Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Dokumen tersebut membahas tentang suksesi negara dari sudut pandang teori dan contoh kasus. Secara teori, suksesi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyerapan, pemecahan, atau terbentuknya negara baru merdeka. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum seperti beralihnya hak dan kewajiban negara. Konvensi Wina 1978 mengatur masalah ini.
1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.
Teori dan madzhab kriminologi memberikan penjelasan tentang penyebab kejahatan melalui berbagai perspektif seperti sosial, individu, lingkungan, dan spiritual. Lima teori utama kriminologi mencakup teori asosiasi, anomi, kontrol sosial, labeling, dan tegang yang menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan ketegangan dalam masyarakat terhadap perilaku kriminal. Sementara empat madzhab kriminologi yakni antropologi, lingkun
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
Surat dakwaan menjelaskan syarat dan bentuk surat dakwaan secara umum. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti identitas terdakwa dan uraian tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, berlapis, dan kombinasi tergantung jenis kasusnya.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang delik-delik aduan dalam hukum pidana Indonesia. Terdapat dua jenis delik aduan yaitu absolut, yang membutuhkan pengaduan untuk penuntutannya, dan relatif, yang pengaduan hanya diperlukan bila terdapat hubungan keluarga antara korban dan pelaku. KUHP tidak mengatur secara rinci delik aduan ini, melainkan hanya mengatur tentang cara memasukkan dan mencabut pengaduan.
Dokumen tersebut membahas tentang suksesi negara dari sudut pandang teori dan contoh kasus. Secara teori, suksesi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyerapan, pemecahan, atau terbentuknya negara baru merdeka. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum seperti beralihnya hak dan kewajiban negara. Konvensi Wina 1978 mengatur masalah ini.
1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.
Teori dan madzhab kriminologi memberikan penjelasan tentang penyebab kejahatan melalui berbagai perspektif seperti sosial, individu, lingkungan, dan spiritual. Lima teori utama kriminologi mencakup teori asosiasi, anomi, kontrol sosial, labeling, dan tegang yang menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan ketegangan dalam masyarakat terhadap perilaku kriminal. Sementara empat madzhab kriminologi yakni antropologi, lingkun
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
Surat dakwaan menjelaskan syarat dan bentuk surat dakwaan secara umum. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti identitas terdakwa dan uraian tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, berlapis, dan kombinasi tergantung jenis kasusnya.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang delik-delik aduan dalam hukum pidana Indonesia. Terdapat dua jenis delik aduan yaitu absolut, yang membutuhkan pengaduan untuk penuntutannya, dan relatif, yang pengaduan hanya diperlukan bila terdapat hubungan keluarga antara korban dan pelaku. KUHP tidak mengatur secara rinci delik aduan ini, melainkan hanya mengatur tentang cara memasukkan dan mencabut pengaduan.
Dokumen tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana dari sudut hukum pidana. Ada dua aspek pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan subjektif pelaku dan unsur-unsur objektif perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dipengaruhi oleh kondisi psikis pelaku maupun adanya alasan pembenaran atau pembebasan dari tanggung jawab pidana.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi forensik, kriminologi, dan viktimologi;
(2) Kriminologi mempelajari penyebab kejahatan dan reaksi masyarakat terhadapnya, sedangkan viktimologi berfokus pada korban kejahatan dan berbagai aspek yang melibatkan korban;
(3) Dokumen tersebut menjelaskan berbagai teori yang terkait
1. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan perbuatan pidana dan bertujuan melindungi serta memberi ganti rugi korban
2. Doktrin kewajiban mengatur kewajiban seseorang untuk berhati-hati, menolong dalam keadaan pasif, serta tidak menimbulkan penderitaan mental bagi orang lain guna mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum
Percepatan pemberantasan korupsi merupakan upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara cepat sesuai peraturan perundang-undangan dan peran serta masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari unsur tindak pidana dan kesalahan. Ada tiga jenis kesalahan yakni kesalahan sempit, bentuk kesalahan, dan kesalahan luas. Kemampuan bertanggungjawab terdiri dari mampu mengetahui perbuatan, menentukan kehendak, dan tidak ada alasan pemaaf.
