17. draf surat keputusan promosi jabatan karyawanlegalakses636
Surat keputusan perusahaan mengenai promosi jabatan dan kenaikan gaji seorang karyawan berdasarkan evaluasi kinerja. Karyawan tersebut naik jabatan dan golongan dari semula menjadi yang baru beserta kenaikan gaji yang ditetapkan perusahaan.
Eman Sulaeman mengirimkan surat somasi kedua kepada Asep Solihin mengenai kewajiban pembayaran keuntungan pinjaman modal sebesar Rp54 juta berdasarkan perjanjian pinjaman modal kerja. Somasi ini dikirimkan karena Asep tidak menanggapi somasi pertama dan belum melakukan pembayaran meskipun sudah beberapa kali diminta. Eman memperingatkan akan mengambil tindakan hukum jika Asep tetap tidak mel
Surat penawaran kerjasama jasa hukum dari Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate kepada PT. Mandiri Utama Finance menawarkan jasa hukum perusahaan untuk menyelesaikan masalah hukum seperti kredit macet atau bermasalah agar tidak mengganggu kemajuan bisnis. Law Firm ini memiliki pengalaman dan tenaga ahli di bidang hukum bisnis dan perusahaan.
Surat perjanjian kerja waktu tertentu ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Dokumen ini menjelaskan tentang masa kerja, tugas, hak dan kewajiban para pihak, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan.
Surat persetujuan Dewan Komisaris PT. Bumerang Indonesia memberikan persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dana sebesar Rp. 400 miliar dari PT. Bank Syariah. Surat ini memberi wewenang penuh kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.
Surat permohonan pinjaman yang berisi identitas pemohon beserta jumlah dan tujuan pinjaman, serta pernyataan kebenaran data. Pemohon meminta pinjaman sebesar Rp[jumlah] untuk [tujuan] yang akan dikembalikan dalam waktu [lama].
Dokumen ini merupakan surat pembatalan perjanjian kerja sama antara dua pihak. Surat ini menyatakan bahwa perjanjian sebelumnya ditandatangani pada tanggal tertentu untuk kerja sama selama beberapa tahun. Namun, karena alasan tertentu perjanjian tidak dapat dilanjutkan dan karenanya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut sejak tanggal penandatanganan surat pembatalan ini.
Dokumen tersebut menawarkan paket lengkap SOP Departemen HRD perusahaan yang mencakup 21 prosedur operasional standar beserta flowchart dan dokumen pendukungnya seperti formulir dan surat-surat. Paket ini dijual seharga Rp100.000 dan pembayarannya dapat dilakukan secara online untuk memperoleh password unduhan.
17. draf surat keputusan promosi jabatan karyawanlegalakses636
Surat keputusan perusahaan mengenai promosi jabatan dan kenaikan gaji seorang karyawan berdasarkan evaluasi kinerja. Karyawan tersebut naik jabatan dan golongan dari semula menjadi yang baru beserta kenaikan gaji yang ditetapkan perusahaan.
Eman Sulaeman mengirimkan surat somasi kedua kepada Asep Solihin mengenai kewajiban pembayaran keuntungan pinjaman modal sebesar Rp54 juta berdasarkan perjanjian pinjaman modal kerja. Somasi ini dikirimkan karena Asep tidak menanggapi somasi pertama dan belum melakukan pembayaran meskipun sudah beberapa kali diminta. Eman memperingatkan akan mengambil tindakan hukum jika Asep tetap tidak mel
Surat penawaran kerjasama jasa hukum dari Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate kepada PT. Mandiri Utama Finance menawarkan jasa hukum perusahaan untuk menyelesaikan masalah hukum seperti kredit macet atau bermasalah agar tidak mengganggu kemajuan bisnis. Law Firm ini memiliki pengalaman dan tenaga ahli di bidang hukum bisnis dan perusahaan.
