Recruitment Life Cycle PowerPoint Presentation SlidesSlideTeam
Enhance your audiences knowledge with this well researched complete deck. Showcase all the important features of the deck with perfect visuals. This deck comprises of total of forty one slides with each slide explained in detail. Each template comprises of professional diagrams and layouts. Our professional PowerPoint experts have also included icons, graphs and charts for your convenience. All you have to do is DOWNLOAD the deck. Make changes as per the requirement. Yes, these PPT slides are completely customizable. Edit the colour, text and font size. Add or delete the content from the slide. And leave your audience awestruck with the professionally designed Recruitment Life Cycle PowerPoint Presentation Slides complete deck.
Analisis jabatan dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi berbagai daftar kegiatan yang penting yang bernilai tambah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perusahaan.
Dalam mendesain analisis jabatan perlu dilakukan harmonisasi pekerjaan antara Divisi dengan Group.
Pekerjaan yang dilakukan oleh Group merupakan pekerjaan yang turunan dari Division Head.
Dalam analisis jabatan tersebut terdapat sub daftar kegiatan yang di dalamnya dimasukkan volume waktu dan alokasi waktu.
Gunanya adalah untuk menghitungan beban kerja masing-masing jabatan.
Kami Melayani
• Jasa Studi Kelayakan
• Jasa Survey Kepuasan Konsumen
• Jasa Survey Kepuasan Karyawan
• Jasa Evaluasi dan Perbaikan Sistem serta Metode Dalam Proses Bisnis/Produksi
• Jasa Job Analysis, Job Description dan Job Evaluation
• Jasa Work Load Analysis (WLA) atau Analisa Beban Kerja (ABK)
• Jasa Key Performance Indicator (KPI)
• Jasa Standard Operating Procedure (SOP)
• Pelatihan dan Pengembangan Manajemen/Staf
Recruitment Life Cycle PowerPoint Presentation SlidesSlideTeam
Enhance your audiences knowledge with this well researched complete deck. Showcase all the important features of the deck with perfect visuals. This deck comprises of total of forty one slides with each slide explained in detail. Each template comprises of professional diagrams and layouts. Our professional PowerPoint experts have also included icons, graphs and charts for your convenience. All you have to do is DOWNLOAD the deck. Make changes as per the requirement. Yes, these PPT slides are completely customizable. Edit the colour, text and font size. Add or delete the content from the slide. And leave your audience awestruck with the professionally designed Recruitment Life Cycle PowerPoint Presentation Slides complete deck.
Analisis jabatan dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi berbagai daftar kegiatan yang penting yang bernilai tambah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perusahaan.
Dalam mendesain analisis jabatan perlu dilakukan harmonisasi pekerjaan antara Divisi dengan Group.
Pekerjaan yang dilakukan oleh Group merupakan pekerjaan yang turunan dari Division Head.
Dalam analisis jabatan tersebut terdapat sub daftar kegiatan yang di dalamnya dimasukkan volume waktu dan alokasi waktu.
Gunanya adalah untuk menghitungan beban kerja masing-masing jabatan.
Kami Melayani
• Jasa Studi Kelayakan
• Jasa Survey Kepuasan Konsumen
• Jasa Survey Kepuasan Karyawan
• Jasa Evaluasi dan Perbaikan Sistem serta Metode Dalam Proses Bisnis/Produksi
• Jasa Job Analysis, Job Description dan Job Evaluation
• Jasa Work Load Analysis (WLA) atau Analisa Beban Kerja (ABK)
• Jasa Key Performance Indicator (KPI)
• Jasa Standard Operating Procedure (SOP)
• Pelatihan dan Pengembangan Manajemen/Staf
Panduan unduh kartu bpjs ketenagakerjaan rev 2Andre Sianipar
09/05/2019;
Sebenarnya panduan ini untuk internal, namun saya lihat banyak rekan-rekan yang membutuhkan informasi ini, jadi monggo dinikmati, panduan unduh (download) kartu BPJS Ketenagakerjaan.
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaImam Prastio
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku efektif tahun 2026). Merubah UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia & Mengubah KUHP.
