Perjanjian Kontraktor Lidar dan Aerial Photogrammetry Survey Terbaru. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PT. ____________________
(“PERUSAHAAN”)
Dan
PT. ____________________
(“KONTRAKTOR”)

2. 2 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
PERJANJIAN KERJASAMA
NO. …………………….
Perjanjian kerjasama ini (“Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani di ................., pada
hari................, tanggal ............, bulan ..................., tahun ......................... (Tgl-Bln-Thn), oleh dan
antara :
1. PT. ____________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di ............................................, dalam
Perjanjian ini diwakili oleh .................. dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan
oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. ____________________ (untuk
selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”); dan
2. PT. ____________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di ......................................................,
Telp. ........................, Fax. .........................., dalam Perjanjian ini diwakili oleh ..........................
dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama PT. ____________________ (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kontraktor”).
Perusahaan dan Kontraktor untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para
Pihak” dan masing-masing sebagai “Pihak”.
Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
A. Bahwa, Perusahaan adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha
pertambangan yang merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) Operasi
Produksi a.n. PT. ____________________ sesuai dengan Keputusan Bupati ..............
Nomor: ................................ TAHUN .......... tertanggal .............................;
B. Bahwa, Kontraktor adalah konsultan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang
Lidar dan Aerial Photogrammetry Survey yang dibutuhkan oleh Perusahaan dalam menjalankan
kegiatan usahanya;
C. Bahwa, Perusahaan bermaksud untuk menunjuk Kontraktor untuk melakukan pekerjaan
Survey Lidar dan Aerial Photogrammetry terhadap rencana jalan angkutan batubara Perusahaan,
yang berlokasi di .........................................................................., dengan area seluas ............
(.................................................) Ha (“Area of Interest” atau “AoI”), Peta AoI terlampir dalam
Perjanjian ini.
OLEH KARENANYA, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu Perjanjian
dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1

3. 3 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan yang diserahkan Perusahaan dan yang harus dikerjakan oleh Kontraktor
adalah sebagai berikut :
1.1 Pengurusan segala Perizinan/Security Clearence (“SC”) untuk melakukan kegiatan survey
LiDAR dan foto udara.
1.2 Melakukan mobilisasi peralatan dan pesawat terbang dari dan ke bandara terdekat dengan
area yang akan di survey.
1.3 Pemasangan dan pengukuran Benchmark (“BM”) dengan menggunakan Global Positioning
System (“GPS”) di lokasi AoI, serta pengikatan ke titik referensi yaitu titik
BAKOSURTANAL order-0 atau order-1, sebanyak 4 (empat) BM atau 2 (dua) Pasang
BM pada 2 lokasi.
1.4 Akuisisi data LiDAR dan Foto Udara digital untuk total AoI seluas 4.140 ha, dengan
kandungan cloud cover / gap / blank spot dibawah 3% (tiga persen).
1.5 Pengolahan data Digital Surface Model (“DSM”) dan Digital Terain Model (“DTM”) dengan
akurasi vertikal/horizontal tergantung dari kondisi vegetasi objek pada AoI.
1.6 Pengolahan data kontur dengan interval 1 meter dalam format CAD atau SHP sesuai
permintaan Perusahaan.
1.7 Pengolahan data ortophoto digital dengan resolusi pixel 15 cm untuk mendapatkan produk
peta foto digital.
1.8 Proses editing dan kartografi peta kedalam bentuk sheet skala 1:1.000.
1.9 Semua data spasial ditampilkan dalam koordinat Universal Transverse Mercator (“UTM”)
dengan menggunakan elipsoid World Geodetic System (“WGS”) 84. Informasi ketinggian
yang disajikan adalah ketinggian geoid hasil koreksi speroid Earth Gravitational Model
(“EGM”) ’96.
(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai“Pekerjaan”)
PASAL 2
PENYERAHAN DATA AKHIR
Setelah Lidar Survey selesai, hasil akhir data survey sesuai yang akan diberikan kepada Perusahaan
adalah sebagai berikut :
a) Raw Data: Lidar dan Photo.
b) 4 (empat) BM terpasang dan hasil pengolahan GPS Geodetik lengkap dengan deskripsi
BM GPS Geodetik.
c) DSM (Digital Surface Model) dalam format ASCII.
d) DTM (Digital Terrain Model) dalam format ASCII.
e) Peta kontur skala 1:1000 dengan interval kontur 1 (satu ) meter, dalam format digital
(DWG) dan DXF.
f) Peta foto skala 1:1000 dengan resolusi pixel 15 cm dalam format TIFF digital.
g) Peta tematik skala 1:1000 dalam format digital, dengan layer:
1. Jalan;
2. Bangunan;

