SlideShare a Scribd company logo
SALINAN
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan;
Mengingat
SK No 086163 A
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
MEMUTUSKAN: ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 46
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
����ng Perundang-undangan dan
��WJJ�·nistrasi Hukurn,
�)•GJiSlll...._,,.,�
SK No 086138 A
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

More Related Content

What's hot

Contoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahContoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahBudi Cahyadi
 
Lks bipartit 4
Lks bipartit 4Lks bipartit 4
Lks bipartit 4
Wahyu Saputro
 
Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8
KutsiyatinMSi
 
Form lembur
Form lemburForm lembur
Form lembur
hrdjobchallenge
 
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
 Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
Legal Akses
 
Pembekalan implementasi aksi perubahan
Pembekalan implementasi aksi perubahanPembekalan implementasi aksi perubahan
Pembekalan implementasi aksi perubahan
UninNibiSaputra
 
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
DesaDuntek
 
12. contoh-laporan-audit-kelompok-2
12. contoh-laporan-audit-kelompok-212. contoh-laporan-audit-kelompok-2
12. contoh-laporan-audit-kelompok-2Mohammad Ahadian
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Bondan Winarno
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
MEsatoAriq1
 
Laporan kemajuan pekerjaan
Laporan kemajuan pekerjaanLaporan kemajuan pekerjaan
Laporan kemajuan pekerjaanannasidik
 
Analisa harga satuan
Analisa harga satuanAnalisa harga satuan
Analisa harga satuan
edward syahputra
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
CIkumparan
 
KAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAANKAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAAN
Muhammad Noor
 
materi WLKP.pptx
materi WLKP.pptxmateri WLKP.pptx
materi WLKP.pptx
LavienaOctora1
 
lampiran rkp .docx
lampiran rkp .docxlampiran rkp .docx
lampiran rkp .docx
pemerintahdesasukoha
 
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
udhi purnomo
 
Analisis Kebutuhan Diklat TNA
Analisis Kebutuhan Diklat TNAAnalisis Kebutuhan Diklat TNA
Analisis Kebutuhan Diklat TNA
Igor Wijaya
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 

What's hot (20)

Contoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahContoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucah
 
Lks bipartit 4
Lks bipartit 4Lks bipartit 4
Lks bipartit 4
 
Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8
 
Form lembur
Form lemburForm lembur
Form lembur
 
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
 Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
 
Pembekalan implementasi aksi perubahan
Pembekalan implementasi aksi perubahanPembekalan implementasi aksi perubahan
Pembekalan implementasi aksi perubahan
 
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
 
12. contoh-laporan-audit-kelompok-2
12. contoh-laporan-audit-kelompok-212. contoh-laporan-audit-kelompok-2
12. contoh-laporan-audit-kelompok-2
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
 
Laporan kemajuan pekerjaan
Laporan kemajuan pekerjaanLaporan kemajuan pekerjaan
Laporan kemajuan pekerjaan
 
Analisa harga satuan
Analisa harga satuanAnalisa harga satuan
Analisa harga satuan
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
 
KAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAANKAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAAN
 
materi WLKP.pptx
materi WLKP.pptxmateri WLKP.pptx
materi WLKP.pptx
 
lampiran rkp .docx
lampiran rkp .docxlampiran rkp .docx
lampiran rkp .docx
 
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
 
Analisis Kebutuhan Diklat TNA
Analisis Kebutuhan Diklat TNAAnalisis Kebutuhan Diklat TNA
Analisis Kebutuhan Diklat TNA
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
 
Sk penempatan
Sk penempatanSk penempatan
Sk penempatan
 

Similar to PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

1. salinan pp nomor 14 tahun 2021
1. salinan pp nomor 14 tahun 20211. salinan pp nomor 14 tahun 2021
1. salinan pp nomor 14 tahun 2021
MoraSAriandi
 
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012iccangs
 
PMK162 2012 Perubahan PTKP
PMK162 2012 Perubahan PTKPPMK162 2012 Perubahan PTKP
PMK162 2012 Perubahan PTKPHengky Manurung
 
Pmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkpPmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkp
Pradhana Radya
 
Pmk1620112012 (p ph 21)
Pmk1620112012 (p ph 21)Pmk1620112012 (p ph 21)
Pmk1620112012 (p ph 21)Eva R Siadari
 
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.comUU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
Rendi Adetia Sapoetra
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
CIkumparan
 
PP Nomor 11 2011 Gaji PNS
PP Nomor 11 2011 Gaji PNSPP Nomor 11 2011 Gaji PNS
PP Nomor 11 2011 Gaji PNS
Nandang Sukmara
 
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
CIkumparan
 
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pnsPp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
iskandar ridwan
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Yusmadi Martias
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
agus ranu
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
NafaRudin1
 
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
antono6
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020
Web Master
 
Keppres Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 17 Tahun 2020Keppres Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 17 Tahun 2020
CIkumparan
 

Similar to PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (20)

1. salinan pp nomor 14 tahun 2021
1. salinan pp nomor 14 tahun 20211. salinan pp nomor 14 tahun 2021
1. salinan pp nomor 14 tahun 2021
 
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
 
PMK162 2012 Perubahan PTKP
PMK162 2012 Perubahan PTKPPMK162 2012 Perubahan PTKP
PMK162 2012 Perubahan PTKP
 
Pmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkpPmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkp
 
Pmk1620112012 (p ph 21)
Pmk1620112012 (p ph 21)Pmk1620112012 (p ph 21)
Pmk1620112012 (p ph 21)
 
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.comUU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 
PP Nomor 11 2011 Gaji PNS
PP Nomor 11 2011 Gaji PNSPP Nomor 11 2011 Gaji PNS
PP Nomor 11 2011 Gaji PNS
 
Pp11 2011
Pp11 2011Pp11 2011
Pp11 2011
 
Uu 10 1952
Uu 10 1952Uu 10 1952
Uu 10 1952
 
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
 
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pnsPp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020
 
Keppres Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 17 Tahun 2020Keppres Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 17 Tahun 2020
 
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
 

More from Imam Prastio

JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGANJOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
Imam Prastio
 
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 PengupahanPP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
Imam Prastio
 
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnetSarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Imam Prastio
 
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdfFIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
Imam Prastio
 
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS JakartaP2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
Imam Prastio
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Imam Prastio
 
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
Imam Prastio
 
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
Imam Prastio
 
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
Imam Prastio
 
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Imam Prastio
 
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 KemnakerPanduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Imam Prastio
 
INDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas KemenperinINDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas Kemenperin
Imam Prastio
 
BPJS Kesehatan
BPJS KesehatanBPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
Imam Prastio
 
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanUser Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
Imam Prastio
 
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Imam Prastio
 
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Imam Prastio
 
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Imam Prastio
 
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
Imam Prastio
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Imam Prastio
 
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
Imam Prastio
 

More from Imam Prastio (20)

JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGANJOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
 
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 PengupahanPP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
 
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnetSarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
 
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdfFIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
 
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS JakartaP2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
 
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
 
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
 
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
 
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 KemnakerPanduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
 
INDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas KemenperinINDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas Kemenperin
 
BPJS Kesehatan
BPJS KesehatanBPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
 
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanUser Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
 
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
 
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
 
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
 
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
 

Recently uploaded

PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 

Recently uploaded (16)

PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 

PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

  • 1. SALINAN PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; Mengingat SK No 086163 A : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: ...
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 57 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKOWIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ����ng Perundang-undangan dan ��WJJ�·nistrasi Hukurn, �)•GJiSlll...._,,.,� SK No 086138 A