Perjanjian kerja sama ini membahas kerja sama antara PT. A dan PT. B dalam melakukan riset proyek REDD+ yang didanai oleh Korea-Indonesia FMU/REDD Joint Project Management Unit. Kerja sama ini bertujuan untuk membuat Project Design Document dan mendaftarkannya ke Verified Carbon Standard. PT. A dan PT. B sepakat bekerja sama dengan membentuk konsorsium riset dan membagi tugas dalam melaksanakan proyek ini.

1. PERJANJIAN KERJA SAMA
NO.: ______________
antara
PT. _____________
dengan
PT. ____________________________________
tentang
KERJASAMA DALAM BENTUK KONSORSIUM RISET
“RESEARCH SERVICE FOR ACQUIRING CARBON
CREDITS FROM REDD+”
Pada hari ini, .......... tanggal .......... bulan ............... tahun dua ribu.....................(Tgl-Bln-
Thn), bertempat di ............, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. _________ selaku Presiden Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.
_____________, berkedudukan di ........................................................, ...................., yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ___________________, selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama ............................, berkedudukan di .......................................................................,
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK.
Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing PARA PIHAK telah sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka KERJASAMA DALAM BENTUK
KONSORSIUM RISET DENGAN NAMA PROYEK “RESEARCH SERVICE FOR
ACQUIRING CARBON CREDITS FROM REDD+” yang didanai oleh Korea-Indonesia
FMU/REDD Joint Project Management Unit (PMU) yang dituangkan pada pasal-pasal
sebagai berikut:

2. Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan,
mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membuat Project Design Document (PDD)
dan melakukan registrasi PDD kepada Lembaga Verified Carbon Standard (VCS).
Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
1) Membentuk Konsorsium Riset dengan anggota PARA PIHAK untuk melaksanakan
Penelitian dan Pengembangan proyek REDD+.
2) Pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK baik sarana dan
prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM), serta anggaran yang diperlukan oleh
Konsorsium Riset.
3) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam rangka
mendukung kemajuan dan pengembangan Konsorsium Riset.
4) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
Pasal 3
PELAKSANAAN
1) PARA PIHAK akan melaksanakan Penelitian dan Pengembangan proyek REDD+ sesuai
pasal 2 secara bersama-sama dengan menggunakan sarana, prasarana, SDM serta
anggaran sesuai dengan kontribusinya masing-masing PARA PIHAK;
2) Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ayat 1) PARA PIHAK akan menunjuk
wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

3. Pasal 4
JANGKA WAKTU
1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan
.....................................
2) Apabila sampai dengan tanggal .................................. PDD belum diserahkan kepada
VVB, maka perjanjian kerja sama ini diperpanjang selama 2 bulan terhitung mulai
tanggal .................................... sampai dengan .................................
3) Satu tahun pendampingan proses validasi dan registrasi terhitung sejak masa kontrak
selesai sesuai dengan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini.
Pasal 5
TUGAS DAN WEWENANG
1) Tugas dan Wewenang PIHAK PERTAMA :
a) Membantu menyediakan data yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam pembuatan
PDD.
b) Membantu menyediakan fasilitas berupa transportasi dan akomodasi yang diperlukan
PIHAK KEDUA pada saat kunjungan ke lokasi proyek.
c) PIHAK PERTAMA dapat meminta laporan secara periodik setiap bulan tentang
perkembangan pembuatan PDD kepada PIHAK KEDUA dalam bahasa Inggris.
d) Jika pihak PMU membutuhkan penjelasan perkembangan pembuatan PDD dan
laporan maka PIHAK PERTAMA akan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA
melalui berbagai fasilitas.
e) PIHAK PERTAMA berhak berkonsultasi secara langsung baik melalui surat
elektronik, telepon maupun tatap muka dengan Tenaga Ahli dari PIHAK KEDUA
yang proses konsultasi tersebut diketahui oleh PIHAK KEDUA.
2) Tugas dan Wewenang PIHAK KEDUA :
a) PIHAK KEDUA membuat draft pertama PDD, draft kedua PDD dan final PDD
dalam bahasa Inggris.
b) PIHAK KEDUA membuat “Interim Report” dan “Final Report” berkaitan dengan
perkembangan pembuatan PDD. Dokumen ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia.
c) Setiap bulan PIHAK KEDUA memberikan bagian PDD yang sudah diselesaikan yang
ditulis dalam bahasa Inggris dan penjelasan perkembangan pembuatan PDD yang
ditulis dalam bahasa Indonesia.

