Downloaded 15 times
![5
Berdasarkan hal ini nampaklah bahwa dalam muamalah financial leasing (yang secara
umum dikenal dengan istilah ‘leasing’ saja) terdapat dua akad sekaligus dalam satu proses
muamalah tertentu. Dan hal ini tidak sesuai dengan titah Rasulullah SAW. Padahal, dalam
syariat Islam, bila akad yang terjadi sewa maka tetap berlaku sewa sampai batas akhir waktu
penyewaan. Demikian pula, suatu akad jual-beli tetap sebagai jual beli. Andaikan jual-beli itu
dilakukan dengan mencicil dan pihak pembeli belum dapat melunasi seluruh utang
pembeliannya pada waktu yang telah disepakati, akad tersebut tetap jual-beli dan tidak dapat
dialihkan menjadi akad apapun, termasuk diubah menjadi akad sewa.
Selain itu, bila dilihat dari realitasnya, muamalah jenis ini nampak mengunggulkan
pemberi sewa (perusahaan leasing) dibandingkan dengan penyewa. Terlebih-lebih bila pihak
pembeli merasa mencicil barang dengan harga ‘pembelian’. Di tegah jalan, karena sesuatu
hal, ia tidak mampu melunasinya. Akhirnya, barang yang diangankan untuk dimilikinya pada
akhir cicilan nanti harus dikembalikan, dan ia hanya menyewa saja. Padahal, tentu saja, harga
sewa logisnya lebih kecil dibandingkan dengan harga beli dengan cicilan.
Satu hal lagi, persoalan leasing menjadi bertambah bila dalam cicilannya itu
melibatkan riba (bunga). Sebab, Allah SWT memfirmankan : “Dan Allah telah menghalalkan
jual beli serta mengharamkan seluruh riba” (QS. Al Baqarah [2] : 275).
B. Pengertian Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT)
Adapun didalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam dan LK) Nomor : PER.04/BI/2007 dalam Bab ketentuan Umum IMBT adalah
akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu
tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) antara Perusahaan pembiayaan sebagai pemberi
sewa ( mu’ajjir ) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang
tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan IMBT pada
pasal 323 yaitu Dalam akad ijarah Muntahiyah bit tamlik suatu benda antara Mua’jir/pihak
yang menyewakan dengan Musta’jir/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma’jur/objek
ijarah oleh musta’jir/pihak penyewa.](https://image.slidesharecdn.com/mk-150326030802-conversion-gate01/85/Leasing-5-320.jpg)
Uploaded byTaufik Rahman
Leasing
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian leasing dan ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) dalam hukum Islam. Ia menjelaskan perbedaan antara leasing dengan ijarah serta larangan melakukan dua akad sekaligus dalam satu transaksi menurut ajaran Islam. Dokumen ini juga memberikan pengertian leasing, IMBT, dan perbedaan antara sewa dengan jual beli.
More Related Content
More from Taufik Rahman
Leasing
- 1. 1 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Leasingmemiliki sejarah yang cukup panjang. Meskipun tidak diketahui secara pasti, namun diyakini kegiatan transaksi leasing ini telah terjadi sejak tahun 2000 SM yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria.1 Sesuai dengan dokumen, pada awalnya transaksi leasing dilakukan oleh orang-orang Sumeria yang dimulai dari peralatan pertanian, hak-hak penggunaan tanah dan air sampai binatang ternak. Pada awalnya leasing merupakan usaha pembiayaan peralatan, pertanahan dan peternakan. Seiring dengan perkembangan industri, manufaktur dan transportasi menjadikan bertambahnya obyek leasing di Inggris. Di samping di Inggris, praktek pembiayaan dengan menggunakan leasing di Amerika juga telah mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Praktek leasing di Amerika tumbuh dengan pesatnya setelah adanya pembangunan rel kereta api, yang rata-rata pembiayaannya dilakukan dengan cara leasing. Selanjutnya kegiatan usaha leasing menyebar ke berbagai negara dengan pesatnya setelah tahun 1950-an, khususnya di Eropa dan Amerika. Leasing diperkenalkan di Indonesia untuk kali pertama pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep. 122/MK/2/974 dan No.30/Kpb/I/974 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang”Perizinan Usaha Leasing”2 Pada dekade 80-an perusahaan leasing semakin bertambah banyak sejalan dengan itu volume transaksinya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam masa perkembangannya, leasing dikenal sebagai salah satu jalan atau cara untuk memperoleh modal bagi perusahaan yang tidak memiliki modal.3 Di samping tidak cukup modal, juga kurang mampu membayar bunga, jika modal yang diperlukan berasal dari kridet. Bagi sebagian masyarakat Indonesia berpandangan bahwa pembiayaan leasing identik dengan jual beli angsuran dalam bentuk sewa beli.4 Hal ini dapat dimengerti, karena dalam 1 Tom Clark.1985.TheWordof Leasing, dalam LeasingFinance. London: EuromoneyPublications.hlm.1. 