Bagi Para Peminat CONTOH/Template Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Dokumen yang sedang Anda baca saat ini berisi tentang 4 buah contoh surat pernyataan diantaranya Surat Pernyataan Kesanggupan, Surat Pernyataan / Keterangan Cerai, Surat Pernyataan Kehilangan KTP, dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dari Blog ITneT Padang.
Bagi Para Peminat CONTOH/Template Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Dokumen yang sedang Anda baca saat ini berisi tentang 4 buah contoh surat pernyataan diantaranya Surat Pernyataan Kesanggupan, Surat Pernyataan / Keterangan Cerai, Surat Pernyataan Kehilangan KTP, dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dari Blog ITneT Padang.
Bagi Para Pengunjung yang membutuhkan CONTOH-CONTOH PERJANJIAN KERJA BILINGUAL (2 BAHASA) dapat memesannya kepada Kami HARD-Hi SMART CONSULTING melalui Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response)
surat pernyataan telah menerima uang muka jual beli tanahLegal Akses
PENJUAL dengan ini menyatakan, telah menerima pembayaran uang muka atas jual – beli Tanah tersebut sebesar Rp. _____________ (______________________) dari PEMBELI, yaitu:
Nama : _____________________
Tempat/Tanggal Lahir : _____________/___ ___________________ ______
Alamat : ___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________
No. KTP : ______________________
...
Bagi Anda yang ingin dibantu dalam masalah Pengelolaan SDM Perusahaan nya, maka dapat menghubungi Kami : HARD-Hi SMART CONSULTING ( Hotline: 0878-7063-5053 )
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Untuk bertindak untuk dan atas nama PT. _________________ untuk melakukan penjualan barang-barang produk PT. _________________ tersebut di wilayah kota __________. Dalam rangka penunjukan ini, saudara ___________ tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Melakukan penjualan barang-barang produk PT. _____________ di wilayah kota ________________.
2. Mendirikan Kantor Cabang Pemasaran PT. _______________ di wilayah kota _______________________.
3. Melakukan rekrutmen tenaga kerja atas nama PT. ____________________ untuk kepentingan kantor cabang tersebut.
4. Melakukan promosi di wilayah kota ___________.
5. Melakukan pengurusan izin-izin yang diperlukan.
6. Melakukan segala hal yang dipandang baik dan perlu dalam rangka pelaksanaan Surat Penunjukan ini.
Ingin mengurangi LIKE dan DISLIKE dalam penentuan Performance Appraisal? Gunakan KPI yang berbasis Balanced Scorecard. Akan terlihat prestasi kerja pegawai, yang kelak dapat disambungkan ke promosi pegawai, insentif dll
SIAPkerja adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah. Dimana sebelum adanya SIAPkerja ini layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu berdiri sendiri tidak saling terkait antara layanan yang satu dengan yang lainnya, ini mengakibatkan tidak adanya data yang valid dari layanan yang ada sehingga dibutuhkan suatu sistem yang saling terintegrasi yang menggabungkan layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan diharapkan dengan adanya sistem tersebut dapat menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
Bagi Para Pengunjung yang membutuhkan CONTOH-CONTOH PERJANJIAN KERJA BILINGUAL (2 BAHASA) dapat memesannya kepada Kami HARD-Hi SMART CONSULTING melalui Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response)
surat pernyataan telah menerima uang muka jual beli tanahLegal Akses
PENJUAL dengan ini menyatakan, telah menerima pembayaran uang muka atas jual – beli Tanah tersebut sebesar Rp. _____________ (______________________) dari PEMBELI, yaitu:
Nama : _____________________
Tempat/Tanggal Lahir : _____________/___ ___________________ ______
Alamat : ___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________
No. KTP : ______________________
...
Bagi Anda yang ingin dibantu dalam masalah Pengelolaan SDM Perusahaan nya, maka dapat menghubungi Kami : HARD-Hi SMART CONSULTING ( Hotline: 0878-7063-5053 )
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Untuk bertindak untuk dan atas nama PT. _________________ untuk melakukan penjualan barang-barang produk PT. _________________ tersebut di wilayah kota __________. Dalam rangka penunjukan ini, saudara ___________ tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Melakukan penjualan barang-barang produk PT. _____________ di wilayah kota ________________.
2. Mendirikan Kantor Cabang Pemasaran PT. _______________ di wilayah kota _______________________.
3. Melakukan rekrutmen tenaga kerja atas nama PT. ____________________ untuk kepentingan kantor cabang tersebut.
4. Melakukan promosi di wilayah kota ___________.
5. Melakukan pengurusan izin-izin yang diperlukan.
6. Melakukan segala hal yang dipandang baik dan perlu dalam rangka pelaksanaan Surat Penunjukan ini.
Ingin mengurangi LIKE dan DISLIKE dalam penentuan Performance Appraisal? Gunakan KPI yang berbasis Balanced Scorecard. Akan terlihat prestasi kerja pegawai, yang kelak dapat disambungkan ke promosi pegawai, insentif dll
SIAPkerja adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah. Dimana sebelum adanya SIAPkerja ini layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu berdiri sendiri tidak saling terkait antara layanan yang satu dengan yang lainnya, ini mengakibatkan tidak adanya data yang valid dari layanan yang ada sehingga dibutuhkan suatu sistem yang saling terintegrasi yang menggabungkan layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan diharapkan dengan adanya sistem tersebut dapat menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
Panduan ini disusun untuk memudahkan Wajib Pajak Orang Probadi Karyawan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui laman djponline.pajak.go.id
Panduan ini disusun oleh beberapa Pegawai Magang Alumni STAN lulusan 2015. Semoga dapat bermanfaat dan mohon koreksi apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau pun penunjukan. Terima Kasih.
Salam Satu Jiwa DJP BISA!
Noor Farikhah Ramadhani
Firda Fitri Annisa
Panduan Registrasi Bisnis Forex PT. SMI Net89 Auto SultanAminul F.
Panduan lengkap registrasi di bisnis forex trading PT. SMI group Auto Sultan Net 89.
Ebook ini berisi tentang tahapan-tahapan registrasi di bisnis trading forex di bawah PT. SMI. Ada 3 website yang kita bisa login di dalamnya, yaitu website PT. SMI, website broker (dalam hal ini Global Premier, dan website Smart X Bot).
Ebook ini memberikan panduan secara rinci steb by step untuk mendaftar di 3 website tersebut sampai dengan siap untuk menjalankan bisnis trading forex dengan bot.
