JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN

*CONTOH JOINT VENTURE CONTRACT HANYA UNTUK KEBUTUHAN AKADEMIS
CASE POSITION*
Suatu perusahaan bernama Crypto Pogo Exchange Corporation Ltd. yang didirikan di
London, Inggris, dan memiliki aktivitas bisnis pada bidang bursa (exchange) cryptocurrency.
Crypto Pogo Exchange Corporation Ltd. tersebut memiliki anak perusahaan (subsidiary
company) bernama Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD. yang berkedudukan di Singapore, Asia
Tenggara, yang memiliki aktivitas bisnis sebagai penyedia aplikasi cryptocurrency provider
dan exchange, mirip sekali dengan perusahaan penyedia aplikasi exchange lainnya, bernama
Bonbinance.
Kemudian, berdasarkan hasil Rapat Pemegang Saham (General Meeting Shareholders)
Crypto Pogo Exchange Corporate Ltd. pada bulan Januari tahun 2022, diputuskan bahwa Ikan
Kepala Macan Asia PTE. LTD. harus melakukan ekspansi pasar ke Indonesia, sebagai negara
yang memiliki populasi terbanyak keempat di dunia dengan total populasi sebanyak
270.000.000. Selanjutnya, Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD. mencari partner bisnis lokal (local
business partner) dan ditemukan PT Blockchain Angin Ribut sebagai local business partner.
Pada bulan Februari 2023, Presiden Direktur Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD.
mengadakan meeting dengan Presiden Direktur PT Blockchain Angin Ribut yang
menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
1. Bahwa Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD dan PT Blockchain Angin Ribut menyepakati untuk
mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) di Indonesia bernama PT Macan
Ribut Blockchainindo;
2. Bahwa PT Macan Ribut Blockchainindo bergerak dalam aktivitas bisnis Bursa Berjangka
yang terfokus pada aktivitas sebagai bursa berjangka dalam perdagangan pasar fisik aset
crypto (crypto asset) di Indonesia;
3. Bahwa Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD dan PT Blockchain Angin Ribut memiliki proporsi
kepemilikan saham masing-masing adalah 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh
persen);
4. Bahwa Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD memiliki hak istimewa sebagai pemegang saham
mayoritas untuk menunjuk Presiden Direktur dan 2 (dua) anggota Direktur;
5. Bahwa PT Blockchain Angin Ribut memiliki hak istimewa sebagai pemegang saham
minoritas untuk menunjuk Presiden Komisaris dan 2 (dua) anggota Komisaris;

*CONTOH JOINT VENTURE CONTRACT HANYA UNTUK KEBUTUHAN AKADEMIS
6. Bahwa Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD setuju untuk menyediakan seluruh keperluan IT,
smart contract, blockchain, cloud, server, ISO, expert yang memiliki sertifikasi CISA dan CISSP,
serta IT Expert;
7. Bahwa PT Blockchain Angin Ribut setuju untuk menggunakan perangkat blockchain yang
mutakhir dan terbaru dari Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD namun PT Blockchain Angin Ribut
memiliki kewajiban untuk menyediakan bangunan, kantor, dan karyawan
berkewarganegaraan Indonesia yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan Ikan Kepala
Macan Asia PTE. LTD;
8. Bahwa PT Macan Ribut Blockchainindo harus mendapatkan persetujuan dari Bappepti
sebelum efektif melakukan aktivitas sebagai Bursa Berjangka perdagangan fisik aset kripto di
Indonesia.
Selanjutnya pada bulan Maret 2023, Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD menunjuk
Lingaters Singapore sebagai konsultan hukumnya dan PT Blockchain Angin Ribut menunjuk
Pusing Tujuh Keliling Counsellor At Law sebagai konsultan hukumnya. Kedua konsultan hukum
tersebut memiliki tugas untuk melakukan drafting perjanjian usaha patungan (joint venture
agreement) antara Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD dan PT Blockchain Angin Ribut .
Berdasarkan case position di atas, para peserta webinar diminta untuk merancang
joint venture agreement antara Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD dan PT Blockchain Angin
Ribut berdasarkan ketentuan hukum Indonesia yang berlaku, dimana governing law-nya
adalah hukum Indonesia dan choice of forum-nya untuk penyelesaian sengketa mengacu
pada SIAC rules and procedures 2016.
Bahwa peserta diminta untuk merancang kontrak tersebut dalam bahasa Indonesia
dan mengacu pada ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata, UU terkait, dan Peraturan
Bappepti yang mengatur ketentuan pendirian entitas Bursa Berjangka sebagai pedoman
penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka.
Case Position: Pendirian Bursa Berjangka perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.

CONTOH JOINT VENTURE CONTRACT HANYA UNTUK KEBUTUHAN AKADEMIS
1
PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
PERJANJIAN USAHA BERSAMA ini dibuat dan
ditandatangani pada tanggal ___ bulan Maret
2022 ini oleh dan antara:
1. ______________ (“______”), suatu
korporasi yang didirikan dan berdiri
berdasarkan hukum Singapura, dengan
kantor pusat di _____, Singapura _____,
dan dalam hal ini diwakili oleh ______,
Presiden Direkturnya; Dan
2. PT. ____________ (“_____”), suatu
korporasi yang didirikan dan berdiri
berdasarkan hukum Republik Indonesia,
dengan alamat untuk tujuan komunikasi di
_______________, Jakarta _________,
Indonesia dan dalam hal ini diwakili oleh
_________, Direktur Utamanya;
(selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri
sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama
disebut “Para Pihak”).
RESITAL
A. ______ dan AMI _________ untuk
mendirikan perusahaan di Indonesia yang
akan bergerak di bidang ___________:
B. Untuk tujuan ini Para Pihak telah sepakat
untuk mengajukan permohonan yang
diperlukan untuk pembentukan perseroan
terbatas berdasarkan Undang-Undang
Penanaman Modal Asing Indonesia,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan semua
peraturan pelaksanaan yang terkait
dengannya (“UU Penanaman Modal
Asing”); penerapan tersebut harus
konsisten dengan ketentuan Perjanjian ini
dan, sejauh tidak ditentukan di sini,
sebagaimana disetujui bersama oleh Para
Pihak.
JOINT VENTURE AGREEMENT
This JOINT VENTURE AGREEMENT made and
entered into this ___ day of March, 2022 by
and between:
1. _____________ (“______”), a corporation
duly organized and existing under the laws
of Singapore, with principal offices at
_____, Singapore _____, and in this matter
represented by ______, its President
Director; and
2. PT. ___________ (“_____”), a corporation
duly organized and existing under the laws
of the Republic of Indonesia, with address
for purposes of communication at
_______________, Jakarta _________,
Indonesia and in this matter represented
by _________, its President Director;
(hereinafter referred to individually as a
“Party” and collectively as the “Parties”).
RECITALS
A. ______ and AMI _________ to establish a
company in Indonesia that will engage in
_________________________:
B. For this purpose the Parties have agreed to
submit the required application for the
formation of limited liability company
under the Indonesian Foreign Investment
Law, Law No. 25 of the Year 2007, as
amended by Law No. 10 of the Year 2020,
and all implementing regulations relating
thereto (the “Foreign Investment Law”);
such application shall be consistent with
the terms of this Agreement and, to extent
not provided for herein, as mutually
approved by the Parties.

2
PERJANJIAN
1. Usaha Patungan
1.1 Para Pihak setuju untuk melakukan
penanaman modal bersama di Indonesia
sesuai dengan Undang-undang
Penanaman Modal Asing untuk tujuan
__________________________ yang
akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh
Para Pihak (“Produk”).
2. Pembentukan Perseroan Terbatas
Indonesia; Berbagi Modal dan Pasar
2.1 Dengan tunduk pada perolehan semua
persetujuan yang disyaratkan
berdasarkan Undang-Undang
Penanaman Modal Asing dan hukum lain
yang berlaku di Republik Indonesia, Para
Pihak akan mendirikan Perseroan
Terbatas (“Perusahaan”) dengan nama
“_____________” atau semacamnya
nama lain yang dapat diterima oleh Para
Pihak dan Departemen Kehakiman
Republik Indonesia, dengan ketentuan
bahwa, apabila salah satu ________ dari
________ tidak lagi menjadi pemegang
saham perseroan, maka masing-masing
Pihak wajib mencantumkan nama
“______” atau “ ________” tergantung
keadaannya, tidak digunakan sebagai
bagian dari nama perseroan dan masing-
masing pihak harus melakukan
pemungutan suara dalam rapat umum
pemegang saham dan segala sesuatu
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar
untuk mengubah nama Perseroan.
2.2 Perseroan didirikan berdasarkan Akta
Pendirian (Akte Pendirian) (“Akta
Pendirian”), dengan Anggaran Dasar
(sebagaimana diubah dari waktu ke
waktu, “Anggaran Dasar”) di dalam
bentuk dan isi Bukti “A” ini, baik dalam
bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
AGREEMENTS
1. Joint Venture
1.1 The Parties agree to make a joint capital
investment in Indonesia in accordance
with the Foreign Investment Law for the
purpose of
__________________________ to be
defined from to time by the Parties
(“Products”).
2. Formation of an Indonesian Limited
Liability Company; Share Capital and
Market
2.1 Subject to obtaining all consents required
under the Foreign Investment Law and any
other applicable laws of the Republic of
Indonesia, the Parties shall establish an
Indonesian Limited Liability company
(Perseroan Terbatas) (the “Company”)
having the name “_____________” or
such other name as may be acceptable to
the Parties and to the Department of
Justice of the Republic of Indonesia,
provided that, if either _________ of
________ is no longer a shareholder of the
company, each Party shall cause that the
name “______” or “________” as the case
may be, not be used as part of the name of
the company and each party shall cause to
vote in a general meeting of shareholder
and it anything required under the Articles
of Association to change the name of the
Company.
2.2 The Company shall be established
pursuant to a Deed of Establishment (Akte
Pendirian) (the “Deed of Establishment”),
with Articles of Association (Anggaran
Dasar) (as from time to time amended, the
“Articles of Associations”) in the form and
substance of Exhibit “A” hereof, in both
Indonesian and English language.