2 Y, Sri Susilo. 2000. Bankdan Lembaga KeuanganLain.Jakarta: Salemba Empat. hlm. 129. 3 Tom Clark. Loc. cit 4 Sebagian masyarakat yangmenganggap leasingsebagai pembiayaanperalatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatuperusahaan, baik secara langsungmaupuntidaklangsung. Dengandemikian pada hakekatnya leasing merupakan salah satu cara pembiayaan yangmirip dengan kredit bank. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada bentuk barang yang diberikan, leasing
- 2. 2 perjanjian “leasing” memuatklausula “hak opsi” bentuk hak opsinya adalah“opsi beli”atau opsi perpanjangan waktu. Pada klausula opsi beli, memberi hak kepada lessee untuk membeli barang-barang modal yang menjadi obyek leasing setelah sampai pada waktu yang dijanjikan. Sedang pada opsi perpanjangan waktu, memberi hak kepada lessee untuk memperpanjang waktu leasing dari batas jangka waktu perjanjian.5 Dengan mengaitkan leasing dengan opsi beli, perjanjian leasing memiliki aspek hukum ganda. Pada satu segi seolah-olah sebagai pejanjian sewa menyewa, pada segi yang lain mirip dengan perjanjian jual beli sewa atau jual beli angsuran, apabila dalam perjanjian tercantum “buy decision” Leasing menurut peraturan yang ada disebut juga Sewa-guna-usaha. Dalam kep. Menkeu no. 1169/KMK.01/1999 tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (Leasing) dinyatakan: ”Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa-guna- usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.” Yang dimaksud dengan opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa-guna-usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha. Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan ijarah ini dengan leasing. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-ihwal sewa- menyewa. Menyamakan ijarah dengan leasing tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun tedapat kesamaan antara ijarah dan leasing, tapi ada beberapa karekteristik yang membedakannya. memberikanbantuan dalam bentukbarangmodal sedangkanbankmemberikanbantuan berupa permodalan.RichardBurtonSimatupang. 1996. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 134. 5 M.Yahya Harahap.1991.Leasingdan Surat-suratBerharga Serta Kaitannya dengan Sengketa HartaBersama dan Waris di Pengadilan Agama,dalam Mimbar Hukum. No.3 Thn.II,1991,hlm.43
- 3. 3 BAB II PEMBAHASAN A. PengertianLeasing Leasing ini ada dua katagori global, yaitu operating lease dan financial lease. Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep ijarah di dalam syariah Islam yang secara hukum Islam diperbolehkan dan tidak ada masalah. Adapun financial lease merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Biasanya pengalihan pemilikan ini dengan alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya. Intinya, dalam financial lease terdapat dua proses akad sekaligus : sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa leasing bentuk ini disebut sebagai sewa-beli. Merujuk pada kenyataan di atas, nampak bahwa dalam sewa-beli terdapat dua bentuk muamalah yang berbeda dalam satu proses yang bersamaan. Sewa sekaligus beli. Sampai di sini terdapat minimal dua persoalan yang memerlukan kajian, yaitu perbedaan sewa dan beli, serta kedudukan dua akad sekaligus dalam suatu proses muamalah. Pertama, perbedaan sewa dan beli. Dalam hukum muamalah Islam sangat berbeda antara sewa dengan beli. Sewa (ijarah) merupakan suatu akad untuk mendapatkan suatu manfaat dari barang, jasa, ataupun orang dengan adanya kompensasi tertentu, biasanya berupa uang (‘aqdun ‘alal manfaat bi ‘iwadh). Jadi, pihak penyewa mendapatkan hanya manfaat yang dikandung oleh barang yang disewanya. Adapun barangnya itu sendiri tetap merupakan hak milik pihak pemberi sewa.