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanImam Prastio
1. Halaman Muka
1.1. Pendaftaran
1.2. Login
2. Menu dan Fitur Aplikasi New SIPP
2.1 Mutasi Data
2.1.1 Tambah Tenaga Kerja
2.1.2 Upload Upah
2.1.3 Upload Tenaga Kerja Non Aktif
2.1.4 Hitung Iuran
2.1.4 Finalisasi
2.2 Monitoring
2.2.1 Monitoring Iuran
2.3 Laporan
2.3.1 F1A (Tenaga Kerja Baru)
2.3.2 F1B(Tenaga Kerja Keluar)
2.4.4 F2A (Rincian Upah)
2.4.4 F2 (Rincian Iuran)
2.4.4 Perubahan Umur 56 Tahun
2.5 Pengaturan
2.5.1 Profil Perusahaan
2.5.2 Tambah Perusahaan
2.5.3 Remove Perusahaan Binaan
2.5.4 Tambah User
2.5.5 Nonaktifkan User
2.6 Fitur Tambahan
2.6.1 Ubah Pasword
Materi kali ini kita akan membahas terkait OSS (Online Single Submission) sebagai salah satu sarana yang disediakan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendirian perusahaan perseorangan maupun badan hukum/usaha lainnya.
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaImam Prastio
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku efektif tahun 2026). Merubah UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia & Mengubah KUHP.
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...Imam Prastio
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan dengan panduan penggunaan
Daftar Isi
Kata pengantar
Pendahuluan
Lingkup
Acuan normatif
Istilah dan definisi
Konteks organisasi
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan
pekerja dan pihak berkepentingan lainnya
4.3 Menentukan lingkup sistem manajemen
K3
4.4 Sistem manajemen K3
5 Kepemimpinan dan partisipasi pekerja
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
5.2 Kebijakan k3
5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang
organisasi
5.4 Konsultasi partisipasi pekerja
6 Perencanaan
6.1 Tindakan untuk menangani resiko dan
peluang
6.1.1 Umum
6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
dan peluang
6.1.3 Penetapan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
6.1.4 Perencanaan tindakan
6.2 Sasaran K3 dan perencanaan untuk
mencapainya
6.2.1 Sasaran K3
6.2.2 Perencanaan untuk mencapain
sasaran K3
7 Dukungan
7.1 Sumber daya
7.2 Kompetensi
7.3 Kesadaran
7.4 Komunikasi
7.4.1 Umum
7.4.2 Komunikasi internal
7.4.3 Komunikasi eksternal
7.5 Informasi terdokumentasi
7.5.1 Umum
7.5.2 Membuat dan memutahirkan
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi
8 Operasi
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi
8.1.1 Umum
8.1.2 Meniadakan bahaya dan mengurangi
resiko K3
8.1.3 Manajemen perubahan
8.1.4 Pengadaan
8.2 Kesiagaan dan tanggap darurat
9 Evaluasi kinerja
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan
evaluasi kinerja
9.1.1 Umum
9.1.2 Evaluasi penaatan
9.2 Audit internal
9.2.1 Umum
9.2.2 Program audit internal
10 Perbaikan
10.1 Umum
10.2 Insiden, ketidaksesuaian dan tindakan
koreksi
10.3 Perbaikan terus-menerus
Annex A (informative) Panduan tentang penggunaan dokumen ini
Daftar pustaka
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Imam Prastio
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN
INFORMASI KETENAGAKERJAAN
BAB V PELATIHAN KERJA
BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAB VII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
BAB IX HUBUNGAN KERJA
BAB X PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN
KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu Perlindungan
Paragraf 1 Penyandang Cacat
Paragraf 2 Anak
Paragraf 3 Perempuan
Paragraf 4 Waktu Kerja
Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bagian Kedua Pengupahan
Bagian Ketiga Kesejahteraan
BAB XI HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Bagian Ketiga Organisasi Pengusaha
Bagian Keempat Lembaga Kerja Sama Bipartit
Bagian Kelima Lembaga Kerja Sama Tripartit
Bagian Keenam Peraturan Perusahaan
Bagian Ketujuh Perjanjian Kerja Bersama
Bagian Kedelapan Lembaga Penyelesaian
PHI
Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial
Paragraf 2 Mogok Kerja
Paragraf 3 Penutupan Perusahaan (Lock Out)
BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
BAB XIII PEMBINAAN
BAB XIV PENGAWASAN
BAB XV PENYIDIKAN
BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI
ADMINISTRATIF
Bagian Pertama Ketentuan Pidana
Bagian Kedua Sanksi Administratif
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Penjelasan Perubahan UURI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
Data yang Disampaikan
Aplikasi Yang Sudah Berjalan Di SIINas
Registrasi Akun SIINas
Pengisian INDI 4.0
Informasi Umum
Pengisian Kuesioner INDI 4.0
Readiness Index (Penilaian Mandiri)
Kirim Kuesioner
Panduan Layanan BPJS Kesehatan
PENTINGNYA PROGRAM JKN-KIS
IDENTITAS PESERTA PROGRAM JKN-KIS
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
KANAL LAYANAN BPJS KESEHATAN
PENDAFTARAN PESERTA JKN-KIS
PERUBAHAN DATA PESERTA JKN-KIS
IURAN PESERTA
MANFAAT DAN PROSEDUR
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM DONASI
POLA HIDUP SEHAT
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...Imam Prastio
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran
Bagian 1 Kepesertaan
Bagian 2 Tata Cara Pendaftaran
Bab III Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran
Bagian 1 Iuran
Bagian 2 Tata Cara Pembayaran Iuran
Bab IV Manfaat JKP
Bagian 1 Umum
Bagian 2 Manfaat Uang Tunai
Bagian 3 Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja
Bagian 4 Manfaat Pelatihan Kerja
Bagian 5 Pelaksanaan Pemberian Manfaat JKP
Bab V Sumber Pendanaan
Bab VI Pengawasan Ketenagakerjaan
Bab VII Penyelesaian Sengketa
Bab VIII Sanksi Administratif
Bab IX Ketentuan Penutup
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingImam Prastio
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Kewajiban
Bagian Ketiga Larangan
BAB III PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bagian Kedua Perpanjangan dan Perubahan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bagian Ketiga Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB IV IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING
BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PENDAMPING DAN TENAGA KERJA ASING
BAB VI PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Pelaporan
Bagian Kedua Pembinaan
Bagian Ketiga Pengawasan
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanImam Prastio
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEBIJAKAN PENGUPAHAN
BAB III UPAH BERDASARKAN SATUAN WAKTU
DAN/ATAU SATUAN HASIL
BAB IV STRUKTUR DAN SKALA UPAH
BAB V UPAH MINIMUM
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Upah Minimum Provinsi
Bagian Ketiga Upah Minimum Kabupaten/Kota
BAB VI UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
BAB VII PELINDUNGAN UPAH
Bagian Kesatu Upah Kerja Lembur
Bagian Kedua Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Bekerja dan/atau Tidak Melakukan Pekerjaan Karena Alasan Tertentu
Bagian Ketiga Peninjauan Upah
Bagian Keempat Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan
Bagian Kelima Penyitaan Upah Berdasarkan Perintah Pengadilan
Bagian Keenam Hak Pekerja/Buruh atas Keterangan Upah
BAB VIII BENTUK DAN CARA PEMBAYARAN UPAH
BAB IX HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Denda
