Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengupahan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Dokumen ini menetapkan Presiden sebagai penandatangan dan mengatur penempatan peraturan ini dalam Lembaran Negara setelah disahkan.
Rancangan peraturan perusahaan cv.jogja prima perkasaandhi dian
PERATURAN PERUSAHAAN , RANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN , MERANCANG PERATURAN PERUSAHAAN , ATURAN PERUSAHAAN , MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari Peraturan Perusahaan ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, mengatur kewajiban dan hak karyawan terhadap Perusahaan ataupun sebaliknya sehingga terwujud ketenangan kerja dan produktivitas kerja maksimal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan ini mengatur hal-hal yang bersifat umum. Yang bersifat khusus dan halhal lain yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur dengan Surat Keputusan Direksi. Sepanjang suatu hal tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan ini atau dalam peraturan lain yang dikeluarkan oleh perusahaan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
BAB II
HUBUNGAN KERJA
Pasal 4
Perjanjian Kerja
1. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja
2. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
3. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ada 2 jenis perjanjian kerja yaitu:
a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
Pasal 5
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
4. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
5. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
6. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
7. Selama karyawan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dihitung sebagai masa kerja karyawan.
Rancangan peraturan perusahaan cv.jogja prima perkasaandhi dian
PERATURAN PERUSAHAAN , RANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN , MERANCANG PERATURAN PERUSAHAAN , ATURAN PERUSAHAAN , MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari Peraturan Perusahaan ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, mengatur kewajiban dan hak karyawan terhadap Perusahaan ataupun sebaliknya sehingga terwujud ketenangan kerja dan produktivitas kerja maksimal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan ini mengatur hal-hal yang bersifat umum. Yang bersifat khusus dan halhal lain yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur dengan Surat Keputusan Direksi. Sepanjang suatu hal tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan ini atau dalam peraturan lain yang dikeluarkan oleh perusahaan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
BAB II
HUBUNGAN KERJA
Pasal 4
Perjanjian Kerja
1. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja
2. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
3. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ada 2 jenis perjanjian kerja yaitu:
a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
Pasal 5
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
4. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
5. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
6. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
7. Selama karyawan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dihitung sebagai masa kerja karyawan.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan Bondan Winarno
Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) khususnya di wilayah pelabuhan memerlukan perhatian yang lebih intensif guna meminimalisir terjadinya kecelekaan kerja yang terjadi.
Tujuan jangka panjang dari penerapan K3 agar karyawan tetap tenang dalam melakukan pekerjaannya sekaligus mampu meningkatkan produktivitas. Sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, sejahtera, dan bebas dari kecelakaan kerja menuju peningkatan produktivitas.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan Bondan Winarno
Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) khususnya di wilayah pelabuhan memerlukan perhatian yang lebih intensif guna meminimalisir terjadinya kecelekaan kerja yang terjadi.
Tujuan jangka panjang dari penerapan K3 agar karyawan tetap tenang dalam melakukan pekerjaannya sekaligus mampu meningkatkan produktivitas. Sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, sejahtera, dan bebas dari kecelakaan kerja menuju peningkatan produktivitas.
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaImam Prastio
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku efektif tahun 2026). Merubah UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia & Mengubah KUHP.
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...Imam Prastio
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan dengan panduan penggunaan
Daftar Isi
Kata pengantar
Pendahuluan
Lingkup
Acuan normatif
Istilah dan definisi
Konteks organisasi
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan
pekerja dan pihak berkepentingan lainnya
4.3 Menentukan lingkup sistem manajemen
K3
4.4 Sistem manajemen K3
5 Kepemimpinan dan partisipasi pekerja
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
5.2 Kebijakan k3
5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang
organisasi
5.4 Konsultasi partisipasi pekerja
6 Perencanaan
6.1 Tindakan untuk menangani resiko dan
peluang
6.1.1 Umum
6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
dan peluang
6.1.3 Penetapan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
6.1.4 Perencanaan tindakan
6.2 Sasaran K3 dan perencanaan untuk
mencapainya
6.2.1 Sasaran K3
6.2.2 Perencanaan untuk mencapain
sasaran K3
7 Dukungan
7.1 Sumber daya
7.2 Kompetensi
7.3 Kesadaran
7.4 Komunikasi
7.4.1 Umum
