SlideShare a Scribd company logo
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2021
PENGGUNAAN LAYANAN ePP EPKB
Mempermudah stakeholder (masyarakat,
lembaga, perusahaan dan K/L) dalam
menggunakan layanan ketenagakerjaan
Dibangun dengan konsep micro services, dimana
masing - masing layanan saling ter-
integrasi dan sekaligus terwujudnya satu data
Menerapkan Single Sign On (SSO) pada
semua layanan, sehingga stakeholder hanya cukup
mempunya satu akun dan satu kali login untuk
mengakses semua layanan yang ada
Re-branding kemnaker.go.id yang selama ini
fokus pada informasi, menjadi fokus pada layanan
yang berbasis online
TUJUAN SISNAKER
Perusahaan Yang Berhak Melakukan
Permohonan adalah yang bersatus “PUSAT”
Cek WLKP
Masukkan Kode WLKP
Masukkan Kode WLKP Cabang/Kantor Perwakilan
(Jika Ada)
Jika Terjadi permohonan tidak diteruskan kepada petugas yang
berwenang yaitu:
- Lintas provinsi : disahkan oleh Kemnaker RI
- Lintas Kab/Kota : disahkan oleh Disnaker Provinsi
- Satu Wilayah Kab/Kota : disahkan oleh disnaker Kab/Kota setempat
1.Cek layanan WLKP
2.Cek kesesuaian TDP / NIB perusahaan pusat
dan cabang
3.Lakukan Updating data WLKP Online
Cek Profile Perusahaan
UPLOAD DOKUMEN PERSYARATAN
Templete dokumen persyaratan dapat diunduh
pada menu dokumen persyaratan
Setiap Dokumen Persyaratan diunggah dalam
format Pdf File
Lengkapi semua sebelum submit permohonan
Persyaratan Pengesahan Peraturan Perusahaan
(PP)
1. Surat Permohonan Pengesahan PP
2. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan ID Card Karyawan di Perusahaan)
3. Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah (Bermaterai)
4. Bukti keanggotaan & pembayaran terakhir BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
5. Daftar Kantor Cabang/Unit Kerja/Perwakilan
6. Surat Pernyataan belum terbentuk SP/SB di Perusahaan (bila sudah ada SP lampirkan bukti
daftarnya)
7. Surat Pernyataan Saran Pertimbangan dari Wakil Pekerja/Buruh dan/atau SP/SB di Perusahaan
8. Surat persetujuan dari Pimpinan SP/SB di perusahaan dan belum siap / mampu meningkatkan PP
menjadi PKB, beserta surat bukti pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan dan Susunan
Kepengurusan SP/SB di perusahaan (apabila sudah ada SP/SB di perusahaan)
9. Surat Keputusan Pengesahan PP dan Naskah PP yang telah habis masa berlakunya (apabila
Pembaharuan)
10. Kesepakatan antara wakil pekerja dan pengusaha mengenai Perubahan Peraturan Perusahaan
(apabila Perubahan / Addendum)
1. Surat Permohonan Pendaftaran PKB (asli)
2. Daftar Cabang (asli)
3. Surat Pernyataan Jumlah SP/SB di Perusahaan, bermaterai cukup (asli)
4. Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah
(Bermaterai)
5. Surat Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Tanda Bukti Pembayaran
terakhir
6. Surat Kuasa Pengelolaan Permohonan dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan
ID Card Karyawan di Perusahaan)
7. SK sebelumnya/yang lama (apabila Pembaharuan)
8. Surat Kesepakatan Perpanjangan PKB (Asli) dan bermaterai (apabila Perpanjangan)
9. Surat Pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan setempat sesuai domisili SP/SB beserta
susunan pengurus SP/SB
Persyaratan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)
Lanjutkan dengan penginputan Pasal dan Ayat
draft PP atau PKB
Tambah Pasal
Tambah Ayat
Penginputan Pasal dan Ayat:
Bisa salin dan Tempel draft materi yang sudah
dipersiapkan atau tulis Kembali dalam papan
menu tambah pasal/ayat
Menu editing
Ajukan Dokumen
Setelah dokumen persyaratan dan pasal/ayat
ter-upload, selanjutnya menunggu periksa
petugas
Cek Inbox Jika Ada catatan / perbaikan petugas
Pasal dan Ayat yang sudah mendapatkan periksa
petugas korektor kemudian dicetak
Hasil Cetakan mintakan persetujuan pimpinan
perusahaan dengan bukti tandatangan pada halaman
terakhir draft PP (bisa digisign)
Setelah mendapatkan persetujuan pimpinan, simpan
Kembali file dalam format Pdf untuk diunggah
Upload Dokumen yang telah disetujui
Cek dokumen PP /PKB yang telah diterbitkan
Cek SK Penerbitan Pengesahan PP atau
Pendaftaran PKB
Terima kasih