3
2.3 Para Pihak harus menandatangani Akta
Pendirian dalam bahasa Indonesia di
hadapan notaris yang berkedudukan di
Jakarta yang dapat diterima oleh Para
Pihak dan menyebabkan notaris tersebut
segera menyerahkan Akta Pendirian
tersebut kepada Departemen Kehakiman
untuk mendapat persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia. setelah
pelaksanaannya.
2.4 Perseroan pada saat pendiriannya
mempunyai modal dasar (“Modal Dasar”)
setara Rupiah dengan US$
_______________ (DOLAR AMERIKA
SERIKAT: _____ JUTA) berdasarkan nilai
tukar yang ditetapkan dalam
Pemberitahuan Persetujuan Presiden
BKPM sehubungan dengan investasi yang
direncanakan. Sekalipun demikian,
seluruh pembayaran Saham akan
dilakukan dalam Dolar AS atau Rupiah.
Jika dalam Rupiah, maka pembayarannya
akan dilakukan berdasarkan nilai tukar
yang berlaku pada saat pembayaran,
dengan demikian menjamin bahwa
jumlah penyetoran saham tersebut sesuai
dengan jumlah seluruh penanaman
modal yang disetujui oleh Presiden
republik. Indonesia.
2.5 _________ memberikan kontribusi 60%
(enam puluh persen) dan __________
memberikan kontribusi 40% (empat
puluh persen) dari Modal Dasar
Perseroan. Pada awalnya, Para Pihak akan
mengambil bagian sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari Modal Dasar
Perseroan dengan proporsi yang sama
dengan rasio kepemilikan saham tersebut
di atas. Para Pihak akan menyetor seluruh
bagiannya masing-masing dari modal
ditempatkan pada saat penandatanganan
Akta Pendirian dan akan mengambil
bagian dan membayar seluruh sisa 75%
(tujuh puluh lima persen) pada saat
Perseroan mulai berdiri
________________.
2.3 The Parties shall execute the Deed of
Establishment in the Indonesian language
before a notary domiciled in Jakarta
acceptable to the Parties and shall cause
such notary to submit the Deed of
Establishment to the Department of
Justice for approval by the Minister of Law
and Human Rights promptly following its
execution.
2.4 The Company upon incorporation shall
have an authorized capital (“Authorized
Capital”) of the Rupiah equivalent of US$
_______________ (UNITED STATES
DOLLARS: _____ MILLION) based on the
exchange rate as stipulated in the BKPM
Notification of the Presidential Approval in
respect of the contemplated investment.
Notwithstanding the above, all payments
of the Shares shall be in US Dollars or in
Rupiah. If in Rupiah, the payments shall be
made on the basis of the exchange rate
that prevails at the time of the payment,
thereby ensuring that the total payment of
the shares conforms with the total amount
of the investments approved by the
President of the republic of Indonesia.
2.5 _________ shall contribute 60% (sixty
percent) and __________ shall contribute
40% (forty percent) of the Company’s
Authorized Capital. Initially, the Parties
shall subscribe to 25% (twenty five
percent) of the Company’s Authorized
Capital in the same proportion as the
above-mentioned shareholding ratio. The
Parties shall fully pay their respective
shares of the issued capital upon execution
of the Deed of Establishment and shall fully
subscribe and pay for the remaining 75%
(seventy five percent) by the time the
Company commences
________________.

4
2.6 Masing-masing Pihak akan membayar
saham Perseroan yang telah disetujui
untuk diambil bagiannya sesuai dengan
ketentuan Akta Pendirian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak,
pembayaran Modal Dasar awal akan
dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat
dan akan dilakukan secara proporsional
oleh Para Pihak sesuai dengan jumlah
atau persentase saham dalam Perseroan
yang dimiliki oleh masing-masing Para
Pihak.
2.7 Ruang lingkup wilayah Perseroan untuk
tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah Indonesia. Setiap ekspor
dari atau impor ke dalam wilayah produk
harus mendapat persetujuan dari
________ dan Perusahaan.
3. Tanggung Jawab dan Kontribusi Para
Pihak dalam Usaha Patungan
3.1 __________ setuju:
(a) Untuk memberikan kontribusi
modalnya;
(b) Untuk membantu pendirian
Perusahaan dalam aspek-aspek berikut;
(i) Mengajukan permohonan dan
mendapatkan semua persetujuan dan
izin pemerintah yang diperlukan untuk
pendirian dan pendaftaran
Perusahaan;
(ii) Mengajukan permohonan dan
mendapatkan semua izin operasional,
izin, dan ___________ yang diperlukan
agar Perusahaan dapat mencapai
tujuannya;
(iii) Melakukan upaya terbaiknya untuk
memperoleh segala manfaat bagi
Perusahaan berdasarkan hukum
Indonesia;
2.6 Each of the Parties shall pay for the shares
of the Company that it has agreed to
subscribe in accordance with the
provisions of the Deed of Establishment
and prevailing laws and regulations. Unless
otherwise agreed by the Parties, payments
of the initial Authorized Capital shall be in
United States Dollars and shall be made
proportionally by the Parties in accordance
with of the numbers or percentages of
shares in the Company held by each of the
Parties.
2.7 The territorial scope of the Company for
the aforementioned purposes as specified
in Article 1 shall be Indonesia. Any exports
from or import into the territory of the
products shall be subject to approval of
both ________ and Company.
3. Responsibilities and Contributions of the
Parties to the Joint Venture
3.1__________ agrees:
(a) To provide its capital contributions;
(b) To assist in the setting up of the
Company in the following aspects;
(i) Apply for and obtain all necessary
government approvals and licenses for
the establishment and registration of
the Company;
(ii) Apply for and obtain all necessary
operating licenses, permits, and
___________ to enable the Company
to carry its objectives;
(iii) To use its best efforts to obtain all
benefits for Company under the laws
of Indonesia;

5
(iv) Mendapatkan visa masuk dan keluar
serta ijin kerja yang diperlukan,
membuat pengaturan perjalanan dan
menangani urusan insidental lainnya
untuk memfasilitasi hubungan dengan
sumber-sumber pemerintah dan
swasta di Indonesia.
(v) Rekrutmen tenaga lokal untuk
Perusahaan.
(c) Berusaha semaksimal mungkin untuk
membantu pendistribusian produk-produk
Perseroan di Indonesia;
(d) Untuk memberikan bantuan lain
sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian
Bantuan Manajemen, dalam bentuk dan isi
Lampiran B di sini, yang akan disepakati
oleh para pihak.
3.2 __________ setuju:
(a) Untuk memberikan kontribusi
modalnya;
(b) Untuk menyediakan teknologi,
pelatihan personel dan bentuk bantuan
lainnya untuk pembuatan Produk;
(c) Memberikan bantuan sehubungan
dengan pembangunan fasilitas
manufaktur Perusahaan;
(d) Untuk memberikan bantuan dalam
pengembangan pasar lokal untuk produk-
produk Perusahaan termasuk namun tidak
terbatas pada bantuan dalam periklanan
dan promosi Produk sejauh yang dianggap
tepat oleh _________;
(e) Untuk melisensikan dan mengizinkan
Perusahaan, secara non-eksklusif,
menggunakan merek dan merek dagang
__________ di Indonesia.
(f) Untuk memberikan bantuan lain
sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian
Bantuan Teknis, dalam bentuk dan isi
Lampiran C di sini, yang akan disepakati
oleh para pihak.
(iv) Obtain necessary entry and exit visas
and work permits, make travel
arrangements and deal with other
incidental matters to facilitate liaison
with government and private sources
in Indonesia.
(v) Recruitment of local personnel for the
Company.
(c) To use its best efforts to assist in the
distribution of the Company’s products in
Indonesia;
(d) To provide such other assistance as
described in a Management Assistance
Agreement, in the form and substance of
Exhibit B hereof, to be entered into by the
parties.
3.2__________ agrees:
(a) To provide its capital contribution;
(b) To provide the technology, personnel
training and such other forms assistance for
the manufacture of the Products;
(c) To extend assistance relating to the
construction of the manufacturing facilities of
the Company;
(d) To provide assistance in the development
of the local market for the Company’s products
including but not limited to assistance in
advertising and promotion of the Products to
such extent as _________ considers
appropriate;
(e) To license and allow the Company, on a
non-exclusive basis, to use __________’s
brand and trademark in Indonesia.
(f) To provide such other assistance as
described in a Technical Assistance Agreement,
in the form and substance of Exhibit C hereof,
to be entered into by the parties.

6
3.3 Kedua belah pihak harus melakukan upaya
terbaiknya agar lini produksi tidak
menganggur. Namun, apabila terdapat
kelebihan kapasitas produksi, dan setelah
mempertimbangkan situasi pasar pada
saat itu serta daya saing dan daya jual
Produk di tingkat internasional,
___________ dapat mempertimbangkan
produksi model untuk pasar luar negeri
oleh Perusahaan. untuk didistribusikan
melalui jaringan __________ di seluruh
dunia.
4. Sebelum Persetujuan Akta Pendirian
4.1 Selain ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian ini, yang berlaku bagi Para Pihak
sejak ditandatanganinya Perjanjian ini,
sejak ditandatanganinya Akta Pendirian,
hubungan antara Para Pihak juga diatur
dalam Anggaran Dasar.
4.2 Pada saat berdirinya Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tetapi sebelum Akta Pendirian disetujui
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia:
(a) Setiap penyebutan pemegang saham
berlaku bagi Para Pihak sebagai pendiri,
dan setiap penyebutan rapat pemegang
saham berarti rapat Para Pihak sebagai
pendiri;
(b) Segala sebutan di sini mengenai Direksi
berlaku bagi orang-orang yang ditunjuk
dalam Akta Pendirian sebagai direksi, yang
akan bertindak sebagai pengurus, dan
bersama-sama sebagai pengurus, dalam
menangani urusan-urusan Perseroan yang
mempunyai kepentingan yang sama.
berfungsi sebagai Direksi dan para
anggotanya sesuai dengan Akta Pendirian;
3.3 Both parties shall use their best efforts so
that production line do not remain idle.
However, in case there is an excess
production capacity, and after taking into
consideration the market situation at that
time as well as the competitiveness and
marketability of the Products on the
international level, ___________ may
consider the production by the Company
of models for foreign markets to be
distributed through __________’s
worldwide network.
4. Prior to Approval of Deed of
establishment
4.1 In addition to the provisions of this
Agreement, which shall be applicable to
the Parties as of the execution hereof, as
of the execution of the Deed of
Establishment the relationship between
the Parties shall also be governed by the
Articles of Association.
4.2 Upon establishment of the Company, as
provided in Article 2, but prior to the
approval of the Deed of the Establishment
by the Minister of Law and Human Rights:
(a) Any references to shareholders shall
be applicable to the Parties as
founders, and any references to
meetings of shareholders shall mean
meetings of the Parties as founders;
(b) Any references herein to the Directors
shall be applicable to the persons
appointed in the Deed of
Establishment as the Board of
directors, who shall act as managers,
and jointly as a board of management,
in handling the affairs of Company
having the same function as the Board
of Directors and its members
according to the Deed of
Establishment;

7
(c) Kecuali ditentukan lain dalam
Perjanjian ini dan sepanjang isi Akta
Pendirian yang telah ditandatangani
tidak dapat diterapkan, sebelum Akta
Pendirian tersebut disetujui oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, ketentuan hukum Indonesia
mengenai persekutuan yang bertindak
berdasarkan suatu nama bersama
(persecutuan firma) akan melengkapi
hubungan antara Para Pihak
sebagaimana dimaksud dalam
perjanjian ini.
5. Menyusul Persetujuan Akta Pendirian
5.1 Segera setelah Akta Pendirian disetujui
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Para Pihak memerintahkan
Direksi Perseroan untuk:
(a) Mendaftarkan Akta Pendirian yang telah
disetujui (beserta pengesahan Menteri
Kehakiman) pada Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya di tempat kedudukan
Perseroan, dan menerbitkan Akta
Pendirian (beserta pengesahan Menteri
Hukum dan HAM). Hak dan
pendaftarannya pada Pengadilan Negeri)
dalam Berita Negara Republik Indonesia;
(b) Mendaftarkan Perusahaan dalam daftar
Perusahaan yang dikelola oleh
Departemen Perdagangan;
(c) Menyelesaikan pendaftaran lainnya dan
memperoleh izin lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang diwajibkan oleh perseroan
untuk menjalankan usahanya sesuai
dengan maksud dan tujuan sebagaimana
tercantum dalam Akta Pendirian.
(c) Unless otherwise provided hereunder
and to the extent the contents of the
executed Deed of Establishment
cannot be made applicable, prior to
the approval of the Deed of
Establishment by the Minister of Law
and Human Rights the provisions of
Indonesian law concerning
partnerships acting under a joint name
(persekutuan firma) shall supplement
the relationship between the Parties
contemplated hereunder.
5. Following Approval of Deed of
Establishment
5.1 Immediately upon approval of the Deed of
Establishment by the Minister of Law and
Human Rights, the Parties shall cause the
Directors of the Company to:
(a) Register the approved Deed of
Establishment (together with its approval
by the Minister of justice) with the District
Court having the jurisdiction over the
Company’s domicile, and publish the Deed
of Establishment (together with its
approval by the Minister of Law and
Human Rights and the registration with the
District Court) in the State Gazette of the
Republic of Indonesia;
(b) Register the Company in the Company
register maintained by the Department of
Trade;
(c) Complete any other registration and
obtain other license required by prevailing
laws and regulations required by the
company to undertake its business in
accordance with its purposes and
objectives as set forth in its Deed of
Establishment.

