SlideShare a Scribd company logo
User Manual
Ditujukan untuk : Perusahaan
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
1
Sebelum memasuki halaman utama, Anda diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Untuk
melakukannya, ikuti langkah berikut :
• Buka aplikasi browser yang ada pada komputer anda Contohnya : Firefox, Internet
Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dll.
• Ketikkan alamat url https://pkwt-disnakertransgidkijakarta.com/ pada addressbox.
Gambar 1. Halaman utama situs resmi e-PKWT DKI Jakarta
• Lalu pilih tombol Registrasi Perusahaan yang tertera pada pojok kanan atas layar, untuk masuk
ke dalam form registrasi.
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
2
Gambar 2. Registrasi Form
• Lalu lengkapi form regitrasi yang sudah disediakan. Untuk password wajib di isi minimal 8
karakter
• Setelah lengkap silahkan tunggu dan Cek email Anda, Anda akan menerima email verifikasi dari
e-PKWT Disnakertransgi DKI Jakarta.
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
3
Gambar 3. Contoh email verifikasi setelah perusahaan terdaftar
• Setelah menerima email verifikasi, silahkan klik Link untuk Verifikasi akun perusahaan yang
Anda sudah daftarkan.
• Setelah memverifikasi akun Anda, Anda akan diarahkan ke Halaman Login
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
4
Gambar 4. Form isian profile perusahaan
• Silahkan Login dengan email dan password yang sudah Anda daftarkan.
• Sistem akan otimatis membawa Anda ke halaman utama perusahaan untuk melengkapi Profile
Perusahaan Anda, silahkan lengkapi dan upload Draft Kontrak PKWT Anda, lalu klik tombol
simpan.
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
5
Gambar 5. Form isian profile perusahaan
• Jika Anda sudah melengkapi dan mengupload Draft Kontrak PKWT Anda, silahkan Anda
mencatatkan Pegawai/Pekerja/Buruh dengan cara meng-klik tombol Buat registrasi baru, Lihat
data Pegawai dan Tambah data, lalu masukan data pegawai Anda.
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
6
Gambar 6. Form isian data PKWT Perusahaan
• Setelah selesai menginput data Pegawai PKWT Anda, silahkan klik Tombol Buat Registrasi
PKWT.
Gambar 7. Data Registrasi Perusahaan
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
7
• Setelah di klik Tombol Buat Registrasi PKWT, muncul daftar nama pegawai yang sudah anda
masukan, lalu klik pada kolom kotak untuk memilih Pegawai yang akan di catatkan pada sistem
e-PKWT lalu klik tombol Verifikasi Pegawai.
Gambar 8. Halaman registrasi pengajuan pencatatan PKWT Perusahaan
• Setelah berhasil, Anda tinggal menunggu email verifikasi dari admin untuk data pegawai yang
anda ajukan.
• Perlu di ingat, jika ada pengajuan pencatatan pekerja yang Anda ajukan ada yang di Tolak, Anda
di wajibkan untuk mengajuakan ulang Kembali dengan cara Membuat baru data Pekerja Anda
sesuai dengan keterangan dari Pihak Petugas.
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
8
Gambar 9. Berhasil mendaftarkan data PKWT
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
9
Gambar 10. Berhasil mendaftarkan data PKWT
• Berikut Contoh email pemberitahuan jika data pegawai Anda sudah berhasil di catatkan dan di
verifikasi oleh Admin.
Gambar 11. Email Verifikasi data PKWT
Jika sudah mendapatkan email Verifikasi Selesai, silahkan Anda mengambil Surat Bukti Pencatatan
PKWT Anda pada Disnakertrangi/Suku Dinas yang anda tuju. Surat Bukti Pencatatan PKWT akan di
cetak dan di Tanda Tangani oleh Pejabat terkait selambat-lambatnya 5 (Lima) hari Kerja.

More Related Content

What's hot

21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja   panggilan pertama (karyawan mangkir)21. draf surat panggilan masuk kerja   panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
legalakses636
 
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdfPortofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
disanasaja
 
CV. HRD Team Building Corp1
CV. HRD Team Building Corp1CV. HRD Team Building Corp1
CV. HRD Team Building Corp1Hotni Sihite
 
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
legalakses636
 
RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI.pptx
RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI.pptxRENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI.pptx
RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI.pptx
Tika472444
 
Recruitment Life Cycle PowerPoint Presentation Slides
Recruitment Life Cycle PowerPoint Presentation SlidesRecruitment Life Cycle PowerPoint Presentation Slides
Recruitment Life Cycle PowerPoint Presentation Slides
SlideTeam
 
Tata Tertib Kerja dan Fasilitas Kerja
Tata Tertib Kerja dan Fasilitas KerjaTata Tertib Kerja dan Fasilitas Kerja
Tata Tertib Kerja dan Fasilitas Kerja
Ari Warokah Latif
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Rusman R. Manik
 
Dupak asdma
Dupak asdmaDupak asdma
Dupak asdma
KutsiyatinMSi
 
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSSosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
nop jaya
 
Peraturan perusahaan sirounagro
Peraturan perusahaan sirounagroPeraturan perusahaan sirounagro
Peraturan perusahaan sirounagro
Ali usman
 
Struktur skala upah dan upah sundulan
Struktur skala upah dan upah sundulanStruktur skala upah dan upah sundulan
Struktur skala upah dan upah sundulan
Putu Sugiarta
 
Sosialisasi peraturan perusahaan
Sosialisasi peraturan perusahaanSosialisasi peraturan perusahaan
Sosialisasi peraturan perusahaan
Guntur Santosa
 
CV HRD Manager (Excellent)
CV HRD Manager (Excellent)CV HRD Manager (Excellent)
CV HRD Manager (Excellent)Hotni Sihite
 
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Mar'an Hoven
 
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
legalakses636
 
Perhitungan Workload Analysis
Perhitungan Workload AnalysisPerhitungan Workload Analysis
Perhitungan Workload Analysis
Seta Wicaksana
 
Analisis Jabatan & Beban Kerja 085881153889
Analisis Jabatan & Beban Kerja 085881153889Analisis Jabatan & Beban Kerja 085881153889
Analisis Jabatan & Beban Kerja 085881153889
M. Rojana Hamdan
 
HR Project on Recruitment
HR Project on RecruitmentHR Project on Recruitment
HR Project on Recruitment
Arijitabagchi
 
01 SOP dan Kebijakan SDM.docx
01 SOP dan Kebijakan SDM.docx01 SOP dan Kebijakan SDM.docx
01 SOP dan Kebijakan SDM.docx
ArsipBiwang
 

What's hot (20)

21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja   panggilan pertama (karyawan mangkir)21. draf surat panggilan masuk kerja   panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
 
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdfPortofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
Portofolio HR Staff_Ari Argiansyah.pdf
 
CV. HRD Team Building Corp1
CV. HRD Team Building Corp1CV. HRD Team Building Corp1
CV. HRD Team Building Corp1
 
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
 
RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI.pptx
RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI.pptxRENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI.pptx
RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI.pptx
 
Recruitment Life Cycle PowerPoint Presentation Slides
Recruitment Life Cycle PowerPoint Presentation SlidesRecruitment Life Cycle PowerPoint Presentation Slides
Recruitment Life Cycle PowerPoint Presentation Slides
 
Tata Tertib Kerja dan Fasilitas Kerja
Tata Tertib Kerja dan Fasilitas KerjaTata Tertib Kerja dan Fasilitas Kerja
Tata Tertib Kerja dan Fasilitas Kerja
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
 
Dupak asdma
Dupak asdmaDupak asdma
Dupak asdma
 
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSSosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS
 
Peraturan perusahaan sirounagro
Peraturan perusahaan sirounagroPeraturan perusahaan sirounagro
Peraturan perusahaan sirounagro
 
Struktur skala upah dan upah sundulan
Struktur skala upah dan upah sundulanStruktur skala upah dan upah sundulan
Struktur skala upah dan upah sundulan
 
Sosialisasi peraturan perusahaan
Sosialisasi peraturan perusahaanSosialisasi peraturan perusahaan
Sosialisasi peraturan perusahaan
 
CV HRD Manager (Excellent)
CV HRD Manager (Excellent)CV HRD Manager (Excellent)
CV HRD Manager (Excellent)
 
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...
 
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
 
Perhitungan Workload Analysis
Perhitungan Workload AnalysisPerhitungan Workload Analysis
Perhitungan Workload Analysis
 
Analisis Jabatan & Beban Kerja 085881153889
Analisis Jabatan & Beban Kerja 085881153889Analisis Jabatan & Beban Kerja 085881153889
Analisis Jabatan & Beban Kerja 085881153889
 
HR Project on Recruitment
HR Project on RecruitmentHR Project on Recruitment
HR Project on Recruitment
 
01 SOP dan Kebijakan SDM.docx
01 SOP dan Kebijakan SDM.docx01 SOP dan Kebijakan SDM.docx
01 SOP dan Kebijakan SDM.docx
 

Similar to Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UMK.pptx
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UMK.pptxLAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UMK.pptx
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UMK.pptx
lisadiana0796
 
Paparan E-Katalog.pptx
Paparan E-Katalog.pptxPaparan E-Katalog.pptx
Paparan E-Katalog.pptx
MohRojii1
 
Paparan Perseroan perseorangan-update 06092021-converted.pdf
Paparan Perseroan perseorangan-update 06092021-converted.pdfPaparan Perseroan perseorangan-update 06092021-converted.pdf
Paparan Perseroan perseorangan-update 06092021-converted.pdf
MarnaekTambunan
 
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 KemnakerPanduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Imam Prastio
 
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS JakartaP2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
Imam Prastio
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
ainullabib3523
 
Pentunjuk sipp online
Pentunjuk sipp onlinePentunjuk sipp online
Pentunjuk sipp online
Jasan Jasan
 
Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx
Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptxKab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx
Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx
KarnopaChandra
 
PANDUAN_sbg_perusahaan_penyedia_di_jobfair.pptx
PANDUAN_sbg_perusahaan_penyedia_di_jobfair.pptxPANDUAN_sbg_perusahaan_penyedia_di_jobfair.pptx
PANDUAN_sbg_perusahaan_penyedia_di_jobfair.pptx
MuhammadIlham751072
 
01 manual pengguna skkm dr auto ilpkl
01 manual pengguna skkm dr auto ilpkl01 manual pengguna skkm dr auto ilpkl
01 manual pengguna skkm dr auto ilpkl
Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur
 
User manual rispro
User manual risproUser manual rispro
User manual rispro
zahrina zahrina
 
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan NegaraSemakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negarafrubo
 
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan NegaraSemakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negarafrubo
 
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
sisibocil7
 
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan NegaraSemakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negarafrubo
 
Panduan unduh kartu bpjs ketenagakerjaan rev 2
Panduan unduh kartu bpjs ketenagakerjaan rev 2Panduan unduh kartu bpjs ketenagakerjaan rev 2
Panduan unduh kartu bpjs ketenagakerjaan rev 2
Andre Sianipar
 
user_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfuser_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdf
suhartanto01
 
User Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUser Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUdudHollicz
 
Cara memasukan serta mengedit kegiatan penyuluhan di e pegawai
Cara memasukan serta mengedit kegiatan penyuluhan di e pegawaiCara memasukan serta mengedit kegiatan penyuluhan di e pegawai
Cara memasukan serta mengedit kegiatan penyuluhan di e pegawai
Dadang Rusnandar
 
Panduan sipolister
Panduan sipolisterPanduan sipolister
Panduan sipolister
TonyCahyono1
 

Similar to Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan) (20)

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UMK.pptx
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UMK.pptxLAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UMK.pptx
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UMK.pptx
 
Paparan E-Katalog.pptx
Paparan E-Katalog.pptxPaparan E-Katalog.pptx
Paparan E-Katalog.pptx
 
Paparan Perseroan perseorangan-update 06092021-converted.pdf
Paparan Perseroan perseorangan-update 06092021-converted.pdfPaparan Perseroan perseorangan-update 06092021-converted.pdf
Paparan Perseroan perseorangan-update 06092021-converted.pdf
 
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 KemnakerPanduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
 
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS JakartaP2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
 
Pentunjuk sipp online
Pentunjuk sipp onlinePentunjuk sipp online
Pentunjuk sipp online
 
Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx
Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptxKab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx
Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx
 
PANDUAN_sbg_perusahaan_penyedia_di_jobfair.pptx
PANDUAN_sbg_perusahaan_penyedia_di_jobfair.pptxPANDUAN_sbg_perusahaan_penyedia_di_jobfair.pptx
PANDUAN_sbg_perusahaan_penyedia_di_jobfair.pptx
 
01 manual pengguna skkm dr auto ilpkl
01 manual pengguna skkm dr auto ilpkl01 manual pengguna skkm dr auto ilpkl
01 manual pengguna skkm dr auto ilpkl
 
User manual rispro
User manual risproUser manual rispro
User manual rispro
 
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan NegaraSemakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
 
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan NegaraSemakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
 
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
 
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan NegaraSemakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
Semakan E-Penyata Gaji Di Jabatan Akauntan Negara
 
Panduan unduh kartu bpjs ketenagakerjaan rev 2
Panduan unduh kartu bpjs ketenagakerjaan rev 2Panduan unduh kartu bpjs ketenagakerjaan rev 2
Panduan unduh kartu bpjs ketenagakerjaan rev 2
 
user_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfuser_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdf
 
User Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUser Manual e-Faktur
User Manual e-Faktur
 
Cara memasukan serta mengedit kegiatan penyuluhan di e pegawai
Cara memasukan serta mengedit kegiatan penyuluhan di e pegawaiCara memasukan serta mengedit kegiatan penyuluhan di e pegawai
Cara memasukan serta mengedit kegiatan penyuluhan di e pegawai
 
Panduan sipolister
Panduan sipolisterPanduan sipolister
Panduan sipolister
 

More from Imam Prastio

JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGANJOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
Imam Prastio
 
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 PengupahanPP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
Imam Prastio
 
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnetSarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Imam Prastio
 
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdfFIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
Imam Prastio
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Imam Prastio
 