7.4.2 Komunikasi internal
7.4.3 Komunikasi eksternal
7.5 Informasi terdokumentasi
7.5.1 Umum
7.5.2 Membuat dan memutahirkan
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi
8 Operasi
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi
8.1.1 Umum
8.1.2 Meniadakan bahaya dan mengurangi
resiko K3
8.1.3 Manajemen perubahan
8.1.4 Pengadaan
8.2 Kesiagaan dan tanggap darurat
9 Evaluasi kinerja
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan
evaluasi kinerja
9.1.1 Umum
9.1.2 Evaluasi penaatan
9.2 Audit internal
9.2.1 Umum
9.2.2 Program audit internal
10 Perbaikan
10.1 Umum
10.2 Insiden, ketidaksesuaian dan tindakan
koreksi
10.3 Perbaikan terus-menerus
Annex A (informative) Panduan tentang penggunaan dokumen ini
Daftar pustaka
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Imam Prastio
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN
INFORMASI KETENAGAKERJAAN
BAB V PELATIHAN KERJA
BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAB VII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
BAB IX HUBUNGAN KERJA
BAB X PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN
KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu Perlindungan
Paragraf 1 Penyandang Cacat
Paragraf 2 Anak
Paragraf 3 Perempuan
Paragraf 4 Waktu Kerja
Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bagian Kedua Pengupahan
Bagian Ketiga Kesejahteraan
BAB XI HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Bagian Ketiga Organisasi Pengusaha
Bagian Keempat Lembaga Kerja Sama Bipartit
Bagian Kelima Lembaga Kerja Sama Tripartit
Bagian Keenam Peraturan Perusahaan
Bagian Ketujuh Perjanjian Kerja Bersama
Bagian Kedelapan Lembaga Penyelesaian
PHI
Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial
Paragraf 2 Mogok Kerja
Paragraf 3 Penutupan Perusahaan (Lock Out)
BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
BAB XIII PEMBINAAN
BAB XIV PENGAWASAN
BAB XV PENYIDIKAN
BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI
ADMINISTRATIF
Bagian Pertama Ketentuan Pidana
Bagian Kedua Sanksi Administratif
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Penjelasan Perubahan UURI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
Data yang Disampaikan
Aplikasi Yang Sudah Berjalan Di SIINas
Registrasi Akun SIINas
Pengisian INDI 4.0
Informasi Umum
Pengisian Kuesioner INDI 4.0
Readiness Index (Penilaian Mandiri)
Kirim Kuesioner
Panduan Layanan BPJS Kesehatan
PENTINGNYA PROGRAM JKN-KIS
IDENTITAS PESERTA PROGRAM JKN-KIS
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
KANAL LAYANAN BPJS KESEHATAN
PENDAFTARAN PESERTA JKN-KIS
PERUBAHAN DATA PESERTA JKN-KIS
IURAN PESERTA
MANFAAT DAN PROSEDUR
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM DONASI
POLA HIDUP SEHAT
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanImam Prastio
1. Halaman Muka
1.1. Pendaftaran
1.2. Login
2. Menu dan Fitur Aplikasi New SIPP
2.1 Mutasi Data
2.1.1 Tambah Tenaga Kerja
2.1.2 Upload Upah
2.1.3 Upload Tenaga Kerja Non Aktif
2.1.4 Hitung Iuran
2.1.4 Finalisasi
2.2 Monitoring
2.2.1 Monitoring Iuran
2.3 Laporan
2.3.1 F1A (Tenaga Kerja Baru)
2.3.2 F1B(Tenaga Kerja Keluar)
2.4.4 F2A (Rincian Upah)
2.4.4 F2 (Rincian Iuran)
2.4.4 Perubahan Umur 56 Tahun
2.5 Pengaturan
2.5.1 Profil Perusahaan
2.5.2 Tambah Perusahaan
2.5.3 Remove Perusahaan Binaan
2.5.4 Tambah User
2.5.5 Nonaktifkan User
2.6 Fitur Tambahan
2.6.1 Ubah Pasword
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...Imam Prastio
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran
Bagian 1 Kepesertaan
Bagian 2 Tata Cara Pendaftaran
Bab III Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran
Bagian 1 Iuran
Bagian 2 Tata Cara Pembayaran Iuran
Bab IV Manfaat JKP
Bagian 1 Umum
Bagian 2 Manfaat Uang Tunai
Bagian 3 Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja
Bagian 4 Manfaat Pelatihan Kerja
Bagian 5 Pelaksanaan Pemberian Manfaat JKP
Bab V Sumber Pendanaan
Bab VI Pengawasan Ketenagakerjaan
Bab VII Penyelesaian Sengketa
Bab VIII Sanksi Administratif
Bab IX Ketentuan Penutup
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingImam Prastio
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Kewajiban
Bagian Ketiga Larangan
BAB III PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bagian Kedua Perpanjangan dan Perubahan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bagian Ketiga Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB IV IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING
BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PENDAMPING DAN TENAGA KERJA ASING
BAB VI PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Pelaporan
Bagian Kedua Pembinaan
Bagian Ketiga Pengawasan
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...Imam Prastio
- PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Lampiran Penjelasan PP No. 35 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Bagian Ketiga Pemberian Uang Kompensasi
BAB III ALIH DAYA
BAB IV WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Waktu Kerja pada Sektor Usaha Atau Pekerjaan Tertentu
Bagian Ketiga Waktu Kerja Lembur
Bagian Keempat Upah Kerja Lembur
Bagian Kelima Istirahat Panjang
BAB V PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja
Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja
BAB VI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
1. SALINAN
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan;
Mengingat
SK No 086163 A
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
MEMUTUSKAN: ...
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 46
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
����ng Perundang-undangan dan
��WJJ�·nistrasi Hukurn,
�)•GJiSlll...._,,.,�
SK No 086138 A