More Related Content

What's hot

21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja   panggilan pertama (karyawan mangkir)21. draf surat panggilan masuk kerja   panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
legalakses636
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
John Manullang
 
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
Putri Sanuria
 
Contoh SOP HRD Lengkap
Contoh SOP HRD LengkapContoh SOP HRD Lengkap
Contoh SOP HRD Lengkap
bukubuonly
 
Standar operasional prosedur (sop) perusahaan
Standar operasional prosedur (sop) perusahaanStandar operasional prosedur (sop) perusahaan
Standar operasional prosedur (sop) perusahaan
Aswel Darussamin
 
SOP GA - Standar Operasional Prosedur General Affair
SOP GA - Standar Operasional Prosedur General AffairSOP GA - Standar Operasional Prosedur General Affair
SOP GA - Standar Operasional Prosedur General Affair
Aswel Darussamin
 
Surat pernyataan
Surat pernyataanSurat pernyataan
Surat pernyataan
Nila Melinda
 
Form pantau perjalanan dinas
Form pantau perjalanan dinasForm pantau perjalanan dinas
Form pantau perjalanan dinas
Cut Ampon Lambiheue
 
Kontrak jual beli
Kontrak jual beliKontrak jual beli
Kontrak jual beli
Farida Hutabalian
 
Sistem penomoran inventaris
Sistem penomoran inventarisSistem penomoran inventaris
Sistem penomoran inventaris
Haikal Fillio
 
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
legalakses636
 
Contoh SOP Finance dan Akunting
Contoh SOP Finance dan AkuntingContoh SOP Finance dan Akunting
Contoh SOP Finance dan Akunting
bukubuonly
 
Contoh Penawaran Jasa Hukum Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Penawaran Jasa Hukum Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Contoh Penawaran Jasa Hukum Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Penawaran Jasa Hukum Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
GLC
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Leks&Co
 
Surat balasan
Surat balasanSurat balasan
Surat balasan
putujuliana
 
Surat pernyataan penghasilan
Surat pernyataan penghasilanSurat pernyataan penghasilan
Surat pernyataan penghasilan
Dermon Siahaan
 
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
legalakses636
 
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa KapalSalam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
Santos Siahaan
 
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita SariContoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
Fenti Anita Sari
 
contoh Surat perjanjian kontrak rumah
contoh Surat perjanjian kontrak rumahcontoh Surat perjanjian kontrak rumah
contoh Surat perjanjian kontrak rumah
Rohan Sieroh
 

What's hot (20)

21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja   panggilan pertama (karyawan mangkir)21. draf surat panggilan masuk kerja   panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
 
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HID...
 
Contoh SOP HRD Lengkap
Contoh SOP HRD LengkapContoh SOP HRD Lengkap
Contoh SOP HRD Lengkap
 
Standar operasional prosedur (sop) perusahaan
Standar operasional prosedur (sop) perusahaanStandar operasional prosedur (sop) perusahaan
Standar operasional prosedur (sop) perusahaan
 
SOP GA - Standar Operasional Prosedur General Affair
SOP GA - Standar Operasional Prosedur General AffairSOP GA - Standar Operasional Prosedur General Affair
SOP GA - Standar Operasional Prosedur General Affair
 
Surat pernyataan
Surat pernyataanSurat pernyataan
Surat pernyataan
 
Form pantau perjalanan dinas
Form pantau perjalanan dinasForm pantau perjalanan dinas
Form pantau perjalanan dinas
 
Kontrak jual beli
Kontrak jual beliKontrak jual beli
Kontrak jual beli
 
Sistem penomoran inventaris
Sistem penomoran inventarisSistem penomoran inventaris
Sistem penomoran inventaris
 
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
12. draf perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas
 
Contoh SOP Finance dan Akunting
Contoh SOP Finance dan AkuntingContoh SOP Finance dan Akunting
Contoh SOP Finance dan Akunting
 