4. 4 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
3. Sungai;
4. Rawa / Danau;
5. Land Cover.
h) 1 (satu) lisensi Software Global Mapper.
i) Laporan akhir (penjelasan tentang metodologi persiapan, akusisi dan processing data).
(selanjutnya disebut sebagai“Data Akhir”)
PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Kontraktor berkewajiban untuk :
a. membuat dan menerangkan mengenai jadwal kegiatan (activity plan) dan metoda
pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan;
b. membuat dan menyerahkan laporan mingguan untuk pekerjaan pengolahan data yang
tidak dilakukan di lokasi AoI dan laporan harian untuk pekerjaan akuisisi data lapangan di
lokasi AoI;
c. memberikan data yang benar dari hasil survey baik data mentah maupun data hasil
adjusted (hitungan) apabila sewaktu-waktu diminta oleh Perusahaan;
d. menjaga kerahasiaan data/informasi/dokumen dan hasil Pekerjaan yang disusunnya dan
tidak menyebarluaskan data/informasi/dokumen tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Perusahaan, dalam hal terbukti secara hukum terdapat hal-hal yang berkaitan
dengan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang diketahui oleh pihak
ketiga lainnya yang merupakan kelalaian dari Kontraktor dan/atau karyawan yang
dipekerjakannya maka Kontraktor wajib untuk mengganti kerugian material dan
immaterial yang mungkin diderita oleh Perusahaan dikarenakan hal tersebut;
e. memberikan Data Akhir kepada Perusahaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam
Perjanjian ini;
2. Kontraktor mempunyai hak untuk:
a. menerima pembayaran Harga Pekerjaan dari Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 4
Perjanjian ini.
3. Perusahaan berkewajiban untuk:
a. membantu dan menyediakan kelengkapan administrasi pengajuan Surat Permohonan
Security Clearance (SC) dan Security Officer (SO) oleh Kontraktor jika memang kelengkapan
administrasi itu berhubungan dengan Perusahaan.
4. Perusahaan mempunyai hak untuk:
a. menerima Data Akhir dari Kontraktor dengan hasil yang baik;
b. memberikan masukan atau saran sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
c. apabila dikemudian hari setelah Pekerjaan diselesaikan oleh Kontraktor, masih terdapat
hal-hal yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Kontraktor, maka

5. 5 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
Perusahaan berhak untuk meminta Kontraktor memberikan penjelasan yang diperlukan
tersebut kepada Perusahaan.
PASAL 4
HARGA PEKERJAAN
1. Total harga pekerjaan adalah USD ............. (.................................. Amerika Serikat Dolar)
(“Harga Pekerjaan”), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harga Pekerjaan adalah Lumpsump (borongan), tidak ada penambahan harga sampai
dengan Pekerjaan selesai.
b. Harga Pekerjaan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) sebesar 10% (sepuluh
persen) yang menjadi tanggung jawab Perusahaan.
c. Harga Pekerjaan belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) yang akan ditanggung oleh
Kontraktor; Perusahaan melakukan pemotongan otomatis sejumlah yang dikenakan PPh
dan menyerahkan bukti pemotongan pembayaran PPh tersebut kepada Kontraktor.
Namun demikian apabila Kontraktor menghendaki adanya pembebasan PPh; maka
Kontraktor harus melampirkan salinan surat dari surat pembebasan pajak dalam perintah
pembayaran kepada Perusahaan.
d. Setiap perintah pembayaran, Kontraktor harus menyerahkan invoice dan faktur pajak
yang asli.
2. Selain dari pajak yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini. Segala pajak yang mungkin
timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di wilayah
Republik Indonesia.
PASAL 5
MEKANISME PEMBAYARAN
1. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas Harga Pekerjaan kepada Kontraktor dalam
mata uang Dollar Amerika Serikat (“USD”) melalui telegraphic transfer dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Pembayaran tahap ke-1/Down Payment (“DP”) sebesar 40% (empat puluh persen) dari
Harga Pekerjaan atau sebesar USD ................. (.................................Amerika Serikat Dolar)
akan dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian atau sebelum pengurusan ijin
SC/SO.
b. Pembayaran tahap ke-2 sebesar 40% (empat puluh persen) dari Harga Pekerjaan atau
sebesar USD ............... (................................ Amerika Serikat Dolar) akan dibayarkan
setelah selesai akuisisi data lapangan baik darat maupun udara yang dimana data lapangan
tersebut juga akan didistribusikan kepada Perusahaan.