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...Imam Prastio
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan dengan panduan penggunaan
Daftar Isi
Kata pengantar
Pendahuluan
Lingkup
Acuan normatif
Istilah dan definisi
Konteks organisasi
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan
pekerja dan pihak berkepentingan lainnya
4.3 Menentukan lingkup sistem manajemen
K3
4.4 Sistem manajemen K3
5 Kepemimpinan dan partisipasi pekerja
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
5.2 Kebijakan k3
5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang
organisasi
5.4 Konsultasi partisipasi pekerja
6 Perencanaan
6.1 Tindakan untuk menangani resiko dan
peluang
6.1.1 Umum
6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
dan peluang
6.1.3 Penetapan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
6.1.4 Perencanaan tindakan
6.2 Sasaran K3 dan perencanaan untuk
mencapainya
6.2.1 Sasaran K3
6.2.2 Perencanaan untuk mencapain
sasaran K3
7 Dukungan
7.1 Sumber daya
7.2 Kompetensi
7.3 Kesadaran
7.4 Komunikasi
7.4.1 Umum
7.4.2 Komunikasi internal
7.4.3 Komunikasi eksternal
7.5 Informasi terdokumentasi
7.5.1 Umum
7.5.2 Membuat dan memutahirkan
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi
8 Operasi
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi
8.1.1 Umum
8.1.2 Meniadakan bahaya dan mengurangi
resiko K3
8.1.3 Manajemen perubahan
8.1.4 Pengadaan
8.2 Kesiagaan dan tanggap darurat
9 Evaluasi kinerja
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan
evaluasi kinerja
9.1.1 Umum
9.1.2 Evaluasi penaatan
9.2 Audit internal
9.2.1 Umum
9.2.2 Program audit internal
10 Perbaikan
10.1 Umum
10.2 Insiden, ketidaksesuaian dan tindakan
koreksi
10.3 Perbaikan terus-menerus
Annex A (informative) Panduan tentang penggunaan dokumen ini
Daftar pustaka
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Imam Prastio
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN
INFORMASI KETENAGAKERJAAN
BAB V PELATIHAN KERJA
BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAB VII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
BAB IX HUBUNGAN KERJA
BAB X PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN
KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu Perlindungan
Paragraf 1 Penyandang Cacat
Paragraf 2 Anak
Paragraf 3 Perempuan
Paragraf 4 Waktu Kerja
Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bagian Kedua Pengupahan
Bagian Ketiga Kesejahteraan
BAB XI HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Bagian Ketiga Organisasi Pengusaha
Bagian Keempat Lembaga Kerja Sama Bipartit
Bagian Kelima Lembaga Kerja Sama Tripartit
Bagian Keenam Peraturan Perusahaan
Bagian Ketujuh Perjanjian Kerja Bersama
Bagian Kedelapan Lembaga Penyelesaian
PHI
Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial
Paragraf 2 Mogok Kerja
Paragraf 3 Penutupan Perusahaan (Lock Out)
BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
BAB XIII PEMBINAAN
BAB XIV PENGAWASAN
BAB XV PENYIDIKAN
BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI
ADMINISTRATIF
Bagian Pertama Ketentuan Pidana
Bagian Kedua Sanksi Administratif
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Penjelasan Perubahan UURI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
Data yang Disampaikan
Aplikasi Yang Sudah Berjalan Di SIINas
Registrasi Akun SIINas
Pengisian INDI 4.0
Informasi Umum
Pengisian Kuesioner INDI 4.0
Readiness Index (Penilaian Mandiri)
Kirim Kuesioner
Panduan Layanan BPJS Kesehatan
PENTINGNYA PROGRAM JKN-KIS
IDENTITAS PESERTA PROGRAM JKN-KIS
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
KANAL LAYANAN BPJS KESEHATAN
PENDAFTARAN PESERTA JKN-KIS
PERUBAHAN DATA PESERTA JKN-KIS
IURAN PESERTA
MANFAAT DAN PROSEDUR
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM DONASI
POLA HIDUP SEHAT
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanImam Prastio
1. Halaman Muka
1.1. Pendaftaran
1.2. Login
2. Menu dan Fitur Aplikasi New SIPP
2.1 Mutasi Data
2.1.1 Tambah Tenaga Kerja
2.1.2 Upload Upah
2.1.3 Upload Tenaga Kerja Non Aktif
2.1.4 Hitung Iuran
2.1.4 Finalisasi
2.2 Monitoring
2.2.1 Monitoring Iuran
2.3 Laporan
2.3.1 F1A (Tenaga Kerja Baru)
2.3.2 F1B(Tenaga Kerja Keluar)
2.4.4 F2A (Rincian Upah)
2.4.4 F2 (Rincian Iuran)
2.4.4 Perubahan Umur 56 Tahun
2.5 Pengaturan
2.5.1 Profil Perusahaan
2.5.2 Tambah Perusahaan
2.5.3 Remove Perusahaan Binaan
2.5.4 Tambah User
2.5.5 Nonaktifkan User
2.6 Fitur Tambahan
2.6.1 Ubah Pasword
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...Imam Prastio
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran
Bagian 1 Kepesertaan
Bagian 2 Tata Cara Pendaftaran
Bab III Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran
Bagian 1 Iuran
Bagian 2 Tata Cara Pembayaran Iuran
Bab IV Manfaat JKP
Bagian 1 Umum
Bagian 2 Manfaat Uang Tunai
Bagian 3 Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja
Bagian 4 Manfaat Pelatihan Kerja
Bagian 5 Pelaksanaan Pemberian Manfaat JKP
Bab V Sumber Pendanaan
Bab VI Pengawasan Ketenagakerjaan
Bab VII Penyelesaian Sengketa
Bab VIII Sanksi Administratif
Bab IX Ketentuan Penutup
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingImam Prastio
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Kewajiban