Contoh Penawaran Jasa Hukum Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Penawaran Jasa Hukum Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Contoh Penawaran Jasa Hukum Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Penawaran Jasa Hukum Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Surat balasan
Surat balasanSurat balasan
Surat balasan
 
Surat pernyataan penghasilan
Surat pernyataan penghasilanSurat pernyataan penghasilan
Surat pernyataan penghasilan
 
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
 
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa KapalSalam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
 
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita SariContoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
 
contoh Surat perjanjian kontrak rumah
contoh Surat perjanjian kontrak rumahcontoh Surat perjanjian kontrak rumah
contoh Surat perjanjian kontrak rumah
 

Similar to Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama)

Customer service corporate
Customer service corporateCustomer service corporate
Customer service corporate
yogyakartas.com
 
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
alvasuramultikarya
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
ssusera8d31f
 
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPerubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Pristiyanto SS
 
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Catatan Ekstens
 
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdfO06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
ImpunRitonga
 
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
GilangArdi4
 
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfPaparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
AchmadGhuffar
 
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptxPERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
indonesiawuamesu
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
NurulFajri53
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
SPG Umbrella Girls
 
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptxPAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
FavianMaravilleYadis
 
Form ubah data mitra usaha gojek 1911
Form   ubah data mitra usaha gojek 1911Form   ubah data mitra usaha gojek 1911
Form ubah data mitra usaha gojek 1911
WandaBeautyID
 
BAPERTARUM PNS R03
BAPERTARUM PNS R03BAPERTARUM PNS R03
BAPERTARUM PNS R03
Benget Irfan S.
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Nastitya Fionny
 
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Tjahjo Boedi Santoso
 
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iiiPembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iiiKPP Pratama Kepanjen
 
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).pptMateri Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
TaufansyahKambuna
 
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).pptMateri Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
TaufansyahKambuna
 
Pedoman indonesia
Pedoman indonesiaPedoman indonesia
Pedoman indonesia
JuniarSinaga2
 

Similar to Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama) (20)

Customer service corporate
Customer service corporateCustomer service corporate
Customer service corporate
 
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
 
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPerubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
 
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
 
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdfO06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
 
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
 
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfPaparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
 
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptxPERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
 
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptxPAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
 
Form ubah data mitra usaha gojek 1911
Form   ubah data mitra usaha gojek 1911Form   ubah data mitra usaha gojek 1911
Form ubah data mitra usaha gojek 1911
 
BAPERTARUM PNS R03
BAPERTARUM PNS R03BAPERTARUM PNS R03
BAPERTARUM PNS R03
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
 
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
 
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iiiPembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
 
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).pptMateri Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
 
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).pptMateri Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
 
Pedoman indonesia
Pedoman indonesiaPedoman indonesia
Pedoman indonesia
 

More from Imam Prastio

JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGANJOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
Imam Prastio
 
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 PengupahanPP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
Imam Prastio
 
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnetSarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Imam Prastio
 
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdfFIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
Imam Prastio
 
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS JakartaP2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
Imam Prastio
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Imam Prastio
 
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
Imam Prastio
 
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
Imam Prastio
 
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
Imam Prastio
 
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Imam Prastio
 
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 KemnakerPanduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Imam Prastio
 
INDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas KemenperinINDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas Kemenperin
Imam Prastio
 
BPJS Kesehatan
BPJS KesehatanBPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
Imam Prastio
 
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanUser Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
Imam Prastio
 
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Imam Prastio
 
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Imam Prastio
 
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
Imam Prastio
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Imam Prastio
 
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanPP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Imam Prastio
 
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
Imam Prastio
 

More from Imam Prastio (20)

JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGANJOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
 
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 PengupahanPP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
 
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnetSarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
 
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdfFIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
 
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS JakartaP2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
 
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
 
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
 
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
 
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 KemnakerPanduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
 
INDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas KemenperinINDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas Kemenperin
 
BPJS Kesehatan
BPJS KesehatanBPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
 
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanUser Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
 
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
 
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
 
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanPP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
 
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
 

Recently uploaded

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
NinaRahayuBelia
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
pcaiolenovo20232
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
OsmanHjAbdulWahid
 
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
AchmadHasanBasri
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (6)

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
 
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 

Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama)