8
5.2 Setelah Akta Pendirian disetujui oleh
Menteri Hak Asasi Manusia, Para Pihak
wajib memanggil Direksi Perseroan untuk
menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Pertama
Perseroan untuk:
(a) Mengesahkan pengangkatan para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang ditunjuk dalam Akta Pendirian;
(b) Mengesahkan dan mengambil alih
kewajiban Para Pihak, selaku pendiri
Perseroan, atas segala perbuatan hukum
yang dilakukan untuk kepentingan
Perseroan sebelum disetujuinya Akta
Pendirian oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia; Dan
(c) Memutuskan hal-hal lain sesuai dengan
ketentuan Akta Pendirian.
5.3 Disepakati secara tegas bahwa setiap saat
sebelum atau setelah Akta Pendirian
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Perseroan hanya boleh
melakukan kegiatan-kegiatan yang telah
diperoleh pendaftaran, persetujuan, izin
atau persetujuan yang sesuai/diperlukan
dan sedang hidup.
5.4 Para pihak selanjutnya sepakat untuk
mematuhi seluruh ketentuan dalam
Perjanjian Usaha Patungan dan Akta
Pendirian dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan setiap kewajiban Perusahaan.
5.2 Following the approval of the Deed of
Establishment by the Minister of Human
Rights, the Parties shall cause the Directors
of the Company to hold the First
Extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company in order to:
(a) Ratify the appointment of the members of
the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company appointed
in the Deed of Establishment;
(b) Ratify and take over the obligations of the
Parties, as founders of the Company,
under all legal acts executed for the
benefit of the Company prior to the
approval of the Deed of Establishment by
the Minister of Law and Human Rights; and
(c) Decide other matters in accordance with
the provisions of the Deed of
Establishment.
5.3 It is expressly agreed that any time before
or after approval of the Deed of
Establishment by the Minister of Law and
Human Rights, the Company shall only
engage in activities for which the
appropriated/required registration,
approval, license or consent has been
obtained and is subsisting.
5.4 The parties agree furthermore to comply
with all the provisions of the Joint Venture
Agreement and the Deed of Establishment
and to be responsible for the performance
of any obligation of the Company.

9
6. Pengurusan Perseroan
6.1 Sesuai dengan Akta Pendiriannya,
Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang
terdiri dari 5 (lima) orang anggota dan
dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
Sesuai dengan penyertaannya masing-
masing dalam modal dasar Perseroan,
____________ pada awalnya wajib
mencalonkan 3 (tiga) orang anggota
Direksi termasuk Direktur Utama; dan
__________ pada awalnya berhak
mencalonkan 2 (dua) orang anggota
Direksi. Apabila terjadi perubahan
kepemilikan saham tersebut di atas, Para
Pihak akan bersidang untuk mencapai
kesepakatan mengenai komposisi Direksi.
6.2 Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris yang
terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan
dipimpin oleh seorang Komisaris Utama.
Sesuai dengan porsinya masing-masing
dalam modal dasar Perseroan, ________
pada awalnya berhak mencalonkan 2 (dua)
orang anggota Dewan Komisaris termasuk
Komisaris Utama; dan _______ pada
awalnya berhak mencalonkan 1 (satu)
orang anggota Dewan Komisaris. Apabila
terjadi perubahan kepemilikan saham
tersebut di atas, maka Para Pihak akan
bersidang untuk mencapai kesepakatan
mengenai komposisi Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris akan menjalankan
kekuasaan dan wewenang sebagaimana
diperbolehkan berdasarkan Hukum
Indonesia.
6. Management of the Company
6.1 In accordance with its Deed of
Establishment, the Company shall be
managed by a Board of Directors
consisting of 5 (five) members headed by a
President Director. In accordance with
their respective subscription to the
authorized capital of the Company,
____________ shall initially be entailed to
nominate 3 (three) members of the Board
of Directors including the President
Director; and __________ shall be initially
entitled to nominate 2 (two) members of
the Board of Directors. In the event of any
change in the aforesaid shareholdings, the
Parties shall convene to arrive at an
agreement regarding the composition of
the Board of Directors.
6.2 The Board of Directors shall be supervised
by a Board of Commissioners consisting of
3 (three) members headed by a President
Commissioner. In accordance with their
respective subscription to the authorized
capital of the Company, ________ shall be
initially entitled to nominate 2 (two)
members of the Board of Commissioners
including the President Commissioner; and
_______ shall be initially entitled to
nominate 1 (one) member of the Board of
Commissioner. In the event of any change
in the aforesaid shareholdings, the Parties
shall convene to arrive at an agreement
regarding the composition of the Board of
Commissioners. The Board of
Commissioners shall exercise such powers
and authority as allowed under the
Indonesian Law.

10
6.3 Para Pihak sepakat bahwa, sesuai dengan
Anggaran Dasar, aset Perusahaan dapat
digunakan untuk menjamin kewajiban
Perusahaan sehubungan dengan pinjaman
uang atau fasilitas kredit lainnya. Masing-
masing Pihak setuju untuk membantu
Perusahaan dalam memperoleh
pembiayaan tambahan dari lembaga
perbankan atau non-perbankan,
berdasarkan rasio kepemilikan saham yang
disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal
2.5 di atas, dengan syarat dan ketentuan
yang wajar.
6.4 Direksi mewakili perseroan di dalam dan di
luar Pengadilan mengenai segala hal dan
dalam segala peristiwa, untuk mengikat
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
dengan perseroan, serta melakukan segala
tindakan, baik yang menyangkut
pengurusan atau yang menyangkut
kepemilikan, tetapi pembatasannya untuk
perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
(a) meminjam uang yang melebihi jumlah
keseluruhan Rp. 1.000.000.000 (Satu
Miliar Rupiah) dalam satu tahun buku
(dengan syarat pembukaan letter of credit
untuk keperluan pembayaran modal atau
barang modal atau jasa, memperoleh
fasilitas cerukan yang lazim untuk
operasional sehari-hari atau penarikan
uang dari suatu perusahaan rekening
kredit atau pinjaman yang telah disetujui
tidak akan dianggap sebagai pinjaman
untuk tujuan ketentuan ini);
(b) mengikat perusahaan sebagai penjamin;
(c) pemberian hipotek, pengalihan fidusia
atas hak milik untuk tujuan jaminan, gadai
atau kepentingan jaminan lainnya atau
tuntutan prioritas atas harta benda atau
aset Perusahaan;
6.3 The Parties agree that, subject to
compliance with the Articles of
Association, the Company’s assets may be
used to secure the Company’s obligations
with respect to any borrowed money or
other credit facilities. Each Party agrees to
assist the Company in obtaining additional
financing from banking or no-banking
institutions, based on the agreed
shareholding ratio set forth in Article 2.5
above, on reasonable terms and
conditions.
6.4 The Board of Directors shall represent the
company within and outside the Courts of
Justice with regard to all matters and in all
events, to bind the Company with another
party and another party with the company,
and to perform all acts, either those that
concern management or those that
concern ownership, but the restriction
that for the following acts:
(a) borrowing any money in excess of an
aggregate amount of Rp. 1,000,000,000
(One Billion Rupiah) in one accounting year
(provided that opening any letter of credit
for the purpose of making payment for
capital or capital goods or services,
obtaining customary overdraft facilities for
day-to-day operations or drawing any
money from an establishment credit or
loan account which has been so approved
shall not be regarded as borrowing for the
purpose of this provision);
(b) binding the company as guarantor;
(c) granting any mortgage, fiduciary transfer
of proprietary rights for security purposes,
pledge or other security interest or priority
claim in any property or assets of the
Company;

11
(d) menjual atau melepaskan harta bergerak
atau tidak bergerak (kecuali dalam
kegiatan usaha sehari-hari Perseroan)
melebihi nilai buku sebesar Rp. 60.000.000
(Enam Puluh Juta Rupiah)) atau jumlah
yang lebih besar atau lebih kecil yang
sewaktu-waktu dapat ditentukan oleh
Dewan Komisaris;
(e) memperoleh melalui pembelian,
penyewaan atau cara lain apa pun, tidak
termasuk hadiah, harta benda bergerak
atau tidak bergerak (kecuali dalam
kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan)
yang melebihi jumlah keseluruhan sebesar
Rp. 2000.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
atau jumlah yang lebih besar atau lebih
kecil yang sewaktu-waktu dapat
ditentukan oleh Dewan Komisaris;
(f) mendirikan suatu usaha baru atau ikut
serta dalam suatu badan usaha lain,
termasuk namun tidak terbatas pada
mendirikan anak perusahaan, tanpa
mengurangi segala persetujuan yang
mungkin diperlukan dari pihak yang
berwenang;
(g) menentukan atau memodifikasi yang,
secara keseluruhan, akan melebihi
anggaran modal;
(h) mengesahkan pengeluaran yang, secara
keseluruhan, akan melebihi anggaran
modal;
(i) mengizinkan pelaksanaan perjanjian atau
pengaturan apa pun antara Perusahaan
dan Pemegang Saham atau mengubah
atau mengesampingkan syarat dan
ketentuan daripadanya;
(d) selling or disposing of movable or
immovable property (except in the
ordinary course of the Company’s
business) in excess of the book value
amount of Rp. 60,000,000 (Sixty Million
Rupiah)) or such grater amount or lesser
amount as may from time to time be
determined by the Board of
Commissioners;
(e) acquiring by purchase, lease or any other
method, excluding gift, movable or
immovable property (except in the
ordinary course of the Company’s
business) in excess of an aggregate
amount of Rp. 2000,000,000 (Two
Hundred Million Rupiah) or such greater
amount or lesser amount as may from
time to time be determined by the Board
of Commissioners;
(f) establishing a new business or
participating in any other business
enterprise, including without limitation to
establishing any subsidiary, without
prejudice to any approvals that may be
required from competent authorities;
(g) determining or modifying which, in the
aggregate, would exceed the capital
budget;
(h) authorizing expenditures which, in the
aggregate, would exceed the capital
budget;
(i) authorizing the execution of any
agreement or arrangement between the
Company and a Shareholder or to vary or
waive terms and conditions thereof;