Surat perjanjian kerja waktu tertentu ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Dokumen ini menjelaskan tentang masa kerja, tugas, hak dan kewajiban para pihak, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan.
Surat persetujuan Dewan Komisaris PT. Bumerang Indonesia memberikan persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dana sebesar Rp. 400 miliar dari PT. Bank Syariah. Surat ini memberi wewenang penuh kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.
Surat permohonan pinjaman yang berisi identitas pemohon beserta jumlah dan tujuan pinjaman, serta pernyataan kebenaran data. Pemohon meminta pinjaman sebesar Rp[jumlah] untuk [tujuan] yang akan dikembalikan dalam waktu [lama].
Dokumen ini merupakan surat pembatalan perjanjian kerja sama antara dua pihak. Surat ini menyatakan bahwa perjanjian sebelumnya ditandatangani pada tanggal tertentu untuk kerja sama selama beberapa tahun. Namun, karena alasan tertentu perjanjian tidak dapat dilanjutkan dan karenanya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut sejak tanggal penandatanganan surat pembatalan ini.
Dokumen tersebut menawarkan paket lengkap SOP Departemen HRD perusahaan yang mencakup 21 prosedur operasional standar beserta flowchart dan dokumen pendukungnya seperti formulir dan surat-surat. Paket ini dijual seharga Rp100.000 dan pembayarannya dapat dilakukan secara online untuk memperoleh password unduhan.
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)legalakses636
Surat panggilan masuk kerja untuk karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin selama beberapa hari berturut-turut. Surat itu memanggil karyawan untuk datang dan memberikan penjelasan mengenai alasan ketidakhadirannya serta membawa dokumen pendukung. Surat itu juga memperingatkan bahwa tidak hadir tanpa izin melanggar perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...Putri Sanuria
SPPL ini menyatakan kesanggupan Yayasan PKK "Setya Wijaya Smart" untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan pendidikan anak usia dini, meliputi pengelolaan limbah padat dan cair secara terpilah serta menyediakan lahan parkir untuk mengurai gangguan lalu lintas.
SOP HRD SUPER LENGKAP – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LENGKAP
Bagi Anda yang sedang membutuhkan referensi dalam pembuatan SOP (Standar Operational Prosedur) HRD, maka berikut kami tawarkan Produk berupa “Paket CONTOH SOP HRD LENGKAP untuk Perusahaan”.
*Produk yang kami tawarkan ini berupa SoftCopy (Format Microsoft Word dan Excel), jadi bisa Anda Edit sesuai kebutuhan.
*Produk SOP sudah dilengkapi dengan Contoh Job Description, Flowchart (Diagram Alur), dan Formulir2 Pendukung SOP.
*Mayoritas Dokumen SOP HRD ini sudah berbahasa Indonesia
*Produk dibagi atas 3 Versi (Versi 1, versi 2, dan versi 3). Antar versi mempuyai tampilan, jumlah, dan format yang berbeda, baik dari segi Jobdesk, prosedur SOP, flowchart, dan formulir. Harapannya Anda memiliki banyak referensi dan bahan materi dalam penyusunan SOP HRD.
* Untuk Detailnya, Produk SOP HRD ini terdiri atas 65 Job Description, 103 Prosedur SOP, dan 164 Formulir HRD.
SOP 9 departemen perusahaan ini terdiri atas:
1. SOP Departemen Purchasing
2. SOP Departemen Humas
3. SOP Departemen Marketing
4. SOP Departemen Umum-Transport
5. SOP Departemen Umum-Maintenance
6. SOP Departemen Umum-Satpam
7. SOP Departemen Akunting
8. SOP Departemen Food & Beverages
9. SOP Departemen Information Technology and Security
SOP GA - Standar Operasional Prosedur General AffairAswel Darussamin
Dokumen ini menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur untuk departemen General Affair perusahaan. Terdapat pedoman lengkap untuk berbagai aktivitas GA seperti penggunaan kendaraan dan fasilitas kantor, penanganan keadaan darurat, dan job deskripsi untuk posisi-posisi di GA. Produk ini dijual secara online dan berisi file-file Microsoft Word, Excel dan PDF yang dapat diunduh setelah pembayaran Rp45.000.