6. 6 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
c. Pembayaran tahap ke-3 sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Pekerjaan atau
sebesar USD .............. (......................................) akan dibayarkan setelah Kontraktor
menyerahkan semua produk akhir Pekerjaan berupa Data Akhir kepada Perusahaan.
2. Pembayaran Harga Pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ini dilakukan paling
lambat 5 (lima) hari kerja (terkecuali untuk DP) sejak diterimanya permintaan pembayaran
yang dilengkapi kwitansi bermaterai, faktur pajak, dan dokumen lain yang diperlukan dari
Kontraktor kepada Perusahaan.
3. Pembayaran Harga Pekerjaan akan dilakukan oleh Perusahaan melalui transfer ke rekening
milik Kontraktor sebagai berikut :
Nama Bank : ...............................
Cabang : ...............................
Nomor Rekening (USD) : ...............................
Atas Nama : PT ____________________
PASAL 6
JANGKA WAKTU PEKERJAAN
1. Jangka waktu pengerjaan pemetaan topografi metode Lidar dan Photogrammetry sesuai dengan
lingkup Pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah 3 (tiga)
bulan terhitung sejak diterimanya DP/pembayaran tahap ke-1 (“Jangka Waktu
Pekerjaan”).
2. Kontraktor bekewajiban untuk menginformasikan secepatnya secara tertulis kepada
Perusahaan apabila terdapat perubahan jadwal disertai dengan alasan yang jelas perihal
perubahan jadwal tersebut.
3. Jangka Waktu Pekerjaan tersebut sudah termasuk persiapan peralatan di lapangan, mobilisasi
peralatan dan crew, serta processing data lidar sampai menjadi peta foto dan peta tematik.
4. Apabila Kontraktor tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu
Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh Keadaan Memaksa yang diatur pada Pasal 12, maka
Kontraktor diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan Pekerjaan selama 7 (tujuh) hari
kalender sejak berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan.
PASAL 7
GARANSI DATA AKHIR
Kontraktor dengan ini memberikan garansi atas Data Akhir yang diserahkan kepada Perusahaan
sesuai dengan Data Akhir sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini serta dalam

