam materi-materi baru yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, utamanya perihal
ekonomi syari’ah.15
Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Mahkamah Agung membentuk Tim
Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yang diketuai oleh Prof. Dr. H.
Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum. Keberadaan KHES ini memang sangat diperlukan sebagai
pegangan dan rujukan hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syari’ah.
Untuk menyusun draft KHES tersebut, tim dari Mahkamah Agung telah menyelenggarakan
berbagai acara diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga,
ulama dan para pakar. Sehingga hanya dalam waktu kurang lebih satu tahun penyusunan
KHES sudah dirampungkan. Namun demikian, sebagai upaya maksimalisasi dan
penyempurnaan KHES menuju format ideal, tentunya upaya kritisasi dan tanggapan dari
berbagai pihak perlu untuk terus ditindak lanjuti sampai saat ini.
14 Lihat Pasal 49 Undang-UndangNo 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
15Menurut Penjelasanpasal 49 UU No 3 tahun 2006 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yangdilaksanakan menurutprinsip syari’ah, antara
lain meliputi: a) Bank Syari’ah (b) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah; (c) Asuransi Sayri’ah; (d) Reasura nsi
Syari’ah;(e) Reksadana Syari’ah;(f) Obligasi dan Surat Berharga berjangka Menengah Syari’ah; (g) Sekuritas
Syari’ah; (h) Pembiayaan Syari’ah; (i) pegadaian Syari’ah; (j) dana pensiun lembaga Keuangan Syari’ah; (k)
bisnis Syari’ah.

16. 16
BAB III
PENUTUP
 Kesimpulan
Regulasi ekonomi Islam di Indonesia telah berjalan sesuai dengan perkembangan
dinamika kebutuhan masyarakat. Para pelaku ekonomi dalam menjalankan fungsinya sangat
memperhatikan kemungkinan resiko, baik sifatnya positif maupun yang negatif. Karena suatu
tindakan ekonomi, bagi para ekonom tidak mungkin dilaksanakan secara gambling.,
mengingat modal yang dijalankannya belum tentu modal sendiri, tetapi tentu melibatkan
modal pihak lain yang harus dipertanggung jawabkan.
Pemilihan para ekonom/pebisnis untuk menjalankan usahanya dengan sistem
Ekonomi Islam merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan akan kesadaran haramnya
riba. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa sistem Ekonomi Islam telah “menjanjikan”
kepada mereka sesuatu yang memberi harapan, yaitu keuntungan.
Perkembangan pesat Ekonomi Islam di Indonesia telah direspon positif oleh
pemerintah, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya regulasi yang signifikan berupa
undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga para pelaku ekonomi Islam mempunyai
pijakan hukum yang jelas, sekaligus lembaga pengawalnya, yaitu Pengadilan Agama.
Ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut
prinsip syari’ah, antara lain meliputi:
a. bank syari’ah;
b. lembaga keuangan mikro syari’ah.
c. asuransi syari’ah;
d. reasuransi syari’ah;
e. reksa dana syari’ah;
f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
g. sekuritas syari’ah;
h. pembiayaan syari’ah;
i. pegadaian syari’ah;
j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
k. bisnis syari’ah.16
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

17. 17
DAFTAR PUSTAKA
Muhammad. Ekonomi Syari’ah. Yogyakarta: graha ilmu.2008
A.Karim Adiwarman, Bank Islam. cet.7,Jakarta:PT Rajagrafindo Persada. 2010
Abu Sinn Ahmad Ibrahim, Manajemen Syari’ah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.2008
Sri Imaniyati Neni, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam. Bandung : Mandar Maju. 2002
http://www.pdfseeker.net/pdf/analisis-peran-perbankan-syariah-dalam-pembiayaan.
htmlhttp://www.badilag.net
research.mercubuana.ac.id/.../Faktor-Pendukung-Institusi-Lembaga-...
etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail..
http://etd.eprints.ums.ac.id/2443/1/B200040261.pdf
www.ebookpp.com/bi/bisnis-properti-syariah-pdf.html
http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia
http://www.syariahbisnis.com/bisnissyariah.html