- 4. 4 Hal ini berbedasekali dengan jual beli. Secara syar’iy, jual-beli (al bai’) merupakan mubadalatu malin bi malin tamlikan wa tamallukan ‘ala sabilit taradhi, yaitu pertukaran antara suatu barang dengan barang lain (termasuk uang) untuk pertukaran kepemilikan di atas dasar saling meridloi satu sama lain. Berdasarkan hal ini, barang dari pihak penjual akan menjadi milik dari pihak pembeli. Sebaliknya, uang atau barang (bila barter) dari pihak pembeli akan langsung menjadi milik pihak penjual. Proses jual-beli ini, tentu saja, dapat kontan dan bisa pula dilakukan dengan cicilan (kredit). Jelaslah, perbedaan mendasar antara sewa dengan beli terletak pada siapa yang berhak memiliki barang pada akhir masa transaksi. Dengan demikian, akad yang terjadi antara sewa sangat berbeda dengan akad pada jual-beli. Akad sewa berkonsekuensi pada tetap dimilikinya barang oleh pihak pemilik barang, sedangkan pihak penyewa hanya boleh memanfaatkan barang tersebut selama masa penyewaan. Sedangkan akad jual-beli berujung pada pertukaran kepemilikan dari penjual ke pembeli dan dari pembeli ke penjual. Kedua, kedudukan dua akad. Rasulullah SAW melarang dua akad berbeda terjadi dalam satu aktivitas muamalah. “Rasulullah SAW melarang (kaum muslimin) dua akad dalam suatu proses akad tertentu, “ demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang larangan Rasulullah SAW. Hadits ini maksudnya adalah tidak boleh seseorang melakukan dua akad berbeda dalam suatu proses muamalah tertentu. Tidak boleh, misalnya, seseorang menyatakan ‘Saya menjual rumah saya ini kepada Anda dengan syarat Anda menjual rumah Anda yang di Puncak pada saya’, ‘Saya menjual perusahaan ini pada Anda dengan catatan Anda menikahkan putri Anda kepada saya’, atau ‘Saya menjual barang ini dengan harga 10 juta rupiah pada Anda dengan cicilan selama 2 tahun, tetapi bila di tengah jalan Anda tidak dapat melunasinya maka barang tersebut tetap menjadi milik saya dan uang yang telah Anda berikan dianggap sebagai sewa barang selama Anda menggunakannya.’ Di dalam muamalah tadi terdapat dua akad sekaligus, menjual rumahnya sekaligus membeli rumah pembeli rumahnya dalam satu akad, menjual perusahaan sekaligus menikahi putri pembeli perusahaannya dengan hanya satu akad, dan jual-beli sekaligus sewa dalam satu akad tertentu. Semua ini bertentangan dengan sikap Rasulullah SAW tadi.
- 5. 5 Berdasarkan hal ininampaklah bahwa dalam muamalah financial leasing (yang secara umum dikenal dengan istilah ‘leasing’ saja) terdapat dua akad sekaligus dalam satu proses muamalah tertentu. Dan hal ini tidak sesuai dengan titah Rasulullah SAW. Padahal, dalam syariat Islam, bila akad yang terjadi sewa maka tetap berlaku sewa sampai batas akhir waktu penyewaan. Demikian pula, suatu akad jual-beli tetap sebagai jual beli. Andaikan jual-beli itu dilakukan dengan mencicil dan pihak pembeli belum dapat melunasi seluruh utang pembeliannya pada waktu yang telah disepakati, akad tersebut tetap jual-beli dan tidak dapat dialihkan menjadi akad apapun, termasuk diubah menjadi akad sewa. Selain itu, bila dilihat dari realitasnya, muamalah jenis ini nampak mengunggulkan pemberi sewa (perusahaan leasing) dibandingkan dengan penyewa. Terlebih-lebih bila pihak pembeli merasa mencicil barang dengan harga ‘pembelian’. Di tegah jalan, karena sesuatu hal, ia tidak mampu melunasinya. Akhirnya, barang yang diangankan untuk dimilikinya pada akhir cicilan nanti harus dikembalikan, dan ia hanya menyewa saja. Padahal, tentu saja, harga sewa logisnya lebih kecil dibandingkan dengan harga beli dengan cicilan. Satu hal lagi, persoalan leasing menjadi bertambah bila dalam cicilannya itu melibatkan riba (bunga). Sebab, Allah SWT memfirmankan : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan seluruh riba” (QS. Al Baqarah [2] : 275). B. Pengertian Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT) Adapun didalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor : PER.04/BI/2007 dalam Bab ketentuan Umum IMBT adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) antara Perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa ( mu’ajjir ) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan IMBT pada pasal 323 yaitu Dalam akad ijarah Muntahiyah bit tamlik suatu benda antara Mua’jir/pihak yang menyewakan dengan Musta’jir/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma’jur/objek ijarah oleh musta’jir/pihak penyewa.