prilaku penyimpangan merupakan ancaman yang nyata dan ancaman terhadap norma-norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial.
salahs atu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana
materi ini membahas tentang manusia & keadilan dan memiliki definisi yaitu:
1.Pengertian keadilan
2. Keadilan Sosial
3. Berbagai macam keadilan
4. Kejujuran
5. Kecurangan
6. Perhitungan (HISAB) dan pembalasan
7. Pemulihan Nama Baik
8. Pembalasan
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan bahwa hubungan hukum antara dokter, pasien dan rumah sakit berupa perikatan untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan. Perikatan ini dapat timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang, dan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban.
Makalah ini membahas tentang penganiayaan dan hukum yang mengaturinya. Penganiayaan dijelaskan sebagai perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ada beberapa jenis penganiayaan seperti biasa, ringan, berencana, berat, yang diatur oleh pasal-pasal KUHP beserta sanksi hukumannya."
Makalah ini membahas tentang penganiayaan dan hukum yang mengaturinya. Penganiayaan dijelaskan sebagai perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ada beberapa jenis penganiayaan seperti biasa, ringan, berencana, berat, yang diatur oleh pasal-pasal KUHP beserta sanksi hukumannya."
Dokumen tersebut membahas tentang istilah dan ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana adalah kaedah hukum yang berisikan perintah, larangan dan kebolehan melakukan suatu perbuatan dengan sanksi berupa pidana. Ruang lingkupnya meliputi perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan.
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi manusia dan menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
Dokumen ini membahas pentingnya memahami hubungan sebab akibat untuk menentukan tanggung jawab atas suatu akibat dan keberadaan suatu tindakan. Terdapat 3 teori sebab akibat yaitu teori syarat, teori khusus, dan teori umum.
The document discusses changes to systems that caused disruption in markets, leading countries to take over legal issues. It mentions criminal codes used in France and the Netherlands. In Indonesia under Dutch rule, the Wetboek van Strafrecht applied. Efforts began in 1962 to develop a national criminal code for Indonesia, considering traditional, international, and religious values as well as practical, legal, sociological, and philosophical reasons. The document states that the Dutch criminal code was not suitable to apply in Indonesia.
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanayudikrismen1
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen membahas tentang perbedaan mazhab klasik dan modern dalam hukum pidana serta tujuan dan teori-teori penegakan hukum pidana.
2. Dibahas pula batasan penggunaan hukum pidana menurut Sudarto dan Basiouni serta fungsi hukum pidana.
3. Secara keseluruhan dokumen memberikan gambaran tentang landasan teori dan tujuan penegakan hukum pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang pasal 63 KUHP dan jenis-jenis konkursus pidana menurut hukum pidana Indonesia. Pasal 63 KUHP mengatur bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, hanya satu ketentuan saja yang dikenakan, yaitu ketentuan dengan hukuman terberat. Dokumen tersebut juga membedakan konkursus idealis, di mana setiap perbuatan berdiri sendiri, dan konkursus realis,
Dokumen ini membahas tentang gugurnya hak menuntut dan hak menjalankan pidana menurut KUHP. Secara garis besar disebutkan bahwa hak menuntut dapat gugur karena kematian terdakwa, putusan pengadilan yang tetap, atau karena telah melewati masa daluwarsa penuntutan. Sementara itu, hak menjalankan pidana dapat gugur karena kematian terdakwa atau telah melewati masa daluwars
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum pidana yang bersumber dari pasal 1 dan 2 sampai 8 KUHP. Asas-asas tersebut adalah legalitas, non retro aktif, larangan analogi, territorial, personalitas, dan perlindungan universal. Asas legalitas berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas dasar hukum yang telah ada sebelumnya dan tidak dapat ditafsirkan secara bebas.
Dokumen tersebut membahas delik-delik pidana menurut KUHP Indonesia, termasuk delik kejahatan, delik materi, dan delik komisionis. Jenis-jenis delik tersebut dijelaskan dengan contoh kasus pembunuhan berencana.
Dokumen tersebut membahas beberapa ilmu yang mendukung hukum pidana yaitu kriminologi, penologi, viktimologi, kedokteran kehakiman, dan hukum pidana. Kriminologi mempelajari penyebab terjadinya kejahatan, penologi mempelajari cara penghukuman, sedangkan viktimologi mempelajari peran korban dalam kejahatan. Kedokteran kehakiman digunakan untuk mengungkap bukti melal
2. 2
KESALAHAN MRPK SALAH SATU UNSUR PENTING, PELAKU
TP UTK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERBUATANNYA.
UNSUR KESALAHAN TERMASUK “ UNSUR SUBYEKTIF ”,
KARENA TERDAPAT DALAM DIRI SI PELAKU.
KESALAHAN (SCHULD) INI TERDIRI DARI KESENGAJAAN
( DOLUS / OPZET ) DAN KELALAIAN ( CULPA ).
4. Mezger: Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya
pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
Simons : Kesalahan adalah pengertian yang social ethisch. Sebagai dasar untuk
pertanggungan jawab dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychisch
dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti
bahwa berdasarkan (jiwa) itu perbuatannya dicelakkan kepada si
pembuat.
Van Hammel: kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psycologis,
perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-
unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungan jawab
dalam hukum.
Pompe: Kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si
pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut: menurut akibatnya ia
adalah hal yang dapat dicelakakan (verwijtebaarheid) dan menurut
hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (vermijdbaarheid) perbuatan
yang melawan hukum
4
6. 6
MENURUT MVT ( MEMORIE VAN TOELICHTING )
ADL “ WILLEN EN WETEN “ ( KEHENDAK & KESADARAN ),
YAITU BAHWA SESEORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN
DENGAN SENGAJA HARUS MENGHENDAKI PERBUATANNYA
& MENYADARI / MENGERTI AKAN AKIBAT DARI PERBUATAN-
NYA ITU.
OPZET/KESENGAJAAN ADALAH MELAKSANAKAN SUATU
PERBUATAN YG DIDORONG OLEH KEINGINAN UTK BERBUAT
ATAU BERTINDAK.
7. 7
UTK MENENTUKAN APAKAH SESUATU PERBUATAN SERTA AKIBAT
DARI PERBUATAN ITU DPT DIKEHENDAKI ATAU TIDAK, DIKENAL 2
MACAM TEORI SBB :
1. WILLS THEORY
TIDAK HANYA PERBUATAN YG DIKEHENDAKI, TETAPI JUGA
AKIBAT DARI PERBUATAN ITU.
2. VOORSTELLING ( TEORI ANGAN-ANGAN / BAYANG-BAYANG )
AKIBAT DARI SUATU PERBUATAN TSB TIDAK DIHENDAKI,
HANYA PERBUATANNYA SAJA YG DIKEHENDAKI.
8. 8
KESENGAJAAN BERINTIKAN KEHENDAK & KEINSYAFAN YG
MENYANGKUT NIAT DARI PELAKU, BAIK ATAS KEMAUAN
ATAU BUKAN ATAS KEMAUANNYA SI PELAKU.
TERHADAP HAL TSB, DIKENAL BEBERAPA AJARAN SBB :
1. DETERMINISME, BHW KEHENDAK MANUSIA TDK BEBAS,
SELALU DIPENGARUHI OLEH HAL-HAL YG TIMBUL BAIK
DR MANUSIA ITU SENDIRI MAUPUN DARI LINGKUNGAN
MASYARAKAT.
2. IN DETERMINISME, BAHWA MANUSIA PUNYA KEHENDAK
YANG BEBAS, WALAUPUN ADA PENGARUH DALAM DIRI
MAUPUN LINGKUNGAN.
9. 9
1. DOLUS GENERALIS, KESENGAJAAN YG OBYEKNYA SCR UMUM
1. ABERATIO LETUS, KESENGAJAAN DILUAR PERHITUNGAN
2. DWALING,
a. FEITELIJK DWALING, KESALAHFAHAMAN AKAN UNSUR SUATU
DELIK (CTH, SEORANG MENGAMBIL SESUATU PDHL BENDA TSB
MEMANG MILIKNYA).
b. RECHTE DWALING, KESALAHFAHAMAN TTG HUKUM, ARTINYA
SI PELAKU TIDAK MENGERTI BAHWA PERBUATANNYA ITU
MELANGGAR HUKUM
4. ERROR ( KESALAHAN ),
a. ERROR IN OBYECTO, KESALAHAN AKAN OBYEK PERBUATANNYA
(SALAH MENGENALI)
b. ERROR IN PERSONA, KESALAHAN ORANG (HENDAK MEMBUNUH A
TETAPI B YANG MATI)
10. 1. OPZET ALS OOGMERK , KESENGAJAAN SEBAGAI TUJUAN
2. OPZET bij ZEKERHEID, KESADARAN AKAN TIMBUL AKIBAT
LAIN YG TDK DIINGINKAN OLEH SI PELAKU, TETAPI IA
TDK MENGURUNGKAN NIATNYA.
3. OPZET bij MOGELIJKHEID ( DOLUS EVENTUALIS ), BAHWA
UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA SI PELAKU MENYADARI
KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN LAIN YANG TIMBUL DARI
PERBUATAN TSB, TETAPI AKIBAT TSB TIDAK DIKETAHUI
SECARA PASTI.
11. 11
INTI CULPA MENURUT DOKTRIN, ADALAH :
1. KURANG BERHATI-HATI
2. DPT MEMBAYANGKAN AKIBAT YG TIMBUL ATAU YG AKAN
TERJADI DARI KEKURANG HATI-HATIANNYA.
CULPA DIBAGI DUA :
1. KELALAIAN YG DISADARI OLEH YBS BHW TINDAKANNYA
AKAN MENIMBULKAN SUATU AKIBAT.
2. KELALAIAN YG TIDAK DISADARI AKAN TIMBULNYA AKIBAT
OLEH YBS.
12. 12
1. CULPA RINGAN ( CULPA LEVIS )
UTK MENENTUKAN CULPA INI DG CARA MEMBANDINGKAN
TINDAKAN YG AKAN DIAMBIL OLEH ORANG YG TERPINTAR
DARI GOLONGANNYA, JIKA ORANG YG TERPINTAR TIDAK
MELAKUKAN TINDAKAN APA-APA UTK SUATU PERISTIWA
SEPERTI DILAKUKAN OLEH SI PELAKU.
2. CULPA BERAT ( CULPA LATA )
JIKA GOLONGAN YANG SAMA DG SI PELAKU MELAKUKAN
TINDAKAN PENCEGAHAN, MAKA PERBUATANNYA MRPKN
CULPA BERAT.
13. 13
WEDERECHTELIJKHEID / MELAWAN HUKUM, ADALAH TANPA HAK
ATAU TANPA WEWENANG, MENURUT DOKTRIN TERBAGI MENJADI
DUA, YAITU :
1. MELAWAN HUKUM FORMIL ( FORMIL WEDERECHTELIJK ).
YAITU APABILA SUATU PERBUATAN MEMENUHI SEMUA UNSUR
YG TERDAPAT DLM SUATU RUMUSAN DELIK MENURUT UU.
2. MELAWAN HUKUM MATERIIL ( MATERIIL WEDERECHTELIJK ).
YAITU SUATU PERBUATAN TIDAK HANYA DILIHAT DARI HUKUM
YG TERTULIS SAJA, TETAPI JUGA MENURUT ASAS-ASAS UMUM
YG TDK TERTULIS.