Bagian Ketiga Pemotongan Upah
BAB X UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN ATAU
PEMBAYARAN HAK DAN KEWAJIBAN LAINNYA
Bagian Kesatu Upah Sebagai Dasar Perhitungan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
Bagian Kedua Upah Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan
BAB XI DEWAN PENGUPAHAN
BAB XII PENGAWASAN
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...Imam Prastio
- PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Lampiran Penjelasan PP No. 35 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Bagian Ketiga Pemberian Uang Kompensasi
BAB III ALIH DAYA
BAB IV WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Waktu Kerja pada Sektor Usaha Atau Pekerjaan Tertentu
Bagian Ketiga Waktu Kerja Lembur
Bagian Keempat Upah Kerja Lembur
Bagian Kelima Istirahat Panjang
BAB V PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja
Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja
BAB VI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanImam Prastio
- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Penjelasan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Landasan, Asas, Dan Tujuan
BAB III Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama
BAB IV Perencanaan Tenaga Kerja Dan
Informasi Ketenagakerjaan
BAB V Pelatihan Kerja
BAB VI Penempatan Tenaga Kerja
BAB VII Perluasan Kesempatan Kerja
BAB VIII Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB IX Hubungan Kerja
BAB X Perlindungan, Pengupahan, Dan Kesejahteraan
Bagian Kesatu - Perlindungan
Paragraf 1 Penyandang Cacat
Paragraf 2 Anak
Paragraf 3 Perempuan
Paragraf 4 Waktu Kerja
Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bagian Kedua - Pengupahan
Bagian Ketiga - Kesejahteraan
BAB XI Hubungan Industrial
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Bagian Ketiga Organisasi Pengusaha
Bagian Keempat Lembaga Kerja Sama Bipartit
Bagian Kelima Lembaga Kerja Sama Tripartit
Bagian Keenam Peraturan Perusahaan
Bagian Ketujuh Perjanjian Kerja Bersama
Bagian Kedelapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial
Paragraf 2 Mogok Kerja
Paragraf 3 Penutupan Perusahaan (lock-out)
BAB XII Pemutusan Hubungan Kerja
BAB XIII Pembinaan
BAB XIV Pengawasan
BAB XV Penyidikan
BAB XVI Ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif
Bagian Pertama Ketentuan Pidana
Bagian Kedua Sanksi Administratif
BAB XVII Ketentuan Peralihan
BAB XVIII Ketentuan Penutup
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. 1 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
SIAPkerja adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis
layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah.
Dimana sebelum adanya SIAPkerja ini layanan yang ada di Kementerian
Ketenagakerjaan itu berdiri sendiri tidak saling terkait antara layanan yang satu
dengan yang lainnya, ini mengakibatkan tidak adanya data yang valid dari layanan
yang ada sehingga dibutuhkan suatu sistem yang saling terintegrasi yang
menggabungkan layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan diharapkan
dengan adanya sistem tersebut dapat menghasilkan data yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Tujuan
Diharapkan dengan adanya SIAPkerja ini dapat memudahkan masyarakat,
perusahaan, kementerian dan Lembaga dalam mengakses layanan yang ada karena
sesuai dengan tujuan dari SIAPkerja itu sendiri :
a. Membangun dan mengembangkan ekosistem digital ketenagakerjaan
sehingga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk
mendapatkan layanan ketenagakerjan
b. Mempermudah stakeholder (masyarakat, lembaga, perusahaan dan K/L)
dalam menggunakan layanan ketenagakerjaan
c. Dibangun dengan konsep micro services, dimana masing - masing layanan
saling ter-integrasi dan sekaligus mewujudkan satu data
d. Menerapkan Single Sign On (SSO) pada semua layanan, sehingga
stakeholder hanya cukup mempunya satu akun dan satu kali login untuk
mengakses semua layanan yang ada
3. 2 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
B. Pendaftaran Akun
SIAPkerja adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis
layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di
daerah.
Semua stakeholder baik Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kab/Kota, Perusahaan,
Lembaga dan Pencari Kerja menggunakan single ID dan login dengan satu akun di
SIAPkerja. Pendaftaran akun ini dapat diakses melalui url : https://kemnaker.go.id/.
Berikut adalah panduan pendaftaran akun SIAPkerja:
Semua stakeholder baik Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kab/Kota, Perusahaan,
Lembaga dan Pencari Kerja.
1. Mengakses Laman
Setiap stakeholder silahkan mengakses https://kemnaker.go.id/ maka akan
tampil laman depan dari kemnaker.go.id pada gambar di bawah ini.
4. 3 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Kemudian klik pada menu “Masuk” seperti yang ditunjukkan oleh kotak warna
merah. Maka akan tampil laman seperti gambar di bawah ini.
Pada laman login diatas klik “Daftar Sekarang” seperti yang ditunjukan pada
kotak warna merah. Maka anda akan dibawa ke laman pendaftaran akun.
5. 4 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
2. Pendaftaran akun
Silahkan anda melengkapi biodata pada pendaftaran akun dibawah ini, setelah
data sudah terisi lengkap silahkan klik “Selanjutnya”.
Pada tahap ini akan ada proses pengecekan NIK dan nama ibu kandung
terdaftar di Dukcapil Pusat (Kementerian Dalam Negeri), jika NIK anda tidak valid
atau tidak ditemukan silahkan menghubungi Dukcapil setempat (agar Dukcapil
setempat untuk mengupdate ke Dukcapil Pusat) dan gunakan alamat email,
nomor handphone yang aktif serta membuat password sesuai dengan
keterangan yang ada.
6. 5 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Maka akan tampil laman aktivasi akun sebagai berikut. Silahkan masukan kode
OTP (one time password) yang dikirim via sms ke no handphone yang telah
didaftarkan lalu klik “Konfirmasi”.
Jika kode OTP tidak terkirim ke no handphone anda silahkan klik “kirim ulang
kode verifikasi atau ubah no HP kamu”.
7. 6 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
3. Melengkapi Profil
Setelah aktivasi akun berhasil maka akan tampil laman profil kemnaker anda dan
wajib melengkapi profil akun yang telah didaftarkan, pilih picture profile -> profil:
Jika anda ingin mengganti email atau password yang telah didaftarkan silahkan
pilih picture profil -> pengaturan.
4. Dashboard profil akun
Setiap stakeholder yang membuat/daftar akun di kemnaker.go.id wajib untuk
melengkapi biodatanya. Klik menu “Lengkapi Profil”. Selanjutnya akan ada 7
langkah yang harus anda lengkapi datanya.
8. 7 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
a. Langkah pertama: upload foto
Foto yang di upload resmi yang didominasi oleh wajah seperti pada contoh
dibawah ini Kemudian klik “Lanjutkan”
b. Langkah kedua: data diri
Silahkan untuk melengkapi data diri seperti yang ditunjukkan pada gambar
berikut.
Silahkan isi deskripsi anda, status perkawinan, alamat domisili serta beri tanda
centang pada sedang mencari pelatihan dan isikan pekerjaan yang anda
inginkan untuk pilihan selanjutnya menyesuaikan dengan keadaan anda.