12
(j) mengadakan kontrak-kontrak selain dari
kegiatan usaha yang normal, diperlukan
persetujuan dari Komisaris Utama dan
Komisaris dari ______ atau dari 2 (dua)
Komisaris, satu Komisaris dari _______
dan satu Komisaris dari __________,
diperlukan.
Setiap perbuatan hukum yang
mengalihkan, melepaskan hak atau
menjaminkan seluruh atau sebagian besar
harta kekayaan Perseroan sebagai jaminan
hutang dalam satu tahun buku baik dalam
satu transaksi atau dalam beberapa
transaksi tersendiri atau dalam beberapa
transaksi yang berkaitan memerlukan:
persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham yang dihadiri atau diwakili oleh
pemegang saham yang memiliki ¾ (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, dan keputusan
disetujui oleh ¾ (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham yang sah. suara
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
6.5 Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris adalah untuk jangka waktu
terhitung sejak penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham yang mengangkat
Direktur dan Dewan Komisaris tersebut
dan berakhir pada penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham yang
mengangkat Direktur dan Dewan
Komisaris tersebut. Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ketiga setelah
tanggal pengangkatannya. Gaji anggota
Dewan Komisaris sewaktu-waktu
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.
(j) entering into contracts other than the
normal conduct of the business, the
approval of the President Commissioner
and the Commissioner from ______ or of
2 (two) Commissioner, one Commissioner
from _______ and one Commissioner from
__________, shall be required.
Any legal act of assigning, disposing of rights of
or pledging the entire of or a major part of the
assets of the Company as security for
indebtedness in one accounting year either in
one transaction or in several individual
transactions or in several related transactions
shall require the approval of the General
Meeting of Shareholders in which
shareholders who own ¾ (three fourths) of the
total amount of shares having valid voting
rights are present or represented, and of
which the resolution is approved by ¾ (three
fourths) of the total amount of the votes which
are legally cast in the meeting.
6.5 The term of office of the members of the
Directors and of the Board of
Commissioner shall be for a period
commencing at the close of the General
Meeting of Shareholders at which the
Directors and the Board of Commissioners
are appointed and ending at the close of
the third Annual General Meeting of
Shareholders after the date of their
appointment. The remuneration of the
members of the Board of Commissioners
shall from time to time be determined by
the General Meeting of Shareholders.

13
7. Pengalihan Saham
7.1 Setiap peralihan hak atas saham harus
dilakukan berdasarkan suatu akta
peralihan yang ditandatangani oleh pihak
yang mengalihkan atau dan penerima
pengalihan atau kuasanya yang sah.
7.2 Akta pemindahan hak atas saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1
Pasal ini atau salinannya harus diserahkan
kepada Perseroan.
7.3 Setiap pemegang saham Perseroan yang
bermaksud menjual sahamnya harus
memberitahukan secara tertulis kepada
pemegang saham lainnya, yang memuat
harga dan syarat-syarat penjualan dan
memberitahukan kepada Direksi secara
tertulis sehubungan dengan hal itu,
pemberitahuan penawaran untuk menjual
tersebut dapat tidak dapat ditarik kembali
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
penawaran.
Pemberitahuan tersebut harus disertai
dengan nomor sertifikat atau nomor
sertifikat atau sertifikat atas saham yang
bersangkutan dan diserahkan langsung
kepada Direksi, atau dikirimkan melalui
pos tercatat atau melalui kurir udara
prabayar.
Pemberitahuan yang selanjutnya disebut
“Pemberitahuan Penawaran” merupakan
suatu penawaran kepada seluruh
pemegang saham lainnya untuk membeli
saham yang bersangkutan yang akan
ditentukan dalam pemberitahuan
tersebut.
7.4 Pemegang saham lain yang hendak
membeli saham yang ditawarkan harus
memberitahukannya kepada pemegang
saham yang menawarkan dan Direksi
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
menerima pemberitahuan.
7. Transfer of Shares
7.1 Any transfer of rights of shares shall be
made on the basis of a deed of transfer
which shall be signed by the transfer or
and the transferee or their legal
representatives.
7.2 The deed of transfer of rights of shares
referred to in Article 7.1 of this Article or
its copy shall be submitted to the
Company.
7.3 Any shareholder of the Company who
intends to sell its shares shall give written
notice to the other shareholder, which
include the price and terms of sale and
inform the Board of Directors in writing
with regard to that effect, which notice of
offer to sell may not be withdrawn within
30 (thirty) days of the offer.
The notice shall be accompanied by the
certificate number or certificate number
or certificates for the shares in question
and shall be hand delivered to the Board of
Directors, or sent by registered mail or by
prepaid air courier.
The notification, hereinafter referred to as
the “Offering Notification” constitutes an
offer to all other shareholders to purchase
the shares in question which shall be
determined in the notification.
7.4 The other shareholders who wish to
purchase the shares offered shall make
this known to the offering shareholder and
the Board of Directors within 30 (thirty)
days after receiving the notification.

14
7.5 Apabila 2 (dua) pemegang saham atau
lebih berminat untuk membeli lebih
banyak saham daripada yang ditawarkan,
Direksi akan membagikan saham tersebut
sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya.
7.6 Perseroan wajib menjamin bahwa seluruh
Saham yang Akan Dijual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.3 pasal ini akan
dibeli dengan harga yang wajar,
sebagaimana disertifikasi oleh Akuntan
Publik independen yang ditunjuk oleh
Perseroan secara berkala untuk
melakukan audit. rekening Perseroan, dan
harga jual tersebut akan dibayarkan secara
tunai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal penawaran
dilakukan.
Dalam hal Perseroan tidak dapat
menjamin terlaksananya ayat
sebelumnya, dengan tidak mengurangi
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka pemegang saham yang
menawarkan sahamnya wajib
menawarkan sahamnya dan menjual
sahamnya kepada karyawan Perseroan,
sebelum menawarkan sahamnya kepada
siapa pun. pihak ketiga, dengan harga dan
jangka waktu penawaran yang sama.
7.7 Dalam hal pemegang saham lainnya tidak
(tidak) ingin membeli seluruh saham yang
ditawarkan, maka pemegang saham yang
menawarkan berhak untuk:
(a) menarik tawarannya untuk menjual; atau
(b) menjual saham-saham tersebut yang tidak
diterima oleh pemegang saham kepada
satu atau lebih pihak ketiga dengan harga,
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
yang tidak lebih menguntungkan daripada
harga, syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan di mana saham-saham tersebut
ditawarkan kepada pemegang saham
lainnya.
7.5 In case 2 (two) or more shareholders are
interested to purchase more shares than
have been offered, the Board of Directors
shall allot the shares in proportion to the
shares then held by them.
7.6 The Company shall be obliged to
guarantee that all of the Shares to be Sold
as mentioned in Article 7.3 of this article
will be purchased at a fair price, as
certified by an independent Certified
Public Accountant appointed by the
Company on a regular basis to audit the
Company’s accounts, and that the sale
price will be paid in cash within a period of
30 (thirty) days as of date the offering is
made.
In the event Company is not able to
guarantee the implementation of the
preceding paragraph, without prejudice to
the prevailing rules and regulations, the
offering shareholder shall offer its shares
and sell the shares to the employees of the
Company, prior to offering of shares to any
third party, with same price and term of
offering.
7.7 In the event the other shareholder(s) does
(do) not want to purchase the entire
shares offered, then the offering
shareholder shall be entitled to either:
(a) withdraw its offer to sell; or
(b) sell those shares were not accepted by the
shareholder to one or more third parties at
price, terms and conditions not more
favorable than the price, terms and
conditions at which such shares were
offered to the other shareholder.

15
7.8 Setiap pemegang saham asing yang karena
alasan apapun dilarang untuk membeli
atau tidak dapat memperoleh persetujuan
dari pejabat yang berwenang untuk
membeli saham tersebut sesuai dengan
ketentuan ayat-ayat sebelumnya dalam
Pasal ini, berhak menunjuk pihak ketiga
yang telah memperoleh persetujuan
tersebut. yang mungkin diminta oleh
pejabat yang berwenang untuk membeli
seluruh atau sebagian saham yang
seharusnya menjadi bagian dari pemegang
saham asing tersebut.
7.9 Setiap gadai atau pembebanan lainnya
atas saham Perseroan harus mendapat
Saham dan dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham. Setiap penjualan yang
dilakukan oleh pemberi gadai atau pihak
lain yang dijaminkan atas saham yang
dijaminkan atau dengan cara lain yang
dibebani, tidak memerlukan persetujuan
lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang
Saham, tetapi tunduk pada ketentuan
Pasal 7.1 sampai dengan Pasal 7.8 Pasal ini.
7.10 Setiap penjualan saham, selain kepada
pemegang saham lain atau penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.6
dan 7.7 Pasal ini, harus mendapat
Saham.
7.8 Any foreign shareholder that for any
reason is prohibited from purchasing or
cannot obtain approval from the
competent authorities to purchase the
shares pursuant to the provisions of the
preceding paragraphs of this Article, shall
have the right to designate a third party
who has obtain any approvals that may be
required from the competent authorities
to buy all or part of the shares which would
otherwise be the share of such foreign
shareholder.
7.9 Any pledge or other encumbrance of the
share of the Company must be approved
by the General Meeting of Shareholders
and recorded in the Register of
Shareholders. Any sale by the pledge or
other secured party of pledged or
otherwise encumbered shares shall not
require any further approval from a
General Meeting of Shareholders, but shall
be subject to the provisions of Article 7.1
through Article 7.8 this Article.
7.10 Any sale of shares, other than to
another shareholder or sale referred to in
Article 7.6 and 7.7 of this Article, must be
approved by the General Meeting of
Shareholders.