- 6. 6 Dari ketiga pengertiantersebut dapat di ambil pemahaman bahwa akad IMBT merupakan akad Ijarah (sewa) sehingga syarat dan rukun Ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan Ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), Ijarah dimaknai dengan dua dimensi kehidupan, Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (muajir) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (musta’jir) Ijarah yang obyeknya berupa barang dimaknai sebagai sewa, sedangkan Ijarah yang obyeknya berupa jasa dimaknai sebagai Upah , ijarah yang demikian berdimensi duniawi, istilah tehnis bagi sewa/upah yang digunakan adalah Ujrah (imbalan). Disisi lain umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah Mazra’at (tempat bercocok tanam) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti. Dalam dimensi kebaikan , orang yang bermuamalah dengan baik diantaranya melakukan ijarah dengan baik, maka akan mendapat pahala yang terkadang disebut ” Ajrun ” . jadi Ujrah berdimensi duniawi, sedangkan ajrun berdimensi ukhrawi. Ujrah yang termasuk akad dalam bidang jasa sekarang ini telah diperluas dengan dihubungkan konsep intiqal al- milkiyah, ( berpindah kepemilikan) oleh karena itu salah satu jasa yang berkembang dalam ekonomi syariah adalah produk Ijarah muntahiyah bit tamlik ( IMBT). Secara konseptual IMBT hampir sama dengan leasing , bahwa leasing merupakan bentuk pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang barang modal untuk digunakan oleh perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih/opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan akad IMBT ada ketentuan ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan bersifat khusus, ketentuan bersifat umum yaitu 1). rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam aqad IMBT 2.) perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani dan 3). hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dalam aqad, sedangkan yang bersifat khusus 1). pihak yang melakukan IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli (bai’) atau pemberian (hibah) hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.2). . janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad ijarah adalah wa’ad (janji) yang hukumnya tidak mengikat. Apabila wa’ad (janji) dilaksanakan, maka pada akhir masa ijarah(sewa) wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan. Artinya dalam akad IMBT tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu melarang 2 (dua)akad dalam 1 perjanjian, akan tetapi membolehkan mengatur 1 akad dan 1 wa’ad dalam 1 perjanjian. Oleh karena itu
- 7. 7 tidaklah beralasan jikalembaga-lembaga keuangan syariah menghindari dari akad IMBT ,sebenarnya IMBT dipraktekan dalam rangka memperluas produk lembaga keuangan syraiah serta memperkaya khazanah umat islam dalam bermu’amalah, sebab akan tidak mungkin dikemuadian hari akan lahir bentuk bentuk akad paralel lainnya. C. Perbedaan dan persamaannya pembiayaan syari’ah/IMBT dengan Konvensional/leasing BIDANG IMBT/SYARIAH KONVENSIONAL/LEASING a.Aset/Obyek - Aset selama masa sewa menjadi pemilik Bank/ muajjir - Bank/muajjir tetap menjadi pemilik aset setelah masa sewa berakhir, jika nasabah tidak bersedia membuat akad pemindahan kepemilikan (dengan jual beli/hibah). - sama seperti dalam financial lease nasabah membeli aset dari suplier dengan dana pembiayaan dari bank dan aset langsung dicatatkan atas nama nasabah. - Aset kemudian dikontruksikan sebagai milik Bank ( karena dibeli dengan uang Bank) dan Bank menyewakannya kepada nasabah. b.Aqad/perjanjian - 1 perjanjian menggunakan dengan 1 akad dan 1 wa’ad.