  • 2.
  • 3. Mempermudah stakeholder (masyarakat, lembaga, perusahaan dan K/L) dalam menggunakan layanan ketenagakerjaan Dibangun dengan konsep micro services, dimana masing - masing layanan saling ter- integrasi dan sekaligus terwujudnya satu data Menerapkan Single Sign On (SSO) pada semua layanan, sehingga stakeholder hanya cukup mempunya satu akun dan satu kali login untuk mengakses semua layanan yang ada Re-branding kemnaker.go.id yang selama ini fokus pada informasi, menjadi fokus pada layanan yang berbasis online TUJUAN SISNAKER
  • 4.
  • 5.
  • 6. Perusahaan Yang Berhak Melakukan Permohonan adalah yang bersatus “PUSAT” Cek WLKP
  • 7.
  • 8.
  • 10. Masukkan Kode WLKP Cabang/Kantor Perwakilan (Jika Ada)
  • 11. Jika Terjadi permohonan tidak diteruskan kepada petugas yang berwenang yaitu: - Lintas provinsi : disahkan oleh Kemnaker RI - Lintas Kab/Kota : disahkan oleh Disnaker Provinsi - Satu Wilayah Kab/Kota : disahkan oleh disnaker Kab/Kota setempat 1.Cek layanan WLKP 2.Cek kesesuaian TDP / NIB perusahaan pusat dan cabang 3.Lakukan Updating data WLKP Online
  • 12.
  • 13.
  • 16. Templete dokumen persyaratan dapat diunduh pada menu dokumen persyaratan Setiap Dokumen Persyaratan diunggah dalam format Pdf File Lengkapi semua sebelum submit permohonan
  • 17. Persyaratan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 1. Surat Permohonan Pengesahan PP 2. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan ID Card Karyawan di Perusahaan) 3. Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah (Bermaterai) 4. Bukti keanggotaan & pembayaran terakhir BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan) 5. Daftar Kantor Cabang/Unit Kerja/Perwakilan 6. Surat Pernyataan belum terbentuk SP/SB di Perusahaan (bila sudah ada SP lampirkan bukti daftarnya) 7. Surat Pernyataan Saran Pertimbangan dari Wakil Pekerja/Buruh dan/atau SP/SB di Perusahaan 8. Surat persetujuan dari Pimpinan SP/SB di perusahaan dan belum siap / mampu meningkatkan PP menjadi PKB, beserta surat bukti pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan dan Susunan Kepengurusan SP/SB di perusahaan (apabila sudah ada SP/SB di perusahaan) 9. Surat Keputusan Pengesahan PP dan Naskah PP yang telah habis masa berlakunya (apabila Pembaharuan) 10. Kesepakatan antara wakil pekerja dan pengusaha mengenai Perubahan Peraturan Perusahaan (apabila Perubahan / Addendum)
  • 18. 1. Surat Permohonan Pendaftaran PKB (asli) 2. Daftar Cabang (asli) 3. Surat Pernyataan Jumlah SP/SB di Perusahaan, bermaterai cukup (asli) 4. Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah (Bermaterai) 5. Surat Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Tanda Bukti Pembayaran terakhir 6. Surat Kuasa Pengelolaan Permohonan dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan ID Card Karyawan di Perusahaan) 7. SK sebelumnya/yang lama (apabila Pembaharuan) 8. Surat Kesepakatan Perpanjangan PKB (Asli) dan bermaterai (apabila Perpanjangan) 9. Surat Pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan setempat sesuai domisili SP/SB beserta susunan pengurus SP/SB Persyaratan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
  • 19.
  • 20. Lanjutkan dengan penginputan Pasal dan Ayat draft PP atau PKB
  • 21.
  • 22.
  • 25. Penginputan Pasal dan Ayat: Bisa salin dan Tempel draft materi yang sudah dipersiapkan atau tulis Kembali dalam papan menu tambah pasal/ayat
  • 28. Setelah dokumen persyaratan dan pasal/ayat ter-upload, selanjutnya menunggu periksa petugas
  • 29.
  • 30. Cek Inbox Jika Ada catatan / perbaikan petugas
  • 31.
  • 32. Pasal dan Ayat yang sudah mendapatkan periksa petugas korektor kemudian dicetak Hasil Cetakan mintakan persetujuan pimpinan perusahaan dengan bukti tandatangan pada halaman terakhir draft PP (bisa digisign) Setelah mendapatkan persetujuan pimpinan, simpan Kembali file dalam format Pdf untuk diunggah
  • 33. Upload Dokumen yang telah disetujui
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37. Cek dokumen PP /PKB yang telah diterbitkan
  • 38. Cek SK Penerbitan Pengesahan PP atau Pendaftaran PKB
  • 39.