16
7.11 Saham hanya boleh dijual sesuai dengan
prosedur yang ditentukan dalam Paragraf
sebelumnya dalam Pasal ini. Setiap
penjualan atau pengalihan saham lainnya
yang bertentangan dengan ketentuan
Pasal ini dan Anggaran Dasar tidak akan
diakui oleh Perseroan. Selain itu,
penjualan atau pengalihan saham lainnya
harus tunduk pada persetujuan pihak yang
berwenang yang mungkin diperlukan.
Setiap pihak yang membeli atau dengan
cara lain menerima pengalihan saham
tanpa diperlukan persetujuan dari pejabat
yang berwenang, tidak berhak
menjalankan wewenang atau hak apa pun
sebagai pemegang saham Perseroan,
termasuk hak untuk turut serta atau
memberikan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham atau menerima hak
untuk menerima pengalihan saham
tersebut. pembayaran dividen atau
pembagian pada saat likuidasi,
sehubungan dengan saham tersebut
sampai pengalihan saham tersebut
mendapat persetujuan dari pejabat yang
berwenang dan dicatatkan dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan.
7.12 Dalam hal terjadi perubahan pemilikan
suatu saham, maka pemilik semula yang
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
dianggap tetap menjadi pemilik saham
tersebut sampai nama pemilik baru
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
7.13 Siapapun yang menjadi berhak atas suatu
saham sebagai akibat kematian atau
penggabungan atau peleburan pemegang
saham atau dalam hal apapun kepemilikan
suatu saham berubah karena hukum,
dapat menunjukkan bukti pengalihan
tersebut dan haknya atas saham tersebut.
sedapat mungkin didaftarkan pada
pemegang saham. Pemindahan saham
baru dapat didaftarkan apabila Direksi
dapat menerima dan puas dengan bukti
hak miliknya, dengan tidak mengurangi
ketentuan Anggaran Dasar.
7.11 Shares shall only be sold pursuant to
procedures specified in the preceding
Paragraphs on this Article. Any sale or
other transfer of shares in contravention
of such provisions of this Article and the
Articles of Association shall not recognized
by the Company. In addition, the sale or
other transfer of shares shall be subject to
any approval of the competent authorities
that may be required. Any party
purchasing or otherwise accepting a
transfer of shares without any approval
required from competent authorities shall
not be entitled to exercise any authority or
rights whatsoever as shareholder of the
Company, including the rights to
participate or vote in the General Meeting
of shareholders or to receive payments of
dividends or distributions upon
liquidation, with respect to such shares
until the transfer of such shares has been
approved by the competent authorities
and registered in the Company’s Register
of Shareholders.
7.12 In the case of a change of ownership of
a share, the original owner registered in
the register of Shareholders shall be
deemed to remain the owner of such
share until the name of the new owner has
been entered in the Register of
Shareholders.
7.13 Any person becoming entitled to a
share as a consequence of the death or
merger or consolidation of shareholder or
in any case in which the ownership of a
share changes by operation of law, may
upon producing such evidence of transfer
and its entitlement to the shares as may
from to be registered at the holder of the
share. The share transfer shall be
registered only if the Board of Directors
can accept and is satisfied with the
evidence of title, without prejudice to the
provisions in the Articles of Associations.

17
8. Keputusan dan Hak Suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham
8.1 Keputusan dan Hak Suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham dilakukan sesuai
dengan tata cara yang diatur dalam
Anggaran Dasar.
9. Pernyataan dan Jaminan
9.1 Masing-masing Pihak dengan ini
menyatakan dan menjamin hal-hal
berikut:
(a) Perjanjian ini merupakan kewajiban yang
mengikat secara hukum;
(b) Tidak ada ketentuan apa pun dalam
undang-undang, aturan, hipotek,
perjanjian, kontrak, pernyataan
pembiayaan, perjanjian atau resolusi yang
mengikatnya yang akan bertentangan
dengan atau dengan cara apa pun
menghalangi pelaksanaan, penyerahan,
atau pelaksanaan ketentuan ini. Perjanjian
atau dokumen atau perjanjian lainnya
yang dimaksud di sini.
(c) Para Pihak telah memperoleh dan akan
memperoleh persetujuan perusahaan
yang diperlukan sesuai dengan Anggaran
Dasarnya.
8. Resolutions and Voting Rights at the
General Meeting of Shareholders
8.1 Resolutions and Voting Rights at the
General Meeting of Shareholders shall be
in accordance with the procedures set
forth in the Articles of Association.
9. Representations and Warranties
9.1 Each of the Parties hereby represents and
warrants as follows:
(a) This Agreement shall constitute its legally
binding obligations;
(b) There is no provision of any existing law,
rule, mortgage, indenture, contract,
financing statement, agreement or
resolution binding on it that would conflict
with or any way prevent the execution,
delivery, or carrying out of the terms of
this Agreement or any other document or
agreement referred to herein.
(c) The Parties have obtained and will obtain
any necessary corporate approvals in
accordance with their Articles of
Association.

18
10. Biaya Pra Pendirian dan Pra Operasional
10.1 Penentuan biaya dan pengeluaran
sebelum pendirian (pra-operasional) yang
menjadi tanggungan Perseroan
didasarkan pada kesepakatan para pihak
yang diverifikasi oleh kantor akuntan
publik independen yang ditunjuk oleh
kedua belah pihak. Biaya-biaya pra-
pendirian berikut ini akan ditanggung oleh
Perseroan, atau jika karena alasan apa pun
Perseroan tidak didirikan, oleh Para Pihak
dengan proporsi yang sama dengan
jumlah Saham yang telah disetujui oleh
Para Pihak untuk diambil berdasarkan
Pasal 2.5 perjanjian ini berjumlah total
Bagian Modal Dasar:
(a) Segala biaya dan biaya yang wajar untuk
penasihat hukum dan notaris di Indonesia
sehubungan dengan persiapan, negosiasi,
dan pelaksanaan Perjanjian ini, setiap
perjanjian yang dimaksud di sini atau
berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian Perusahaan dan pihak
ketiga, Akta Pendirian dan perubahannya,
permohonan kepada BKPM untuk
mendapatkan persetujuan atas
penanaman modal yang dimaksud dalam
Perjanjian ini dan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia untuk menyetujui
Akta Pendirian, dan untuk memperoleh
persetujuan tersebut, dan dokumen atau
tindakan lain apa pun yang berkaitan
dengan Perjanjian ini. sebelumnya;
(b) Segala biaya, pajak, bea, atau biaya lain
sehubungan dengan hal apa pun yang
disebutkan dalam klausul (a) perjanjian ini;
(c) Pengeluaran lainnya yang disetujui
bersama oleh kedua belah pihak.
Sehubungan dengan itu akan dibentuk
dana pra operasional, jumlah dan
administrasi dana tersebut disepakati
10. Pre-Incorporation and Pre-Operating
Expenses
10.1 Determination on pre-incorporation
costs and expenses (pre-operational) to be
borne by the Company shall be based on
an agreement of the parties as verified by
an independent public accounting firm
designated by both parties. The following
pre-incorporation expenses shall be borne
by the Company, or if for any reason the
Company is not established, by the Parties
in the same proportion as the number of
Shares the Parties have agreed to
subscribe pursuant to Article 2.5 hereof
bears to total Shares-of Authorized
Capital:
(a) All reasonable expenses and fees of legal
counsel and notary in Indonesia relating to
the preparation, negotiation, and
execution of this Agreement, any
agreement referred to herein or relating
to the establishment and operation of the
Company and third parties, the Deed of
Establishment and amendments thereto,
the application to BKPM for approval of
the investment contemplated by this
Agreement and to the Minister of Law and
Human Rights for approval of the Deed of
Establishment, and for obtaining such
approval, and any other documents or
action related to the foregoing;
(b) Any fees, taxes, duties, or other costs
relating to any matter referred to in clause
(a) hereof;
(c) Any other expenses mutually agreed upon
by both Parties.
In this connection, a pre-operating fund
shall be set-up, the amount and
administration of such fund shall be
mutually agreed upon by both parties.

19
11. Kerahasiaan dan Publisitas
11.1 Para Pihak, selama jangka waktu
Perjanjian ini dan setelahnya, harus
menjaga dan merahasiakan dan tidak
mengungkapkan kepada pihak ketiga
mana pun isi perjanjian ini dan Perjanjian
terkait serta teknis, ekonomi, pembiayaan,
atau informasi pemasaran yang diperoleh
dari satu sama lain atau data milik Pihak
mana pun atau afiliasinya (“Materi
kepemilikan”). Setelah pengakhiran
Perjanjian ini, atau jika salah satu Pihak
tidak lagi menjadi pemegang saham
perusahaan, masing-masing pihak, atau
Pihak tersebut, tergantung kasusnya,
harus segera menyerahkan kepada pihak
lain yang berkepentingan semua
dokumentasi tertulis, termasuk salinan
dari , atau mengenai Materi Kepemilikan
pihak lain tersebut, tidak boleh
menggunakannya lebih lanjut, dan harus
melakukan upaya yang wajar untuk
memastikan bahwa tidak ada penggunaan
lebih lanjut yang dilakukan oleh karyawan,
agen atau kontraktor dari Pihak yang
menyerahkan.
11.2 Ketentuan Pasal 12.1 tidak berlaku
terhadap pengungkapan informasi suatu
Pihak kepada pihak ketiga dalam hal
berikut:
a) Sejauh pihak tersebut dapat menunjukkan
bahwa informasi tersebut tersedia dari
sumber publik yang diterima secara umum
tanpa adanya pelanggaran terhadap
perjanjian ini;
b) Sepanjang disepakati secara khusus secara
tertulis oleh kedua Pihak, pada saat
pengungkapan, bahwa informasi yang
diungkapkan tidak tunduk pada Pasal 12.1
atau bahwa pengungkapan tersebut
adalah tepat;
11. Confidentiality and Publicity
11.1 The Parties, during the term of this
Agreement and thereafter, shall maintain
and keep confidential and secret and not
to disclose to any third party any of the
contents of this agreement and the related
Agreement as well as any technical,
economic, financing, or marketing
information obtained from each other or
data belonging to any Party or any of their
affiliates (“proprietary Materials”). Upon
termination of this Agreement, or should
any of the Party no longer be a
shareholder of the company, each of the
parties, or such Party, as the case maybe,
shall immediately deliver to the applicable
other party all written documentation,
including copies of, or concerning such
Proprietary Materials of such other party,
shall make no further use thereof, and
shall make reasonable efforts to insure
that no further use thereof is made by the
employees, agents or contractors of the
delivering Party.
11.2 The provision of Article 12.1 shall not
apply to a Party’s disclosure of information
to a third party in the following cases:
a) To the extent that such party can
demonstrate that the information is
available from generally accepted public
sources without any breach of this
agreement;
b) To the extent it is specifically agreed in
writing by both Parties, at the time of
disclosure, that the information being
disclosed is not subject to Article 12.1 or
that such disclosure is appropriate;