Kemudian klik “Lanjutkan”
9. 8 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
c. Langkah ketiga: pengalaman kerja
Lengkapi pengalaman kerja yang anda dimiliki seperti yang ditunjukan pada
gambar dibawah ini, jika sudah Kemudian klik “Lanjutkan”.
Jika anda tidak memiliki pengalaman kerja langkah ini bisa anda lewati.
d. Langkah keempat: pelatihan yang pernah diikuti
Anda diminta untuk mengisi pelatihan yang pernah diikuti seperti yang
ditunjukan pada gambar berikut. Dibawah ini jika sudah kemudian klik
“lanjutkan”.
Jika anda tidak pernah mengikuti pelatihan langkah ini bisa anda lewati.
10. 9 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
e. Langkah kelima: pendidikan terakhir
Silahkan untuk mengisi pendidikan terakhir yang anda miliki seperti yang
ditunjukan pada gambar berikut. Dibawah ini jika sudah kemudian klik
“lanjutkan”.
Jika anda tidak pernah mengikuti pendidikan/sekolah langkah ini bisa anda
lewati.
f. Langkah keenam: sertifikasi yang dimiliki
Silahkan untuk mengisi sertifikasi yang anda miliki seperti yang ditunjukan
pada gambar berikut. Dibawah ini jika sudah kemudian klik “lanjutkan”.
Jika anda tidak pernah mengikuti sertifikasi langkah ini bisa anda lewati.
11. 10 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
g. Langkah ketujuh: keahlian yang dimiliki
Anda wajib mengisi keahlian yang anda miliki seperti yang ditunjukan pada
gambar berikut. Dibawah ini jika sudah kemudian klik “Simpan dan Selesai”.
12. 11 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
5. Dashboard profil akun akhir
Setelah kelengkapan profil sudah anda isikan secara lengkap dan benar maka
akan tampil laman dashboard akun kemnaker yang datanya sudah diisikan
secara lengkap seperti pada gambar di bawah ini.
13. 12 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
C. Panduan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
Anda dapat mengakses website wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan melalui
URL: http://wajiblapor.kemnaker.go.id
Sebelum dapat melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, Anda harus mempunyai
akun dan Login ke dalam SIAPkerja. Anda dapat meregistrasikan perusahaan anda
ke dalam sistem wajib lapor, dengan melakukan klik pada menu “Pendaftaran
Perusahaan”.
Setelah berhasil mendaftarkan / Login akun, maka Anda dapat mulai mengelola atau
pun mendaftarkan Perusahaan Anda. Jika Anda sama sekali belum pernah
mendaftarkan Perusahaan Anda, maka secara otomatis Anda akan menemui Form
Pendaftaran Perusahaan. Dalam halaman ini Anda dapat mendaftarkan kantor Anda,
baik sebagai kantor pusat atau kantor cabang.
Apabila anda ingin mendaftarkan perusahaan pusat, anda tetap bisa
menambahkan kantor cabang ketika proses registrasi selesai. Demikian juga
sebaliknya, anda tidak perlu melakukan proses registrasi ulang apabila ingin
menambahkan kantor cabang atau kantor pusat. Namun, untuk pendaftaran sebagai
cabang, sangat disarankan agar perusahan pusat nya sudah terdaftar terlebih
dahulu. Pastikan anda tidak salah memilih status karena jika terjadi kesalahan maka
tidak dapat dirubah.
14. 13 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
1. Pendaftaran sebagai Kantor Pusat
Anda dapat mendaftarkan kantor
pusat dengan memilih tab “Daftar
Sbg. Kantor Pusat”.
Kemudian Anda diminta untuk
melengkapi data-data Profil
Perusahaan, yaitu :
1. Profil
Nama Perusahaan
Tanggal Berdiri
2. Cabang
Jumlah Cabang di
Indonesia
Jumlah Cabang di Luar
Negeri
3. KBLI
KBLI Sesuai No. Perizinan
(dapat dipilih lebih dari satu
sesuai dengan klasifikasi
baku lapangan usaha
perusahaan, disesuaikan
dengan SIUP). Anda dapat
mengetik terlebih dahulu
nama KBLI yang sudah
terdaftar sebagai TDP
kemudian memilihnya.
KBLI Sesuai TDP
(disesuaikan dengan TDP).
15. 14 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
4. Alamat
Kode Pos
Alamat Perusahaan
5. Kontak
Telp Perusahaan
Email Perusahaan
Harus email resmi dan aktif
Website
16. 15 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
2. Pendaftaran Sebagai Kantor Cabang
Anda dapat mendaftarkan kantor
pusat dengan memilih tab “Daftar
Sbg. Kantor Cabang”.
Kemudian Anda Diminta untuk
melengkapi data-data Profil
Perusahaan, yaitu :
1. Informasi Kantor Pusat
No. Perizinan Pusat
Berupa nomor SIPPTKIS/
SIUPAK/ LPTKS atau Surat
Penunjukan (*harus sama
persis dengan yang
didaftarkan kantor pusat).
No. TDP Pusat
(*harus sama persis dengan
yang didaftarkan kantor
pusat).
Nama Perusahaan Pusat
Otomatis akan muncul jika
No. Perizinan dan TDP
Pusat diisi sama persis
dengan akun perusahaan
Pusat yang sudah terdaftar.
2. Profil
Nama Kantor Cabang
Tanggal Berdiri
3. KBLI
KBLI Sesuai TDP
4. Alamat
Kode Pos
Alamat Perusahaan
17. 16 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Apabila pendaftaran profil perusahaan telah selesai, anda dapat menekan
tombol “Selanjutnya”.
5. Kontak
Telp Perusahaan
Email Perusahaan
(harus resmi dan aktif)
Website
Langkah selanjutnya adalah
mengisi legalitas perusahaan. Anda
diminta untuk memasukkan:
1. Perizinan
No. Perizinan
Berupa nomor SIPPTKIS/
SIUPAK/ LPTKS atau Surat
Penunjukan.
No. TDP
No. Akta
NPWP
2. Pemilik
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
18. 17 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Apabila pengisian telah selesai, anda dapat menekan tombol “Selanjutnya”.
Apabila anda ingin kembali ke pengisian sebelumnya, anda dapat menekan tombol
“Sebelumnya”.
3. Pengurus
Nama Pengurus
(CEO / Direktur / Pimpinan
perusahaan)
Alamat Pengurus
Berikutnya adalah pengisian
status perusahaan. Anda diminta
untuk memasukkan:
1. Status Kepemilikan
Swasta, Persero, Perum,
Perusahaan Daerah,
Yayasan, Koperasi,
Perseorangan atau Patungan.
2. Status Pemodalan:
PMDN, Swasta Nasional,
PMA atau Joint Venture.
3. Negara
Pilih negara lain apabila PMA.
19. 18 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Apabila pengisian telah selesai, anda dapat menekan tombol “Selanjutnya”.
Apabila anda ingin kembali ke pengisian sebelumnya, anda dapat menekan tombol
“Sebelumnya”.
Selanjutnya Anda akan masuk ke halaman utama dari Aplikasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan. Silakan Melengkapi data-data ketenagakerjaan di perusahaan
Anda untuk dapat membuat laporan.