Dokumen ini merupakan proposal perjalanan dinas yang mencakup nama pegawai, jabatan, tujuan perjalanan, waktu, sumber dana, tujuan dan hasil yang diharapkan, pekerjaan selama 3 hari, dan persetujuan atasan.
Perjanjian ini mengatur jual beli 5 unit traktor dan 3 unit mesin penggiling beras antara CV Anugerah dan Koperasi Tani Makmur Cianjur dengan harga total Rp. 650 juta, yang akan dibayar tunai secara bertahap. Barang akan dikirim secara bertahap pada saat penandatanganan dan pelunasan pembayaran.
Sistem penomor inventaris menggunakan 16 digit yang terdiri dari nama/klasifikasi inventaris, jenis, tahun pembelian, dan nomor urut. Inventaris dikelompokkan menjadi tanah, bangunan, kendaraan, kantor/kebaktian/pastor, musik, audio visual, dan multimedia. Setiap kelompok memiliki tipe yang lebih spesifik seperti tanah, bangunan, kendaraan roda 2, roda 4, peralatan kantor, furnitur, alat
SOP FINANCE & AKUNTING – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN DAN AKUNTING
Adapun Contoh SOP DEPARTEMEN FINANCE yang meliputi:
1. SOP Pengeluaran Uang untuk Kegiatan Operasional Bisnis
2. SOP Pengeluaran Uang untuk Pembelian Bahan Baku
3. SOP Penerimaan Uang Penjualan secara Tunai
4. SOP Penerimaan Uang Penjualan Di Muka secara Transfer
5. SOP Pencatatan dan Penagihan Piutang Pelanggan
6. SOP Pembayaran Gaji Karyawan
7. SOP Pelaporan dan Pembayaran PPN
8. SOP Pelaporan dan Pembayaran PPH
9. SOP Rekonsiliasi Bank
10. SOP Permintaan Kas Kecil
11. SOP Pelaporan Penggunaan Kas Kecil
12. SOP Rapat Bulanan Monitoring Kinerja
13. SOP Rapat Mingguan Monitoring Kinerja
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Dokumen tersebut berisi pernyataan penghasilan seseorang yang menyatakan penghasilannya per bulan sebesar Rp....... Menyatakan juga bahwa jika pernyataan tersebut tidak benar, maka akan mengembalikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diterima.
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)legalakses636
Surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan kepada karyawan yang telah berhenti bekerja agar mengembalikan barang perusahaan seperti nama barang, merek, tipe dan spesifikasi tertentu sebelum tanggal yang ditentukan.
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa KapalSantos Siahaan
PT. Accent Jaya Indonesia menawarkan jasa sewa/charter kapal untuk perusahaan yang membutuhkan. Perusahaan ini bergerak di bidang manajemen awak kapal dan minyak bumi serta telah bekerja sama dengan klien di Asia Pasifik dan Timur Tengah. Penawaran tersebut mencakup berbagai jenis kapal seperti tug boat, tongkang, tanker, dan kargo dengan harga yang dapat dinegosiasikan.
Kontrak sewa rumah antara Rohandi sebagai pemilik dan Andi sebagai penyewa. Mengatur status kepemilikan rumah, jangka waktu sewa 2 tahun, biaya sewa Rp8 juta dibayar dalam 2 tahap, dan penggunaan rumah hanya untuk kegiatan yang sah.