7. 7 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan, Kontraktor
wajib memberikan Data Akhir serta memberikan penjelasan atas data tersebut apabila sewaktu-
waktu diminta oleh Perusahaan.
PASAL 8
SUPERVISI PEKERJAAN
Para Pihak dengan ini sepakat untuk menunjuk masing-masing perwakilannya untuk
berkoordinasi dan mengelola proyek demi kesuksesan dari Pekerjaan di lapangan, yaitu:
Perusahaan : ............... (Geologist)
Kontraktor : ....................... (Project Manager) dan
...................... (Project Director)
PASAL 9
KESELAMATAN
Kontraktor berkewajiban untuk memastikan keselamatan semua orang yang turut serta dalam
pelaksanaan Pekerjaan di AoI dan area lainnya yang masih dalam penguasaan dari Perusahaan
yang termasuk dalam lokasi Pekerjaan sesuai dengan regulasi keamanan milik Perusahaan dan
juga terhadap semua petunjuk dari Perusahaan demi keselamatan, termasuk namun tidak terbatas
dalam penggunaan baju pengaman, helm, sarung tangan, sepatu, sabuk pengaman dan
penanganan terhadap bahan berbahaya setiap saat, yang sesuai dengan standar yang berlaku di
Perusahaan.
PASAL 10
ASURANSI
1. Setiap pekerja dari Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya terkait dengan Pekerjaan
harus mengasuransikan dirinya dari kematian, kecelakaan atau sakit atau kerusakan ditanah
atau benda dari segala yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan Pekerjaan.
2. Perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap asuransi pekerja dari Kontraktor dan terhadap
segala sesuatu yang mungkin terjadi terhadap pekerja dari Kontraktor selama melaksanakan
Pekerjaan.
PASAL 11
DENDA KETERLAMBATAN
Apabila Kontraktor terlambat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan
yang bukan disebabkan oleh Keadaan Memaksa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 Perjanjian
ini, maka Kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) per hari dari Harga
Pekerjaan dengan maksimum denda 10% (sepuluh persen) dari Harga Pekerjaan, yang wajib
dibayarkan oleh Kontraktor kepada Perusahaan sesuai dengan nilai denda keterlambatan

8. 8 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
tersebut, dan Perusahaan berhak untuk mengalihkan Pekerjaan kepada pihak lain dan mengakhiri
Perjanjian ini secara sepihak.
PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA
1. Para Pihak tidak dapat dianggap bersalah atau melanggar janji, apabila Para Pihak tidak dapat
memenuhi kewajibannya disebabkan oleh keadaan memaksa termasuk namun terbatas seperti
gempa bumi, kebakaran besar, kerusuhan massal, pemogokan umum, peperangan,
ketersediaan pesawat untuk melaksanakan Pekerjaan karena adanya penundaan, masalah
teknis atau cuaca buruk, perubahan hukum Republik Indonesia, kebijakan dan peraturan
pemerintah di Indonesia dan krisis ekonomi (“Keadaan Memaksa”), maka salah satu Pihak
yang mengalami Keadaan Memaksa berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis
kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 x 24 jam dan berusaha mengatasi dan menyelesaikan
masalahnya sebaik-baiknya.
2. Dalam hal Keadaan Memaksa terjadi berturut-turut selama 15 (lima belas) hari kalender,
maka Pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa mempunyai hak untuk mengakhiri
Perjanjian ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang
terkena Keadaan Memaksa.
PASAL 13
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Perjanjian ini hanya dapat ditafsirkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul sehubungan dengan dan/atau
sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan
terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pertemuan
musyawarah pertama diadakan Para Pihak tidak berhasil mencapai musyawarah mufakat,
maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (“BANI”) di Jakarta berdasarkan peraturan BANI. Dewan arbitrasi terdiri dari tiga
(3) juri, satu (1) juri ditetapkan oleh masing-masing Pihak dan yang ketiga yang memimpin
arbitrasi dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh Ketua BANI. Bahasa yang digunakan untuk
arbitrasi adalah Bahasa Indonesia. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa keputusan
arbitrase adalah final dan mengikat Para Pihak.
4. Para Pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan isi Perjanjian sebelum dikeluarkannya
putusan arbitrase tersebut.