20
c) Sepanjang pihak tersebut berada di bawah
paksaan hukum untuk melakukan
pengungkapan; dengan ketentuan bahwa
dalam hal tersebut Pihak tersebut akan
memberi saran kepada Pihak lainnya dan
Perusahaan mengenai pengungkapan apa
pun dan akan berkonsultasi dengan itikad
baik dengan Pihak lain dan Perusahaan
mengenai ruang lingkup pengungkapan;
d) Sepanjang informasi tersebut diterima
dari pihak ketiga yang mempunyai hak
yang sah untuk mengungkapkan informasi
tersebut;
e) Sejauh diwajibkan oleh undang-undang,
atau sejauh informasi tersebut diwajibkan
untuk diserahkan kepada otoritas
pengatur pemerintah;
f) Sepanjang informasi tersebut diberikan
kepada konsultan, penasihat dan
penasihat profesional salah satu Pihak,
dengan ketentuan bahwa masing-masing
Pihak harus memastikan bahwa mereka
akan menjaga kerahasiaan informasi yang
diberikan kepada mereka.
11.3 Para Pihak harus menjaga kerahasiaan isi
Perjanjian ini dan tidak boleh
mengungkapkannya, atau bagian apa pun
dari Perjanjian ini, tanpa persetujuan
tertulis dari Pihak lainnya, kecuali jika
diwajibkan oleh undang-undang,
peraturan, atau kebijakan pemerintah
yang berlaku.
11.4 Menyimpang dari ketentuan Pasal 15,
ketentuan Pasal 12 ini akan tetap berlaku
(i) terhadap masing-masing Para Pihak dan
terhadap setiap individu atau badan yang
menjadi pihak dalam Perjanjian ini dan
untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat)
tahun. bulan setelah pihak, individu atau
badan tersebut tidak lagi menjadi pihak
dalam Perjanjian ini, atau (ii) untuk jangka
waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah
pengakhiran Perjanjian ini.
c) To the extent that such party is under legal
compulsion to make disclosure; provided
that in such case such Party will advise the
other Party and the Company in advice of
any disclosure and will consult in good
faith with the other Party and the
Company as to the scope of disclosure;
d) To the extent the information was
received from third party which has a
lawful right to disclose such information;
e) To the extent required by the law, or the
extent the information is required to be
submitted to governmental regulatory
authorities;
f) To the extent that the information is given
to either Parties consultants, counsels and
professional advisors, provided that each
Party must ensure that they will keep
confidential the information given them.
11.3 The Parties shall maintain in
confidence the contents of this Agreement
and shall not disclose the same, or any part
hereof, without the written concert of the
other Party(ies), except as may be
otherwise required by law, regulation or
effective government policy.
11.4 Notwithstanding the provision of
Article 15, the provisions of this Article 12
shall continue to apply (i) to each of the
Parties and to any individual or entity who
becomes a party to this Agreement and for
a period of 24 (twenty-four) months after
such party, individual or entity is no longer
a party hereto, or (ii) for a period of 24
(twenty four) months after the
termination of this Agreement.

21
11.5 Ketentuan-ketentuan Pasal 12 di atas
tidak boleh ditafsirkan untuk menghalangi
Pihak mana pun, dengan ketentuan bahwa
Pihak tersebut berhak dan berhak
berdasarkan Anggaran Dasar untuk
menjual seluruh atau sebagian saham
yang dimilikinya kepada pihak ketiga,
untuk mengungkapkan informasi yang
berkaitan dengan calon pembeli pihak
ketiga. perusahaan dan operasionalnya
sepanjang sebelum pengungkapan
tersebut, Pihak yang hendak menjual
Sahamnya telah memperoleh persetujuan
tertulis dari pihak ketiga untuk tidak
mengungkapkan informasi tersebut
kepada orang lain, dan menggunakan
informasi tersebut hanya untuk tujuan
mengevaluasi apakah akan memperoleh
atau tidak Saham yang ditawarkan untuk
dijual.
12. Non-Kompetisi
12.1. Dalam hal suatu pihak ingin
mengembangkan suatu kegiatan usaha
baru di Indonesia yang bersaing dengan
kegiatan usaha yang dilakukan oleh
Perseroan, maka pihak yang bersangkutan
wajib menawarkannya terlebih dahulu
kepada Perseroan sebagai sarana untuk
mengembangkan usaha tersebut kecuali
terdapat keberatan yang kuat dari pihak
tersebut. instansi pemerintah terkait
dan/atau mitra usaha pihak tersebut. Jika
pihak yang menawarkan tidak dapat
menyalurkan aktivitasnya melalui
Perusahaan, maka pihak yang
menawarkan akan memberikan opsi
pertama kepada pihak lain untuk
bergabung dalam bisnis dengan syarat dan
ketentuan yang dapat diterima bersama,
dalam hal ini pihak yang menawarkan
dapat melanjutkan untuk
mengembangkan aktivitas bisnis tersebut
setelahnya. konsultasi dengan pihak lain.
11.5 The foregoing provisions of Article 12
shall not be interpreted to prevent any
Party, provided that it is and titled under
the Articles of Association to sell all or any
of the shares it owns to third parties, from
disclosing to potential third party
purchasers information relating of the
company and its operations so long as
prior to the disclosure, the Party intending
to sell the Shares has obtained in writing
an agreement form the third party not to
disclose such information to other
persons, and to use such information only
for the purpose of evaluating whether or
not to acquire the Shares being offered for
sale.
12. Non-Competition
12.1. In the event a party wishes to develop
a new business activity in Indonesia
competitive to the business activity
carried out by the Company, the relevant
party shall offer it first to the Company as
a vehicle to develop that business except
there is a strong objection form the
relevant government institution and/or
business partners of that party. If it is not
possible for the party to channel the
activity through the Company, it shall give
first option to the other party to join the
business on mutually acceptable terms
and conditions, in which case the offering
party can proceed to develop such
business activity after consultation with
the other party.

22
12.2. Telah dipahami dan disepakati dengan
jelas oleh Para Pihak bahwa, meskipun
terdapat Pasal 13.1 di atas, masing-masing
Pihak berhak untuk melanjutkan dan
mengembangkan kegiatan usaha masing-
masing anak perusahaan atau afiliasinya
yang ada (termasuk perusahaan patungan
dengan mitra bisnis lainnya), meskipun
kegiatan tersebut dapat secara langsung
atau tidak langsung bersaing dengan bisnis
Perusahaan.
13. Auditor, Pembukuan dan Dividen
13.1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk menunjuk kantor
akuntan publik independen yang terdaftar
di Republik Indonesia yang ditunjuk oleh
Direksi untuk mengaudit buku Perseroan
pada setiap akhir tahun buku Perseroan.
Perusahaan.
13.2. Semua pembukuan, voucher, dan
dokumen Perusahaan harus tersedia
untuk diperiksa oleh akuntan Perusahaan.
Perusahaan harus menyelenggarakan
pembukuan dan membuat laporan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum dan hukum Republik Indonesia
termasuk pembentukan sistem
pengendalian internal yang tepat dan
representasi kepatuhan tahunan oleh Para
Pihak yang memberikan jaminan yang
wajar sehubungan dengan disposisi
Perusahaan. dana perusahaan.
13.3. Masing-masing Pihak setiap bulan harus
diberikan salinan laporan keuangan,
penjualan dan laporan lainnya, khususnya
neraca dan laporan laba rugi Perusahaan.
12.2. It is clearly understood and agreed
upon by the Parties that notwithstanding
Paragraph 13.1 above, each of the Parties
shall be entitled to continue and develop
the respective business activities of its
existing subsidiaries or affiliates (including
joint venture companies with other
business partners), even though such
activities may directly or indirectly
compete with the business of the
Company.
13. Auditors, Books Records and Dividends
13.1. The Parties hereto agree to cause the
Annual General Meeting of Shareholders
of the Company to appoint an
independent firm of registered public
accountants in Republic of Indonesia
nominated by the Board of Directors to
audit the books of the Company at the end
of each fiscal year of the Company.
13.2. All books of account, vouchers, and
documents of the Company shall be
available for inspection by the accountants
of the Company. The Company shall
maintain its books and make reports in
accordance with generally accepted
accounting principles and laws of the
Republic of Indonesia including the
establishment of an appropriate system of
internal controls and annual compliance
representations by the Parties providing
reasonable assurances with respect to the
disposition of the Company’s funds.
13.3. Each Party shall on a monthly basis be
furnished with a copy of the financial
statements, sales and other reports,
particularly the balance sheet and profit
and loss statement, of the Company.

23
13.4. Dewan Komisaris dapat, atas persetujuan
pemegang saham yang mewakili tidak
kurang dari mayoritas saham yang
dikeluarkan, dan sesuai dengan hukum
yang berlaku, mengadakan rapat untuk
mengumumkan dividen dari saldo laba
tidak dibatasi penggunaannya yang
ditentukan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum, yang mana
dividen tersebut dibagikan. harus
dibayarkan secara tunai atau dalam
bentuk saham kepada seluruh pemegang
saham berdasarkan jumlah saham yang
diterbitkan yang dimiliki oleh mereka.
13.5. Tahun buku Perseroan dimulai pada
tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal
31 Maret.
14. Durasi dan Pengakhiran:
14.1. Jangka waktu awal Perjanjian ini adalah
lima (5) tahun sejak tanggal
penandatanganan perjanjian ini oleh
__________ dan _________, dan
selanjutnya secara otomatis diperpanjang
untuk jangka waktu tiga (3) tahun
berikutnya kecuali salah satu pihak harus
memberikan pemberitahuan tertulis
kepada pihak lainnya. pihak yang
sebaliknya sekurang-kurangnya enam (6)
bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
yang berlaku.
14.2. Terlepas dari Ayat 14.1 di atas, Perjanjian
ini dapat diakhiri kapan saja atas
persetujuan semua individu dan entitas
yang menjadi pihak dalam perjanjian ini.
13.4. The Board of Commissioners may,
upon approval of shareholders
representing not less than the majority of
the issued shares, and subject to
applicable law, call a meeting to declare
dividends out of the unrestricted retained
earnings determined in accordance with
generally accepted accounting principles,
which dividends shall be payable in cash or
in shares to all shareholders on the basis of
issued shares held by them.
13.5. The fiscal year of the Company shall
begin on April 1 and end on March 31.
14. Duration and Termination:
14.1. The initial term of this Agreement shall
be five (5) years from the date of execution
hereof by __________ and _________,
and thereafter shall be automatically
extended for further three (3) year terms
unless either of the party shall give written
notice to the other party of the contrary at
least six (6) months prior to the end of the
term then in effect.
14.2. Notwithstanding Paragraph 14.1
above, this Agreement may be terminated
at any time upon agreement of all
individuals and entities who are parties
hereto.