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)legalakses636
Surat panggilan masuk kerja untuk karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin selama beberapa hari berturut-turut. Surat itu memanggil karyawan untuk datang dan memberikan penjelasan mengenai alasan ketidakhadirannya serta membawa dokumen pendukung. Surat itu juga memperingatkan bahwa tidak hadir tanpa izin melanggar perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...Putri Sanuria
SPPL ini menyatakan kesanggupan Yayasan PKK "Setya Wijaya Smart" untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan pendidikan anak usia dini, meliputi pengelolaan limbah padat dan cair secara terpilah serta menyediakan lahan parkir untuk mengurai gangguan lalu lintas.
SOP HRD SUPER LENGKAP – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LENGKAP
Bagi Anda yang sedang membutuhkan referensi dalam pembuatan SOP (Standar Operational Prosedur) HRD, maka berikut kami tawarkan Produk berupa “Paket CONTOH SOP HRD LENGKAP untuk Perusahaan”.
*Produk yang kami tawarkan ini berupa SoftCopy (Format Microsoft Word dan Excel), jadi bisa Anda Edit sesuai kebutuhan.
*Produk SOP sudah dilengkapi dengan Contoh Job Description, Flowchart (Diagram Alur), dan Formulir2 Pendukung SOP.
*Mayoritas Dokumen SOP HRD ini sudah berbahasa Indonesia
*Produk dibagi atas 3 Versi (Versi 1, versi 2, dan versi 3). Antar versi mempuyai tampilan, jumlah, dan format yang berbeda, baik dari segi Jobdesk, prosedur SOP, flowchart, dan formulir. Harapannya Anda memiliki banyak referensi dan bahan materi dalam penyusunan SOP HRD.
* Untuk Detailnya, Produk SOP HRD ini terdiri atas 65 Job Description, 103 Prosedur SOP, dan 164 Formulir HRD.
SOP 9 departemen perusahaan ini terdiri atas:
1. SOP Departemen Purchasing
2. SOP Departemen Humas
3. SOP Departemen Marketing
4. SOP Departemen Umum-Transport
5. SOP Departemen Umum-Maintenance
6. SOP Departemen Umum-Satpam
7. SOP Departemen Akunting
8. SOP Departemen Food & Beverages
9. SOP Departemen Information Technology and Security
SOP GA - Standar Operasional Prosedur General AffairAswel Darussamin
Dokumen ini menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur untuk departemen General Affair perusahaan. Terdapat pedoman lengkap untuk berbagai aktivitas GA seperti penggunaan kendaraan dan fasilitas kantor, penanganan keadaan darurat, dan job deskripsi untuk posisi-posisi di GA. Produk ini dijual secara online dan berisi file-file Microsoft Word, Excel dan PDF yang dapat diunduh setelah pembayaran Rp45.000.
Dokumen ini merupakan proposal perjalanan dinas yang mencakup nama pegawai, jabatan, tujuan perjalanan, waktu, sumber dana, tujuan dan hasil yang diharapkan, pekerjaan selama 3 hari, dan persetujuan atasan.
Perjanjian ini mengatur jual beli 5 unit traktor dan 3 unit mesin penggiling beras antara CV Anugerah dan Koperasi Tani Makmur Cianjur dengan harga total Rp. 650 juta, yang akan dibayar tunai secara bertahap. Barang akan dikirim secara bertahap pada saat penandatanganan dan pelunasan pembayaran.