Mengelola Data Perusahaan
Jika sudah keluar dari halaman https://wajiblapor.kemnaker.go.id, Anda
dapat masuk kembali dan memilih menu “Kelola Perusahaan”.
Untuk mengelola / melengkapi data perusahaan yang telah anda daftarkan,
maka dapat langsung klik di nama perusahaan Anda. Sedangkan jika ingin
menambahkan perusahaan yang lain, Anda dapat melakukan klik pada icon
“Tambah Perusahaan” atau lewat tombol hijau di sebelah kiri.
20. 19 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
1. Penambahan Perusahaan
Apabila anda memilih menu ini, anda dapat menambah kantor pusat dan
kantor cabang. Apabila anda mendaftarkan kantor cabang ketika proses registrasi
berlangsung, kemudian anda memilih untuk menambahkan kantor pusat maka
secara langsung kantor pusat tersebut akan terhubung dengan kantor cabang yang
telah anda daftarkan sebelumnya.
a. Penambahan Kantor Pusat
Pastikan tab yang anda pilih adalah tab “Daftar Sbg. Kantor Pusat”. Isi
semua data perusahaan seperti yang telah dijelaskan di atas saat pertama kali
mendaftarkan perusahaan.
b. Penambahan Kantor Cabang
Pastikan tab yang anda pilih adalah tab “Daftar Sbg. Kantor Cabang”. Ketika
anda mendaftarkan kantor cabang, Anda cukup memasukkan nomor surat perizinan
Klik untuk tambah perusahaan
Klik untuk edit
21. 20 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
(SIUP) dan nomor TDP pusat. Sehingga sistem dapat langsung menghubungkan
kantor cabang dengan kantor pusat yang sudah terdaftar sebelumnya.
Untuk pengisian legalitas perusahaan, anda harus memasukkan nomor TDP
dan nomor akta kantor pusat sebagai referensi dari kantor cabang. Anda dapat
mencentang pilihan “Sama dengan pusat” apabila perusahaan cabang anda belum
memiliki TDP cabang. Mohon untuk melaporkan perusahaan anda ke Kementerian
Perdagangan, apabila perusahaan cabang anda belum memiliki TDP cabang.
Isi No. Perizinan Pusat dan
No. TDP Pusat
22. 21 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Isian di atas dapat Anda lakukan sesuai dengan keadaan perusahaan dan
sama seperti proses registrasi di mana anda dapat mengisi data perusahaan dan
mengaitkannya dengan data cabang dengan cara mencocokan nomor perizinan dan
nomor TDP pusat.
Untuk dapat membuat laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, maka Anda
harus melengkapi semua data-data perusahaan Anda. Setelah semua data terisi
dengan lengkap, maka Anda baru dapat mengakses menu Pelaporan.
Jika muncul window pop up seperti berikut, berarti data perusahaan Anda
masih ada yang belum lengkap. Klik “Keren, Lanjutkan!” untuk melengkapinya.
Isi semua data yang masih belum lengkap, kemudian klik Lanjutkan.
23. 22 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
.
Atau Anda juga dapat melengkapi / mengubah melalui menu Profil Perusahaan.
2. Profil Perusahaan
Ketika Anda membuka profil perusahaan, maka akan muncul tampilan
dengan kode pelaporan dan QR Code yang dapat digunakan sebagai referensi
layanan lainnya.
Klik untuk
upload Logo
Max 1MB
Klik untuk upload
Gambar Latar
Max 1 MB
24. 23 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Pada menu Profil Perusahaan, silakan upload Logo dan Gambar Latar
Perusahaan Anda. Kemudian isi Tentang Perusahaan dan Lokasi. Untuk Pemilihan
Lokasi, silakan klik di peta letak posisi perusahaan Anda. Akhiri dengan “Simpan”.
3. Keadaan Tenaga Kerja
Menu ini digunakan untuk melakukan pelaporan keadaan ketenagakerjaan
yang ada di perusahaan. Di sini Anda dapat melakukan penambahan data tenaga
kerja (Tenaga Kerja Dalam Negeri mauapun Tenaga Kerja Asing) maupun lowongan
tenaga bagi perusahaan terkait.
Sebagai catatan, jika perusahaan tersebut menggunakan tenaga kerja dari
penyedia jasa, maka pekerja tersebut dilaporkan di WLKP Perusahaan Penyedia
Jasa.
Klik lokasi hingga muncul icon pin
25. 24 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
a. Tenaga Kerja
Pelaporan daftar tenaga kerja aktif di perusahaan terkait dapat dilaporkan di
menu ini. Semua tenaga kerja yang ada di perusahaan wajib untuk dimasukkan atau
didaftarkan. Anda dapat mendaftarkan tenaga kerja anda di menu ini dengan cara
menekan tombol “Tambah Tenaga Kerja”.
(i) Tenaga Kerja Dalam Negeri
26. 25 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Untuk tenaga kerja dalam negeri, lengkapi data sebagai berikut :
NIK: Nomor Induk Kependudukan
Nama Lengkap: Nama lengkap sesuai dengan KTP
Jabatan: Jabatan karyawan tersebut di perusahaan
Pendidikan: Pendidikan terakhir karyawan
Status: Status karyawan terdiri dari dua jenis yakni PKWTT dan PKWT.
PKWTT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, atau biasa disebut
dengan karyawan tetap. Sedangkan PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu yang artinya karyawan memiliki jangka waktu kerja tertentu dengan
perusahaan terkait.
Jenis Kelamin
Tanggal Lahir
Disabilitas: Dapat diisi dengan opsi YA (diaktifkan) apabila karyawan tersebut
memiliki kendala disabilitas
Masih Bekerja: Status aktif atau non aktif karyawan (opsional)
Alamat
Setelah mengisi anda dapat memilih tombol Simpan untuk menyimpan data.
Apabila anda mengalami kesulitan untuk melakukan pengisian secara
manual lewat aplikasi, anda dapat melakukan pengisian bulk insert atau upload lewat
excel (maksimal 1.000 data karyawan per kali upload) dengan cara mengunduh
(download) terlebih dahulu format yang sudah disediakan oleh sistem lewat link
download.
27. 26 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Setelah anda mengunduh format tersebut, maka akan muncul format excel
seperti berikut.
Dalam format excel tersebut anda diminta untuk memasukkan nomor KTP
(NIK), Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tgl. Lahir (format DD/MM/YYY), Kode
Jabatan, Pendidikan (S3, S2, S1, D4, D3, D2, D1, SMK, SMA, SLTP, SD), Status
(PKWT atau PKWTT), Alamat dan status disabilitas. Untuk mengisi kode jabatan,
dimohon untuk melihat kode dari jabatan yang dimaksud lewat tab/tabulasi MASTER
JABATAN yang berada di sebelah tabulasi utama. Maksimal pengisian hanya
sampai dengan 1.000 data karyawan per kali impor, apabila anda memiliki jumlah
karyawan lebih dari 1.000 maka dimohon untuk memisahkan jumlah karyawan
sampai memenuhi ketentuan yang ada. Sebagai contoh, apabila perusahaan anda
memiliki 6.000 karyawan, maka anda butuh memisahkan 6.000 data karyawan
tersebut ke dalam 6 file.