24
14.3. Jika hingga dua belas (12) bulan sejak
tanggal Perjanjian ini Para Pihak belum
memperoleh persetujuan yang diperlukan
dari pejabat yang berwenang untuk
mendirikan Perusahaan, salah satu Pihak
dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan
memberikan kepada Pihak lainnya tidak
kurang dari tiga puluh (30) hari
sebelumnya. pemberitahuan tertulis,
namun dengan syarat, bahwa jika
__________ mengakhiri Perjanjian ini
sesuai dengan ketentuan di atas,
_________ atas permintaan ___________,
dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari
tersebut, akan mengalihkan kepada
seseorang atau beberapa orang yang
ditunjuk oleh ________ seluruh hak,
kepemilikannya dan bunga sebagai
imbalannya bagi orang tersebut atau
orang-orang yang membayar kepada
_________ jumlah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 (a), (b) dan (c) yang telah
dikeluarkan oleh ________.
14.4. __________ akan memberi tahu
________ mengenai perubahan
substansial yang akan terjadi dalam
struktur kepemilikan saham ________
atau jika perusahaan telah berada di
bawah kendali pihak ketiga seperti melalui
pengalihan seluruh bisnisnya atau
sebagian besar darinya, melalui perjanjian
sewa, delegasi atau pembagian
keuntungan dan kerugian, atau melalui
perjanjian kartel yang kuat, dll. Jika salah
satu hal di atas terjadi, VISION berhak
memilih apakah akan melanjutkan,
menghentikan atau mengubah rasio
partisipasinya sehubungan dengan
investasinya di Perusahaan.
Apabila terjadi salah satu peristiwa berikut
ini, pihak mana pun berhak untuk segera
mengakhiri Perjanjian ini dengan
pemberitahuan tertulis kepada pihak
lainnya:
14.3. If until twelve (12) months from the
date of this Agreement the Parties have
not obtained the required consents from
the competent authorities to establish the
Company, either Party may terminate this
Agreement upon giving the other Party not
less than thirty (30) days prior written
notice,provided however, that should
__________ terminate this Agreement in
accordance with the foregoing, _________
shall at the request of ___________,
within such thirty (30) days period, assign
to a person or persons designated by
________ all of its rights, title and interest
therein in consideration for such person or
persons paying to _________ the amounts
referred to in Article 10 (a), (b) and (c)
hereof that have been incurred by
________.
14.4. _________ shall inform ________ of
any impending substantial change in the
shareholding structure of ________ or if
the company has come under the control
of a third party such as through transfer of
its entire business or a significant portion
thereof, through an agreement for leasing,
delegation or sharing of profits and losses,
or through a strong cartel agreement, etc.
Should any of the above occur, VISION
shall have the right to choose whether to
continue, terminate or modify its
participation ratio with regard to its
investment in the Company.
Upon the occurrence of any of the
following events, any party shall be
entitled to terminate this Agreement
immediately by written notice to the other
party:

25
(a) hukum atau peraturan Indonesia atau
Singapura pada suatu saat akan menjadi
atau menjadi sedemikian rupa sehingga
Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan,
ditegakkan atau dilaksanakan sesuai
ketentuannya;
(b) sewaktu-waktu apabila Perseroan menjadi
pailit atau ada perintah yang dibuat agar
Perseroan tersebut dibubarkan sebagai
suatu perseroan yang pailit; atau
(c) jika suatu pihak gagal untuk memperbaiki
pelanggaran material terhadap Perjanjian
ini yang dilakukan olehnya dalam jangka
waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal
pemberitahuan tertulis tentang
wanprestasi oleh pihak yang tidak
wanprestasi.
14.5. Jika Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu
pihak karena alasan apa pun selain Pasal
14.3 di atas, maka:
(a) pihak yang melakukan pengakhiran berhak
untuk mendapatkan, atas biaya
Perusahaan, penilaian Nilai Buku Bersih
saham Perusahaan dari Akuntan Publik
independen yang ditunjuk oleh
Perusahaan secara berkala untuk
mengaudit rekening Perusahaan; Dan
(b) pihak yang mengakhiri tersebut
mempunyai hak untuk (i) meminta pihak
lainnya untuk menjual kepada pihak yang
mengakhiri atau yang ditunjuknya seluruh
saham pihak lain tersebut dengan Nilai
Buku Bersih sebagaimana dinilai, atau (ii)
meminta agar pihak lain untuk ikut serta
dalam segera mengambil langkah-langkah
yang mungkin diperlukan untuk
membubarkan Perusahaan.
(c) Pengeluaran lainnya yang disetujui
Sehubungan dengan itu akan dibentuk
dana pra operasional, jumlah dan
administrasi dana tersebut disepakati
(a) the laws or regulations of Indonesia or
Singapore shall at any time be or become
such that this Agreement cannot be
continued, enforced or performed to its
terms;
(b) at any time if the Company shall become
insolvent or any order shall be made for it
to be wound up as an insolvent company;
or
(c) if a party fails to remedy a material breach
of this Agreement committed by it within
a period of thirty (30) days from the date
of a written notice of default by the non-
defaulting party.
14.5. If this Agreement is terminated by
either of the party for any reason other
than Article 14.3 above, then:
(a) such terminating party shall have the right
to secure, at the Company’s expense, an
appraisal of the Net Book Value of the
Company’s shares from an independent
Certified Public Accountant appointed by
the Company on a regular basis to audit
the Company’s accounts; and
(b) such terminating party shall have the right
cipher (i) to require the other party to sell
to the terminating party or its designee all
of such other party’s shares at the Net
Book Value as thus appraised, or (ii) to
require the other party to join with in
promptly taking such steps as may be
necessary to wind up the Company.
(c) Any other expenses mutually agreed upon
by both Parties.
In this connection, a pre-operating fund
shall be set-up, the amount and
administration of such fund shall be
mutually agreed upon by both parties.

26
15. Ketentuan Umum
15.1 Semua pemberitahuan dan komunikasi
lain yang diperlukan atau diizinkan untuk
dikirimkan kepada Pihak mana pun
berdasarkan ketentuan di sini harus dalam
bahasa Inggris dan tertulis yang
disampaikan dengan tangan atau melalui
kurir prabayar (dalam setiap kasus dengan
tanda tangan atau tanda terima) atau
dikirim melalui mesin fotokopi jarak jauh
yang dialamatkan sebagai berikut kepada
pihak-pihak yang menerima
pemberitahuan atau komunikasi lainnya:
( i ) jika kepada perusahaan, pada kantor
usaha utamanya, dan
(ii ) apabila kepada Pemegang Saham, sebagai
berikut:
(a) sampai _______
__________________
Singapura _______
Nomor Faks (65) 2457429
(b) sampai _______
___________________
___________________
Jakarta _______
Indonesia
Nomor Faks (6221) 2135763
Pemberitahuan dianggap telah diterima pada
saat diterima jika diserahkan secara langsung
dan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
pengiriman jika melalui kurir udara prabayar
dan 1 (satu) hari kerja setelah pengiriman jika
melalui telecopier. Salinan dari setiap
pemberitahuan yang dikirimkan melalui
telecopier juga harus dikirimkan melalui kurir
udara prabayar, dengan ketentuan bahwa
kegagalan untuk menerima salinan tersebut
tidak akan membatalkan pemberitahuan
telecopier tersebut.
15. General Provision
15.1 All notices and other communications
required or permitted to be transmitted to
any Party pursuant to the provision here of
shall be in English and in writing delivered
by hand or by prepaid courier ( in each
case against signature or receipt) or sent
by telecopier addressed as follows to the
party (ies) to receive such notice or other
communication :
( i ) if to the company, at its then principal
business office, and
(ii ) if to the Shareholders, as follows:
(a) to _______
__________________
Singapore _______
Fax No. (65) 2457429
(b) to _______
___________________
___________________
Jakarta _______
Indonesia
Fax No. ( 6221) 2135763
Notices shall be deemed received upon receipt
if hand delivered and 5 (five) business days
after the date of dispatch there of if by prepaid
air courier and 1 (one) business day after
sending if by telecopier. A copy of any notice
sent by telecopier shall be also be sent by
prepaid air courier, provided that failure to
receive such copy shall not invalidate the
telecopier notice.

27
15.2 Baik perjanjian ini maupun hak atau
kewajiban apa pun yang tercantum di sini
tidak boleh dialihkan atau dialihkan
(termasuk pengalihan atau pengalihan apa
pun karena hukum atau lainnya) oleh
Pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari Pihak lainnya.
15.3 Perjanjian ini berisi keseluruhan
kesepakatan Para Pihak sehubungan
dengan pokok permasalahan di sini, dan
hanya dapat diubah atau dimodifikasi
melalui instrumen tertulis yang
ditandatangani oleh masing-masing pihak
di sini. Tidak ada pengesampingan
terhadap ketentuan apa pun dalam
Perjanjian ini yang dianggap sebagai
pengesampingan terhadap pelanggaran
lain atau pelanggaran selanjutnya
terhadap ketentuan yang sama atau
ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
Tidak ada hal apa pun yang terkandung
dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap
menghalangi atau membatasi perjanjian-
perjanjian lain di antara beberapa atau
seluruh Para Pihak, baik sehubungan
dengan pokok bahasannya atau hal-hal
lain, sepanjang perjanjian-perjanjian lain
tersebut tidak bertentangan dengan
Perjanjian ini.
15.4 Kecuali ditentukan lain secara tegas di
sini, tidak ada ketentuan dalam Perjanjian
ini yang dapat ditafsirkan sehingga
menjadikan Pihak mana pun sebagai agen
atau perwakilan sah Pihak lainnya untuk
tujuan apa pun. Tidak ada pihak yang
mempunyai hak atau wewenang untuk
memikul atau menciptakan dengan cara
apa pun kewajiban apa pun atau membuat
jaminan atau pernyataan apa pun, tersurat
maupun tersirat, atas nama atau atas
nama pihak lain mana pun.
15.2 Neither this agreement nor any rights
or obligations here under may be assigned
or transferred (including any assignment
or transfer by operation of law or
Otherwise) by any Party without the prior
written consent of the other Party.
15.3 This Agreement contains the entire
agreement of the Parties here to with
respects to the subject matter here of, and
may be amended or modified only by a
written instrument signed by each of the
parties here to. No waiver of any
provisions of this Agreement shall be
deemed to constitute a waiver of any
other or subsequent breach of the same or
any other provision here of. Nothing
contained in this Agreement shall be
deemed to prevent or restrict other
agreements among some or all of the
Parties, whether with respect to the
subject matter here of or other matters, so
long as such other agreements shall not be
inconsistent here with.
15.4 Except as otherwise expressly
provided here in, nothing in this
Agreement shall be construed so as to
constitute any Party the agent or legal
representative of any other Party for any
purpose. No party has any right or
authority to assume or create in any way
any obligation of any kind or to make any
warranty or representation, express or
implied, in the name or on behalf of any
other party.

28
15.5 Terlepas dari ketentuan lain apa pun di
sini, apakah undang-undang atau
peraturan apa pun, atau peraturan,
perintah, kebijakan, atau permintaan
pemerintah apa pun (seperti pembatasan
impor atau ekspor, persyaratan lisensi,
kontrol pertukaran, atau permintaan
dokumen apa pun untuk sertifikasi atau
pernyataan) akan efektif? membatasi
perusahaan atau pihak mana pun untuk
melaksanakan perjanjian ini atau investasi
yang dimaksud di sini, maka perusahaan
dan pihak tersebut harus melakukan
upaya terbaiknya yang wajar untuk
mengurangi dampak pembatasan
tersebut.
15.6 Tidak satu pun dari Para Pihak yang
bertanggung jawab kepada Pihak lainnya
atas tidak terlaksananya atau tertundanya
pelaksanaan kewajiban apa pun
berdasarkan perjanjian ini yang
diakibatkan oleh bencana alam, banjir,
kebakaran, perang, kerusuhan, huru-hara,
bencana alam, pemogokan, tindakan
pemerintah, perubahan undang-undang,
atau sebab-sebab lain yang serupa atau
tidak serupa yang tidak dapat
dikendalikan, atau tidak dapat dicegah
dengan kehati-hatian yang wajar dari
pihak tersebut, dengan ketentuan Pihak
tersebut dicegah dengan ketekunan yang
wajar dari, Pihak tersebut, dengan
ketentuan pihak tersebut dicegah atau
ditunda melakukan segala upaya yang
wajar untuk menghilangkan hambatan
dan melanjutkan kinerja sesegera
mungkin.
15.7 Perjanjian ini ditafsirkan dan ditafsirkan
sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
15.8 Masing-masing Pihak setuju untuk
melakukan tindakan lebih lanjut dan
menandatangani serta menyerahkan
dokumen lebih lanjut yang mungkin
diperlukan secara wajar untuk
melaksanakan ketentuan Perjanjian ini.
15.5 Notwithstanding any other provision
here of, should any law or regulation, or
any governmental ruling, order, policy, or
request (such as import or export
restrictions, license requirements,
exchange controls, or request on any
document for certification or statements)
effectively restrict the company or any
party from implementing this agreement
or the investment contemplated here in,
then the company and such party shall use
their best reasonable efforts to reduce the
effect of such restriction.
15.6 Neither of the Parties shall be liable to
the other for non-performance or delay in
performance of any of its obligations
under this agreement resulting from any
Act of God, flood, fire, war, riot, civil
commotion, natural catastrophe, strike,
act of government, change of law, or other
like or dissimilar unexpected causes
beyond the reasonable control of, or not
preventable by reasonable diligence of,
such party, provided the Party prevented
by reasonable diligence of, such Party,
provided the party prevented or delayed
makes every reasonable effort to remove
the obstacle and to resume the
performance at the earliest practicable
time.
15.7 This Agreement shall be construed
and interpreted in accordance with the
laws of The Republic of Indonesia.
15.8 Each Party agrees to perform any
further acts and execute and deliver any
further documents which may be
reasonably necessary to carry out the
provision of this Agreement.