Sistem penomor inventaris menggunakan 16 digit yang terdiri dari nama/klasifikasi inventaris, jenis, tahun pembelian, dan nomor urut. Inventaris dikelompokkan menjadi tanah, bangunan, kendaraan, kantor/kebaktian/pastor, musik, audio visual, dan multimedia. Setiap kelompok memiliki tipe yang lebih spesifik seperti tanah, bangunan, kendaraan roda 2, roda 4, peralatan kantor, furnitur, alat
SOP FINANCE & AKUNTING – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN DAN AKUNTING
Adapun Contoh SOP DEPARTEMEN FINANCE yang meliputi:
1. SOP Pengeluaran Uang untuk Kegiatan Operasional Bisnis
2. SOP Pengeluaran Uang untuk Pembelian Bahan Baku
3. SOP Penerimaan Uang Penjualan secara Tunai
4. SOP Penerimaan Uang Penjualan Di Muka secara Transfer
5. SOP Pencatatan dan Penagihan Piutang Pelanggan
6. SOP Pembayaran Gaji Karyawan
7. SOP Pelaporan dan Pembayaran PPN
8. SOP Pelaporan dan Pembayaran PPH
9. SOP Rekonsiliasi Bank
10. SOP Permintaan Kas Kecil
11. SOP Pelaporan Penggunaan Kas Kecil
12. SOP Rapat Bulanan Monitoring Kinerja
13. SOP Rapat Mingguan Monitoring Kinerja
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Dokumen tersebut berisi pernyataan penghasilan seseorang yang menyatakan penghasilannya per bulan sebesar Rp....... Menyatakan juga bahwa jika pernyataan tersebut tidak benar, maka akan mengembalikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diterima.
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)legalakses636
Surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan kepada karyawan yang telah berhenti bekerja agar mengembalikan barang perusahaan seperti nama barang, merek, tipe dan spesifikasi tertentu sebelum tanggal yang ditentukan.
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa KapalSantos Siahaan
PT. Accent Jaya Indonesia menawarkan jasa sewa/charter kapal untuk perusahaan yang membutuhkan. Perusahaan ini bergerak di bidang manajemen awak kapal dan minyak bumi serta telah bekerja sama dengan klien di Asia Pasifik dan Timur Tengah. Penawaran tersebut mencakup berbagai jenis kapal seperti tug boat, tongkang, tanker, dan kargo dengan harga yang dapat dinegosiasikan.
Kontrak sewa rumah antara Rohandi sebagai pemilik dan Andi sebagai penyewa. Mengatur status kepemilikan rumah, jangka waktu sewa 2 tahun, biaya sewa Rp8 juta dibayar dalam 2 tahap, dan penggunaan rumah hanya untuk kegiatan yang sah.
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPristiyanto SS
Ringkasan dokumen:
1) Dokumen menjelaskan proses transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah mulai dari perubahan anggaran dasar, produk, dan kelembagaan.
2) Terdapat dua tahapan transformasi yakni tahap transisi selama dua tahun dan tahap perubahan anggaran dasar.
3) Transformasi melibatkan perubahan nama, kegiatan usaha, produk, struktur organisasi, dan pengelolaan sesuai pr
Program Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) memperkenalkan sistem perizinan berusaha online tunggal untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan izin usaha secara elektronik melalui satu pintu. Sistem ini menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diterbitkan secara otomatis setelah pendaftaran dilakukan
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) khususnya dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Dokumen ini menjelaskan peran dan tanggung jawab UKPBJ dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik, persyaratan dan bentuk penyelenggaraannya, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan LKPP terhadap fungsi tersebut.
Formulir ini digunakan untuk meminta perubahan data mitra usaha Gojek. Mitra usaha dapat meminta perubahan data outlet, rekening, identitas pemilik usaha, atau kepemilikan usaha. Formulir ini harus dilengkapi dokumen pendukung dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
Dokumen tersebut membahas produk layanan BAPERTARUM-PNS (Badan Pengelola Perumahan PNS) untuk memenuhi kebutuhan perumahan PNS. Terdapat berbagai produk seperti bantuan uang muka, kredit pemilikan rumah, dan pengembalian tabungan perumahan bagi PNS yang pensiun atau meninggal dunia. Dokumen ini juga menjelaskan mekanisme pelayanan dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Reformasi perpajakan di Indonesia mencakup pembenahan administrasi perpajakan dan peraturan serta peningkatan basis perpajakan. Salah satu program reformasi tersebut adalah penerapan e-faktur mulai 1 April 2018, di mana pengusaha kena pajak wajib mencantumkan NIK pembeli jika tidak memiliki NPWP untuk memudahkan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pengenalan e-Filing sebagai sistem pelaporan pajak secara online, termasuk definisi, latar belakang, tujuan, jenis, keuntungan dan proses pelaporan pajak secara elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau perusahaan penyedia layanan aplikasi.