( akadnya ijarah (sewa) dan wa’adnya jual beli atau hibah) yang akan ditanda tangani setelah ijarah berakhir( jika nasabah menghendaki),maka perlu dilampirkan konsep perjanjian jual beli/hibah. Juga dilampirkan konsep kuasa kepada bank untuk menjual aset jika pada akhir masa ijarah nasabah tidak menginginkan aset. - sewa dan jual beli menjadi satu kesatuan dalam 1 perjanjian. c. Perpindahan kepemilikan. - perpindahan kepemilikan dengan menggunakan jual beli dan hibah. - Perpindahan kepemilikan dilaksanakan setelah masa ijarah selesai. - perpindahan kepemilikan dengan menggunakan jual beli. - Perpindahan kepemilikan diakui setelah seluruh pembayaran sewa telah
- 8. 8 diselesaiakan. d. Pembuktian kepemilikan obyek. -Bank/Muajjir dianggap pemilik dari obyek yang disewakan logikanya banklah yang membeli barang dari suplier. Dan nasabah untuk membeli barang atas surat kuasa dari bank. - dalam financial lease tidak mengkontruksikan bahwa lessorlah yang membeli barang dari suplier. Walaupun secara konsep umumnya IMBT sama dengan leasing (sewa-beli), tapi terdapat perbedaan dalam bentuk peralihan hak pada akhir masa sewanya. Dalam perjanjian leasing (sewa-beli), pada akhir masa sewa terdapat suatu nilai tebus tertentu, yang memberikan opsi bagi penyewa untuk menebus barang yang disewa dengan mekanisme jual-beli6. Sementara pada skema IMBT, berdasarkan Pasal 16 ayat 1 c Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, peralihan hak yang terjadi pada akhir masa sewa (ijarah) dilakukan dengan mekanisme hibah.7 Contoh kasus: Ada seorang pengusaha yang bekerja dibidang industri pariwisata. Menjelang lebaran hari raya idul fitri, ia ingin menambah armada angkutan bus pariwisatanya sebanyak 10 unit. Untuk itu ia mengajukan pemohonan kepada bank syari’ah untuk membiayai pembelian 10 unit bus pariwisatanya. Bank syari’ah kemudian menawarkan skema pembiayaan sewa-menyewa yang diakhiri dengan peralihan kepemilikan pada akhir masa sewanya. Harga mobil sebesar Rp 100 juta/unit. Jangka waktu sewa selama 24 bulan (2 tahun). Pembayaran sewa bulanan atas mobil oleh bank syari’ah ditetapkan sebesar sekitar 4.166.000/bulan. Selama bulan ke-1 sampai bulan ke-24, ia bertindak sebagai penyewa atas mobil, dan kepemilikan hak barang tersebut masih berada di tangan bank. Pada akhir bulan ke-24, barulah terjadi perpindahan kepemilikan atas mobil dari bank syaria’ah kepadanya. Perpindahan kepemilikan tersebut dapat dituangkan dalam suatu akad tertentu. Dalam konsep syari’ah dikenal dengan istilah IMBT. Konsep awal dari perjanjian bank syari’ah dengan si pengusaha bus pariwisata pada kasus ini adalah perjanjian sewa- 6 Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto.2011.Akad Syari’ah .hal.106 7 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Ttg Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah
- 9. 9 menyewa. Pada saatpembayaran sewa, posisi si pengusaha bus pariwisata di mata hukum adalah selaku penyewa dan objek yang di IMBT-kan kepemilikannya masih berada ditangan bank syari’ah selaku pemilik barang, oleh karena itu, cicilan atau angsuran yang dilakukan oleh si pengusaha bus pariwisata setiap bulannya adalah biaya sewa. Pada akhir masa sewa terjdi perpindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh si pengusaha bus pariwiasata tersebut dari bank kepada si pengusaha bus pariwisata.