29
15.9 Jika ada ketentuan dalam perjanjian ini
atau penerapannya pada situasi atau
Keadaan apa pun menjadi tidak sah atau
tidak dapat dilaksanakan, sisa Perjanjian
ini tidak akan terpengaruh, dan setiap
ketentuan lainnya akan sah dan dapat
dilaksanakan sepenuhnya. Apabila terjadi
ketidakabsahan sebagian tersebut, para
pihak sepakat untuk dengan itikad baik
mengganti ketentuan yang tidak sah atau
tidak dapat dilaksanakan secara hukum
dengan ketentuan yang sah dan dapat
dilaksanakan, yang dari sudut pandang
ekonomi, hampir dan seadil-adilnya
mendekati akibat dari ketentuan yang
tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan
tersebut.
15.10 Judul pasal Perjanjian ini hanya untuk
memudahkan referensi, bukan merupakan
bagian dari Perjanjian ini, dan sama sekali
tidak mempengaruhi penafsiran Perjanjian
ini.
15.11 Perjanjian ini hanya tersedia dalam
bahasa Inggris, yang merupakan bahasa
yang mengatur segala hal. Terjemahan,
jika ada, dari perjanjian ini ke dalam
bahasa Indonesia atau bahasa lain apa pun
tidak akan mempunyai kekuatan atau
pengaruh apa pun dalam penafsiran
perjanjian ini.
15.12 Dalam keadaan apa pun pihak mana
pun, Perusahaan setelah adopsi di sini,
afiliasi mana pun, direktur, pemegang
saham, pejabat, karyawan atau agen di
atas tidak bertanggung jawab kepada
Pihak lain mana pun atas segala kerusakan
yang diakibatkannya, kerusakan tidak
langsung, kerusakan karena hilangnya
keuntungan. , ganti rugi karena fitnah,
tanggung jawab atas perbuatan melawan
hukum lainnya karena dugaan
pelanggaran perjanjian ini atau tindakan
kelalaian yang diduga timbul dari
pelaksanaan perjanjian ini.
15.9 If any provision of this agreement or
the application their of to any situation or
Circumstance shall be invalid or
unenforceable, the remainder of this
Agreement shall not be affected, and each
remaining provision shall be valid and
enforceable to the fullest extent. In the
event of such partial invalidity, the parties
agree to in good faith replace any such
legally invalid or unenforceable provision
with valid and enforceable provision that,
from an economic viewpoint, most nearly
and fairly approach the effect of the
invalid or unenforceable provision.
15.10 The headings to the article of this
Agreement are to facilitate reference only,
do not form a part of this Agreement, and
shall not in any way affect the
interpretation here of.
15.11 This Agreement is in the English
language only, which language is
controlling in all respects. No translation, if
any, of this agreement in to the Indonesian
or any other language shall be of any force
or effect in the interpretation here of.
15.12 In no event shall any party, the
Company upon adoption here of, any
affiliate, any director, shareholder, officer,
employee or agent of the foregoing be
responsible to any other Party for any
consequential damages, indirect damages,
damages for loss of profits, damages for
slander, liability for other tort on account
of alleged breach of this agreement or act
of omission alleged to arise out of the
performance of this agreement.

30
16. Arbitrase
16.1 _________ dan VISI masing-masing
sepakat bahwa setiap perselisihan yang
timbul dari atau sehubungan dengan
Perjanjian ini, termasuk namun tidak
terbatas pada pertanyaan mengenai
keberadaan, keabsahan, pengakhiran,
atau hak atau kewajiban salah satu dari
mereka, yang tidak dapat diselesaikan
secara damai dalam waktu tiga puluh ( 30)
hari setelah hal tersebut pertama kali
diajukan secara tertulis akan diselesaikan
melalui arbitrase berdasarkan Peraturan
Arbitrase Pusat Arbitrase Internasional
Singapura (“Peraturan”) dan ketentuan
pasal 17 ini.
Arbitrase akan dilaksanakan di Singapura
di fasilitas Pusat Arbitrase Internasional
Singapura oleh 3 (tiga) arbiter yang
ditunjuk sesuai dengan Peraturan. Setiap
pemberitahuan arbitrase, tanggapan, atau
komunikasi lain yang diberikan kepada
atau oleh salah satu pihak dalam arbitrase
akan diberikan dan dianggap diterima
sebagaimana diatur dalam peraturan.
Biaya arbitrase akan ditentukan dan
dibayar oleh para pihak arbitrase
sebagaimana diatur dalam Peraturan.
AMI dan VISION masing-masing sepakat
bahwa mereka tidak akan memulai proses
hukum apa pun yang timbul dari atau
sehubungan dengan Perjanjian ini, kecuali
hanya sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 17 ini dan untuk menegakkan di
pengadilan mana pun yang memiliki
yurisdiksi setiap putusan yang diberikan
oleh para arbiter. Apabila proses hukum
dilakukan di pengadilan mana pun untuk
menegakkan putusan arbitrase, pihak
yang dimintai pelaksanaan putusan
arbitrase tersebut harus membayar
seluruh biaya, termasuk namun tidak
terbatas pada, biaya penasihat hukum dan
biaya penerjemahan, dari pihak yang
berupaya untuk menegakkan putusan
arbitrase tersebut. menegakkan putusan
arbitrase.
16. Arbitration
16.1 _________ and VISION each agrees
that any dispute arising out of or in
connection with This Agreement, including
without limitation any question regarding
its existence, validity, termination, or the
rights or obligation of either of them, that
cannot be settle amicably within thirty (30)
days after it has been first raised in writing
shall be settled by arbitration under the
Arbitration Rules of Singapore
International Arbitration Center (the”
Rules”) and the provisions of this article
17.
The arbitration shall be conducted in
Singapore at the facilities of the Singapore
International Arbitration Center by 3
(three) arbitrators appointed in
accordance with the Rules. Any notice of
arbitration, response or other
communication given to or by a party to
the arbitration shall be given and deemed
received as provided in the rules. The costs
of the arbitration shall be determined and
paid by the parties to the arbitration as
provided in the Rules.
AMI and VISION each agrees that it will not
institute any legal proceedings arising out
of or in connection with this Agreement,
except only as provided in this Article 17
and to enforce in any court having
jurisdiction any award rendered by the
arbitrators. In the event any legal
proceedings are instituted in any court to
enforce any arbitration award, the party
against whom enforcement of that
arbitration award is sought shall pay all
costs, including without limitation the
costs of legal counsel and translation fees,
of the party seeking to enforce the
arbitration award.

31
Masing-masing _______ dan _________ di
sini dengan tegas mengesampingkan Pasal
641 dan 650, bagian 2 Regalement op de
Rechtsvordering (“R.V.”), dan Pasal 39
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan
perubahannya (Peraturan Mahkamah
Agung) dan peraturan Indonesia lainnya.
Peraturan perundang-undangan,
keputusan-keputusan atau kebijakan-
kebijakan yang mempunyai kekuatan
hukum yang sebaliknya memberikan hak
untuk mengajukan banding atas
keputusan para arbiter, sehingga atas
keputusan yang diambil oleh para arbiter,
sehingga atas keputusan yang diambil oleh
para arbiter tidak boleh ada pihak lain
yang berwenang di Indonesia. atau panel.
Para Pihak di sini selanjutnya secara tegas
menyetujui bahwa Pasal 631 R.V. akan
berlaku sepanjang arbiter terikat oleh
aturan hukum yang ketat dalam
mengambil keputusan dan bukan
berdasarkan prinsip keadilan.
17. Hal-hal Selanjutnya
17.1 Segala hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini yang masih
belum terselesaikan akan diselesaikan
sebelum pendirian Perusahaan dengan
persetujuan bersama dari para pihak, dan
setelah pendirian sesuai dengan Anggaran
Dasar.
17.2 Perjanjian ini berlaku efektif dan pada
tanggal persetujuan dari pejabat yang
berwenang telah diberikan kepada Para
Pihak untuk mendirikan Perusahaan.
SEBAGAI BUKTI, Para Pihak telah
menyebabkan Perjanjian ini
ditandatangani di Jakarta, oleh wakil-wakil
ahli waris yang sah, pada tanggal yang
pertama disebutkan di atas.
Each of _______ and _________ here by
expressly waives Article 641 and 650,
section 2 of the Regalement op de
Rechtsvordering (the”R.V.”), and Article
39 of Law No. 14 of 1985 and its
amendments (Supreme Court Rules) and
other Indonesian Laws and regulations,
decrees or policies having the force of law
which would otherwise give the right to
appeal the decision of the arbitrators, so
that on decision taken by the arbitrators,
so that on decision taken by the arbitrators
there shall be no other Indonesian
authority or panel. The Parties here to
further expressly agree that Article 631 of
the R.V. shall apply to the extent that the
arbitrators shall be bound by the strict
rules of law in making their decision and
not on equitable principles.
17. Further Matters
17.1 Any matters pertaining to the
implementation of this Agreement which
remain Unresolved shall be resolved prior
to the establishment of the Company by
mutual consent of the parties here to, and
after incorporation in accordance with the
Articles of Association.
17.2 This Agreement shall be
effectively valid and on the date of the
consent from the competent authorities
has been given to the Parties to establish
the Company.
IN WITNESS WHEREOF, the Parties have
caused this Agreement to be executed in
Jakarta, by heir duly authorized
representatives, on the date first
mentioned above.

32
tanda tangan
______________________
materai
______________________
Nama : _______________
Jabatan : Direktur Utama
PT Blockchain Angin Ribut
Signature
______________________
duty stamp
______________________
Name : _______________
Title : President Director
Ikan Kepala Macan Asia PTE. LTD

JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN

Similar to JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN (20)

More from Imam Prastio

More from Imam Prastio (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN