SlideShare a Scribd company logo
ADEK BAGUS KRISTANTO DAN FRANKY GATUM 
TUGAS FOR UAS
BERDASARKAN PADA KETENTUAN UMUM PASAL 1 AYAT 
(1), pasal 3 (a,b,c) dan pasal 4 ayat (1,2,3) PP NO 24 TH 1997 
TENTANG PENDAFTARANTANAH. 
 Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, dan 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta daftar 
mengenai bidang tanah dan satuan rusun, termasuk 
pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah 
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rusun serta 
hak-hak tertentu yang membebaninya.
Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 
lain yang terdaftar. yaitu dengan diberikan sertifikat tanah agar 
dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak tersebut. 
Untuk menyediakan informasi kepada Badan Pertanahan 
mengenai datafisikdan data yuridis dari bidang tanah dan satuan 
rumah susun yang sudah terdaftar diinformasikan/publikasikan kepada 
umum (asaspublisitief) 
Untuk Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahanyaitu setiap 
bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, 
pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah wajib mendaftar
Kedua Narasumber 
 1. Sertifikat Hak Milik, No 1033, Seluas 
183 M2, Desa Tambak sumur, Kecamatan 
Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pemegang 
hak atas nama Nyonya YUNARA.
MOH.ZAINURI 
surat keterangan waris tanggal 6-8-2006 yang dibuat oleh para ahli waris yang 
diketahui oleh Kepala DesaTambak sumur dan CamatWaru. 
AGUS SALIM, SE dan ELLY INDRIATI, SE, 
Berdasarkan akta perjanjian jual beli no 407/2008 tanggal 27-6-2008 
Nyonya YUNARA
2. Sertifikat Hak Milik, No 550 Seluas 
108 M2, Desa Banjar bendo, Kecamatan 
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, 
Pemegang hak atas nama ANDELIJON 
SOEPARLIJONO.
Pemegang hak awal PT. KHARISMA INDO PERKASA 
berkedudukan di Surabaya. 
Berdasarkan akte perjanjian jual beli no 1516/2001 tanggal 
23-05-2001 
Tanah tersebut dibeli oleh ANDELIJON SOEPARLIJONO

More Related Content

What's hot

Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
Andhika Pratama
 
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuContoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Leks&Co
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Leks&Co
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
rabu12
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
Iko Matussuniah
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Leks&Co
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Idik Saeful Bahri
 
Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual BeliPerjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual Beli
Universitas Kristen Maranatha
 
Hak Paten
Hak PatenHak Paten
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Leks&Co
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrak
DIAN EKA PERMATASARI
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
indra wijaya
 
Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2021 - DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn.
Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2021 - DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn. Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2021 - DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn.
Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2021 - DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn.
teresa irene
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
suiggetsu
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumEga Jalaludin
 
Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
University of North Sumatera
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaLeks&Co
 
Reforma Agraria
Reforma AgrariaReforma Agraria
Reforma Agraria
Lestari Moerdijat
 
Sistem torrens
Sistem torrensSistem torrens
Sistem torrens
Indra Gumilar
 
Hukum tentang Surat Berharga
Hukum tentang Surat BerhargaHukum tentang Surat Berharga
Hukum tentang Surat Berharga
Universitas Merdeka Madiun
 

What's hot (20)

Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuContoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual BeliPerjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual Beli
 
Hak Paten
Hak PatenHak Paten
Hak Paten
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrak
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2021 - DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn.
Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2021 - DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn. Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2021 - DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn.
Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2021 - DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn.
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Reforma Agraria
Reforma AgrariaReforma Agraria
Reforma Agraria
 
Sistem torrens
Sistem torrensSistem torrens
Sistem torrens
 
Hukum tentang Surat Berharga
Hukum tentang Surat BerhargaHukum tentang Surat Berharga
Hukum tentang Surat Berharga
 

Similar to Penyelesaian Sengketa Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997guesta10a2a
 
PP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdf
PP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdfPP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdf
PP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdf
MuhammadArifin39316
 
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita SariContoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Fenti Anita Sari
 
Diskusi 3 Hukum Agraria Pendaftaran Tanah.pdf
Diskusi 3 Hukum Agraria Pendaftaran Tanah.pdfDiskusi 3 Hukum Agraria Pendaftaran Tanah.pdf
Diskusi 3 Hukum Agraria Pendaftaran Tanah.pdf
Indra Sofian
 
Agraria fh uaj
Agraria fh uajAgraria fh uaj
Agraria fh uajHana Bell
 
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.pptVIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
YohanesWatoLewar1
 
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.pptVIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
sarbani19
 
Pp 24 1997
Pp 24 1997Pp 24 1997
Pp 24 1997
ferizaica
 
1. Legal Cadastre dan Kegiatannya.pdf
1. Legal Cadastre dan Kegiatannya.pdf1. Legal Cadastre dan Kegiatannya.pdf
1. Legal Cadastre dan Kegiatannya.pdf
AlikaShanya
 
Somasi
SomasiSomasi
Somasi
SomasiSomasi
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
I Made Dermawan SH MKn
 
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantarPp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantarPeople Power
 
Bab i
Bab i Bab i
Bab i
ahmad akhyar
 
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptxPERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
NizarulArifin
 
Tugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahanTugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahan
aisbrata1
 
Pendaftaran Tanah
Pendaftaran TanahPendaftaran Tanah
Pendaftaran Tanahqudsye
 
Hukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanahHukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanahsesukakita
 
Bpn
BpnBpn

Similar to Penyelesaian Sengketa Tanah (20)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
 
PP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdf
PP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdfPP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdf
PP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdf
 
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita SariContoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
 
Diskusi 3 Hukum Agraria Pendaftaran Tanah.pdf
Diskusi 3 Hukum Agraria Pendaftaran Tanah.pdfDiskusi 3 Hukum Agraria Pendaftaran Tanah.pdf
Diskusi 3 Hukum Agraria Pendaftaran Tanah.pdf
 
Agraria fh uaj
Agraria fh uajAgraria fh uaj
Agraria fh uaj
 
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.pptVIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
 
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.pptVIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
VIII PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH.ppt
 
Pp 24 1997
Pp 24 1997Pp 24 1997
Pp 24 1997
 
1. Legal Cadastre dan Kegiatannya.pdf
1. Legal Cadastre dan Kegiatannya.pdf1. Legal Cadastre dan Kegiatannya.pdf
1. Legal Cadastre dan Kegiatannya.pdf
 
Somasi
SomasiSomasi
Somasi
 
Somasi
SomasiSomasi
Somasi
 
Somasi
SomasiSomasi
Somasi
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantarPp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
 
Bab i
Bab i Bab i
Bab i
 
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptxPERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
 
Tugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahanTugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahan
 
Pendaftaran Tanah
Pendaftaran TanahPendaftaran Tanah
Pendaftaran Tanah
 
Hukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanahHukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanah
 
Bpn
BpnBpn
Bpn
 

Penyelesaian Sengketa Tanah

  • 1. ADEK BAGUS KRISTANTO DAN FRANKY GATUM TUGAS FOR UAS
  • 2. BERDASARKAN PADA KETENTUAN UMUM PASAL 1 AYAT (1), pasal 3 (a,b,c) dan pasal 4 ayat (1,2,3) PP NO 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARANTANAH.  Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, dan berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta daftar mengenai bidang tanah dan satuan rusun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rusun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
  • 3. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar. yaitu dengan diberikan sertifikat tanah agar dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak tersebut. Untuk menyediakan informasi kepada Badan Pertanahan mengenai datafisikdan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar diinformasikan/publikasikan kepada umum (asaspublisitief) Untuk Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahanyaitu setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah wajib mendaftar
  • 4. Kedua Narasumber  1. Sertifikat Hak Milik, No 1033, Seluas 183 M2, Desa Tambak sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pemegang hak atas nama Nyonya YUNARA.
  • 5. MOH.ZAINURI surat keterangan waris tanggal 6-8-2006 yang dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh Kepala DesaTambak sumur dan CamatWaru. AGUS SALIM, SE dan ELLY INDRIATI, SE, Berdasarkan akta perjanjian jual beli no 407/2008 tanggal 27-6-2008 Nyonya YUNARA
  • 6. 2. Sertifikat Hak Milik, No 550 Seluas 108 M2, Desa Banjar bendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Pemegang hak atas nama ANDELIJON SOEPARLIJONO.
  • 7. Pemegang hak awal PT. KHARISMA INDO PERKASA berkedudukan di Surabaya. Berdasarkan akte perjanjian jual beli no 1516/2001 tanggal 23-05-2001 Tanah tersebut dibeli oleh ANDELIJON SOEPARLIJONO