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
Imam Prastio
 
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
Imam Prastio
 
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
Imam Prastio
 
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Imam Prastio
 
INDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas KemenperinINDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas Kemenperin
Imam Prastio
 
BPJS Kesehatan
BPJS KesehatanBPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
Imam Prastio
 
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanUser Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
Imam Prastio
 
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Imam Prastio
 
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Imam Prastio
 
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
Imam Prastio
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Imam Prastio
 
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanPP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Imam Prastio
 
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
Imam Prastio
 
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanUU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Imam Prastio
 
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Imam Prastio
 

More from Imam Prastio (20)

JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGANJOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
 
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 PengupahanPP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
 
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnetSarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
 
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdfFIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
 
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
 
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
 
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
 
INDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas KemenperinINDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas Kemenperin
 
BPJS Kesehatan
BPJS KesehatanBPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
 
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanUser Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
 
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
 
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
 
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanPP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
 
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
 
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanUU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
 

Recently uploaded

ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 

Recently uploaded (16)

ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 

Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)

  • 1. User Manual Ditujukan untuk : Perusahaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
  • 2. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 1 Sebelum memasuki halaman utama, Anda diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut : • Buka aplikasi browser yang ada pada komputer anda Contohnya : Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dll. • Ketikkan alamat url https://pkwt-disnakertransgidkijakarta.com/ pada addressbox. Gambar 1. Halaman utama situs resmi e-PKWT DKI Jakarta • Lalu pilih tombol Registrasi Perusahaan yang tertera pada pojok kanan atas layar, untuk masuk ke dalam form registrasi.
  • 3. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 2 Gambar 2. Registrasi Form • Lalu lengkapi form regitrasi yang sudah disediakan. Untuk password wajib di isi minimal 8 karakter • Setelah lengkap silahkan tunggu dan Cek email Anda, Anda akan menerima email verifikasi dari e-PKWT Disnakertransgi DKI Jakarta.
  • 4. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 3 Gambar 3. Contoh email verifikasi setelah perusahaan terdaftar • Setelah menerima email verifikasi, silahkan klik Link untuk Verifikasi akun perusahaan yang Anda sudah daftarkan. • Setelah memverifikasi akun Anda, Anda akan diarahkan ke Halaman Login
  • 5. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 4 Gambar 4. Form isian profile perusahaan • Silahkan Login dengan email dan password yang sudah Anda daftarkan. • Sistem akan otimatis membawa Anda ke halaman utama perusahaan untuk melengkapi Profile Perusahaan Anda, silahkan lengkapi dan upload Draft Kontrak PKWT Anda, lalu klik tombol simpan.
  • 6. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 5 Gambar 5. Form isian profile perusahaan • Jika Anda sudah melengkapi dan mengupload Draft Kontrak PKWT Anda, silahkan Anda mencatatkan Pegawai/Pekerja/Buruh dengan cara meng-klik tombol Buat registrasi baru, Lihat data Pegawai dan Tambah data, lalu masukan data pegawai Anda.
  • 7. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 6 Gambar 6. Form isian data PKWT Perusahaan • Setelah selesai menginput data Pegawai PKWT Anda, silahkan klik Tombol Buat Registrasi PKWT. Gambar 7. Data Registrasi Perusahaan
  • 8. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 7 • Setelah di klik Tombol Buat Registrasi PKWT, muncul daftar nama pegawai yang sudah anda masukan, lalu klik pada kolom kotak untuk memilih Pegawai yang akan di catatkan pada sistem e-PKWT lalu klik tombol Verifikasi Pegawai. Gambar 8. Halaman registrasi pengajuan pencatatan PKWT Perusahaan • Setelah berhasil, Anda tinggal menunggu email verifikasi dari admin untuk data pegawai yang anda ajukan. • Perlu di ingat, jika ada pengajuan pencatatan pekerja yang Anda ajukan ada yang di Tolak, Anda di wajibkan untuk mengajuakan ulang Kembali dengan cara Membuat baru data Pekerja Anda sesuai dengan keterangan dari Pihak Petugas.
  • 9. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 8 Gambar 9. Berhasil mendaftarkan data PKWT
  • 10. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 9 Gambar 10. Berhasil mendaftarkan data PKWT • Berikut Contoh email pemberitahuan jika data pegawai Anda sudah berhasil di catatkan dan di verifikasi oleh Admin. Gambar 11. Email Verifikasi data PKWT Jika sudah mendapatkan email Verifikasi Selesai, silahkan Anda mengambil Surat Bukti Pencatatan PKWT Anda pada Disnakertrangi/Suku Dinas yang anda tuju. Surat Bukti Pencatatan PKWT akan di cetak dan di Tanda Tangani oleh Pejabat terkait selambat-lambatnya 5 (Lima) hari Kerja.