4. d) PIHAK KEDUA ikut mendampingi proses Validasi dan Registrasi PDD, baik pada
saat konsultasi dengan menyiapkan jawaban untuk menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh pihak Validation dan Verification Body (VVB) yang disahkan oleh
VCS.
e) Jika terdapat bagian PDD yang perlu direvisi, maka PIHAK KEDUA akan melakukan
revisi berdasarkan masukan dokumen tertulis dari Tenaga Ahli tim Forest Carbon
Inventory (FCI) dan tim Sosial Ekonomi (SES).
f) PIHAK KEDUA melaporkan anggaran biaya sesuai dengan Interim Report dan Final
Report seperti kategori anggaran yang tercantum dalam “price proposal” yang
diajukan pada saat bidding dari PIHAK PERTAMA kepada pihak PMU.
g) PIHAK KEDUA berhak dan wajib mengikuti workshop dan rapat Steering
Committee terkait kegiatan proyek.
h) PIHAK KEDUA berhak mengunjungi lokasi proyek untuk kegiatan proyek.
i) PIHAK KEDUA memberikan list Tenaga Ahli yang terlibat dalam proyek ini dan
dilampirkan dalam surat perjanjian (Lampiran 2).
Pasal 6
BIAYA DAN PENGELUARAN
1) Total biaya yang akan dianggarkan untuk melaksanakan kerjasama penelitian ini sebesar
USD_______belum termasuk pajak (PPN akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
dan PPh akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan pajak yang
berlaku di Indonesia) dan akan dibayarkan secara bertahap.
2) Tahap pembayaran :
a. Pembayaran tahap I sebesar 40% (USD_______), dibayarkan pada saat surat
kerjasama ini ditandatangani.
b. Pembayaran Tahap II sebesar 20% (USD____), dibayarkan pada saat draft pertama
PDD selesai dilaporkan
c. Pembayaran Tahap III sebesar 20% (USD_____), dibayarkan pada saat draft kedua
PDD selesai dilaporkan
d. Pembayaran Tahap IV sebesar 20% (USD_______), dibayarkan pada saat laporan
PDD selesai dibuat dan diserahkan kepada pihak VVB.
3) Semua biaya kunjungan ke lokasi proyek (termasuk transportasi, perdiemdan akomodasi)
yang dikeluarkan terkait dengan pembuatan PDD dibiayai oleh PIHAK PERTAMA.

5. 4) Semua biaya perjalanan untuk menghadiri rapat terkait pembuatan PDD akan dibiayai
oleh PIHAK PERTAMA dengan standar yang disepakati bersama dan PIHAK KEDUA
berhak mendapatkan salinan bukti pengeluaran biaya tersebut. Standar biaya transportasi
dan narasumber terlampir pada lampiran standar biaya (Lampiran 1).
Pasal 7
KEPEMILIKAN HASIL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hal-hal yang berkenaan dengan Kepemilikan Hasil dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
sebagai bagian dari hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan di
bidang karbon (REDD+) seluruhnya merupakan hak PMU.
Pasal 8
KERAHASIAAN
1) PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan metode, data, dokumen-dokumen, hasil
rapat, dan diskusi yang ada di dalamnya baik informasi tersebut disampaikan secara
tertulis maupun lisan, serta tidak akan mengkomunikasikan, menyebarkan, dan/atau
melampirkan seluruh dan/atau sebagian isi Perjanjian beserta data dan/atau informasi
sehubungan dengan Perjanjian kepada pihak ketiga manapun, terkecuali apabila disetujui
oleh PMU.
2) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) berlaku sampai dengan
adanya persetujuan tertulis dari PARA PIHAK bahwa metode, proses dan informasi
tidak bersifat rahasia lagi atau dapat dibuka kepada pihak lain.
Pasal 9
AMANDEMEN DAN ADDENDUM
1) Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini akibat adanya perubahan
kesepakan PARA PIHAK dapat dilakukan melalui AMANDEMEN yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut
dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk ADDENDUM yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