- 10. 10 BAB III PENUTUP KESIMPULAN Dalam operatinglease, lessee boleh menunda atau membatalkan pembayaran asalkan sejak awal ia memberitahu kepada lessor. Dengan demikian bentuk ini dapat dikategorikan sebagai sumber pembiayaan jangka pendek. Jenis ini memiliki ciri-ciri: (1) waktunya relatif singkat jika dibandingkan dengan umur barang obyek leasing, (2) tersedianya secara khusus service termasuk pemeliharaan, (3) hak atau kebebasan untuk membatalkan leasing hanya di benarkan dalam alasan-alasan yang sangat terbatas sekali, dan (4) segala resiko kerusakan yang timbul, pemeliharaan dan service menjadi tanggung jawab lessor. Dari keempat ciri tersebut menunjukkan bahwa dalam operating lease tidak ada tujuan untuk membebani pihak lessee untuk membayar sewa cicilan kepada lessor sebesar jumlah harga modal yang ditanamkannya kepada obyek leasing. Dalam tehnik pembiayaan jenis Financial leases, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal, sedangkan lessee hanya melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi leasing. Selama masa leasing inilah, lessee melakukan pembayaran sewa secara berkala di mana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran sisa residu. Dalam Financial leases termuat ketentuan kontraktual bahwa pihak lessee tidak boleh menunda atau membatalkan serangkaian pembayaran kepada lessor sebagai imbalan atas pemanfaatan aktiva. Tehnik ini sering disebut sebagai full pay out lease, yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee. Leasing merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Dalam hukum muamalah Islam sangat berbeda antara sewa dengan beli. Sewa (ijarah) merupakan suatu akad untuk mendapatkan suatu manfaat dari barang, jasa, ataupun orang dengan adanya kompensasi tertentu, biasanya berupa uang (‘aqdun ‘alal manfaat bi ‘iwadh). Jadi, pihak penyewa mendapatkan hanya manfaat yang dikandung oleh barang yang disewanya. Adapun barangnya itu sendiri tetap merupakan hak milik pihak pemberi sewa.
- 11. 11 Sedangkan jual belimerupakan mubadalatu malin bi malin tamlikan wa tamallukan ‘ala sabilit taradhi, yaitu pertukaran antara suatu barang dengan barang lain (termasuk uang) untuk pertukaran kepemilikan di atas dasar saling meridloi satu sama lain. Berdasarkan hal ini, barang dari pihak penjual akan menjadi milik dari pihak pembeli. Sebaliknya, uang atau barang (bila barter) dari pihak pembeli akan langsung menjadi milik pihak penjual. Proses jual-beli ini, tentu saja, dapat kontan dan bisa pula dilakukan dengan cicilan (kredit). Jelaslah, perbedaan mendasar antara sewa dengan beli terletak pada siapa yang berhak memiliki barang pada akhir masa transaksi. Dengan demikian, akad yang terjadi antara sewa sangat berbeda dengan akad pada jual-beli Tabel: perbedaan dan persamaan antara Ijarah dan Leasing Ijarah Leasing 1 Objek: manfaat barang dan jasa Objek: manfaat barang saja 2 Metode pembayaran : -pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa -pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa Metode pembayaran : -pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa 3 Pemindahan kepemilikan : -Ijarah = tidak ada pemindahan kepemilikan -IMBT(Ijarah Muntahia Bit-Tamlik) = perjanjian menjual barang atau menghibahkannya di awal periode. Pemindahan kepemilikan : -operating lease = tidak ada pemindahan kepemilikan -financial lease = diberi pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa yang dilakukan di akhir periode 4 Sewa-beli : bentuk leasing seperti ini haram karena adanya gharar/ketidak jelasan akad ( yakni antara sewa dan beli ) Sewa-beli : ok 5 Sale and lease back : ok Sale and lease back : ok
- 12. 12 DAFTAR PUSTAKA Karim. AdiwarmanA, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT RajaGrafindo, Jakarta.2008 Susilo, Y. Sri. Et.al., Bank dan Lembaga Keuangan Lain,Jakarta:Salemba Empat, 2000 Clark, Tom (Ed.), (1985), Leasing Finance,London: Euromoney Publications. An Nabhani, Taqyuddin, (1996), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti. M. Yahya Harahap, Leasing dan Surat-surat Berharga serta Kaitannya dengan Sengketa harta Bersama dan Waris di Pengadilan Agama, dalam Dirjen Binbaga Islam, Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam No.3 Thn.II,1991. Ahmad Kamil dan M.Fauzan, Kitab Undang-undang hukumperbankan dan ekonomi Islam,Prenada Media, Jakarta,2007 Devita Purnamasari Irma dan Suswinarno, Akad Syari’ah.Bandung: PT Mizan Pustaka,2011