Catatan :
Dilarang merubah tabel excel data tenaga kerja yang sudah disediakan.
Silakan isi dengan pilihan yang tersedia
Jika ada NIK yang sama, namun data lainnya berbeda, maka data NIK lama
akan tertimpa oleh data yang baru
28. 27 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Jika telah selesai mengisi data karyawan di Excel, maka Anda dapat meng-
upload data dengan melakukan klik pada tombol “Impor dari Excel”.
Kemudian akan muncul Pop Up Window seperti berikut. Pilih File Excel yang
akan di Upload ke sistem, dan kemudian akhiri dengan klik tombol Upload.
Setelah file berhasil di Upload, maka akan muncul informasi bahwa data
karyawan berhasil diimpor dan jumlah tenaga kerja bertambah.
29. 28 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
(ii) Tenaga Kerja Asing
Untuk pelaporan Tenaga Kerja Asing tidak dapat dilakukan melalui impor
Excel. Silakan menggunakan menu “Tambah Tenaga Kerja”.
Lengkapi data tenaga kerja berikut:
IMTA: Izin Mempekerjakan Tenaga Asing adalah nomor terdaftar bagi
karyawan asing (saat ini silakan dimasukkan no. Notifikasi)
Nama Lengkap
Jabatan
Pendidikan
Status: Status karyawan terdiri dari dua jenis yakni PKWTT dan PKWT.
PKWTT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Karyawan Tetap) .
Sedangkan PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak).
Jenis Kelamin
Tanggal Lahir
30. 29 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Disabilitas: dapat diisi dengan opsi YA (diaktifkan) apabila karyawan tersebut
memiliki kendala disabilitas.
Masih Bekerja: Status aktif atau non aktif karyawan
Alamat
Masa Berlaku IMTA
Setelah mengisi data, anda dapat klik tombol Simpan untuk menyimpan data.
(iii) Perubahan Data Tenaga Kerja
Anda dapat melakukan perubahan data seorang karyawan dengan
melakukan klik tanda titik tiga disebelah kanan nama Karyawan yang akan di ubah
datanya, seperti gambar berikut:
Untuk karyawan yang sudah tidak bekerja lagi cukup diubah status aktif
menjadi non aktif.
b. Lowongan Kerja
Anda dapat melakukan pendataan terkait lowongan tenaga kerja di
perusahaan terkait. Apabila perusahaan terkait membutuhkan tenaga kerja, maka
31. 30 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
dapat didatakan di dalam menu ini. Di menu ini terdapat dua isian yang dapat anda
isi, yakni terkait Perencanaan Tenaga Kerja dan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja.
Perencanaan Tenaga Kerja dapat anda isi apabila perusahaan anda sudah
memiliki Perencanaan Tenaga Kerja yang baku dan sudah terdaftar di Kemnaker.
Setelah mengisi anda dapat memilih tombol Simpan untuk menyimpan data.
Sedangkan Rencana Kebutuhan Tenaga adalah rencana kebutuhan tenaga
kerja selama periode tertentu. Dengan mengisi menu ini, perusahaan anda akan
dibantu dalam mencari tenaga kerja oleh pihak Kemnaker.
Apabila tombol Tambah Lowongan ditekan maka Anda akan terhubung ke
sistem https://karirhub.kemnaker.go.id/
Masukkan data-data lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan
Anda.
32. 31 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Tambahkan informasi dasar mengenai lowongan pekerjaan:
Judul Pekerjaan
Nama pekerjaan / jabatan pekerjaan di perusahaan Anda
Deskripsi pekerjaan
Gambaran singat pekerjaan tersebut
Pilih jabatan sesuai KBJI (Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia)
Lokasi
Lokasi penempatan pekerjaan tersebut
Jenis Pekerjaan
Bidang Pekerjaan
Industri
Jenis Kelamin
Kondisi fisik (disabilitas, non disabilitas)
Rentang Gaji
Apakah gajj ingin ditampilkan
Pekerjaan boleh di remote atau tidak
Apakah pekerja mendapatkan saham/ekuitas perusahaan atau tidak
Tanggal expired lowongan
Tanggal kapan lowongan ini akan tayang
Tanggal lowongan ini akan berakhir
Kuota : jumlah orang yang akan diterima
Jika semua sudah terisi, maka klik “Selanjutnya”.
33. 32 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Lengkapi Persyaratan Umum & Khusus yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut.
Masukkan Keahlian yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut.
Pesyaratan Umum yang
dibutuhkan :
Minimal Pendidikan
Pengalaman yang
dibutuhkan
Status pernikahan
Rentang usia
Pesyaratan Khusus yang
dibutuhkan :
Kualifikasi /
requirements
Jika semua sudah terisi,
maka klik “Selanjutnya”.
Tambahkan informasi
keahlian.
Klik Selanjutnya.
34. 33 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Setelah selesai, Anda akan kembali ke halaman WLKP online
(wajiblapor.kemnaker.go.id). Anda dapat menambahkan lowongan pekerjaan yang
lain dengan langkah-langkah seperti di atas.
Masukkan email kontak
penanggung jawab lowongan
tersebut. Setiap lamaran yang
masuk akan dikirin email-nya
ke email tersebut.
Kemudian klik Selanjutnya.
Centang syarat dan ketentuan
untuk buat lowongan.
Kemudian akhiri dengan klik
“Buat Lowongan”.
35. 34 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
4. Pelatihan
Data kelengkapan perusahaan selanjutnya adalah Pelatihan. Pada menu ini
terdapat informasi mengenai Training Center dan Pemagangan yang dimiliki oleh
perusahaan.
Jika perusahaan Anda memiliki Training Center atau tempat pelatihan
khusus pekerja atau calon pekerja, maka silakan klik YA. Maka akan muncul form
data sebagai berikut:
36. 35 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Silakan lengkapi data berikut :
Nama Lembaga
Nomor Izin Penyelenggara Pelatihan
Kejuruan/Program Yang Tersedia
Kapasitas Melatih Dalam Setahun
Terakreditasi / tidak
Jumlah Instruktur
Jumlah Tenaga Kepelatihan
Setelah mengisi anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk menyimpan data.
Jika perusahaan Anda memiliki lowongan untuk pemagang, maka Anda
dapat klik YA dan melengkapi data berikut:
Apabila isian terkait pemagangan diisi YA, maka akan muncul daftar isian
lanjutan berupa:
Kapasitas: kapasitas pemagangan
Kejuruan/Program yang tersedia
Posisi/Jabatan Kerja
Setelah mengisi anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk menyimpan data.