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaImam Prastio
Dokumen tersebut membahas tentang aturan umum dalam hukum pidana Indonesia. Terdiri dari 9 pasal yang membahas tentang lingkup berlakunya ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, jenis-jenis pidana pokok dan tambahan, serta ketentuan pelaksanaan pidana penjara dan pelepasan bersyarat. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pengaturan masa percobaan dan pengawasan terhadap terpidana yang diberikan pelepasan bersy
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...Imam Prastio
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi. Undang-undang ini diharapkan dapat mendorong investasi, UMKM, dan proyek strategis nasional.
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...Imam Prastio
Dokumen tersebut merupakan standar internasional tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan untuk mengimplementasikan sistem manajemen K3 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Implementasi sistem manajemen K3 bertujuan untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja serta menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat.
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Imam Prastio
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN
INFORMASI KETENAGAKERJAAN
BAB V PELATIHAN KERJA
BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAB VII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
BAB IX HUBUNGAN KERJA
BAB X PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN
KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu Perlindungan
Paragraf 1 Penyandang Cacat
Paragraf 2 Anak
Paragraf 3 Perempuan
Paragraf 4 Waktu Kerja
Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bagian Kedua Pengupahan
Bagian Ketiga Kesejahteraan
BAB XI HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Bagian Ketiga Organisasi Pengusaha
Bagian Keempat Lembaga Kerja Sama Bipartit
Bagian Kelima Lembaga Kerja Sama Tripartit
Bagian Keenam Peraturan Perusahaan
Bagian Ketujuh Perjanjian Kerja Bersama
Bagian Kedelapan Lembaga Penyelesaian
PHI
Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial
Paragraf 2 Mogok Kerja
Paragraf 3 Penutupan Perusahaan (Lock Out)
BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
BAB XIII PEMBINAAN
BAB XIV PENGAWASAN
BAB XV PENYIDIKAN
BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI
ADMINISTRATIF
Bagian Pertama Ketentuan Pidana
Bagian Kedua Sanksi Administratif
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Penjelasan Perubahan UURI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
SIINas adalah sistem informasi industri nasional yang terintegrasi meliputi institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang bertujuan untuk penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran informasi industri. Semua perusahaan industri wajib menyampaikan data industri secara berkala kepada kementerian perindustrian melalui SIINas, dan SIINas memiliki beberapa aplikasi seperti izin operasional dan
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang mencakup (1) siapa saja yang menjadi peserta, (2) identitas peserta, dan (3) hak dan kewajiban peserta JKN-KIS.
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanImam Prastio
Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) BPJS Ketenagakerjaan merupakan aplikasi untuk pengelolaan laporan mutasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Buku ini berisi petunjuk penggunaan aplikasi SIPP untuk membantu pengguna dalam mengoperasionalkannya.
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...Imam Prastio
Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan anggaran belanja untuk infrastruktur dan kesehatan pada tahun depan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Belanja infrastruktur dan kesehatan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan anggaran ini diambil dari efisiensi belanja tidak prioritas.
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingImam Prastio
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Pemberi kerja TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disetujui oleh Menteri Ketenagakerjaan dan hanya boleh mempekerjakan TKA untuk jabatan tertentu serta waktu yang ditetapkan. Pemberi kerja TKA juga memiliki kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja pendamping Indonesia dan menyediakan pelatihan bag
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanImam Prastio
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengupahan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Dokumen ini menetapkan Presiden sebagai penandatangan dan mengatur penempatan peraturan ini dalam Lembaran Negara setelah disahkan.