6. Pasal 10
LAIN-LAIN
1) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk
mufakat;
Pasal 11
PENUTUP
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam
rangkap 2 asli yang masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab, dan mulai berlaku tanggal sebagaimana disebutkan pada awal
Perjanjian Kerja Sama ini.
PIHAK PERTAMA
_______________________
Presiden Direktur
PT. _____________
PIHAK KEDUA
___________________
Direktur Utama
___________________

7. LAMPIRAN 1. STANDAR BIAYA
1) Transportasi (dalam IDR)
TUJUAN
ASAL
JAKARTA BOGOR DAERAH LAIN***
JAKARTA ______** ________** ________*
BOGOR _______** ________** __________*
DAERAH LAIN*** ________* ________* __________**
Keterangan : * : satu kali perjalanan
** : dua kali perjalanan (Pulang-Pergi)
*** : biaya perjalanan (transportasi+ perdiem 500,000)
2) Narasumber (dalam IDR)
DURASI
KEGIATAN
SETENGAH HARI* SATU HARI**
RAPAT UMUM _________ ___________
PRESENTASI _________ _________
MODERATOR _________ _________
Keterangan : * : 1-4 jam
** : > 4 jam
3) Jika para Tenaga Ahli berangkat bersama menggunakan mobil sewa yang dikelola oleh
............................... maka .............................. berhak mendapat kompensasi sebesar Rp. ______
untuk lama pemakaian ___ jam, Rp. ______ untuk lama pemakaian _____ jam.
4) Apabila standar biaya nomor (3) diberlakukan, maka standar biaya nomor (1) tidak berlaku.
5) Pengeluaran PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan perjalanan Tenaga Ahli yang dilakukan
sejak Bulan _____ sampai dengan dokumen ini ditandatangani akan diganti oleh PIHAK
PERTAMA

8. LAMPIRAN 2. DAFTAR TENAGA AHLI CER INDONESIA
No. Position Name of the Expert Description of Duties
1 Team leader ........................................... - Coordinating the work of experts in PDD and
methodology revision
- Leading the work related to carbon trading
mechanism
- Main author and editor of PDD
2 MRV Specialist ........................................... - Develop/improve procedures for MRV to
ensure that records of activities can be linked
with the National MRV system
- Provide inputs for design of carbon inventory
survey
- Review the result of carbon inventory survey
- Responsible for monitoring section in the
PDD
3 Peat Specialist ........................................... - Leading the work in data and information on
peat management
- Provide inputs on the applicability section on
the revision of methodology
- Design survey to estimate peat carbon
- Responsible for estimation of emissions from
below ground biomass
4 Carbon Specialist ........................................... - Leading the work on GHG emission
calculation, especially from above ground
biomass
- Review the result of carbon inventory survey
- Responsible for baseline and GHG emissions
sections in the PDD
5 Social economy
specialist
........................................... - Leading the work in stakeholder consultation
- Design social economy survey
- Review the results of social economy survey
6 GIS Specialist ........................................... - Develop maps for estimation of baseline and
project emissions
- Provide spatial information to assist in the
design of surveys
7 Legal/Institutional
Specialist
........................................... - Assist in the process on submission of
requests for related permits
- Assist in review of related policies
8 Hydrology Specialist ........................................... - Analyze any changes in water table situation
due to project activity
- Provide inputs for assessment on applicability
of methodology
9 Technical Assistant ........................................... - Assist in technical matters of the team’s work
such as compiling required data and produce
notes of meetings
10 Administrative
Assistant
........................................... - Assist in administrative matters such as
keeping log of experts’ activity and facilitate
the arrangement for meetings
11. Backstopper ........................................... - Provide necessary support in the case of
conflicting schedule with experts and/or
assistants