37. 36 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
5. Hubungan Industrial
Pada menu Hubungan Industrial ini, Anda dapat melaporkan kondisi
Hubungan Industrial di lingkungan perusahaan Anda terkait Jaminan Sosial,
Persyaratan Kerja, Kelembagaan Hubungan Industrial, Pengupahan dan
Perselisihan.
a. Jaminan Sosial
Jaminan sosial digunakan untuk melakukan pendataan terkait BPJS
perusahaan. Silahkan masukkan nomor NPP Perusahaan kemudian klik Simpan,
maka secara otomatis sistem akan membaca nama Perusahaan serta Kepesertaan
Pekerjanya sesuai data yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan (sehingga
prosesnya tidak manual).
38. 37 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Nomor BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan (NPP): nomor BPJS yang sudah
terdaftar bagi perusahaan.
Program JKK: Jaminan Kecelakaan Kerja, jumlah pekerja yang mengikuti
program JKK.
Program JHT: Jaminan Hari Tua, jumlah pekerja yang mengikuti program
JHT.
Program JKM: Jaminan Kematian, jumlah pekerja yang mengikuti program
JKM.
Program JP: Jaminan Pensiun, jumlah pekerja yang mengikuti program JP
Program Jaminan Kesehatan: jumlah pekerja yang mengikuti program
jaminan kesehatan.
b. Persyaratan Kerja
Menu ini dibagi menjadi dua bagian pelaporan, yakni Persyaratan Kerja dan
Waktu Kerja Waktu Istirahat (WKWI).
(i) Persyaratan Kerja
Apakah perusahaan saudara sudah memiliki PP?
Apabila perusahaan anda sudah memiliki PP (Peraturan Perusahaan) maka
anda dapat mengaktifkan tombol tersebut. Apabila belum, silahkan
menghubungi pihak Kemnaker terkait pendaftaran PP perusahaan terkait.
Setelah mengisi anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk menyimpan data.
39. 38 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Apakah perusahaan saudara sudah memiliki PKB?
Terkait dengan aturan antara perusahaan dengan pihak pekerja. Sama seperti
PP, apabila perusahaan anda belum memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama)
maka silahkan menghubungi pihak Kemnaker terkait pendaftaran PKB
perusahaan terkait.
Apakah perusahaan sudah menyediakan fasilitas pekerja?
Apabila yang dipilih opsi YA maka akan muncul daftar isian lanjutan.
Setelah daftar isian muncul, Anda dapat melakukan pengisian daftar isian
yang telah disediakan. Berikut ini adalah daftar isian yang sudah disediakan:
Keluarga Berencana: apabila perusahaan memiliki program Keluarga
Berencana.
Koperasi: apabila perusahaan memiliki koperasi.
Jumlah perumahan pekerja
Jumlah fasilitas ibadah
Jumlah fasilitas olahraga
40. 39 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Jumlah kantin/catering
Jumlah fasilitas rekreasi
Jumlah tempat penitipan anak
Jumlah fasilitas laktasi
Jumlah ruang merokok
Jumlah armada antar jemput
Jumlah fasilitas kesenian
Setelah mengisi data, anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk menyimpan data.
(ii) Waktu Kerja Waktu Istirahat (WKWI)
Pelaporan ini memiliki empat bagian yang dapat disesuaikan dengan
perusahaan anda, terkait dengan waktu kerja serta waktu istirahat pekerja. Empat
bagian tersebut adalah: waktu kerja normal, sektor pertambangan (opsional sesuai
sektor), sektor ESDM (opsional sesuai sektor ESDM), sektor perikanan (opsional
Centang untuk
menandai waktu
kerja normal (boleh
lebih dari satu).
WKWI Sektor
41. 40 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
sesuai dengan sektor). Anda harus memilih waktu kerja dan waktu istirahat yang
sesuai dengan norma yang berlaku di perusahaan terkait (dapat dipilih lebih dari 1).
c. Kelembagaan Hubungan Industrial
Pada menu ini, Anda dapat melakukan pelaporan terkait kelembagaan LKS
Bipartit dan SP (Serikat Pekerja) di perusahaan anda.
Apakah sudah terbentuk LKS Bipartit di perusahaan Anda? Jika sudah ada,
maka klik YA untuk mengaktifkan form berikutnya. Apabila anda mengisi YA,
maka akan muncul isian lanjutan berupa pelaksanaan rapat. Pelaksanaan
rapat dapat diisi dengan pilihan 1 s/d 3 kali, 4 s/d 6 kali, 7 s/d 12 kali.
Jika di perusahaan Anda sudah terbentuk Serikat Pekerja (SP) maka silakan
klik YA, kemudian “Simpan”. Maka akan muncul form isian lanjutan mengenai
detil SP/SB di perusahaan Anda.
42. 41 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Klik “Tambah SP/SB” untuk memasukkan detil data SP/SB. Isikan Nama
SP/SB dan Jumlah Anggota nya, kemudian “Simpan”.
Setelah SP/SB ditambahkan, maka akan muncul di halaman menu
Kelembagaan Hubungan Industrial seperti berikut :
Anda bisa melakukan Edit SP dengan klik “tanda titik tiga” di sebelah kanan
nama SP/SB.
43. 42 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
d. Pengupahan
Pelaporan pengupahan karyawan wajib dilaporkan di menu ini.
Adapun yang harus diisi di dalam menu ini adalah:
Upah minimum yang diberlakukan perusahaan
Terdapat tiga opsi, yakni upah minimum provinsi, upah minimum
kabupaten/kota dan upah minimum sektoral.
Apakah perusahaan Anda melakukan penangguhan pelaksanaan upah
minimum? Apabila perusahaan anda melakukan penangguhan upah
minimum terkait, maka dapat dipilih opsi YA.
Apakah perusahaan anda sudah menyusun dan menerapkan struktur
dan skala upah? Apabila perusahaan anda sudah memiliki penyusunan
dan penerapan struktur dan skala upah, maka dapat dipilih opsi YA.
Apabila anda mengisi YA, maka akan muncul isian lanjutan terkait
pengupahan. Upah terendah dan tertinggi perusahaan harus didata di
dalam menu ini.
Setelah mengisi data, anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk
menyimpan data.
44. 43 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
e. Perselisihan
Apabila terjadi perselisihan di perusahaan terkait, maka pelaporan perselihan
terkait dapat dilakukan di dalam menu ini. Anda dapat menambahkan data
perselisihan yang terjadi dengan cara menekan tombol “Tambah Perselisihan”.
Setelah tombol “Tambah Perselisihan” ditekan, maka akan muncul daftar
isian yang dapat diisi.
Berikut ini adalah penjelasan terkait daftar isian tersebut:
Tahun Kasus: tahun di mana kasus tersebut terjadi.
Total kasus pemogokan: total kasus pemogokan yang terjadi di tahun
tersebut.
Total tenaga kerja terlibat pemogokan: total tenaga kerja yang terlibat
pemogokan di perusahaan tersebut.
Total tenaga kerja ter-PHK: total tenaga kerja yang di-PHK terkait kasus
pemogokan tersebut.
Setelah mengisi anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk menyimpan data.