Bagian Ketiga Larangan
BAB III PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bagian Kedua Perpanjangan dan Perubahan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bagian Ketiga Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB IV IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING
BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PENDAMPING DAN TENAGA KERJA ASING
BAB VI PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Pelaporan
Bagian Kedua Pembinaan
Bagian Ketiga Pengawasan
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanImam Prastio
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEBIJAKAN PENGUPAHAN
BAB III UPAH BERDASARKAN SATUAN WAKTU
DAN/ATAU SATUAN HASIL
BAB IV STRUKTUR DAN SKALA UPAH
BAB V UPAH MINIMUM
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Upah Minimum Provinsi
Bagian Ketiga Upah Minimum Kabupaten/Kota
BAB VI UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
BAB VII PELINDUNGAN UPAH
Bagian Kesatu Upah Kerja Lembur
Bagian Kedua Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Bekerja dan/atau Tidak Melakukan Pekerjaan Karena Alasan Tertentu
Bagian Ketiga Peninjauan Upah
Bagian Keempat Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan
Bagian Kelima Penyitaan Upah Berdasarkan Perintah Pengadilan
Bagian Keenam Hak Pekerja/Buruh atas Keterangan Upah
BAB VIII BENTUK DAN CARA PEMBAYARAN UPAH
BAB IX HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Denda
Bagian Ketiga Pemotongan Upah
BAB X UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN ATAU
PEMBAYARAN HAK DAN KEWAJIBAN LAINNYA
Bagian Kesatu Upah Sebagai Dasar Perhitungan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
Bagian Kedua Upah Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan
BAB XI DEWAN PENGUPAHAN
BAB XII PENGAWASAN
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...Imam Prastio
- PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Lampiran Penjelasan PP No. 35 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Bagian Ketiga Pemberian Uang Kompensasi
BAB III ALIH DAYA
BAB IV WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Waktu Kerja pada Sektor Usaha Atau Pekerjaan Tertentu
Bagian Ketiga Waktu Kerja Lembur
Bagian Keempat Upah Kerja Lembur
Bagian Kelima Istirahat Panjang
BAB V PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja
Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja
BAB VI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanImam Prastio
- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Penjelasan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Landasan, Asas, Dan Tujuan
BAB III Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama
BAB IV Perencanaan Tenaga Kerja Dan
Informasi Ketenagakerjaan
BAB V Pelatihan Kerja
BAB VI Penempatan Tenaga Kerja
BAB VII Perluasan Kesempatan Kerja
BAB VIII Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB IX Hubungan Kerja
BAB X Perlindungan, Pengupahan, Dan Kesejahteraan
Bagian Kesatu - Perlindungan
Paragraf 1 Penyandang Cacat
Paragraf 2 Anak
Paragraf 3 Perempuan
Paragraf 4 Waktu Kerja
Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bagian Kedua - Pengupahan
Bagian Ketiga - Kesejahteraan
BAB XI Hubungan Industrial
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Bagian Ketiga Organisasi Pengusaha
Bagian Keempat Lembaga Kerja Sama Bipartit
Bagian Kelima Lembaga Kerja Sama Tripartit
Bagian Keenam Peraturan Perusahaan
Bagian Ketujuh Perjanjian Kerja Bersama
Bagian Kedelapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial
Paragraf 2 Mogok Kerja
Paragraf 3 Penutupan Perusahaan (lock-out)
BAB XII Pemutusan Hubungan Kerja
BAB XIII Pembinaan
BAB XIV Pengawasan
BAB XV Penyidikan
BAB XVI Ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif
Bagian Pertama Ketentuan Pidana
Bagian Kedua Sanksi Administratif
BAB XVII Ketentuan Peralihan
BAB XVIII Ketentuan Penutup
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Imam Prastio
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Bab 1 Ketentuan Umum
Bab 2 Peraturan Perusahaan
Bagian Kesatu Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan
Bagian Kedua Pengesahan Peraturan Perusahaan
Bagian Ketiga Perubahan
Bagian Keempat Pembaharuan
Bab 3 Perjanjian Kerja Bersama
Bagian Kesatu Persyaratan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
Bagian Kedua Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Bab 4 Ketentuan Lain-Lain
Bab 5 Sanksi
Bab 6 Ketentuan Peralihan
Bab 7 Ketentuan Penutup
LAMPIRAN I
Format Permohonan Pengesahan
Peraturan Perusahaan
LAMPIRAN II
Format Surat Pernyataan 1
LAMPIRAN III
Format Surat Pernyataan 2
LAMPIRAN IV
Format Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Perusahaan
LAMPIRAN V
Format Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
1. User Manual
Ditujukan untuk : Perusahaan
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
2. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
1
Sebelum memasuki halaman utama, Anda diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Untuk
melakukannya, ikuti langkah berikut :
• Buka aplikasi browser yang ada pada komputer anda Contohnya : Firefox, Internet
Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dll.