9. 9 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
PASAL 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN
1. Setiap Pihak di sini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya:
a. Bahwa Perusahaan dan Kontraktor, masing-masing adalah sebuah perseroan terbatas
yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan secara
hukum telah cakap untuk masuk dalam Perjanjian ini;
b. Semua persetujuan yang diperlukan telah diperoleh oleh Para Pihak sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk kuasa-kuasa (apabila ada), dan kewenangan yang
terkait dengan dokumen, perjanjian atau akta yang diperlukan dan untuk mengambil
semua tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melakukan semua kewajiban dari
masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
c. Bahwa tidak ada suatu persetujuan lain yang perlu diperoleh oleh masing-masing Pihak
dalam rangka menandatangani Perjanjian ini sehingga segala hak dan kewajiban hukum
Para Pihak adalah sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang memungkinkan untuk dilaksanakannya
Perjanjian ini.
d. Bahwa pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan syarat dan kondisi atau
hal yang akan mengakibatkan pelanggaran dari syarat, kondisi ketentuan, atau dari suatu
kontrak, perjanjian atau instrumen lain yang Pihak tersebut terikat, atau melanggar
persyaratan dan ketentuan atau ketentuan dari setiap kontrak tersebut, dan tidak
melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak dengan ini setuju, untuk mengganti kerugian dari Pihak lain dan menjaga Pihak
lain dari setiap kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran Pihak lain yang disebabkan
pernyataan atau jaminan sebagaimana dalam Perjanjian ini tidak benar, tidak lengkap
dan/atau tidak akurat.
PASAL 15
PERUBAHAN
Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang
dipandang perlu oleh Para Pihak, dapat diatur dikemudian secara musyawarah dan diterbitkan
dalam perjanjian tambahan (addendum) yang diletakkan menjadi satu bagian yang tidak
terpisahkan satu sama lain dengan Perjanjian ini.
PASAL 16
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

10. 10 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
1. Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri berdasarkan kejadian-kejadian sebagai
berikut:
a. Secara otomatis berakhir apabila Jangka Waktu Pekerjaan telah berakhir dan Para Pihak
tidak melakukan perpanjangan atas Jangka Waktu Pekerjaan; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 Perjanjian; atau
c. Masing-masing Pihak berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan
memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kerja kalender sebelumnya apabila :
1) salah satu Pihak gagal melaksanakan sebagian dan/atau keseluruhan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
2) apabila kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi,
sedangkan Pihak yang bermaksud membatalkan Perjanjian ini telah memberikan
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (tujuh) hari kerja
kepada Pihak lainnya.
d. Diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan berdasarkan kesepakatan bersama
Para Pihak.
2. Para Pihak sepakat terhadap pengakhiran Perjanjian yang dilakukan berdasarkan ketentuan
Pasal 16 ayat 1 huruf b atau c atau d di atas tidak serta merta menghilangkan/menghapuskan
kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian.
3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini seperti dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, Para Pihak sepakat
untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266, 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian.
4. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh Kontraktor yang diakibatkan atas kelalaian Perusahaan
maka Perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar kepada Kontraktor atas biaya
yang timbul dalam pelaksanaan Pekerjaan.
5. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh Kontraktor, maka Perusahaan berhak untuk mendapatkan
pembayaran kembali, didasarkan atas nilai jasa yang telah dilakukan sampai dengan tanggal
penghentian Pekerjaan tersebut.
PASAL 17
LAIN-LAIN
1. Tidak ada satu Pihak pun di dalam Perjanjian ini yang dapat mengalihkan sebagian atau
seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

11. 11 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini, addendum Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen
lain yang disepakati Para Pihak yang ada dan/atau mungkin ada di kemudian hari adalah
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para
Pihak dan mengesampingkan seluruh kesepakatan-kesepakatan, baik secara lisan maupun
tulisan, yang ada dan/atau mungkin ada di antara Para Pihak sebelum ditandatanganinya
Perjanjian ini.
4. Apabila satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku
karena bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan di dalam setiap hal
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut tidak akan
mempengaruhi dan/atau mengurangi keabsahan dan/atau keberlakuan ketentuan-ketentuan
lainnya yang diatur di dalam Perjanjian, dan Para Pihak sepakat untuk, dalam setiap kejadian
semacam itu, mengganti ketentuan yang tidak dapat diberlakukan atau tidak sah tersebut
dengan ketentuan lain yang paling mendekati maksud dan tujuan dari ketentuan yang
digantikan tersebut.
Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana disebutkan
pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Perusahaan
PT. ____________________
Kontraktor,
PT. ____________________
___________________________
Nama: ..................
Jabatan: Direktur Utama
___________________________
Nama: ......................
Jabatan: Direktur Utama

12. 12 of 11 | P e r j a n j i a n K e r j a s a m a
LAMPIRAN PETA AoI (Area of Interest)
Legenda:
Garis warna kuning adalah AoI pekerjaan