45. 44 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
6. Keselamatan Kesehatan Kerja
Di dalam menu ini, pelaporan terkait keselamatan dan kesehatan kerja
perusahaan wajib dilaporkan. Di dalam menu ini terdapat beberapa bagian yang
harus diisi, berikut ini adalah bagian-bagian terkait yang wajib diisi.
a. Lembaga P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
Apabila perusahaan anda sudah memiliki P2K3 dan memiliki Surat Izin
Pembentukan P2K3, maka anda dapat memilih opsi YA. Apabila memilih opsi YA,
maka anda harus memasukkan nomor izin P2K3 perusahaan terkait.
Setelah mengisi anda dapat memilih tombol SIMPAN untuk menyimpan data.
b. Personil K3
46. 45 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Terkait pendataan personil K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), ada
beberapa hal yang harus dilaporkan yakni:
Jumlah Ahli K3
Jumlah Dokter
Jumlah Paramedis
Jumlah Teknisi K3
Jumlah Petugas K3
Jumlah Operator K3
Jumlah Auditor
Jumlah Juru Las
Jumlah Regu Penanggulangan Kebakaran
Setelah mengisi anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk menyimpan data.
c. Keberadaan Fasilitas K3
Terkait pendataan keberadaan fasilitas K3 (Kesehatan dan Keselamatan
Kerja), ada beberapa hal yang harus dilaporkan yakni:
Peralatan Perlindungan
Penyelengaraan Makanan
Jumlah Pelayanan Kesehatan
Jumlah Peralatan Perlindungan
Jumlah Ruang P3K
Jumlah Kotak P3K
47. 46 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Jumlah Alat Pelindung Diri
Jumlah Penanganan Limbah
Setelah mengisi data, anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk menyimpan data.
d. Keberadaan Alat
Terkait untuk pendataan keberadaan alat, ada beberapa hal yang harus
dilaporkan yakni:
Jumlah Pesawat Uap
Jumlah Instalasi Pemadam Kebakaran
Jumlah Bejana Tekan Jenis
Jumlah Sarana Proteksi Kebakaran
Jumlah Alat Baru (alat-alat K3 selain yang sudah disebutkan)
Setelah mengisi data, anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk menyimpan data.
e. Limbah Produksi
48. 47 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Terkait pendataan Limbah Produksi, ada beberapa hal yang harus dilaporkan
yakni:
Memiliki instalasi pengolahan
Apabila perusahaan terkait memiliki instalasi pengolahan, maka silahkan pilih
YA.
Limbah Diambil oleh Pihak Ke-3
Apabila diambil oleh pihak ketiga, maka berapa banyak pihak ketiga yang
terlibat harus diisi. Setelah mengisi anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk
menyimpan data.
f. Keberadaan Bahan
Keberadaan Bahan digunakan untuk melaporkan bahan apa saja yang
terkait dengan proses produksi perusahaan. Anda dapat menekan tombol “Tambah
Keberadaan Bahan” untuk melakukan pendataan bahan.
49. 48 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Terkait pendataan Keberadaan Bahan, ada beberapa hal yang harus
dilaporkan yakni:
Nama Bahan
Sifat: dapat diisi sesuai dengan sifat bahan. Apakah mudah terbakar, mudah
menguap dsb.
Jumlah
Jenis Bahaya: dapat diisi sesuai dengan jenis bahaya bahan. Apakah sangat
berbahaya, cukup berbahaya, dsb.
Setelah mengisi anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk menyimpan data.
g. Kasus Kecelakaan Kerja
Menu ini digunakan untuk melaporkan kasus kecelakaan tenaga kerja.
Untuk menambahkan data Kasus Kecelakaan Kerja, anda dapat menekan
tombol “Tambah Kasus”. Setelah menekan tombol jumlah kasus, akan ada dua opsi
terkait kecelakaan kerja yakni kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
50. 49 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Terkait pendataan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, ada
beberapa hal yang harus dilaporkan yakni:
Nama Kasus
Jumlah Tidak Cacat
Jumlah Cacat
Jumlah Meninggal
Setelah mengisi data, anda dapat memilih tombol “Simpan” untuk menyimpan data.
Pelaporan
Setelah melengkapi semua data perusahaan terkait ketenagakerjaan, maka
Anda baru dapat membuat laporan WLKP secara online. Untuk membuat laporan
terdapat di menu Perusahaan kemudian klik Pelaporan.
Sebagai catatan, Jika menu “Buat Laporan” di pelaporan tidak muncul berarti
Anda belum lengkap dalam melakukan Pelaporan WLKP pada langkah sebelumnya.
Silakan klik “Buat Laporan” kemudian akan muncul pop up window
pernyataan. Setelah menyetujui pernyataan tersebut, tekan tombol “Buat Laporan”.
51. 50 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Kemudian akan muncul nomor pelaporan WLKP Anda beserta tanggal
laporan dan tanggal kadaluarsa. Masa berlaku akan dimulai pada saat Anda klik
“buat laporan” dan akan berlaku satu tahun kedepan. Anda juga dapat mencetak
laporan dengan klik “Cetak” dan tampilan akan memunculkan laporan dalam bentuk
pdf.
Berikut adalah contoh hasil Laporan WLKP Online.
52. 51 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Dengan adanya bukti laporan tersebut, saudara telah menyelesaikan
kewajiban WLKP Perusahaan Anda. Anda tidak perlu melegalisir dokumen tersebut
ke Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setempat.
8. Perubahan Data Laporan dan Perpanjangan WLKP Online
Jika terdapat perubahan data ketenagakerjaan di perusahaan, Anda dapat
melakukan perubahan / edit data kapan saja. Tidak perlu menunggu sampai 1 (satu)
tahun memperbaruinya. Anda dapat langsung mengubah data perusahaan Anda
seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu :
Silakan login ke akun WLKP
Pilih menu yang akan di-edit (Profil Perusahaan, Keadaan Tenaga Kerja,
Pelatihan, Hubungan Industri atau Keselamatan Kesehatan Kerja)
Klik simpan setelah melakukan perubahan data
Jika data sudah diperbaharui silakan kembali ke menu “Perusahaan” -
“Pelaporan” - kemudian “Buat Laporan”
Kemudian Anda akan mendapatkan nomor pelaporan terbaru dan dapat
mencetak bukti laporan terbaru.
Untuk perpanjangan WLKP Perusahaan Anda, silakan melakukan proses
edit data seperti di atas. Jika Anda telah membuat laporan yang baru, maka secara
otomatis masa berlaku WLKP Anda akan diperpanjang.
Jika sudah ada Laporan terbaru, laporan yang lama otomatis berubah
menjadi tidak berlaku.
Klik untuk membuat Laporan baru dan
memperpanjang masa berlaku WLKP
Hasil laporan terbaru
53. 52 | D o k u m e n P a n d u a n W L K P
Penutupan Perusahaan
Perusahaan tidak dapat melakukan penutupan perusahaan di sistem Wajib
Lapor online ini. Anda harus datang ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di
tingkat Provinsi untuk melaporkan penutupan perusahaan, kemudian pengawas akan
melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut dan baru dapat dilakukan
penutupan WLKP nya serta mendapatkan bukti penutupannya.