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...Imam Prastio
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. PKWT dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara atau tidak tetap dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Peraturan ini juga mengatur tentang pelaksanaan dan perpanjangan PKWT, serta ketentuan lain terkait hubungan industrial dan ketenagaker
3. Mempermudah stakeholder (masyarakat,
lembaga, perusahaan dan K/L) dalam
menggunakan layanan ketenagakerjaan
Dibangun dengan konsep micro services, dimana
masing - masing layanan saling ter-
integrasi dan sekaligus terwujudnya satu data
Menerapkan Single Sign On (SSO) pada
semua layanan, sehingga stakeholder hanya cukup
mempunya satu akun dan satu kali login untuk
mengakses semua layanan yang ada
Re-branding kemnaker.go.id yang selama ini
fokus pada informasi, menjadi fokus pada layanan
yang berbasis online
TUJUAN SISNAKER
11. Jika Terjadi permohonan tidak diteruskan kepada petugas yang
berwenang yaitu:
- Lintas provinsi : disahkan oleh Kemnaker RI
- Lintas Kab/Kota : disahkan oleh Disnaker Provinsi
- Satu Wilayah Kab/Kota : disahkan oleh disnaker Kab/Kota setempat
1.Cek layanan WLKP
2.Cek kesesuaian TDP / NIB perusahaan pusat
dan cabang
3.Lakukan Updating data WLKP Online
16. Templete dokumen persyaratan dapat diunduh
pada menu dokumen persyaratan
Setiap Dokumen Persyaratan diunggah dalam
format Pdf File
Lengkapi semua sebelum submit permohonan
17. Persyaratan Pengesahan Peraturan Perusahaan
(PP)
1. Surat Permohonan Pengesahan PP
2. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan ID Card Karyawan di Perusahaan)
3. Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah (Bermaterai)
4. Bukti keanggotaan & pembayaran terakhir BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
5. Daftar Kantor Cabang/Unit Kerja/Perwakilan
6. Surat Pernyataan belum terbentuk SP/SB di Perusahaan (bila sudah ada SP lampirkan bukti
daftarnya)
7. Surat Pernyataan Saran Pertimbangan dari Wakil Pekerja/Buruh dan/atau SP/SB di Perusahaan
8. Surat persetujuan dari Pimpinan SP/SB di perusahaan dan belum siap / mampu meningkatkan PP
menjadi PKB, beserta surat bukti pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan dan Susunan
Kepengurusan SP/SB di perusahaan (apabila sudah ada SP/SB di perusahaan)
9. Surat Keputusan Pengesahan PP dan Naskah PP yang telah habis masa berlakunya (apabila
Pembaharuan)
10. Kesepakatan antara wakil pekerja dan pengusaha mengenai Perubahan Peraturan Perusahaan
(apabila Perubahan / Addendum)
18. 1. Surat Permohonan Pendaftaran PKB (asli)
2. Daftar Cabang (asli)
3. Surat Pernyataan Jumlah SP/SB di Perusahaan, bermaterai cukup (asli)
4. Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah
(Bermaterai)
5. Surat Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Tanda Bukti Pembayaran
terakhir
6. Surat Kuasa Pengelolaan Permohonan dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan
ID Card Karyawan di Perusahaan)
7. SK sebelumnya/yang lama (apabila Pembaharuan)
8. Surat Kesepakatan Perpanjangan PKB (Asli) dan bermaterai (apabila Perpanjangan)
9. Surat Pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan setempat sesuai domisili SP/SB beserta
susunan pengurus SP/SB
Persyaratan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)
32. Pasal dan Ayat yang sudah mendapatkan periksa
petugas korektor kemudian dicetak
Hasil Cetakan mintakan persetujuan pimpinan
perusahaan dengan bukti tandatangan pada halaman
terakhir draft PP (bisa digisign)
Setelah mendapatkan persetujuan pimpinan, simpan
Kembali file dalam format Pdf untuk diunggah