• Ketikkan alamat url https://pkwt-disnakertransgidkijakarta.com/ pada addressbox.
Gambar 1. Halaman utama situs resmi e-PKWT DKI Jakarta
• Lalu pilih tombol Registrasi Perusahaan yang tertera pada pojok kanan atas layar, untuk masuk
ke dalam form registrasi.
3. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
2
Gambar 2. Registrasi Form
• Lalu lengkapi form regitrasi yang sudah disediakan. Untuk password wajib di isi minimal 8
karakter
• Setelah lengkap silahkan tunggu dan Cek email Anda, Anda akan menerima email verifikasi dari
e-PKWT Disnakertransgi DKI Jakarta.
4. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
3
Gambar 3. Contoh email verifikasi setelah perusahaan terdaftar
• Setelah menerima email verifikasi, silahkan klik Link untuk Verifikasi akun perusahaan yang
Anda sudah daftarkan.
• Setelah memverifikasi akun Anda, Anda akan diarahkan ke Halaman Login
5. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
4
Gambar 4. Form isian profile perusahaan
• Silahkan Login dengan email dan password yang sudah Anda daftarkan.
• Sistem akan otimatis membawa Anda ke halaman utama perusahaan untuk melengkapi Profile
Perusahaan Anda, silahkan lengkapi dan upload Draft Kontrak PKWT Anda, lalu klik tombol
simpan.
6. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
5
Gambar 5. Form isian profile perusahaan
• Jika Anda sudah melengkapi dan mengupload Draft Kontrak PKWT Anda, silahkan Anda
mencatatkan Pegawai/Pekerja/Buruh dengan cara meng-klik tombol Buat registrasi baru, Lihat
data Pegawai dan Tambah data, lalu masukan data pegawai Anda.
7. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
6
Gambar 6. Form isian data PKWT Perusahaan
• Setelah selesai menginput data Pegawai PKWT Anda, silahkan klik Tombol Buat Registrasi
PKWT.
Gambar 7. Data Registrasi Perusahaan
8. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
7
• Setelah di klik Tombol Buat Registrasi PKWT, muncul daftar nama pegawai yang sudah anda
masukan, lalu klik pada kolom kotak untuk memilih Pegawai yang akan di catatkan pada sistem
e-PKWT lalu klik tombol Verifikasi Pegawai.
Gambar 8. Halaman registrasi pengajuan pencatatan PKWT Perusahaan
• Setelah berhasil, Anda tinggal menunggu email verifikasi dari admin untuk data pegawai yang
anda ajukan.
• Perlu di ingat, jika ada pengajuan pencatatan pekerja yang Anda ajukan ada yang di Tolak, Anda
di wajibkan untuk mengajuakan ulang Kembali dengan cara Membuat baru data Pekerja Anda
sesuai dengan keterangan dari Pihak Petugas.
9. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
8
Gambar 9. Berhasil mendaftarkan data PKWT
10. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
9
Gambar 10. Berhasil mendaftarkan data PKWT
• Berikut Contoh email pemberitahuan jika data pegawai Anda sudah berhasil di catatkan dan di
verifikasi oleh Admin.
Gambar 11. Email Verifikasi data PKWT
Jika sudah mendapatkan email Verifikasi Selesai, silahkan Anda mengambil Surat Bukti Pencatatan
PKWT Anda pada Disnakertrangi/Suku Dinas yang anda tuju. Surat Bukti Pencatatan PKWT akan di
cetak dan di Tanda Tangani oleh Pejabat terkait selambat-lambatnya 5 (Lima) hari Kerja.